Ditemukan 216 data
1.ERMIDA Binti H ZAKARIA
2.ZURAIDA Binti H ZAKARIA
3.SRI WAHYUNI Binti H ZAKARIA
Tergugat:
1.HJ PAUZIAH Binti H MUSTAFA
2.H. SUKIRMAN Alias BUYUNG
73 — 16
JAMIL (Alm) maka berdasarkan haltersebut hubungan hukum Para Penggugat dengan Tergugat 1 masihlahdapat diselesaikan dengan cara Pembayaran hutang sebagaimanaketentuan Pesal 1381 KUHPerdata ;6. Jawaban angka 5Bahwa benar untuk kepentingan tersebut Hj.
74 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 140 K/TUN/2008Objek Gugatan bukan merupakan keputusan Tata UsahaNegara yang bersifat individualBahwa objek Gugatan aquo Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS31/PUPNC.10.01/2006 tanggal 6 Maret 2006 bukan merupakankeputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karenaSurat Perintah Penyitaan Nomor : SPS.31/PUPNC.10.01/2006 tidakditujukan secara rinci (alamat) pihak yang dituju, sehingga objeksengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pesal 1 angka 3 UndangundangNomor
160 — 51
.37.Bahwa. sudah dijelaskan dalam gugatan mengenai konsumen, pelakuusaha klausula baku yang dalam pasal 1 UndangUndang N.o. 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Leks Spesialis jadi untukPenggugat tetap mengacau pada UndangUndang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen;38.Bahwa TURUT TERGUGAT dalam hal ini kapasitasnya untukmenjalankan apa yang di amanatkan oleh Undangundang RepublikIndonesia No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan padapasal 28, pasal 29 dan pasal 30 dan pesal
HJ NURSIAH AR
Tergugat:
KEUCHIK GAMPONG BARO
131 — 36
Bahwa objek sengketa merupakankeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat TataUsaha Negara (Tergugat) yaitu. surat keterangan pembatalanpengukuran tanah;3: Bahwa objek sengketa telah memenuhisebagaimana yang diatur dalam pesal 1 angka 9 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;4.
164 — 136
Sesuai dengan amanat pesal 3 ayat (3) huruf b PeraturanMahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang PedomanBeracara Untuk Memperoleh Putusan Atas PenerimaanPermohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau TindakanBadan Atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwaPermohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernahdiajukan gugatan tidak termasuk sebagai objek Permohonan yangdapat diajukan ke pengadilan, bahwa berdasarkan registerperkara Nomor: 8/G/2020/PTUN.BDG Pemohon pernahmengajukan gugatan terhadap
264 — 58
Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pesal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan ates UU No. 7 tahun 1980 tentang Peradlan Agama Kendal tidakberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama.. Eksepsi Gugatan Telah Kadaluwarsa (varjaard)1. Bahwa para Penggugat kehilangan haknya untuk menuntut hak atas tanah sawah objek sengketasetelah membiarkan, mendiamkan objek sengketa dalam penguasaan orang lain (Tergugatdan Turut Tergugat !) selama 47 tahun..
115 — 43
Bahwa, orangtua yang mengasuh anak mempunyai perilaku yang baik dantidak terlibat pada tindakan asusila dan pelanggaran hukum lainnya yangbisa mengganggu perkembangan mental anak;4.8 Beban PembuktianMerimbang, bahwa berdasarken ketentuan Pesal 163 HIR/Pasal 283REg, Penggugat wajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantahSatins Putesan Ninwow U4 tPftG/2017 RN SW Hal 38 oleF Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannyasebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.Bahwa oleh
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
nilai eksporbruto dan bersifat final; Bahwa nilai ekspor bruto adalah semua nilai penggantiatau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakluar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagangdi Indonesia dari penyerahan barang kepada orangpribadi atau badan yang berada atau bertempatkedudukan di Indonesia; Bahwa sehingga besarnya PPh Pasal 15 untuk TahunPajak 2004 s.d. 2012 yang dikenakan terhadapTermohon Peninjauan Kembali dan bersifat final adalahsebagai berikut: Tarn Hila Lkspur Broly ber Ah Pesal
58 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1597/B/PK/PJK/2017 terhadap Termohon Peninjauan Kembali danbersifat final adalah sebagai berikut: Tahun Nisi Exspor Sate Tat PPh Pesal 15 Fal DPh, Decal 4h FinalPajak Terutangas Rp 34 CTR () 4655 RD AT ER he2005 RP AO T a4 Rp eT Ta a82uN8 Re 1.66" F280) a4 Rp EO SOE TS2007 Rr be Gee TTT 42s 45 Rp 27554) 271aie RP SPOTS SI? a4 Rp 3h EO M2nig Re = Sh 4RG 41 653 (45 Rp 245,539003an) Re 04 00.629) 295 aah Rp 2 O72aN Ro 3 Sat 00S 358 1) a4 RP 16), 136.424a?
104 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1726 K/Pdt/2015Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 RV maka Tergugatmempunyai hak untuk mengajukan eksepsi kewenangan absolut(absolute competency) cq. yang menyatakan bahwa sengketakewenangan mengadili berdasarkan objek sengketa dalam Gugatan aquo adalah kewenangan mengadili dari Pengadilan Agama;Bahwa berdasarkan Pesal 132 RV maka secara ex officio Majelis Hakimmenyatakan tidak berwenang sebagai berikut:Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya makaia meskipun
23 — 16
Demikian juga dengan bukti PR.4,PR.5, PR.6 dan PR.7;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan buktidalam Rekonpensi berupa TR.1 sampai dengan TR.7;Menimbang, bahwa bukti TR. 1 dan TR.2 berupa print out pesal WAyang isinya tentang persoalan kemelut dalam keluarga baik dengan suami isterimaupun dengan anak. Secara formil, bukti ini hanya dapat dipertimbangkansebagai petunjuk, tidak dapat dijadikan bukti sempurna.
Terbanding/Tergugat I : RUDI TJAHJADI
Terbanding/Tergugat II : TJOK HWA
Terbanding/Tergugat III : TRIJULIANTA H. BUDIPRASETIJO, SH Lawyer ,
Turut Terbanding/Penggugat II : HARRY HANDOKO Diwakili Oleh : RISTAN BP SIMBOLON, SH
102 — 71
perseroan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan menyebutkanbahwa "Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan aktapemindahan hak dan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1)UndangUndang Perseroan Terbatas tersebut bahwa yangdimaksud dengan "akta" adalah berupa akta yang dibuatdihadapan notarls maupun akta dibawah tangan;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam buktlT.LII14, dan T.1.1l16 jual beli saham tersebut dllakukansecara dibawah tangan namun sebagaimana Penjelasandalem Pesal
596 — 648
Ketentuan dalam Pesal 36 ayat (2).Bahwa, dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan oleh Tergugat kepadaTergugat II tidak ada satu syarat pun yang terpenuhi ;Bahwa, satusatunya syarat yang tercantum dalam Surat Keputusan Tergugat tersebutadalah kalimat dalam Diktum Kedua dengan kalimat Menerima pelepasan tanahtanahHak Guna Bangunan dst..........
90 — 39
5743,3 m2;Dengan Penggugat menuntut keseluruhan Lahan SEngketa, maka membuatGugatan Penggugat menjadi kabur dan sudah sepantasnya dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijk verklaard);DALAM POKOK PERKARAI1MERUJUK PADA KETENTUAN PASAL 163 HIR DAN PASAL 1865KUHPERDATA, MAKA PARA PENGGUGAT WAJIB MEMBUKTIKANDALILDALILNYADalam melakukan setiap pemeriksaan perkara perdata , maka setiap majelis hakimharus memulainya dengan oenerapan ketentuan hokum mengenai beban pembuktiansebgaimana diatur dalam pesal
30 — 4
Pacitan tidak pernahmenugaskan petugasnya untuk mengikuti BINLAT Pon PesAL BAROKAH Nganjuk ;Bahwa Dana BLM tidak dapat dipergunakan untukkepentingan Pribadi maupun pembiayaan yayasan yangdimiliki Ketua Kelompok MIFTAHUL HUDA ;SAKSI BAMBANG SUHARTONO : memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak adahubungan keluarga mauoun hubungan kerja ;Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Wiyoro Periode 1998sampai dengan 2006, selama menjabat sebagai kepala desaWiyoro di desanya
252 — 36
kondisi perusahaan yang saat ini dalam status hukumyang tidak pasti sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat dan dapat dimanfaatkansebagai alasan oleh Tergugat jika terjadi Pemutusan HubunganKerja (PHK) Massal ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandunguntuk mengabulkan permohonan kami agar pemeriksaan perkara inidilaksanakan dengan Acara Cepat, sebagaimana diatur dalam Pesal