Bahwa Dokumen yang menyertai dalam setiap pengangkutan hasilhutan dan apakah dapat disamakan atau berfungsi sebagai buktilegalitas dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutanyang asal usulnya berasal dari hutan alam disampaikan sebagai berikut:Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Permenlhk No.P.43/MenlhkSetjen/2015, disebutkan bahwa :e Pasal 10 ayat 1 bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajio dilengkapi bersama samaHalaman 14 dari 32 Putusan

Bahwa berdasarkan saksi Ahli JAKA LELANA Bin KARNADI menerangkanberdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Permenlhk No.P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasaldari hutan alam, Pasal 10 ayat 1 bahwa setiap pengangkutan, penguasaan,atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)Kayu Olahan.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta

Bahwa berdasarkan saksi Ahli JAKA LELANA Bin KARNADI menerangkanberdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Permenlhk No.P.43/MenlhkSetjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasaldari hutan alam, Pasal 10 ayat 1 bahwa setiap pengangkutan, penguasaan,atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)Kayu Olahan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan adalah bukti legalitas

hutannegara(kawasan hutan) harus dilengkapi dengan surat keterangansahnya hasil hutan (SKSHH) (UU No.41 tahun 1999 jo P.55/Menhut11/2006 jo P.63/MenhutII/2009);e Untuk kayu yang berasal dari hutan hak yang merupakan hasil budidaya, pengangkutannya harus menggunakan surat keterangan asalusul (SKAU) (P.51/MenhutII/2006 jo P.05/MenhutII/2007:e Sedangkan dari hutan hak yang tumbuhnya secara alami diluar darijenis yang menggunakan SKAU dan nota penjualan sebagaimana diaturdalam pasal 10a dari Permenhut No.P

.33/MenhutII/2007,pengangkutannya harus menggunakan SSKB Cap KR (P.62/Menhut11/2006 jo Permenhut No.P.33/MenhutII/2007);Menimbang, bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)terdiri dari :e Surat keterangan sahnya kayu bulat (SSKB) yang diterbitkan olehpejabat yang berwenang langsung dari areal izin yang sah pada arealhutan alam negara dan telah melalui proses legalitas termasuk telahdilunasi PSDH/DR;e Faktur angkutan kayu bulat (FAKB) yang diterbitkan oleh penerbit FAKB;e Faktur angkutan hasil

Fotocopy STNK Sepeda motor No.P 3066 VZ atas nama Agus BasiadiWidodo Yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ( BuktiP.37 );38. Fotocopy STNK Sepeda motor NoXXX atas nama XXX Yang telahdicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ( Bukti P.38 );39. Fotocopy STNK Sepeda motor No. P 4015 YB atasnama XXX Yangtelah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ( Bukti P.39 );40. Fotocopy STNK No.

Fotocopy STNK No.P 6689 YB atas nama XXX Yang telah dicocokkandengan aslinya dan bermaterai cukup ( Bukti P.42 );B. Bukti saksi :1. SAKSI, lahir Banyuwangi Umur , agama Islam, pekerjaan swasta, alamatKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang padapokoknya sebagai berikut:hal 10 dari 27 hal Put No. 2569/Pdt.G/2018/PA.

lainmempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlahindividu dialam dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik), satwatringgiling ditetapkan oleh pemerintah sebagai satwa yang dilindungi tentutelah memenuhi kriteria tersebut, sesuai dengan peraturan MenteriLingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor:Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 336/Pid.B/LH/2019/PN BnaP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P

tumbuhan dan satwabahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yangdilindungi apabila telah memenuhi kriteria antara lain mempunyai populasi yangkecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu dialam dan daerahpenyebaran yang terbatas (endemik); Bahwa berdasarkan peraturan MenteriLingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P

sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menetapkan biaya perkara menuruthukum;Subsider : Mohon putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,pemohon dan pemohon Il datang menghadap sendiri di persidangan.Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaansurat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon danpemohon ll.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil pbermohonannya, pemohonmengajukan bukti berupa bukti tertulis : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon No.P

PejabatPembuat Akta tanah yang berwenang.TERBUKTI pada Kenyataannya secara Fakta Hukum INDRANINGSIHtelah melakukan Jual Beli secara resmi yang seharusnya Jual Belidilakukan dengan pemilik tanah tersebut akan tetapi tindakanINDRANINGSIH telah melakukan atau membuat akte jual beli dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta tanah NOTARISSOETJIPTO,SH antara dengan dirinya sendiri dan TERBUKTI di dalamakte jual beli tersebut INDRANINGSIH Selaku PENJUAL dan jugaINDRANINGSIH Selaku PEMBELI (mohon lihat Bukti No.P

;Bahwa barang berupa sepeda motor yamaha Vega dengan No.P.5207NW dibeli dari sdr.Gendon sekarang (DPO) dan sepeda motor merk yamaha vega dengan No.P6318MFdibeli dari sdr.

hutan negaradan hutan hak ;Bahwa dalam perkembangannya kemudian sejak tahun 2006 ketentuan mengenai hasil hutan yang berasal dari hutan hak diatur lebihteknis dalam Peraturan Menteri Kehutanan dengan diterbitkannyaPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/MenhutIl/2006, yangkomudian ditambah dan dirubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhutll/2000 dan kemudian dilakukan perubahanlagi dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut11/2007 tentang Perubahan Kedua Permenhut No.P

Bahwa pengertianSurat Kuterangan Asal Usul (SKAU) dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhutll/2007 tentang Perubahan Kedua Permenhut No.P.51/MenhutlI2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yangBerasal dari Hutan Hak, diatur pada Pasal 1 huruf g PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhutll/2007 yang menyebutkanSKAU sebagai surat keterangan yang menyatakan sahnyapengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayu yangberasal dari

berdasarkanPeraturan menteri kehutanan P.30 tahun 2012.Bahwa berdasarkan pasal 12 UU RI nomor 18 tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berbunyi setiap orangyang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumenyang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai denganketentuan perundangundangan ;Bahwa dokumendokumen yang diperlukan orang perorangan yang akanmelakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan kapal kayuberdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Kehutanan No.P

suatu wilayah perusahaanyang memiliki izin yang sah dan kayu bulat kecil darikawasan hutan yang telah memiliki perizinan yang sah;Surat angkutan lelang (SAL) dokumen angkutan untukmengangkut hasil hutan kayu yang berasal dari hutanlelang;Nota angkutan dokumen yang menyertai angkutan kayuyang berdasarkan Peraturan menteri kehutanan P.30 tahun2012.Dan kesemua dokumen tersebut tidak ada terlampir dalam muatan kayu yangdibawa oleh terdakwa;e Bahwa benar berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Kehutanan No.P

pada jumlah individu.Penyebaran yang terbatas (endemik).Bahwa ahli menjelaskan harimau adalah termasuk kategori satwa yangdilindungi berdasarkan Pasal 5 PP No. 07 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa karena termasuk satwa yang memiliki 3 (tiga) kriteriamempunyai populasinya kecil, adanya Penurunan yang tajam pada jumlahindividu, Penyebaran yang terbatas (endemik);Bahwa ahli menjelaskan harimau sumatera adalah merupakan termasukdalam species kunci sehingga termasuk juga dalam Kepmen LHK No.P

Penyebaran yang terbatas (endemik).Bahwa ahli menjelaskan harimau adalah termasuk kategori satwa yangdilindungi berdasarkan Pasal 5 PP No. 07 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa karena termasuk satwa yang memiliki 3 (tiga) kriteriamempunyai populasinya kecil, adanya Penurunan yang tajam pada jumlahindividu, Penyebaran yang terbatas (endemik).Bahwa ahli menjelaskan harimau sumatera adalah merupakan termasukdalam species kunci sehingga termasuk juga dalam Kepmen LHK No.P.20/MENLHK/SETJEN

Ojidenganmobil Truk No.Pol BH 8533 KI berjumlah 8 (delapan) batang denganvolume 6,79 M3 (enam koma tujuh puluh sembilam meter kubik) dengankelompok jenis : Kayu Meranti 6 (enam) batang volume 4,92 M3, KayuRimba Campuran 2 (dua) batang volume 1,87 M3;e Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli kayukayu bulat yang diukurtermasuk kategori kelompok jenis Meranti dan kelompok jenis RimbaCampuran, hal itu diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.163/KptsII/200 dan Peraturan Dirjen Bin Produksi Kehutanan No.P

Thoha, kayukayu bulat yang diukur termasukkategori kelompok jenis Meranti dan kelompok jenis Rimba Campuran, hal itudiatur Peraturan Dirjen Bin Produksi Kehutanan No.P.14/VIBIKPHH/2009tanggal 10 Nopember 2009 tentang Metoda Pengukuran Kayu Bulat RimbaIndonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, sub unsur telahmengakut hasil hutan ini telah dapat dibuktikan dan terpenuhi dengan perbuatanterdakwa ;Ad.3.

putusan;Bahwa agar gugatan Penggugat tidak siasia dan tidak bernilai dan jugauntuk menghindari agar Tergugat tidak mengalihnkan harta kekayaannyakepada pihak lain maupun untuk menjamin pembayaran hutang Tergugatkepada Penggugat maka Penggugat dalam gugatan ini memohon denganhormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang untukmeletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas kekayaan Tergugatyaltu:1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan VillaMutiara, Jalan Mirah Ill No.P

Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atasbarang tidak bergerak berupa:1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan VillaMutiara, Jalan Mirah Ill No.P 1, Kelurahan Sawah Baru, KecamatanCiputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan tanda buktihak berdasarkan Sertipikat Hak Milik/SHM Nomor: 1514/Sawah Baru,diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor.9677/1994, tanggal 27 Juli 1994,seluas 120 m?

Terdakwa tidak mengerti serta mendapat kesempatan untukmengajukan bukti bukti tersebut adapun buktibukti tersebut diantaranyaadalah :1) Bukti Aplikasi Transfer Bank Syariah Mandiri No.P.7025050 ;2) Bukti buku tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama Eko Hadi SaputroNomor rekening 0777012202 ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebuttidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan

kepastian hukum yangtidak berkeadilan karena hanya bersumber pada hukum normatif.Dengan perkataan lain Judex Facti hanya corong peraturan danhanya menerapkan kebenaran kepastian hukum yang bersifatnormatif belaka, sehingga melupakan keadilan yang harus dijunjungtinggi oleh Judex Facti didalam mengambil suatu keputusan dalamperkara a quo;Keberatan Ke TigaJudex Facti Tidak Menerapkan Secara Utuh Ketentuan Pasal 4 Dan Pasal2, Huruf (C) Jo Pasal 4 Huruf (B) Dan Huruf (C) Jo Pasal 7 Ayat (1)Permenhut No.P

Pasal 4 Permenhut No.P.34/Menhutl/2009 berbunyi: Pemindahtanganan IUPHHK sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat berupa:(a) Jual beli Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu danpemegang izin kepada pihak lain;(b) Pengambilalihan ssebagian besar saham yaitu apabilapenjualan saham berada diatas 50% dari saham yang dibeliatau(c) Pengambilalinan seluruh saham pada perusahaan pemegangizin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diberikan kepadaBUMS yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atasperusahaan tersebut

P.34/Menhutl/2009dalam putusan perkara a quo yaitu pengambilalihan seluruh sahampada perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayudiberikan kepada BUMS (badan usaha milik swasta) yangmengakibatkan beralihanya pengendalian atas perusahaan tersebut.dan pasal 7 ayat (1) huruf (c) Permnehut No.P.34/MenhutI/2009 yangmenyebutkan ~....Keputusan RUPS dari Perusahaan Pemegangsaham swasta yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi persetujuanatas rencana penjualan IUPHHK pada hutan tanaman pada

dari hutannegara dan hutan hak.Bahwa dalam perkembangannya kemudian sejak tahun 2006ketentuan mengenai hasil hutan yang berasal dari hutan hakdiatur lebih teknis dalam Peraturan Menteri Kehutanan denganditerbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhutll/2006, yang kemudian ditambah dan dirubah menjadiPeraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhutll/2006dan kemudian dilakukan perubahan lagi dengan PeraturanMenteri Kehutanan Nomor : P.33/MenhutIl/2007 tentangPerubahan Kedua Permenhut No.P

Bahwa pengertian Surat KeteranganAsal Usul (SKAU) dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.33/MenhutlI/2007 tentang Perubahan Kedua Permenhut No.P.51/Menhutll/2006 tentang Penggunaan Surat KeteranganAsal Usul Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang Berasaldari Hutan Hak, diatur pada Pasal 1 huruf g Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.33/Menhut11/2007 yang menyebutkanSKAU sebagai surat keterangan yang menyatakan sahnyapengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan kayuyang berasal dari

Hal inisesual ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.45/Menlhk/Setjen/HPL.O/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin UsahaPemanfaatan Hasil hutan Pada Hutan Produksi sebagai berikut :Pasal 2(1). Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatanhutan secara lestari, perlu dilakukan perubahan luasan terhadapareal izin usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi antaralain dilaksanakan dengan:a.

Kebijakan Pemerintah, antara lain dalam rangka penyelesaiankonflik tenurial pada areal izin.Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugatdilakukan dengan melanggar peraturan perundangan, dikarenakan telahbertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.45/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal IzinUsaha Pemanfaatan Hasil hutan Pada Hutan Produksi.

P.97/MenhutlI/2014 tentangPendelegasian Wewenang Pemberian Izin dan Non Perizinan diBidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam RangkaPelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada KepalaBadan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.1/Menhut!I/2015.Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

P.97/MenhutII/2014tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan NonPerizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan DalamHalaman 28 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 189/G/2018/PTUNJKTRangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KepadaKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana diubahdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.1/MenhutlI/2015, diatur bahwa Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHKHA) merupakan salahsatu perizinan di bidang

Berkat Cahaya Timber yang mekanismenya diatur melaluiPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.9/MenlhkII/2015 tentang Tata Cara Pemberian, PerluasanAreal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri PadaHutan Produksi.b) Sedangkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

suratketerangan sahnya hasil hutan ; Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan c PermenhutNo.P.30/MenhutI/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penatausahaan HasilHutan yang Berasal Dari Hutan Hak, kayukayu milik terdakwa Muhamad AliMuksin, S.lp tersebut haruslah dilengkapi dengan :Surat Keterangan AsalUsul (SKAU) atau ;Nota Angkutan atau ;Nota Angkutan Penggunaan Sendiri apabila kayukayu tersebut berasal darihutan hak/hutan rakyat ;Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Permenhut No.P

SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dikeluarkan oleh Kepala Desa yangmemiliki kualifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, kayu yangdilengkapi suratsurat ini dapat diperjualbelikan ;Atau sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permenhut No.P.41/MenhutIV2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam, jika kayu berasal dari hutan alam dokumennya berupa :1. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) dan/atau Daftar Kayu Bulat(DKB);2.

(sepuluh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) telahmemiliki Sertifikat Hak Pakai No.P.341/MB a.n Fransiskus Winarto yangjangka waktunya 10 tahun ............. Ost............ ;Bahwaterhadap bukti Sertifikat Hak Pakai No.P.341/MB atas namaFransiskus Winarto ditingkatkan hak menjadi Sertifikat Hak MilikNomor: 118 atas nama Kundrat Winarto dengan luas tanah 5.504 m?

BOEDHI berdasarkan Berita AcaraPengukuran tanggal 19 Maret 2007 adalah CACAT HUKUM, karena orangorang yang mengukur/yang ditunjuk adalah orangorang yang tidakberkualifikasi sebagai tenaga pengukur/Penguji Hasil Hutan berdasarkanKEPMENHUT No.87/KPTSII/2003, tanggal 12 Maret 2003 Pasal 2 (buktiT73,T74,T75,T76) ;Bahwa bila seandainya terdapat perbedaan antara fisik jumlah kayu dengandokumennya sepanjang tidak melebihi batas toleransi 5% dari jumlah kubikasi/maupun batang, maka berdasarkan Permenhut No.P

yang disahkan oleh saksi HeriDarmawan dan Nafri Irnwan sebagai Pejabat Dinas Kehutanan yangditunjuk untuk itu ;Bahwa tata cara penerbitan/pengesahan dokumen LHP maupunSKSHH diakui oleh saksi Heri Darmawan Pejabat P2LHP, dan NafriIrwan Pejabat P2SKSHH, terhadap kayukayu yang diproduksi olehCV.Wana Rokan Bonal Perkasa, dimana Terdakwa (Sumardi) telahmengikuti prosedur Tata Usaha Kayu yang diatur oleh PeraturanKehutanan Kepmen No.126/KPTSII/2003 yang telah diganti denganPeraturan Menteri Kehutanan No.P

No.154 PK/Pid.Sus/2009Bahwa bila seandainya terdapat perbedaan antara fisik jumlah kayudengan dokumennya sepanjang tidak melebihi batas toleransi 5% darijumlah kubikasi/maupun batang, maka berdasarkan Permenhut No.P.55/Menhut!