bahkan masuk dalam ruang lingkup sengketa HasilPemilu Legislatif bukan sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan seharusnya masuk dalam ruanglingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi.Bahwa apabila Tergugat dan Tergugat IV (DPP PDIP) menjalankanRekomendasi dari BAWASLU (Turut Tergugat X) tersebut, makaTergugat dan Tergugat IV (DPP PDIP) seharusnya dapat mengajukanPermohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Umum (PHPU

Fotokopi dari fotokopi Laporan PHPU atas nama Pemohon Eliyanti, S.E., diberi tandabukti P1011.Fotokopi dari hasil print/download Surat Keputusan Dewan Kehormatan PartaiDemokrat Nomor 2 tahun 2019, diberi tanda bukti P11hal. 23 dari 63Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/Pn Dgl HK HA. HA.Paraf I 12. Fotokopi dari fotokopi Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat ProvinsiSulawesi Tengah, diberi tanda bukti P1213.

beschiking lagi.Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor.15 Tahun 2008 TentangPedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah,secarayuridis ditegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa perkara aqou,jadi Penggugat seharusnya mengajukan Gugatanya ini pada waktu dikeluarkannyasurat Keputusan Tergugat seperti bukti T.1 aqou.Bahwa sudahlah benar dan tepat Penggugat juga sudah mengajukan perkara ini keMahkamah Konstitusi RI di Jakarta, dengan Nomor Perkara :37/PHPU

TRI TUNGGAL, makassar dangan nominal Rp. 71.382.300,- (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 21 februari 2013, jam 13.11.11.378. 1 (satu) rangkap daftar normatif perjanalanan dinas dalam rangka mengikuti sidang perselisihan hasil pemilukada (PHPU) di mahkamah konstitusi Jakarta pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) nama komisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran

TRI TUNGGAL, makassar dangan nominalRp. 71.382.300, (tujun puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tigaratus rupiah) tertanggal 21 februari 2013, jam 13.11.11.1 (satu) rangkap daftar normatif perjanalanan dinas dalam rangka mengikutisidang perselisihan hasil pemilukada (PHPU) di mahkamah konstitusi Jakartapada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe tahun 2013 Tahunanggaran 2013, berisikan 3 (tiga) nama komisioner (penerima) dana dengantotal nominal keseluruhan pembayaran Rp. 24.750.000

TRI TUNGGAL, makassardangan nominal Rp. 71.382.300, (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapanpuluh dua ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 21 februari 2013, jam 13.11.11.1 (satu) rangkap daftar normatif perjanalanan dinas dalam rangkamengikuti sidang perselisihan hasil pemilukada (PHPU) di mahkamahkonstitusi Jakarta pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawetahun 2013 Tahun anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) nama komisioner(penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran Rp.24.750.000

Rahwiadi Siregar 52630/01/2014Dibayar biaya fotocopy berkasperselisihan PHPU ke MKkeperluan Panwaslu Kab. DeliSerdang an. Rahwiadi Siregar3,100,000977,460,639 52730/01/2014Dibayar biaya fotocopykeperluan Panwaslu KabupatenDeli Serdang untuk bulanJanuari 2014 an.

Rahwiadi Siregar525 Dibayar biaya fotocopy berkas30/01/201 perselisihan PHPU ke MK4 keperluan Panwaslu Kab. Deli 3,100,000 977,460,639Serdang an. Rahwiadi Siregar526 Halaman 138 dari 322Putusan Pengadilan Tipikor Perkara SOPIAN NAULI, S. SOS, M.APNomor: 78/Pid. Sus. TPK/2015/PN. Mdn Dibayar biaya fotocopykeperluan Panwaslu Kabupaten30/01/201527 Deli Serdang untuk bulan4 2,200,000 975,260,639Januari 2014 an.

Rahwiadi Siregar2,000,000980,560,639 52630/01/2014Dibayar biaya fotocopy berkasperselisihan PHPU ke MKkeperluan Panwaslu Kab. DeliSerdang an. Rahwiadi Siregar3,100,000977,460,639 52730/01/2014Dibayar biaya fotocopykeperluan Panwaslu KabupatenDeli Serdang untuk bulanJanuari 2014 an.

Akan tetapi kotaksuara yang diminta untuk persidangan perkara PHPU Nomor 103/PHPU.DXV2013 tanggal 28 Agustus 2013, baru tiba di Jakarta pada tanggal 27Agustus 2013 pukul 21.30 WIB, dan persidangan pembacaan kesimpulansudah selesai.

Satu) lembar Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu SATKER 686484 bulan November 2016;

Daftar Rincian Kas di Rekening BendaharaPengeluaran Pembantu SATKER 686484 bulan November 2016;442. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Bank tertanggal 30Desember 2016;443. 1(Satu) lembar register penutupan Kas tanggal 30 Desember 2016;444. 1 (Satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BadanPengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor Tahun 2017tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Tahapan PerselisihanHalaman 43 dari 438 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN AMBHasil Pemilihnan Umum (PHPU

Maluku Tengahselesai sampai pada tahapan PHPU (penyelesaian Hasil Pemilihan Umum) padaBulan April 2017. Berdasarkan Surat Edaran BAWASLU RI Nomor 0240/Halaman 135 dari 438 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN AMBK.Bawaslu/TUO0O01/III/2017 mengatakan bahwa PANWASLIH Kabupaten berakhirmasa jabatannya sampai pada bulan April 2017;Bahwa setahu Saksi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai PelaksanaanPengawasan Pemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.

PengeluaranPembantu bulan November 2016;441. 1 (Satu) lembar Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara PengeluaranPembantu SATKER 686484 bulan November 2016;442. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Bank tertanggal 30 Desember2016;443. 1 (Satu) lembar register penutupan Kas tanggal 30 Desember 2016;444. 1 (Satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan PengawasPemilihnan Umum Provinsi Maluku Nomor Tahun 2017 tentang PenetapanKelompok Kerja (POKJA) Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihnan Umum(PHPU

Rincian Kas di Rekening Bendahara PengeluaranPembantu SATKER 686484 bulan November 2016;Halaman 355 dari 438 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN AMB442. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Bank tertanggal 30 Desember2016;443. 1 (Satu) lembar register penutupan Kas tanggal 30 Desember 2016;444. 1 (Satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan PengawasPemilihnan Umum Provinsi Maluku Nomor Tahun 2017 tentang PenetapanKelompok Kerja (POKJA) Tahapan Perselisihan Hasil Pemilihnan Umum(PHPU

PengeluaranPembantu bulan November 2016;441. 1 (Satu) lembar Daftar Rincian Kas di Rekening Bendahara PengeluaranPembantu SATKER 686484 bulan November 2016;442. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Kas Bank tertanggal 30Desember 2016;443. 1(Satu) lembar register penutupan Kas tanggal 30 Desember 2016;444, 1 (Satu) rangkap Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan PengawasPemilihnan Umum Provinsi Maluku Nomor Tahun 2017 tentang PenetapanKelompok Kerja (POKJA) Tahapan Perselisinan Hasil Pemilinan Umum(PHPU

Etik yang ada di MahkamahPCTS US jaBahwa Saksi tidak ingat kapan Rapat Pemusyaratan Hakim(RPH) untuk Putusan Sela dilakukan tetapi biasanya 2 (dua)atau 3 (tiga) hari sebelum Putusan Sela; Bahwa Sepengetahuan saksi RPH tersebut dilakukan oleh 9(sembilan) Hakim Konstitusi dan saksi juga menghadirinya.Didalam RPH putusan sela tersebut tidak ada disenting opiniondari hakim lain; Bahwa Proses persidangan di MK selalu terpublikasi kepadamasyarakat dan didalam Perkara Perselisihan Hasil PemilihanUmum (PHPU

dalam UndangUndanga quo haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan Putusan DKPP.7 Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12) Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di atas jugahalaman 13 dari 141halaman Putusan No.13/G/2014/PTUNPDG14diperkuat dengan pertimbangan yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusidalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU

.; 7 Bahwa pertimbangan hukum yang mendasari pengujian Pasal 112 ayat (12) Undangundang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di atas jugadiperkuat dengan pertimbangan yang telah disampaikan Mahkamah Konstitusidalam memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) KotaTanggerang, di mana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.DXI/2013, dinyatakan:DKPP adalah organ tata usaha negara yang bukan merupakan lembaga peradilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD

atas undangundang nomor 2 tahun 2008 tentang partaipolitik, pengujian undangundang nomor 15 tahun 2011 tentangpeneyelenggara pemilililhan umum+terhadap undangundang dasarNegara Republik Indonesia tahun 1945, Perselisinan hasil pemilihanumum kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten EmpatLawang tahun 2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umumkabupaten Nagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusaan)tanggal 31 Juli 2013.1 (Satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar kehadiranpemohon untuk PHPU

atas undangundang nomor 2tahun 2008 tentang partai politik, pengujian undangundangnomor 15 tahun 2011 tentang peneyelenggara pemililinanumum+terhadap undangundang dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945, Perselisihan hasil pemilihan umum kepaladaerah dan wakil kepala daerah kabupaten Empat Lawang tahun2013 dan Perselisihan hasil pemilihan umum kabupatenNagekeo tahun 2013 (Acara Pengucapan putusaan) tanggal 31Juli 2013.1 (Satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar kehadiranpemohon untuk PHPU

TRITUNGGAL, makassar dangan nominal Rp71.382.300,00 (tujuh puluhsatu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) tertanggal21 Februari 2013, jam 13.11.11;1 (satu) rangkap daftar normatif perjanalanan dinas dalam rangkamengikuti sidang perselisihan hasil pemilukada (PHPU) di mahkamahkonstitusi Jakarta pada pemilihan umum Bupati dan Wakil BupatiKonawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) namakomisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhanpembayaran Rp24.750.000,00

Print Out Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 199-0102-02/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Gerkan Indonesia Raya Nomor : 055/PHPU-PKB/V/2024 tanggal 08 Mei 2024. (Bukti T-8);

1. Print Out Media Online dari mkri.iddengan judul Berita Tak Ada Keberatan Saksi Pemohon, KPU Bantah Dalil Partai Gerindra yang diberitakan dan diterbitkan tanggal 13 Mei 2024.

Print Out Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Medan Dapil Kota Medan 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor : 199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD.XXII/2024yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Gerakan Indonesia Raya untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara;tanggal 08 Mei 2024,(Bukti T-7);

Tri Tunggal, Makassar dangan nominal Rp71.382.300,00(tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratusrupiah) tertanggal 21 februari 2013, jam 13.11.11;378. 1 (satu) rangkap daftar normatif perjanalanan dinas dalam rangkamengikuti sidang perselisihan hasil pemilukada (PHPU) di mahkamahkonstitusi Jakarta pada pemilihan umum Bupati dan Wakil BupatiKonawe tahun 2013 Tahun anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) namakomisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhanpembayaran Rp24.750.000,00

TRITUNGGAL, Makassar dangan nominal Rp71.382.300, (tujuh puluhsatu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah)tertanggal 21 Februari 2013, jam 13.11.11;1 (satu) rangkap daftar normatif perjanalanan dinas dalam rangkamengikuti sidang perselisinan hasil pemilukada (PHPU) di MahkamahKonstitusi Jakarta pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil BupatiKonawe tahun 2013 Tahun Anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) namakomisioner (penerima) dana dengan total nominal keseluruhanpembayaran Rp24.750.000

TRI TUNGGAL, makassardangan nominal Rp. 71.382.300, (tujun puluh satu juta tiga ratus delapanpuluh dua ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 21 februari 2013, jam 13.11.11.1 (satu) rangkap daftar normatif perjanalanan dinas dalam rangkamengikuti sidang perselisihan hasil pemilukada (PHPU) di mahkamahkonstitusi Jakarta pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawetahun 2013 Tahun anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) nama komisioner(penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran Rp.24.750.000

TRI TUNGGAL, makassardangan nominal Rp. 71.382.300, (tujuh puluh satu juta tiga ratus delapanpuluh dua ribu tiga ratus rupiah) tertanggal 21 februari 2013, jam 13.11.11.1 (satu) rangkap daftar normatif perjanalanan dinas dalam rangkamengikuti sidang perselisinan hasil pemilukada (PHPU) di mahkamahkonstitusi Jakarta pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Konawetahun 2013 Tahun anggaran 2013, berisikan 3 (tiga) nama komisioner(penerima) dana dengan total nominal keseluruhan pembayaran Rp.24.750.000

Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
133. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja ATK kegiatan pokja pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil kabupaten bengkalis pada bulan Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
134. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja ATK kegiatan pokja pengawasan PHPU

kabupaten bengkalis pada bulan Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
135. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran makan-minum kegiatan pokja pengawasan PHPU kabupaten bengkalis pada bulan Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
136. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran fotocopy dan jilid laporan kegiatan pokja pengawasan

PHPU kabupaten bengkalis pada bulan Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
137. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja ATK kegiatan pokja pengawasan Pencalonan kabupaten bengkalis untuk bulan juli 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
138. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Makan-minum Rapat/

Bengkalis pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
273. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Honorarium Output Kegiatan Kelompok Kerja Pengawasan PHPU pada Bulan Desember 2015. Diterima Kelompok Kerja (Pokja) Panwas Kab.

Bengkalis pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
274. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Honor Output Kegiatan Pokja Pengawasan PHPU Kabupaten Bengkalis pada Bulan Desember 2015. Diterima pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
275. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Honor Output Kegiatan Bimtek PPL.

Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
133. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja ATK kegiatan pokja pengawasan rekapitulasi dan penetapan hasil kabupaten bengkalis pada bulan Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
134. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja ATK kegiatan pokja pengawasan PHPU

kabupaten bengkalis pada bulan Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
135. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran makan-minum kegiatan pokja pengawasan PHPU kabupaten bengkalis pada bulan Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
136. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran fotocopy dan jilid laporan kegiatan pokja pengawasan

PHPU kabupaten bengkalis pada bulan Desember 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
137. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Belanja ATK kegiatan pokja pengawasan Pencalonan kabupaten bengkalis untuk bulan juli 2015 pada tanggal ....... bulan Desember Tahun 2015 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
138. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Makan-minum Rapat/

Bengkalis pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
273. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Honorarium Output Kegiatan Kelompok Kerja Pengawasan PHPU pada Bulan Desember 2015. Diterima Kelompok Kerja (Pokja) Panwas Kab.

Bengkalis pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
274. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Honor Output Kegiatan Pokja Pengawasan PHPU Kabupaten Bengkalis pada Bulan Desember 2015. Diterima pada bulan Desember 2015 sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
275. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Honor Output Kegiatan Bimtek PPL.