Marcapada Sukses Indonesia (MSI) tersebutsehingga mendapat Skep :1) Kep Menkeu No. 33/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017ditandatangani oleh an. Menkeu Kakanwil DJBC Jatiml ( MUHAMADPURWANTORO ) tentang Penetapan Lapangan di jalan raya TambakOso wilangun Nomor : 26 kelurahan Romokalisari Kec. BenowoSurabaya sebagai tempat penimbunan sementara atas nama PT.Marcapada Sukses Indonesia ;2) Kep Menkeu No. 34/WBC.11/2017 tanggal 25 Oktober 2017ditandatangani oleh an.

Menkeu Kakanwil DJBC Jawa Timur (MUHAMAD PURWANTORO ) tentang Penetapan Lapangan di jalanraya Tambak Oso wilangun Nomor : 26 Kelurahan Romokalisari Kec.Benowo Surabaya sebagai tempat kawasan Pabean atas nama PT.Marcapada Sukses Indonesia ;Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 3313/Pid.B/2019/PN SbyBahwa dalam penerbitan SKEP Kawasan Kepabeanan TempatPenimbunan Sementara ( TPS ) Lini 2 tidak ada peruntukan untuk kasNegara ataupun biayabiaya lainnya / gratis (tidak dipungut biaya apapun);Bahwa dalam penerbitan

Menkeu No.07/KMK.02/2003 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan WalikotaLubuklinggau No. 1 Tahun 2011 yang pokoknya antara lainadalah: biaya transport pegawai, transport keluarga,pengepakan, penggudangan dan angkutan barang, uang hariandan biaya penginapan;Menimbang, bahwa = jika dilihat maksud tujuanpemberian biaya pindah tersebut seperti yang teruraidalam aturan di atas terlihat bahwa biaya tersebut akandibebankan kepada negara dalam hal yang bersengkutandiperhitungkan memerlukan biaya pindah termasukperpindahan

Menkeu No.07/KMK.02/2003, dan mengenyampingkan Peraturan WalikotaNo. 1 Tahun 2011, dengan melihat fakta bahwa mutasiHalaman 69 dari 50 halaman Putusan No.35/G/2011/PTUN PLGtersebut masih dalam 1 kota, dan kemungkinan Penggugattidak akan pindah tempat tinggal;Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Walikotalahir dari kebijakan dengan demikian apabila Tergugattidak menjadikan landasan dalam membuat suatu' keputusanmaka tidaklah dapat membatalkan keputusan tata usahanegara, sebab keputusan tata usaha

Pst.10.11.12.13.Margin / Bagi Hasil sebesar +/Rp 39,5 Milyar dengan rinciansebagai berikut : Total Pemasukan / Total Pembayaran Rp 129,0 milyar Di () Total Pinjaman ; Total Draw Down Rp 89,5 milyar Kelebihan Bayar Untuk Margin / Bagi Hasil Rp 39,5 milyar e Bahwa sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus dipenuhi syarat materiil yakni jumlah hutang yangharus dibayar telah menjadi past.

Total Pemasukan / Total Pembayaran Rp 129,0 milyar Di () Total Pinjaman ; Total Draw Down Rp 89,5 milyar Kelebihan Bayar Untuk Margin / Bagi Rp 39,5 milyar Hasil e Bahwa sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus dipenuhi syarat materiil yakni jumlah hutang yangharus dibayar telah menjadi pasti.e Bahwa Fakta hukum ini diperkuat dengan adanya YurisprudensiMARI dalam putusannya No : 1520K/Pdt/1984 tanggal 17 Mei 1986yang

Bahwa sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus dijpenuhi syarat matenil yakni jumlah hutang yang harusdibayar telah menjadi past.

Bahwa, sesuai dengan Pasal 224 HIR ( yang kedudukan stratahukumnya lebih tinggi dari Peraturan Menkeu) dimana EksekusiLelang harus dipenuhi syarat materiil yakni jumlah hutang yangharus dibayar telah menjadi pasti.14.2.

No.516/Pat/2017/PT SMGPenjual in casu Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungansebagaimana diatur dalam:Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimalyang ditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;Pasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskanyang menentukan nilai limit adalah Penjual ;Pasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan

Penafsiran / penilaian dilakukan oleh timIndependen yaitu Hari Utomo dan rekan dengan ijin penilaian dari Menkeu RIyaitu Menkeu No: PI.09.00136 yang penilaiannya pada tanggal 07 Mei 2009No ;D IlC /KJ.PP.HU /IP IV / 09 dan telah sesuai dengan Permenkeu No.93 /Pmk.06 / 2010 Tgl.23 Maret 2010, jadi tidak melanggar nilai nilai etika.Bahwa pelaksanaan lelang sebelum jatuh tempo Perjanjian Hutang tidakmelanggar , karena Sdr.Kasmidi telah 3 (tiga) kali mendapatkan surat peringatan .namun selama 15 bulan

SK MenKeu Nomor 254/KMK.03/2001,tanggal 30 April 2001.* Hasil Internet (Rp. 69.681.886,00)Koreksi yang Pemohon Banding tolak Rp.2.221.588.063,00Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 761 /B/PK/PJK/2015KESIMPULANbahwa berdasarkan keterangan di atas serta buktibukti yang ada padaPemohon Banding setelah upaya Banding, seharusnya PPh Badan(Pasal 25) Tahun 2006 yang dibebankan pada Pemohon Bandingadalah :Komperatif Koreksi PajakDalam Rupiah MenurutKeteranganPemohon Banding Peredaran UsahaHarga Pokok

Keputusan Menkeu RI No.KEP25/KM.10/2011 tentang pengesahan atasperaturan dana pension dari dana pension bersama perusahaan daerah airminum seluruh Indonesia6. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor.13 tahun 1992 tentang PDAM DKIJakarta.7. Kepurusan Gubernur Provinsi DKI Jakrta Nomor.25 tahun 2003 tentangOrganisasi dan Tata kerja PDAM Jaya.8. Keputusan Direksi PDAM Prop DKI Jakarta No.136 tahun 2013 ttgkepegawaian PDAM Prop DKI Jakarta.9.

PNM Cabang Pematang Siantar
2.Pemerintah RI Jakarta cq Menteri BUMN RI cq Dirut dan Kom PT PNM Pusat cq Pimpinan PT PNM Cab Pem Siantar cq Kepala PNM ULaMM Dolok Masihul
3.Pem RI cq MenKeu RI cq DirJend DJKN Wilayah Sumut Kantor PKNL Medan
4.KRISTINA SIPAYUNG

Menkeu No.444/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentangOrganisasi dan Tatakerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukaidan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yaitu :Seksi Pencegahan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukaninteliien, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturanperundangundangan Kepabeanan dan Cukai, penindakan danpenyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, pelayanan Kepabeananatas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang,pengawasan pembongkaran barang, penghitungan

MenKeu No : 39/KMK.03/2003tentang jenis barang kena pajak yang tergolong mewah selainkendaraan bermotor.5 (lima) lembar PIB, masingmasing bernomor: PIB No : 023656 tanggal 21 Juli 2003 untuk 100 MT dan MV. TienYen; PIB No : 029023 tanggal 31 Agustus 2003 untuk 400 MT dan MV.Hong Vuong; PIB No: 09325 tanggat 27 September 2003 untuk 200 MT dan MV.Hong Vuong; PIB No: 00081A tanggal 5 Agustus 2003 untuk 100 MT dan MV.

Menkeu No. 545/KMK.04/2000,salah dalam menerapkan hukum dengan menciptakan istilahbaru yang tidak dikenal dalam istilah perpajakan, berakibatPenggugat dirugikan dengan tebritnya Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) yang digugat, dengan demikianPenggugat beralasan apabila Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) yang digugat dinyatakan batal demi hukum ;e.

Keputusan Menkeu RI No. 563/KMK.04/2000;Bahwa jika PENGGUGAT mendalilkan seseorang in casu TERGUGAT Imelakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka selain harusmengkualifikasikan secara jelas mengenai perobuatan yang dimaksud,PENGGUGAT juga harus membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukantersebut benarbenar telah memenuhi unsurunsur dari suatu PerbuatanMelawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13865 KUHPerdata(vide "Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer") KaranganMunir Fuady, S.H., M.H.,

pajakipenanggungpajak untuk melunasi utang kewajiban pajak kepada Negara dan apabilaHal 48 dari Hal 65 Putusan No. 707/PDT/2016/PT.DKIutang pajak tidak juga diselesaikan maka tindakan selanjutnya yaitu isirekening dapat disita oleh Pejabat Pajak untuk melunasi utang pajak wajibpajak:Pasal 17 (1) UU No. 19 Tahun 1997Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan ltu dilaksanakandenganpemblokiran terlebih dahulu; sds...Pasal 2 (1) Keputusan Menkeu

Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertaidengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan;Pasal 3 (Il) Keputusan Menkeu R1 No. 563/KMK.04/2000Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan olehPejabat kepada Pimpinan Bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajaktersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan;Bahwa sesuai ketentuan Pasai 5 ayat (3) huruf a.

., pelaksanaan dari PenghentianPerlindungan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 422/KMK.06/2003 tentangPenyelenggaraan Usaha Perasuransian Dan Perusahaan Reasuransi(selanjutnya disebut Keputusan Menkeu No. 422), yang dapat disimpulkanbahwa Penghentian Perlindungan harus diawali dari kehendak baik itu dariPenanggung ataupun Tertanggung, yang artinya kehendak tersebut haruslahterjadi sebelum adanya klaim dari pihak tertanggung atau sebelumtertanggung

Agoes Soegiarto, sebab adanya kehendakdalam Penghentian Pertanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat(1) Keputusan Menkeu No. 422 tidak datang dari pihak manapun dalamGugatan a quo, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1)Keputusan Menkeu No. 422 yang mengharuskan adanya kehendak. Olehkarenanya jelas dengan meninggalnya Alm. Agoes Soegiarto, maka kewajibanTergugat hanyalah membayar klaim dan tidak dapat melakukan penghentianperlindungan.23.

Pernyataan Tergugat dalam Surat Keputusan Penolakan Klaim yangberbunyi : ...Klaim meninggal dunia yang diajukan kepada kami tidak dapatdipenuhi, dikarenakan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No.422 untuk Penghentian Perlindungan tidak dapat dikenakan terhadap pengajuanklaim meninggalnya Alm.

5.Taufik Bahaudin, SE
Tergugat:
1.Presiden RI Joko Widodo
2.Ketua KPU
3.Ketua Bawaslu
4.Ketua DPR RI
5.Ketua MPR RI
6.Mendikbudristek RI
7.Rektor Universitas Gadjah Mada
8.Ketua Pengadilan Negeri Surakarta
9.Mensesneg
10.Menkeu

Menkeu Nomor 450/KMK 01/002Nomor 450/KMK 01/002 yang dimaksud Kantor Lelang adalahKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) BandarLampung (Terlawan Il) yang didalam prosesnya sudah terlebihdahulu melalui tahapan pemberitahuan sebagai berikut :i. Surat Nomor: 0005/LPKAPICP/V2015 tertanggal 08 Januari2015 dari Terlawan kepada Pelawan Perihal PemberitahuanLelang ;ii.

Pengajuan Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembaliini adalahsebagai berikut:Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Mei 2009 sebesarRp245.464.607,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak (koreksi merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKPyang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yangmerupakan barang strategis yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Mei2009 sebesar Rp245.464.607,00 yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak (koreksi merupakan PM yang tidak dapatdikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi(dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan barang strategis yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, terkait denganKeputusan Menkeu Nomor 575/KMK.04/2000); tidak

telah melakukanperbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaiberikut :Tuan Nur Halim dan Nyonya Mufarokhah (istri Tuan Nur Alim) ( incasu Tergugat Il ) adalah Debitur Tergugat yang telah mendapatkanfasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dengan hutang pokok pertama kalisebesarmengingat kredit macet Tergugat Il tersebut harus diselesaikan, makauntuk segera menyelesaikan piutang Negara macet tersebut sesuaidengan ketentuan UndangUndang No. 49/Prp/Tahun 1 960 besertaperaturan pelaksananya (SK Menkeu

Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah sebagai berikut:Sengketa Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Agustus 2009 sebesarRp286.626.134,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak (koreksi merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan atas perolehanBKP yang dimanfaatkan untuk memproduksi (dalam rangka memperoleh)TBS yang merupakan barang strategis yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, terkait dengan Keputusan Menkeu

Bahwa alasanalasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkaraa quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri Masa Pajak Agustus2009 sebesar Rp286.626.134,00 yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak koreksi merupakan Pajak Masukan yang tidakdapat dikreditkan atas perolehan BKP yang dimanfaatkan untukmemproduksi (dalam rangka memperoleh) TBS yang merupakan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, terkaitdengan Keputusan Menkeu Nomor 575/KMK.04/2000;

HPB Pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2011sesuai Surat Menkeu Nomor .220/MK.02/2011tanggal 2 Mei 2011 (20.160 @ Rp 6.450/kg) Rp. 130.032.000,2. HPB Raskin ke13 Kec. Sanggalangi! Toraja UtaraYang disetor ke Rek Bulog ........ Rp. 32.256.000, +Rp. 97.776.000,Biaya pengangkutan Raskin ke13 (dari gudang bulogKe titik...Ke titik distribusi) 20.160 @Rp.133,/kg Rp. 2.681.280. 3. Nilai Raskin ke13 yang tidak diterima oleh RTSPM Kec.Sanggalangi, Toraja Utara .............

HKKB) berhak sebagai Pemilik atas tanah tersebut;Berdasarkan Keputusan Menkeu, BPHIB terhutang dibayarkan padasaat pendaftaran hak, dan Penggugat (PT. HKKB) sudah melakukanpembayaran pada tanggal 13042010, pendaftaran hak atas tanahnegara dibuktikan dengan dilakukan pengukuran kadestral dan pembukuan tanah. Pendafiaran hak merupakan pengakuan negara terhadap seseorang atau badan hukum terhadap bidang tanah yangdimilikinya.

Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.KONTRAKTOR harus) mematuhi kewajibankewajiban yangditentukan oleh undangundang sehubungan dengan pelaporantahunan; pengenaan pajak dan pencatatan dan pembukuan;Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa KBH Blok B mewajibkanPemohon Peninjauan Kembali untuk mematuhi ketentuan UndangUndangPajak Penghasilan dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada PemerintahIndonesia;Konsep dari uniformity principle dikenal pertama kali Tahun 1982melalui surat dari Menteri Keuangan (Menkeu

) kepada MenteriPertambangan dan Energi (MPE), sebagaimana salinannya terlampir(Surat Menkeu No.

Surat Menkeu No. S443a mengacu pada Keputusan MenteriKeuangan No. 267/KMK/012/1978 tentang Tata Cara Penghitungan danPembayaran Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan RoyaltiYang Terhutang Oleh Kontraktor Yang Melakukan Kontrak ProductionSharing (Kontrak Bagi Hasil) Di Bidang Minyak dan Gas Bumi, denganPerusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)(KMK No. 267) (Bukti PK18) yang hanya berlaku bagi undangundangsebelumnya;Hal. 53 dari 72 hal. Put.