Calon Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota Sepanjang Unit Kerja Kota SemarangProvinsi Jawa Tengah Periode 20182023 (objek sengketa) selainbertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan diatas, tidakan Tergugat menerbitkan objek perkara a quo jugadapat dikualifikasikan sebagai tindakan sSewenangwenang yangmerupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukanHalaman 26 dari 100 halaman Putusan Nomor: 268/G/2018/PTUNJKT.penguasa (onregmatige overheidsdaad zaken) dan melanggara

35 ayat (2) bahwa Penetapan Nilai Limit menjadi tanggungjawab Penjual/Pemilik Barang dan tidak ada campur tangan Terdakwa;Bahwa berdasarkan laporan penilaian aktiva PT Index Consultindo Appraisaltanggal 16 Desember 2009 dengan nilai Pasar Ro9.860.900.000,00 dan nilaiLikuidasi sebesar Rp6.018.400.000,00, sehingga penetapan nilai limit lelangsebesar Rp6.300.000.000,00 masih dalam range antara nilai pasar dan nilailikuidasi, dan nilai limit tidak berada di bawah nilai likuidasi;Bahwa Terdakwa tidak melanggara

Bahwa tindakan Tergugat tersebut antara lain melanggara. Asas Legalitas dimana Tergugat tidak memberikan dasar hukumyang tepat dan akurat yang mendasari tindakannya menerbitkan ObjekSengketa untuk menolak permohonan Penggugat yang telah melakukanproses permohonan Sertipikat Hak Tanggungan dan prosesproses yangmendahuluinya benar menurut UndangUndang Hak Tanggungan danperaturan perundangan lainnya.0nn anon n nnn n enone nenab.

No. 409 K/Pid.Sus/2017 Biaya Penyambungan Daya Listrik PLN 82,500 80,275,000.00VABiaya Penyambungan Saluran TelponJumlah Pelaksaan Fisik 6.046,984,237.02Dibulatkan 6,046,984,000.00 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan HPS tanpa dilakukannyasurvey pasar terlebin dahulu dan tidak memperhitungkan keuntungan danbiaya overhead yang dianggap wajar, melanggara ketentuan Pasal 13 ayat(1) dan (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Peraturan Kapolritentang Manajemen penyidikan serta Undang Undang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terhadapditetapkan sebagai tersangka dengan dan kemudian Pemohontelah bersedia diperiksa dan telah memberikan keterangannyaHalaman 40 dari 76 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbjsebagai tersangka dalam perkara dimaksud dengan tetapmemperhatikan hakhak Pemohon sebagai Tersangka sebagaiamanat KUHAP, yang pemohon' sebagai tersangka telahdisangkakan melanggara

Mengadili PerbuatanMelanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (OnrechtmatigeOverheidsdaad) menyebutkan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum olehBadan dan/atau Pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalahsengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sahdan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundang dan dalam Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan PerkaraPerbuatan Melanggara

Hal ini menjadikan Tim Pemeriksatidak memiliki legal standing karena diluar kKewenanganya menyangkuttugas dan fungsi Sekretaris Jenderal, maka Pembentukan Tim Pemeriksayang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional telah melanggara pasal 10UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahandimana jelas telah diuraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalamadministrasi pemerintahan yaitu.

ADANYA KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN JUDEX FACTI DAN JUDEXJURIS DALAM MEMUTUS PERKARA A QUO:1.Bahwa berdasarkan Bukti Baru yang berasal dari Komisi YudisialRepublik Indonesia Berupa Petikan Putusan Komisi Yudisial RepublikIndonesia Nomor: 0078/L/KY/I/2016 tersebut, Majelis Hakim padaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus Perkara a quotelah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggara kode etik danpedoman prilaku hakim karena menghilangkan keterangan Saksi yangdiajukan Pemohon Peninjauan

dilampirkanserta melihat prosedur pengajuan permohonannya apakah sudah benar atautidak.Bahwa, menurut pendapat Ahli, meskipun Menkumham tidak mempunyaikewenangan untuk mengoreksi ataupun menilai kebenaran Akta Notaris,ataupun semua dokumen pendukung yang diajukan oleh Pemohon,namun Menkumham mempunyai kKewenangan untuk memverifikasi akta dansemua dokumen tersebut agar Keputusan TUN yang akan diterbitkan olehMenkumham tidak bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku serta tidak melanggara

KEBERATAN TERHADAP JUDEX FACTIE YANG TIDAK MENERAPKANHUKUM YANG BERLAKU YAITU TIDAK MENERAPKAN HUKUMSEBAGAIMANA MESTINYABahwa Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 65/Pdt.G/2019/PNKis tidak menerapkan dan melanggara ketentuan Pasal 30 ayat 1huruf (b) UU No. 5 tahun 2004 yaitu Salah menerapkan hukum yangberlaku, yaitu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya,dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yangdipertimbangkan dan dijadikan dasar menolak Gugatan Pembandingtidak mempertimbangkan

Putusan No.631 K/Pdt.Sus/2008pengguna barang/jasa selaku konsumen untuk kepentingannya, yang dalamperkara a quo adalah Turut Termohon Kasasi XI / Dinas PJUU & SJU DKIJakarta, bukan kehendak maupun hasil dari persekongkolan antaraPemohon Kasasi XI.Dengan demikian telah ternyata judex facti kurang pertimbangan yangcukup dengan membenarkanputusan Termohon Kasasi yang menyatakanPemohon Kasasi telah bersalah melanggara ketentuan Pasal 19 huruf (d)UndangUndang No. 5 Tahun 1999 ;Bahwa judex facti telah

Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64KUHPatau KeduaPasal 102 huruf b UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2006Tentang Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan JoPasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64 KUHP atau Ketiga Pasal 50 Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP jo Pasal 64KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut yaituDakwaan KeSatu dimana Terdakwa didakwa melanggara

Bahwa pendirian bangunan oleh PARA PENGGUGAT dilakukan tanpaizin dan menyalahi peruntukan sehingga telah melanggara. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005tentang Sepadan Sungai Airb. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006tentang Pengelolaan Barang Milik Nergara atau Daerah;Halaman 37 dari 96 halaman, Putusan Nomor520/PDT/2021/PT BDG.c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011tentang Peyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;d.

jawab.e Adanya indikasi bahwa saudara tidak loyal dengan Rektorsehingga melanggar Pakta Integritas yang seharusnyasaudara pegang dengan penuh komitmen untukmembangun UIN Suska Riau.2) Surat Teguran kedua Nomor: Un.04/R/Kp.04.2/4187/2019tanggal 26 Desember 2018 yang mana surat teguran tersebutdengan alasan sebagai berikut:e Pergi dinas di luar kota tanpa ada koordinasi dengan Rektore Tidak menjalankan tusi dengan baik dan tanggung jawabe Adanya indikasi bahwa saudara tidak loyal dengan Rektorsehingga melanggara

Nomor 47/PDT/2020/PT KPGdinyatakan dalam Provisi, dan Pokok Perkara) pada halaman 15 17tidak terdapat gambaran yang menunjukkan perbedaan atau hal yangbaru dengan apa yang digugat oleh Penggugat kepada Tergugat dalamtiga (3) perkara terdahulu yang telah diadili dan diputuskan olehPengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yaitu:1) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor215/Pdt.G/2018/PN Kpg;:2) Perkara Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkara Nomor236/Pdt.G/2018/PN Kpg;:3) Perkara Perbuatan Melanggara

TBKb UndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP atau KeduaPasal 50 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang CUKAI Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut yaituDakwaan KeSatu dimana Terdakwa didakwa melanggara Pasal 102 huruf bUndangUndang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU Nomor10 Tahun 1995 tentang

pembangunan dan didalamsusunan kepanitiaan tersebut saya sebagai ketuapembangunan.Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya danberjanjitidak akan mengulangi.Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluargaMenimbang bahwa unutk mempersingkat uraian putusan ini maka segalasesuatu yang teratat dalam Berita Acara persidangan seluruhnya dianggap turuttermuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.Menimbang bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa denganSurat Dakwaan sebagai berikut :KESATU :Melanggara

Pencabutan Izin Lingkungan;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012tentang Izin Lingkungan mengatur : Pasal 71:Ayat (1)Pemegang Izin Lingkungan yang melanggara ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakansanksiadministratif yang meliputi :Teguran tertulisPaksaan pemerintahPembekuan izin lingkungan;atauPencabutan izin lingkungan.29 opHalaman 127 dari 151 Halaman Putusan Perkara Nomor:28/G/LH/2018/PTUN.SMGAyat (2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterapkan

Menyatakan Terdakwa SUNARTO SE, MM tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi melanggara Pasal 12 huruf f Pasal 18UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No.20 tahun 2001 Tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.2. Menyatakan Terdakwa bebas dan Lepas dari segala dakwaan dan tuntutanhukum (VRUS PRAACHT);3.

tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa BAHRIN Bin YASIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan menurut hukum bersalah melakukan turut serta dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Primair melanggara