Ditemukan 4023602 data
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
I MADE SIDIA vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBULELENG, Dk
123 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TORAJA UTARA vs RONY RUMENGAN
102 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMENEP VS YAYASAN PANEMBAHAN SOMALA SUMENEP;
148 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR VS PT. BEN BHUR;
68 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN SINJAI
79 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASEP MUHIDIN VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID;;
44 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
NI NENGAH SURYATI, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG;
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO., II. ROBANI;
PUTUSANNomor 504 K/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SINI, kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di DusunKrajan RT/RW 002/001, Desa Brumbungan Lor, KecamatanGending, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Ibu RumahTangga;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Dwi Sumitro, S.H. M.H.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENPROBOLINGGO, tempat kedudukan di Jalan SoekarnoHatta Nomor 28, Probolinggo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyudi, S.H., jabatanKepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 821/SK35.13/V/2019, tanggal 28 Mei 2019;ll.
ROBANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDusun Krajan RT/RW 2/1, Desa Rawan, KecamatanKrejengan, Kabupaten Probolinggo, pekerjaanWiraswasta:Termohon Kasasi I, Il;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 504 K/TUN/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.
Menyatakan batal atau tidak sah pencatatan peralinan Sertipikat HakMilk Nomor 928/Desa Brumbungan Lor, Kecamatan Gending,Kabupaten Probolinggo tertanggal 05 Juni 2013, Surat Ukur Nomor 20/Brumbungan Lor/2013 tanggal 21 Mei 2013 dengan luas 3.246 m2,semula atas nama SINI menjadi atas nama ROBANI;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar bukutanah pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 928/DesaBrumbungan Lor, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggotertanggal 05 Juni 2013, Surat Ukur Nomor 20/Brumbungan Lor/ 2013tanggal 21 Mei 2013 dengan luas 3.246 m2, semula atas nama SINImenjadi atas nama ROBANI:4.
104 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN., II. NURLAILA VS SUCIPTO;
NURLAILA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Telaga Tujuh, RT/RW. 003/004, Kelurahan SungaiLakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten KarimunProvinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Agung WiraDharma, S.H., dan kawan, Advokat dan KonsultanHukum pada Kantor Advokat M.
Agung Wira Dharma,SH & Associates, alamat di Tanjungpinang KepulauanRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor01/AN&A/SKPadt/III/2019, tanggal 17 Maret 2019;Pemohon Kasasi dan II;LawanSUCIPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diJalan Nusantara RT/RW. 02/02, Kelurahan Tanjung Balai,Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, ProvinsiKepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2019Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edwar Kelvin, R., S.H.
(sembilan ratus meter persegi), di Kelurahan Sungai LakamBarat, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi KepulauanRiau atas nama Nurlaila (Pemohon Kasasi semula Tergugat II Intervensi/Pembanding);3.
Menyatakan Sah dan memiliki kekuatan hukum Sertipikat Hak MilikNomor 00163, tertanggal 01 Maret 2017 atas nama Nurlaila, Surat UkurNomor 00310/Sungai Lakam Barat/2016, tanggal 22 Desember 2016,NIB. 32.03.03.09.00298, seluas 900 m7, di Kelurahan Sungai LakamBarat, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riauatas nama Nurlaila;3.
KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KARIMUN dan Pemohon KasasiIl. NURLAILA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
116 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUSAFID, DK vs KEPALA DESA JALI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
MUSAFID, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalKradenan RT 006 RW 001, Desa Jali, KecamatanBonang, Kabupaten Demak, Pekerjaan Petani;2.
Bonang, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Taufik Hidayat, S.H., M.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,Kepala Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak atas terbitnyaKeputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,Nomer 141/06 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Ahadun,S.T. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jali,Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal, 14 Maret 2018;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Jali KecamatanBonang, Kabupaten Demak, Nomor 141/06 Tahun 2018, TentangPengangkatan Saudara Ahadun, S.T. sebagai Perangkat Desa DalamJabatan Sekretaris Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,tanggal, 14 Maret 2018;4.
Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten DemakNomor 141/06 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara AhadunST sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa JaliKecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 14 Maret 2018;3.
60 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
AHMAD NAFI' vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 178 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:AHMAD NAFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Ruwit RT 03 RW 06, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara/objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPuska Kessos FISIP Universitas Indonesia tanpa delegasi dari pihakUniversitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karenasejak dari awal tidak dipermasalahkan oleh para peserta.
Negara objek sengketa sudah sesuai denganUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PeraturanDaerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang PengangkatanDan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, sehingga Chalimatussadiyah yangmemperoleh nilai 68,5 sebagai peringkat pertama, dan PemohonPeninjauan Kembali/Penggugat yang memperoleh nilai 46,5 sebagaiperingkat kesepuluh harus tetap dipertahankan.
471 — 453 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER VS BUPATI JEMBER;
TENTANG PROSES POLITIK1Bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yangterletak di Provinsi Jawa Timur, yang memiliki batasbatas wilayahsebagai berikut :Utara : Kabupaten Bondowoso;Timur : Kabupaten Banyuwangi;Selatan : Samudra Indonesia;Barat : Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo;Bahwa Bupati Kabupaten Jember pada saat ini dijabat olen Termohondengan masa jabatan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021,satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Surat KeputusanGubernur Jawa
hak angket DPRD KabupatenJember;Bahwa pada hari Senin, 30 Desember 2019, bertempat di ruang utamasidang DPRD Kabupaten Jember, anggota DPRD Kabupaten Jembermelaksanakan rapat paripurna dengan agenda pengusulanPelaksanaan Hak Angket DPRD Kabupaten Jember kepada BupatiJember;Bahwa usulan Hak Angket Anggota DPRD Kabupaten Jember diberijudul Hak Angket Tata kelola Pemerintan Kabupaten Jember periodetahun 2016 sampai dengan 2019, dengan materi Hak Angket yangakan diselidiki oleh DPRD Kabupaten Jember
Dan sampai degan hari ini DPRD Kabupaten Jember tidakpernah dimintai persetujuan terkait MoU antara PemerintahDaerah Kabupaten Jember dengan Rumah Sakit Bina SehatJember.
7 (tujuh) Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Jember, yaitu:1.
Kabupaten Jember Nomor 170/616/35.09.1/2019tanggal 26 Desember 2019 perihal Penjadwalan ulang Rapat ParipurnaDPRD Kabupaten Jember.
113 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEPATU BATA, TBK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIANJUR;
Putusan Nomor 28 K/TUN/2021Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Cianjur berupa:a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b.
DemikianpunPeraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2013 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur 20112031 khususnyapada Pasal 27 dan 28, menyatakan Kecamatan Cipanas lokasi tanaha quo termasuk kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air yangmemberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya.
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Cianjur berupa:a. Surat Nomor 49/2019 tanggal 31052019 berupa RisalahPertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Pemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;b. Surat Nomor 905/932.03/VIII/2019 tanggal 9082019 tentangPenetapan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam RangkaPemberian/Perpanjangan Atau Pembaharuan Hak Atas Tanah;3.
60 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAHRUDDIN VS MUHADI PARLINDUNGAN, DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;
151 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR VS PT. BOGOR RAYA DEVELOPMENT;;
176 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR VS RADEN ADNAN, SH.,MH;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 82 K/TUN/KI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKAMPAR, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18,Bangkinang, Kabupaten Kampar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Senti Silitonga, S.H.
., dan kawankawan, kesemuanya berkewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorPertanahan Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan LetnanBoyak Nomor 18 Bangkinang, Kabupaten Kampar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:3220/SKu14.01.MP.02.02/X1I/2019, tanggal 05 November2019;Pemohon Kasasi;LawanRADEN ADNAN, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Perum Mawaddah 2, RT.002 RW.003, BlokC Nomor 1, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang,Kabupaten Kampar, pekerjaan Pengacara
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KEPALA KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN//KI/2020This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh Dr.
26 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENNY ANGGREK, SH VS BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN ALOR, DKK;;
223 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
SHOFWAN SANTIKO VS KEPALA DESA JATIMULYO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
PUTUSANNomor 83 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SHOFWAN SANTIKO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Desa Jatimulyo RT.003, RW.001, KecamatanBonang, Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Misbakhul Munir, S.H.
., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga BantuanHukum Demak Raya (LBH Demak Raya), beralamat diDemak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA JATIMULYO, KECAMATAN BONANG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Kantor DesaJatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sopian Hakim, S.H., dankawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Law Office Sopian
Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala DesaJatimulyo, Kecamatan Bonang Nomor 141/4/Ill Tahun 2018 tentangPengangkatan Saudara Muhammad Syifaun Naja Sebagai PerangkatDesa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang,Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDesa Jatimulyo, Kecamatan Bonang Nomor 141/4/IIl Tahun 2018tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syifaun Naja SebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, KecamatanBonang, Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon PeninjauanKembali/Pembanding/Tergugat Kepala Desa Jatimulyo, KecamatanBonang, Kabupaten Demak: Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor141/4/ Ill/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara MuhammadSyifaun Naja Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris DesaDesa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12Maret 2018;4.
150 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK MEGA, TBK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA;
,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor SK.048/DIRBMLI/2020, tanggal 18 Mei2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANGKA, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 14Sungailiat, Kabupaten Bangka;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Habibi Amrullah Zamzami,S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 03/Sku19.01.MP.02.02/X1/2020tanggal 9 November 2020;Termohon Peninjauan
Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/ DesaParit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei1994 dengan luas 271 M? (duaratus tujuhpuluh satu meter persegi)dengan Gambar Situasi Nomor 333/1992 tanggal 24 Desember 1992 atasnama Polana Wibowo;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/Desa Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 31Mei 1994 dengan luas 271 M?
peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sudahmengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh sertipikat objeksengketa sejak tanggal 17 November 2015 melalui Surat Kepala KantorPertanahan Kabupaten
53 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS YAHYA M. ROHAYA., DKK;