Penggugat:
La Gessa
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS) VS BUPATI KUTAI TIMUR;

Sudirohusodo Gang 11 RT.13Nomor 60, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2017;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonKasasi/T erbanding/Penggugat;melawan:BUPATI KUTAI TIMUR, tempat kedudukan KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur;Selanjutnya memberi kuasa kepada :1. Waluyo Heryawan, S.H., Jabatan Kepala Bagian HukumSetkab Kutai Timur;2.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umagq TukungMandiri Utama Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dinyatakanBatal atau tidak Sah sekaligus mohon agar Tergugat diwajibkan untukmencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Surat Keputusan Bupati Kutai TimurNomor: 500/057/Eko.2XII/2008 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan(IUP) Kepada PT.

RICKY ELVIANDI AFRIZAL;melawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR;

Kepala SeksiPengendalian dan Pemberdayaan pada KantorPertanahan Kabupaten Kutai Timur; Alamat JalanLatsitarda IIc No. 39 RT. 28 Sungai Kunjang KotaSamarinda, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT ;melawan :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR, Berkedudukan diJalan Diknas Kawasan Perkantoran Bukit PelangiSangatta, Kutai Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :1.

., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Seksi Sengketa dan Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur;2.

SABARDI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Hak pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur;3.MUHAMMAD SABIRIN, Kewarganegaran Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan KabupatenKutai Timur;Kesemuanya beralamat pada Kantor PertanahanKabupaten Kutai Timur, di Jalan Diknas KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kutai Timur;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan padaKantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, terhitung setelah Pebruari 2009 atau sejakMaret 2009 sampai dengan sekarang.14.

Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur untukmelaksanakan Kewajibannya Membayar hak gaji dan tunjangan jabatan PegawaiNegeri Sipil atas nama Ricky Elviandi Afrizal NIP. 010161801 atau NIP.19620404 198303 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b) Pj. Kepala Seksi Pengendalian danPemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, terhitung sejakMaret 2009 sampai dengan sekarang.5.

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : CORNELIUS BERNARD ROBERT

PUTUSANNomor : 124/ B / 2020 / PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Kompleks Kantor BupatiKutai Kartanegara, Jalan Wolter Mongonsidi, Tenggarong;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:1. PURNOMO, S.H.j222222necoenne eee neee cence2.

ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H., M.H.j2020200Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di KantorPemerintah Kabupaten Kutai kartanegara Jl.

WolterMongonsidi No. 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartenegara,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B2957/HK/BANKUM/065.016/10/2019, tertanggal 25Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ; MELAWAN:CORNELIUS BERNARD ROBERT, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanEks Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di JalanHal 1 dari 12 hal. Put. No. 124/B / 2020 / PT. TUN.JKTK.H.A. Muksin No. 58, RT.1 Gg.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanHal 2 dari 12 hal. Put. No. 124/B / 2020 / PT. TUN.JKTatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP.19720920 199903 1 0053.

dilompati harus terlalui seluruhnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka Majelis Hakim Banding terlebin dahulu akan mempertimbangkanpenggunaan instrumen upaya administratif yang telah dilakukan olehPenggugat/Terbanding sebelum mengajukan penyelesaian sengketaadministratif secara yudisial ke Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalanoleh Penggugat/Terbanding kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda adalah :Keputusan Bupati Kutai

-PT.RIDLATAMA TRADE POWERINDO vs-BUPATI KUTAI TIMUR-PT.NUSANTARA WAHAU COAL

ZAINUDDIN ASPAN, SH,.M.SiKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala BagianHukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.. NORA RAMADANI, SH.,MHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;. ARDIANSYAH, SHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;.

Ridlatama Group beserta lampirannya sesuai dengan bukti P12 ;Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06Tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun20012005 serta peta alokasi pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayahKabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur H.MAHYUDIN, ST,.MM dan peta sesuai dengan bukti P14 ;Foto copy sesuai dengan aslinya penyajian leaplet promosi daerah PemerintahKabupaten Kutai Timur Potensi

Rhidatama Group yang ditujukan kepada SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Timur ;Foto copy sesuai dengan aslinya Telaahan staf dari Kepala Dinas KehutananKabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2010 perihal : telaahan Dinas Kehutananyang ditujukan ke Bupati Kutai Timur ;Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register surat keluar Dinas PertambanganTahun 2009 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Dinas Kehutanan Tahun 2009T8Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1

Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur ;4.

Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur (vide bukti T2)Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat langkah administratif yang dilakukan olehKepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yangditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan mengeluarkanTelaahan Staf (vide bukti T3) dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah KabupatenKutai Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur (incasu Tergugat) perihal TelaahanDinas Kehutanan tanggal 30 April 2010

DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA vs STEFANUS DONI;

PUTUSANNomor 614 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, tempat kedudukan di Komplek PerkantoranBupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar Blok A Lantai 2,Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.10.11.Drs

Kartanegarawalaupun hanya sebagian dari apa yang diminta oleh Pemohon:Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut seperti apa yangtertuang di Permohonannya tanggal 17 Desember 2013 adalahuntuk kepentingan Riset dan/atau Penelitian yang akan dilakukanoleh Pemohon yang sebagai bahannya adalah Semua PenrijinanPertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon berupasemua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegarauntuk bahan dimaksud tentu secara

Pasal 5 huruf b Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik;Bahwa benar pada awalnya Permohonan Informasi yangdisampaikan Pemohon kepada Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara sepenuhnya tidak dikabulkanoleh Termohon Informasi, akan tetapi kKemudian Pemohon Informasimengajukan Keberatan kepada Kepala PPID Dinas Pertambangandan Energi Kutai Kartanegara dan atas Keberatan tersebut TermohonInformasi menjawab Keberatan yang disampaikan

Putusan Nomor 614 K/TUN/20152.2Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 540/459/SEKT/II/2014tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani Drs. Adinur M.AP/Termohon Informasi, Stefanus Doni/Pemohon Informasi, MerahJohansyah dari Jatam Kaltim serta Drs. H.

Surip, S selaku KetuaPPID Kabupaten Kutai Kartanegara);Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pertemuan Mediasidan Klarifikasi atas Permintaan Data dan Informasi di DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara denganNomor 540/459/SEKT/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 pada angkake 2, Pemohon Informasi dan Termohon Informasi telah sepakatuntuk melakukan mediasi lanjutan setelah tanggal 28 Februari 2014terhadap permohonan Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan seKutai Kartanegara yang

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala

Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II;

Penggugat:
ANDIK PRASETYO
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Perbup Kutai Kartanegara No. 10Tahun 2019 jo.

Kepada Ketua DPRD KutalKartanegara; Surat dikirim ke Bupati Kutai Kartanegara, danditerima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pemerintah Kabupaten Kutai Karanegara pada tanggal 15Nopember 2019;13.

BuktiT2 : Foto Copy Ad InformandumPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian KepalaDesa;3.

Kutai KartanegaraNo. 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.5.

BuktiT5 : Foto Copy Ad InformandumPeraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019halaman 74 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMDTentang Perubahan Atas Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 10 Tahun 2019 Tentang PeraturanPelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kutai KartanegaraNo. 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan PemberhentianKepala Desa Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Kutai

., dkk vs PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

., Advokat pada KantorHukum Hamzah Dahlan & Rekan, berkantor di JalanSudirman, Ruko Bandar, Blok G, Nomor 7, Balikpapan,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Januari 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, yangdiwakili oleh Bupati, H. Ismunandar, berkedudukan di JalanSoekarno Hatta, Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHalaman 1 dari 11 hal.Put.

., Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur dan kawankawan, berkantordi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan SoekarnoHattaNomor 1, Sangatta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 November 2018:Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya telah

Bahwa berkenaan dengan somasi Penggugat tersebut, Tergugatdalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah berkoordinasi dankonsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimanaberdasarkan arahan BPK, selama belum didahului perjanjian makabelum dapat dibayarkan. Sehingga unsur perbuatan melawan hukumyang disangkakan kepada Tergugat tidaklan benar adanya;5.

Bahwa jaminan atau menahan Tanah Terogong dengan Sertipikattanah Hak Guna Bangunan Nomor 1900, Kelurahan Cilandak Barat,Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan sebagai aset daerah yangdalam penguasaan PT Kutai Mitra Energi Baru selama Tergugat belummemenuhi kewajibannya. Menurut Penggugat tidak ada kolerasinyasama sekali.

/Para Penggugat yangtelah mengusahakan pengembalian dana milik Pemerintah Daerah KabupatenKutai Timur yang berada di Rekening Kas Negara untuk dapat dialinkan keRekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka tepat judex facti TermohonKasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 8 dari 11 hal.Put.

M A S R A N I;BUPATI KUTAI BARAT

Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT / PEMBANDING; MELAWANBUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar Nomor 1, BarongTongkok, Kabupaten Kutai Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada :1. Nama =: Drs. Syakhrony ;Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar ;Hal 1 dari 9 hal. Put. No :87/B/2013/PT.TUN.JKTAlamat : Jl. A. Yani, Kantor Kejaksaan NegeriKabupaten Kutai Barat ;Berdasarkan surat kuasa khusus no.180/1078/HKTU.P/X/2012, tertanggal 10 Oktober 20123Nama : A. Johnson Daud, S.H., M.Hum..

Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;Nama : Ichlas Hasan, S.H., M.H.:Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum (TimAdvokasi Sentawar Kabupaten KutaiAlamat : Jl. Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;Nama : Burhan Ranreng, S.H.;Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum (TimAdvokasi Sentawar Kabupaten KutaiAlamat : Jl.

Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;Berdasarkan surat kuasa khusus no. 180/1079/HKTU.P/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 ;Nama: Jannes Hutajulu, S.H.;Jabatan : Kepala Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Barat ;Hal 2 dari 9 hal. Put. No :87/B/2013/PT.TUN.JKTAlamat : Jl. Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;6. Nama : Honorata Yulita Usun, S.H.

Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;Berdasarkan surat kuasa khusus no. 180/1080/HKTU.P/IX/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : 1.

BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS) VS BUPATI KUTAI TIMUR;

Umaq Tukung MandiriUtama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yangterletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember2008;Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :500/057/Eko.2XI/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1V/2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq TukungMandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16Desember 2008 tersebut diatas telah masuk ke dalam lzin UsahaPerkebunan Kelapa sawit PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1V/2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak diKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;4.

Pembanding/Penggugat : ENI YUSRIANI,S.Pd
Terbanding/Tergugat : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Cikini Raya No.117Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :ENI YUSRIANI,BUPATI KUTAIS.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal diJalan Ponoragan RT.003 Kelurahan Ponoragan Kecamatan LoaKulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1. SAKIR Z, SH.2. ZAINALARIFIN, SH.3. SULIANSYAH, SH.4.

PAULUS SURYADI, SH.Para Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor SAKIR Z, SH danREKAN, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum BengkuringBlok A Jalan Kastela 9 No.316 RT.76 Kelurahan SempajaSelatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019.Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;MELAWANKARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter MonginsidiTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kode Pos 75511Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi

TUN.JKTKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, beralamat pada KantorPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan. WolterMonginsidi No.01 Tenggarong, berdasarkan surat kuasa khususNomor : B119/HK/BANKUM/065.16/03/2020 tanggal 17 Maret2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca :1.

BINTANG KUTAI MOTOR

BUPATI KUTAI TIMUR; ZEKY HAMZAH, S.E;HARTONO; RIDUAN;MASDARI KIDANG; SOLIHIN;

HM.Hasan,RT.001, Desa Tepian Langsat KecamatanBengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. Sugih Hartono, SH.,MH;Hal 1 dari hal 12 Put. No. 288/B/2017/PT.TUNJKT2.

RIDUAN, Kewarganegaraan Pekerjaan Swasta, alamat JalanRT/RW 02/01, Desa Tepian Langsat,atan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,rovinsi Kalimantan Timur ;3. MASDARI , Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawanSwasta,alamat Tepian Langsat RT/RW 001/000,Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon,Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ;4.

SOLIHIN, Kewarganegaraan Indonesia,PekerjaanWiraswasta, alamat JalanMulawarman RT.019/003, Desa Sepaso,Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ROBERT NABABAN, SH.,MH;Hal 2 dari hal 12 Put. No. 288/B/2017/PT.TUNJKT2. SABAM M.M BAKARA, SH;222===3. YONATAN TANDI LAYUK, SH;4. SITTOMPUL CHARLES MAROLOP, SH;5.

Menyatakan batal Keputusan B Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengkdimohonkan Para Penggugat; Mengabulkan gugatan Para Penggugat untu Socuaseemnnneeai Timur Nomor: 141.1/K.166/2017 tentang Pemberhe enjabat Kepala Desa danMemerintahkan T ntuk mencabut Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor .166/2017 tentang Pemberhentian PenjabatKepala n Pengangkatan Kepala Desa Tepian LangsatBengalon Kabupaten Kutai Timur Tanggal 17 Februariemerintahkan kepada Tergugat, Bupati Kutai Timur melaluiaparaturnya

cq Panitia Pemilihnan Kepala Desa untuk melakukanpemungutan suara ulang terhadap warga RT. 05 di TPS 04 DesaTepian Langsat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukumMenghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 502.000 (limaHal 4 dari hal 12 Put.

KUKAR INDO COAL, vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSIKALIMANTAN TIMUR berkedudukan di JalanWoltermonginsidi No. 1, Tenggarong, ProvinsiKalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasakepada :1. Arief Anwar, SH.M.SI, WarganegaraIndonesia, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ;2. Hj. Asnani, SH.MH., Warganegara Indonesia,Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan HukumSetkab. Kutai Kartanegara ;3.

Kukar Indo Coal telah dibatalkan olehTergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dengan Nomor540/06/DPEIV/V/2006 tanggal 23 Mei 2006, sedangkanSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 540/36/KPEr/DPEIV/VII/2005 tentang Pemberian KuasaHal. 13 dari 31 hal. Put. No. 47PK/TUN/2011.14Pertambangan Eksplorasi telah berakhir masa berlakunyatanggal 7 ~~ Juli 2008, sebelum gugatan Penggugatdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 12September 2008.

Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara dan instansiterkait lainnya, sehingga sangat bertentangan22(iidengan akal sehat jika antara Penggugat danTergugat c.q. Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara dan instansiterkait lainnya TIDAK PERNAH MENY INGUNGkeberadaan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 540/87/KP Er/DPEIV/VII/2008 tanggal 19Juli 2006 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi atas nama PT.

PT.Kukar Indo Coal sudah tidak ada relevansi danakibat hukum bagi kepentingan PEMOHON PENINJAUANKEMBALI yang memiliki KPEksplorasi berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor30540/36/KP Er/DPEIV/V1I1/2005 (vide, bukti P4)tanggal 7 ~~ Juli 2005 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2005 036 Er) atasnama PT. Kutai Indo Coal;5.

Kutai Indo Coal adalahtetap sah dan berlaku, sehingga TERMOHON PENINJAUANKEMBALI menurut hukum tidak boleh menerbitkan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/87/KPEr/DPEIV/VII/2006 (vide, bukti T.11.Int.13)tanggal 19 Juli 2006 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi atas nama PT. Mulia PersadaKartanegara (TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) diatas areal yang sama dengan KPEksplorasi PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI;6.

BERJAYA
Tergugat:
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-400/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Winarti, NIP. 196803051989112004

;

ST
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

,MH;Semuanya Kewarga Negaraan Indonesia, PekerjaanAparatur Sipil Negara, berdomisili hukum di KantorPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Jin WolterMongindidi No.

Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2002 Penggugat di tugaskan menjadi staf8di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan SKNomor : S24.2/III.3644/BKD/2002, setelah Penggugat selesai mengikutitugas belajar di Diploma IV Kebidanan, Penggugat di tugaskan lagimenjadi Staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Karta Negara ;Bahwa Penggugat ditunjuk sebagai Direktur Akademi Kebidanan KutaiHusada pada tahun 2007 s/d 2008, kemudian pada tanggal 20 Mei 2009Penggugat ditunjuk sebagai Pit.

Puskesmas Rapak Mahang, Instansi Dinas KesehatanKabupaten Kutai Kartanegara;.

Kartanegara, melaluiKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor. 821.2/111.11868.8/BKD/2014 ;Bahwa betapa terkejutnya Penggugat pada Tanggal 30 Juli Tahun 2019Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor2358K/Pid.

Sus/2011 sebagaimana Keputusan yang dikeluarkan olehTergugat selaku Wakil Pemerintah Bupati Kutai KartanegaraNomor:888/II1.1400/A.SK./VII/ BKPSDM/2019, Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada. Hubungannya Dengan Jabatan dan Penggugattelah menerima Keputusan Nomor: 88ailll. 1400/A.SK.

.;KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR.;

Merpati, RT. 18,Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara,Kabupatern Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalamhal ini diwakili oleh kuasanya 1.HENDRICH JUK ABETH,S.H., M.Hum; 2. RUSDIONO, S.H., Masingmasing WargaNegara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung padaKantor Advokat HENDRICH JUK ABETH, S.H., M.Hum.and PARTNERS, beralamat di Jl.

No. 49/B/2014/PT.TUN.JKTKETUADEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATENKUTAI TIMUR, berkedudukan di JalanPusatPemerintahan, Kabupaten Kutai Timur; Dalam hal iniini memberi kuasa kepada: 1.BERNANDEMANALU, SH; 2. PRIMA YULIAN RIULGULTOM,SH.,3. NURSAIDA SIREGAR, SH; KetiganyaKewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Bernande Manalu, SHdan Rekan, yang beralamat di Jalan Dr.

SUMBER BARA ABADI, ; BUPATI KUTAI KARTANEGARA, P.T. DERMAGA ENERGI, dkk.

BUPATI KUTA KARTANEGARA, berkedudukandi Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, ProvinsiKalimantan Timur ;2. P.T. DERMAGA ENERGI, dalam hal ini diwakilioleh : ROMO NITYUDO WACHUJO, selakuDirektur Utama P.T. Dermaga Energi ;3. P.T. TANUR JAYA, dalam hal ini diwakili oleh :ROMO NITYUDO WACHJO, selaku DirekturUtama P.T. Tanur Jaya ;4. P.T. ORKIDA MAKMUR, dalam hal ini diwakilioleh : ROMO NITYUDO WACHUJO, selakuDirektur Utama P.T.

Sumber Bara Abadi telah mengajukanpermohonan dan kemudian mendapat Surat Keterangan izinPenyelidikan (SKIP) atas areal pertambangan batu bara di KecamatanTabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timurdengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat No.540/62/SKIP/DPEIV/V2006 (KW.KTN 2005 062 SKIP) tanggal 2 Juni 2005dengan areal seluas 5.000 hektar yang berlaku selama 2 (dua) bulanyakni sampai tanggal 2 Agustus 2005, dengan titiktitik koordinat : Garis Bujur (BT) Garis Lintang

Syaujabie H.R.) dibuatdisposisi kepada Kadis Tambang, yang menyatakan cek status KP ini,cek syarat dan sesuai kebijakan, dan selanjutnya permohonanPenggugat tersebut diserahkan kepada Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut sesuaidengan ketentuan hukum ;bahwa Penggugat kemudian menunggu hasil prosespeningkatan Kuasa Pertambangan dimaksud, dan DinasPertambangan menyatakan permohonan Penggugat tersebut akanHal.4 dari 25 hal. Put.

Orkida Makmur yang arealnya meliputi areal Penggugat ;bahwa apabila mencermati system komputerisasi/teknologicek SIG (System Informasi Geologi) yang diterapbkan pada KantorDinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara,dimana setiap areal pertambangan yang telah dimohon seseorang/badan hukum (apalagi telah terbit Surat Keputusan) akan terdata(diplot) dipeta pertambangan (geologi) Kutai Kartanegara dantersimpan dalam data base, maka hampirhampir bisa terjaditumpang tindih, kecuali apabila

Orkida Makmur ;Yang dikeluarkan oleh Tergugat Bupati Kutai Kartanegara ;3. Mewajibkan Tergugat agar :Hal.12 dari 25 hal. Put. No.417 K/TUN/2009 Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 540/38/KPEr/DPEIV/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 038 Er) atas namaP.T. Dermaga Energi ; Keputusan Tata Usaha Negara No.540/39/KPEr/DPEIV/IV/2006 tanggal 12 April 2006 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2006 039 Er) atas namaP.T.

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 888/III.1-140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

,M.Si, NIP.196412231998031002;

Penggugat:
PAKHRUDDIN, SE, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara

Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan Obyek Sengketa tertera jelas = yakniTERGUGAT selaku Bupati Kutai Kartanegara;ili.

Kartanegara selaku Pejabat Yang Berwenangdilingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk melakukan :a.

,M.Si;Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kalimantan TimurNomor : 823.4 /III.27250/TUUA/BKD2013 tanggal 13 Agustus 2013;Foto kopi sesuai dengan aslinya Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor 18 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja UnitLayanan Pengadaan Barang/JasaFoto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor 83 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor

PerihalPermohonan Surat Keterangan Bukan Pelaku Utama Tindak PidanaKorupsi yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tenggarong;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Oktober2018;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Nopember2018;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan

Desember2018;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Januari2019;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Februari2019;Foto kopi sesuai dengan Legalisir Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara Bulan Maret2019;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, Tergugatmelalui kuasa hukumnya telah mengajukan

Mengadili

Dalam eksepsi

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800.05.860/K.971/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HANSEN, S.H., M.Si, NIP. 19720317 200604 1 010

;

Penggugat:
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat

Bahwa PENGGUGAT adalah Calon Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan nama lengkap Hansen,SH. NIP: 550 030 221 terhitung pada tanggal 1 April 2006 BagianPembangunan Setkab. Kutai Barat Nomor: SK. 813.3/174/BKDI/2007Tanggal 16 Januari 2007.2.

Bahwa PENGGUGAT selama didalam tahanan kepolisian KutalBarat, Kejaksaan Kutai Barat dan menjalani hukuman tidak adapemberhentian sementara dari Jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipildilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah jelasmelanggar Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun201710.

Bahwa PENGGUGAT keberatan dasar hukum yaitu: PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiNo. 26 Tahun 2016, PERDA Kabupaten Kutai Barat No. 07 Tahun2017, PERDA Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 dan PERDAKabupaten Kutai Barat No. 18 Tahun 2017. Oleh Pejabat TUNSebagai dasar terbitnya Surat Keputusan objek sengketa a quo olehTERGUGAT. Karena status hukum PENGGUGAT telah berkekuatanhukum tetap/incraht.

Dalam surat tersebut menyampaikan Daftar PNS YangTerlibat Tipikor Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat,diantaranya termasuk PNS atas nama HANSEN,SH, M.Si(Penggugat) ;5.5. Bahwa pada tanggal 11 September 2018, Sekretaris DaerahKabupaten Kutai Barat bersurat kepada Kepala Kejaksaan NegeriKabupaten Kutai Barat Nomor : 800/4639/BKPPDTU.P/XII/2018,perihal permintaan Salinan Putusan Tipikor ;5.6.

Bahwa dari uraian dan ketentuan hukum di atas,Tergugat (Bupati Kutai Barat) sebagai Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Barat oleh peraturanperundangundangan diberi kewenangan memberhentikanPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.