Ditemukan 234 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : justin justiar juwita justus junita justica justina justian justika jusnia
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 62/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.KAISAH
2.JUMIYEM
3.ARINI
4.TUMIRIN
5.ROHANI
6.JUMONO
7.JUMINGAN
8.JONI
9.SUGIMAN
10.KADIM HR
11.SUDARMINI
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
196 — 83
  • Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak GunaUsaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang ProvinsiSumatera Utara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yangmemiliki asas Presumtio Justia Causa yaitu Keputusan Tata UsahaNegara dianggap sah (tidak melawan hukum) sebelum adaputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap yang menyatakan keputusan tersebut tidak
Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Umum
Register : 01-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 7/Pid.B/2019/PN Rno
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
1.PETHRES M. MANDALA,S.H
2.YUDHIT KSATRIA RINDYATMAJA, SH
3.NIKODEMUS DAMANIK, SH
Terdakwa:
1.JUNUS PANIE
2.SILFON LETTE
3.MIKSON DETHAN
4.OLIFER LETTE
64 — 39
  • . 7/Pid.B/2019/PN RnoMenimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dipidana apabila apa yangdilakukan oleh Para Terdakwa tersebut memenuhi Semua unsur dari pasal pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun suratdakwaannya ; Menimbang, bahwa pada masa ini masyarakat meminta agar keadilanharus ditegakkan dan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh atau apayang dikenal dengan istilah / bahasa yang terkenal; Let Justice Be Done,Though The Heavens Should Fall, atau bahasa latin:Fiat Justia
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-02-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN MANADO Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.Mnd
Tanggal 8 Juli 2015 — - Terdakwa TINNE LALUJAN,S.Sos alias TINE
188 — 85
  • LET JUSTICE BE DONE,THOUGH THE HEAVENS SHOULD FALL, atau bahasa latin :FIAT JUSTIA RUAT COELUM (VIDE Buku kapita selekta tindakpidana korupsi, MA.RI,2005, halaman 18).Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akanmempertimbangkan faktor yuridis pertama dan utama danjuga akan memberikan keadilan dan kebenaran,sebagaimanaPenasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaan mngharapkanterwujudnya berupa putusan dari ketukan palu yang adil olehmajelis hakim,yang mampu memacangkan asas peradilan Demi Keadilan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Paten
Register : 10-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
Tanggal 15 Mei 2019 — PT. LINTAS PROMOSI GLOBAL, Cs >< PT. KARTA INDONESIA GLOBAL, Cs
1789 — 1858
  • Tanda Penduduk Nomor3172011204830018, beralamat di Muara Karang Blok G.6, B/82,RT.001/RW.008, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Untuk selanjutnya disebutsebagai, PENGGUGAT I;Dalam hal ini Penggugat dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya yangbernama Justia P.
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum Penipuan
Putus : 07-07-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN PALOPO Nomor 128/PID.B/2014/PN.PLP
Tanggal 7 Juli 2014 — ADOLVINA TURU'PADANG, S.Kep. Alias VINA Alias ADOL
69 — 47
  • peradilan yang berkualitasdengan putusan yang eksekutabel yang berisikan3 Filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) ;4 Sosiologis (sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dimasyrakat) ; 5 Logos (dapat diterima dengan kal sehat) :Menimbang, bahwa pada masa ini masyarakat meminta agar keadilan harusditegakkan dan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh atau apa yangdikenal dengan istilah / bahasa yang terkenal; LET JUSTICE BE DONE, THOUGHTHE HEAVENS SHOULD FALL, atau bahasa latin:"FIAT JUSTIA
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 21-06-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 11-11-2019
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 69-K/PM.I-02/AD/VI/2019
Tanggal 6 Nopember 2019 — Oditur:
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Resbin Sihotang
74 — 57
  • Terdakwa tidak melakukan pemukulan danpenendangan.kepada Saksi1, Majelis Hakimberpendapat berdasarkan fakta yang terungkap dalampersidangan keterangan Saksi1 yang telah disumpahdan berkesesuaian dengan Visum et refertum yangdikeluarkan secara Pro justia yang menunjukan akibatdari pemukulan Terdakwa dan bukan penendangansehingga dengan demikian atas sangkalan Terdakwatersebut sebagian tidak diterima yaitu sangkalan terhadappemukulan sedangkan sangkalan Terdakwa untukpenendangan dapat diterima.c.
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum Kejahatan terhadap Keteriban Umum
Putus : 01-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALOPO Nomor 93/Pid.Sus/2016/PN.Plp
Tanggal 1 Agustus 2016 — Wismoyo Arman Mansyur Tja Alias Moyo
85 — 41
  • kematian korban Adnan secara pasti ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal,dalam uraian unsur unsur, yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa Wismoyo ;Menimbang, bahwa pada masa ini masyarakat meminta agar keadilan harusditegakkan dan dilaksanakan, sekalipun langit akan runtuh atau apa yang dikenaldengan istilah / bahasa yang terkenal; Let Justice Be Done, Though The HeavensShould Fall, atau bahasa latin: Fiat Justia
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
117 — 64
  • Bahwa lagilagi Penggugat telah keliru dalam memahamitindakan pro justia berupa penyitaan sebagaimana diatur dalamKUHAP dengan kewenangan administratif yang dimiliki olehTergugat sebagaimana diamanatkan dalam UU Kepabeanan.c. Bahwa pada faktanya Tergugat tidak pernah melakukanpenyitaan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan sampaidengan saat ini Tergugat belum menerbitkan Surat PerintahPenyidikan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Tanah
Register : 11-08-2009 — Putus : 31-08-2010 — Upload : 13-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1392/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel
Tanggal 31 Agustus 2010 — Dra. JACINTA TANGGARA MELAWAN Ny. TAKAKO MURAKAMI TAKAO MURAKAMI YULIATI SALIM Ny. ASTOETI GUNANTO RYUZI MURAKAMI RYUZO MURAKAMI 1. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, Ny. TOETY JUNIARTO, SH
143 — 86
  • tertanggal 2 Maret 2006 yang telahdiputus apda tanggai 17 Oktober 2006 oleh Maiels HakimPengadilan Negeri Jakarta Selatan ;MAli Budiarto.SH Kompilasi Kaidah Hukum PutusanMahkamah Agung tentang Hukum Acara Perdata Masa SetengahAbad Penerbit Swara Justia, Cetakan I, September 2005Jakarta hal 19 yang memuat Yurisprudensi Mahkamah Agung RlNomor 136 K/SIP/1952 tanggai 13 Oktober 1954;Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000;Dr.Munir Fuady,SH.LL.MPerbuatan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 169/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
409 — 340
  • Bahwa terhadap penerbitan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional No. 58/HGU/BPN/2003 tanggal 9 Mei 2003 danSurat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 Tentang PemberianPerpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak diKabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah KeputusanTata Usaha Negara yang memiliki asas Presumtio Justia Causa yaituKeputusan Tata Usaha Negara dianggap sah (tidak melawan hukum)sebelum ada putusan hakim
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-06-2014 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 16-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Mei 2015 — KUSNANDAR Lawan 1. PT. CIPTA RANCANG MANDIRI 2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PUSAT cq. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA. 3. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN . 4. KEPALA SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 5. PT. PINAPAN GUNUNG MAS, 6. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) SUKU DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, 7. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA.
114 — 217
  • jawab bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, makasangat wajar dan beralasan apabila Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Illdihukum secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatansebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) setiap bulan apabila lalaimembayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sejak putusan dalam perkaraini dibacakan ;Bahwa oleh karena gugatan perdata in casu yang diajukan oleh Penggugat iniadalah sangat berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana pro justia
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
129 — 22
  • Makalah Seminar PEMBERANTASANKORUPSI DALAM CRIMINAL JUSTICE SYSTEM.Diselenggarakan Program Pascasarjana UniversitasMuhammadiyah Surakarta, Sabtu 11 Januari 2014.e Bahwa ahli jelaskan defuiisi Presumtio Justia Clausa dan penerapanteori dimaksud dalam hukum pidana :Kegiatan pemerintah memerlukan keberlangsungan dalam kerangkapencapaian tujuan negara, yang menjamin aparat adminstrasi negaramenjalankan tugas dan wewenangnya, dalam hal ini dikenal adanyaputusan atau kebijakan pemerintah yang diambil selalu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 13-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
157 — 124
  • peraturan perundangundangandan ada juga namanya AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) begitupula juga dalam konteks tanggung jawab pribadi disitujuga dia menggunakan memang adalah azas umum pemerintahan baikdan ketentuan peraturan perundangundangan yang selama ituditentukan dalam konteks pasal misalnya dalam UndangUndang tindakpidana korupsi ada yang namanya penyalahgunaan wewenang dansebagainya, kemudian yang dalam tanggung jawab jabatan yang ahiutarakan ini adalah ada namanya azas presumptio justia
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2007 — Putus : 24-10-2007 — Upload : 16-08-2011
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 16/Pid.B/2007/PN.Pkl
Tanggal 24 Oktober 2007 — DULMANAN bin RAMELAN
128 — 34
  • Bahwa atas persoalan tersebut ada dua alternatif secarateoritis, yaituPertama : beralakunya Azas Presumptio Justia Causa, artinyaproduk hukum yang ditetapkan itu dianggap sahsampai kemudian dibatalkan.Kedua : bersangkut paut dengan peristiwa hukum konkrit,artinya kewenangan hakim untuk meneliti, secarateoritis Perda APBD tersebut sah tapipelaksanaannya menyimpang misalnya.