. ; 3) Bahwa suami Pemohon tersebut semasa hidupnya mempunyai sebidang tanahpekarangan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 125 yang terletak di KelurahanSragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, seluas385 M2 ( tiga ratus delapan puluh lima meter persegi ) dengan Surat Ukur Nomor188 / 1990, atas nama pemegang hak DWI RAHMAD yaitu suami Pemohon ; 4) Bahwa guna beaya pendidikan anakanak Pemohon dan biaya hidup Pemohonbeserta anakanaknya, Pemohon secara bersamasama dengan anakanak

sendiri dan sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama :Atifah Mardiyah Ningsih, lahir tanggal 09 Oktober 1999 dan Ilham Tri Atmajaya,lahir tanggal 28 September 2002, bersamasama anak Pemohon bernama FeniEtika Rahmawati, lahir tanggal : 20 Pebruari 1992 khusus untuk menjual tanahpekarangan denganSertipikat Hak Milik Nomor: 125 yang terletak di KelurahanSragen Kulon, Kecamatan Sragen , Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen, seluas385 M2 ( tiga ratus delapan puluh lima meter persegi ) dengan surat ukur Nomor188

;Agama : Islam;Pekerjaan : PPK Karang Intan (Perangkat Desa);Para Terdakwa tidak ditahan;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;PENGADILAN TINGGI, tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi BanjarmasinNomor 103/PID.SUS/2019/PT BJM. tanggal 31 Juli 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor188/Pid.Sus/2019/PN Mtp

padatanggal 26 Juli 2019 sebagaimana Relaas Pemberitahuan permintaan bandingkepada Terdakwa, Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. yang dilaksanakan olehJurusita Pengganti Pengadilan Neger Martapura;Telah membaca, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 21/AktaPid.Sus/2019/PN Mtp. bahwa Penuntut Umum telah mengajukan danmenyerahkan Memori Banding tanggal 26 Juli 2019. dan salinan MemoriBanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwasebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor188

ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakanbanding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusanbebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermatidan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN Mip.tanggal 25 Juli 2019, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaiberikut: Bahwa putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor188

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor188/Pid.Sus/2019/PN Mtp. tanggal 25 Juli 2019 yang dimintakan bandingtersebut;3. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing masingsejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019 olehkami Maman Mohamad Ambari, S.H.

Menteri DalamNegeri melalui surat tanggal 13 Mei 2013 Nomor 136/1714/PUM.Bahwa, agar terbuka adanya ruang dialog untuk musyawarah mufakatterhadap penyelesaian batas daerah Kabupaten Kediri dan KabupatenBlitar yang terletak di Kawasan Gunung Kelud sebagai bagian dari prosestahapan dalam penegasan batas daerah oleh Menteri Dalam Negeri,maka TERGUGAT menerbitkan Obyek Gugatan yaitu KeputusanTERGUGAT tanggal 11 Desember 2014 Nomor 188/828/KPTS/013/2014tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188

Bupati Kediri (PENGGUGAT) dengan surat yang ditujukan kepadaMenteri Dalam Negeri tanggal 28 Maret 2013 Nomor100/570/418.11/2013, pada intinya mohon untuk segera menerbitkanPeraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antaraKabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di Kawasan Gunung Keluddengan mengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/113/KPTS/013/2012.8.

Bahwa, telah jelas berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 51/G/2012/PTUN.Sby. bahwa gugatan terhadapKeputusan TERGUGAT (Gubernur Jawa Timur) Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihnan Batas Daerah AntaraKabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada KawasanGunung Kelud di Provinsi Jawa Timur, dinyatakan tidak diterima dan didalam pertimbangan hukum dijelaskan bahwa kapasitas Gubernur JawaTimur (TERGUGAT) dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor188

Tanggal 28 Maret 2013 Bupati Kediri mengirim surat kepadaMenteri Dalam Negeri Nomor 100/570/418.11/2013, padaintinya mohon untuk segera menerbitkan Peraturan MenteriDalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Blitardan Kabupaten Kediri di Kawasan Gunung Kelud denganmengacu pada Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/113/KPTS/013/2012.c.

Menyatakan tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara Nomor: 188/828/KPTS/013/2014, tanggal 11 Desember2014 tentang Pencabutan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyeiesaian Perselisihan Batas DaerahAntara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak PadaKawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku maupun AzasAzas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB);3.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30Juni 2012 telahmelangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama XKabupaten Sukabum XXX sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor188/01/VII/2012 Tertanggal 02 Juli2012;Hal 1 dari 12 Put.360/Pdt.G/2018/PACbd2.

Bukti Surat Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor188/01/VII/2012 Tertanggal 02 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama XXX Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelendan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P;B.

hukum;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upayamediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksaterlebin dahulu permohonan Penggugat untuk berperkara secara CumaCuma(prodeo) di Pengadilan Agama Taliwang yang dalam posita Gugatannya,Penggugat menyatakan bahwa ia adalah penduduk yang kurang mampu(miskin);Bahwa, terhadap permohonan Penggugat untuk berperkara secara CumaCuma (prodeo), Majelis Hakim telah membacakan putusan sela Nomor188

Hal. 9Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), maka perkara ini diputus denganmenjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa beradasarkan Putusan Sela Nomor188/Pdt.G/2019/PA.Tlg, tertanggal 18 Desember 2019, maka Penggugatdiizinkan untuk berperkara secara prodeo;Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI1.

Nomor 2809 K/Pdt/201410.11.12.Bahwa, terbukti sebelum dikeluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor188/PMK.06/2008 Tergugat telah mengetahui objek gugatan secara sahdemi hukum menjadi hak Penggugat namun sekurangkurangnya padatahun 2008 Tergugat malah mengklaim tanah tersebut bekas milikperkumpulan terlarang dan merampasnya untuk dijadikan tanah/asetNegara, dengan demikian terbukti Tergugat telah melakukan standarganda, disatu sisi Tergugat membenarkan objek gugatan tidak bermasalahsaat dijual Lelang

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti yang kelirubahkan salah memahami ketentuan di dalam lampiran X PMK Nomor188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina jo.PMK Nomor 154/PMK.06/2011 adalah "menurut Majelis Hakim lampiranalat bukti T14 itu sudah jelas bahwa penguasaan terhadap obyeksengketa dalam perkara ini oleh Negara sudah dilepaskan kepada pihakketiga, hal ini apabila dihubungkan dengan alat bukti P2 s.d.

PMK Nomor188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina jo.

X PMK Nomor 188/PMK.06/2008tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina sebagaimana telahdirubah dengan PMK Nomor 154/PMK.06/2011 adalah pertimbangan hukumyang keliru;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut apabila dikaitkan dengan faktafakta yang ada sebagaimana telah Pembanding uraikan di atas, makaterbukti bahwa jual beli yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (dahuluTerbanding/Penggugat) sesungguhnya bertentangan dan tidak sesuaidengan ketentuan yang diatur di dalam Lampiran X PMK Nomor188

.; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokatdari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat KabupatenBlitar beralamat di Jalan Stasiun Nomor 21 Garum,Kabupaten Blitar ; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT; MELAWAN :BUPATI BLITAR, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60,FREINIGOrO BIg seen ners reece ne erenenemnnereenemeemenenmaDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor188/95/409.06/2017 tanggal 4 April 2017 memberikan kuasa1.

Bahwa Yayasan Paggora berkedudukan di Kediri yang didirikan padatanggal 12 Mei 1979 telah pula terdaftar dalam Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia dan begitu pula Yayasan PaggoraKediri yang baru didirikan pada tanggal 14 Juli 2010 yang juga terdaftardalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiaadalah dua badan hukum yang berbeda baik menyangkut akta pendirianmaupun menyangkut susunan kepengurusannya;Bahwa tanah dan bangunan bersertifikat Hak Guna Bangunan Nomor188

tidak sah ganti nama Pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut dari atas nama YAYASAN PAGGORA Badan Hukum Indonesiaberkedudukan di Kediri menjadi atas nama YAYASAN PAGGORA KEDIRI;Bahwa tindakan Tergugat yang mengganti nama Pemilik Sertifikat HakGuna Bangunan tersebut jelas sangat merugikan YAYASAN PAGGORAberkedudukan di Kediri yaitu menderita kerugian materiil berupa hilangnyahak kepemilikan YAYASAN PAGGORA berkedudukan di Kediri atas assettanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor188

Tahun2010 tentang Pengesahan Yayasan;Berdasarkan hal tersebut diatas kami mohon gugatan Penggugat ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 89/G/2010/PTUN.SBY, tanggal 17 Februari 2011 adalahsebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal ganti nama pemilik Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor188

Kontra MemoriPeninjauan Kembali dihubungkan dengan putusan Judex Juris dalamtingkat Kasasi dan Putusan Judex Facti dalam perkara a quo sudah tepatdan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf ( f ) UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Terbukti penggantian nama pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor188

Kemudianpemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adapenambahan dan perubahan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,maka jawaban Tergugat atas perkara ini tidak dapat diperoleh;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatanya, Penggugattelahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor188/44/IV/2015, tanggal 27 April 2015, atas nama Penggugat dan Tergugat,yang dikeluarkan

sebelum mempertimbangkan apakah gugatanPenggugattersebut terbukti atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Penggugatdan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;Menimbang, bahwa dari bukti P.1 yang dikuatkan dengan keterangandua orang saksi maka ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan AgamaPutusan No. 0747/Pdt.G/2016/PA.Grt Halaman 6 dari 10 halamanKecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor188

Menyatakan sah, berharga dan bernilai hukum Akta Jual Beli Nomor188/PPAT/1981 tanggal 10 September 1981;5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukanPenggugat dalam perkara ini;6. Menyatakan batal segala ikatan hukum dan pembebanan hak yangmelekat pada objek tanah in casu;7. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki daya hukum atas peralihantanah milik Penggugat berupa sebidang tanah ukuran 100 x 100 meter =10.000 m?

atau satu hektar yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor188/PPAT/1981 tanggal 10 September 1981, terletak diantara JalanTenggiri dan Jalan Kakap, RT 04, RW 34, Kelurahan Tuah Karya,Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang telah disertifikatkan oleh ParaTergugat sebagai berikut yaitu atas nama:7.1 Yusrizal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 183/Tarai Bangun,tanggal 30 Desember 2002, Surat Ukur Nomor 764/17.05/P/2002,tanggal 30 Desember 2002 luas tanah 1.800 m?

yang terletak diantara Jalan Tenggiri dan Jalan Kakap, RT04, RW 34 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan KotaPekanbaru, sebagaimana yang tertera dalam Akta Jual Beli Nomor188/PPAT/1981, tanggal 10 September 1981 adalah sah milikPenggugat (Hj. Mulyani Almashri, S.H.);3. Menyatakan sah, berharga dan bernilai hukum Akta Jual BelliNomor 188/PPAT/1981 tanggal 10 September 1981;4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukanPenggugat dalam perkara ini;Halaman 13 dari 20 hal. Put.

Penggugat selaku PNS memperoleh surat izin berceraiberdasarkan surat keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor188/KPTS/BKPSDM/2020 tanggal 23 Maret 2020 sebagaimana terlampir;9.

Putusan No. 861/Pdt.G/2020/PA LLGBahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telahmendapat izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantumdalam Surat Keputusan Walikota Kota Lubuklinggau Nomor188/KPTS/BKPSDM/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Pemberian IzinPerceraian Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim memberikannasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak

XXXXXXXXXXXKota Cilegon, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 28 tahun, pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan karyawanswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Cilegon, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengarketerangan Penggugat dan saksisaksi di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2017yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor188

gugatannya dapat dikabulkan;Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanyatelah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dantidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sahmeskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor188

MTRMenimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktudan dengan tata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Agustus 2017 Nomor188/Pid..Sus/2017/PN.Mtr serta memori banding

Peradilan, yang ditingkat banding besarnya sepertiditetapkan dalam amar putusan dibawah ini; ;Memperhatikan ketentuan Pasal pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (7)huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen serta peraturan perundang undangan yang berbersangkutan:Halaman 10 dari 11 Putusan No. 61/PID.SUS.KESEHATAN/2017/PT.MTRMENGADILI:> Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Mataram tersebut ;> Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor188

Bahwa pada akhir bulan Juni 2015 tersebut Tergugat ditangkap polisi,karena kasus pencabulan anak dibawah umur dan sekarang Tergugatberada di rumah tahanan negara Tanjung Redeb dan Tergugat dipenjaraselama 4 tahun 6 bulan, sebagaimana petikan putusan Nomor188/Pid.B/2015/PN.Tnr;9.

Surat Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :159/11/X/2002, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan AgamaKecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, pada tanggal 10 Oktober2002, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya,ternyata sesuai dengan aslinya, kKemudian diparaf dan diberi tandaP.1; Fotokopi Petikan Putusan Nomor188/Pid.B/2015/PN.Tnr, yang dikeluarkan oleh Panitera PengadilanNegeri Tanjung Redeb, pada tanggal 01 Maret 2016, telah bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Kota Palembang sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2019telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor188/Pdt.P/2019/PA.PLG dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:1.

Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/08/k/411.013/2011 tanggal 03 Januari 2011 (dilegalisir);1 (Satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0687/SPP.LS/1.01. 1.04/2011Tanggal 23 Desember 2011 dan Tentang Honorarim Pengawas TeknisKegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan (DAK) 2010 (dilegalisir);1 (atu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0002/SPP.LS/1.01. 1.04/2011Tanggal 31 Januari 2011 Tentang Belanja Jasa Perencanaan KegiatanPengadaan

Nganjuk TahunAnggaran 2011 (dilegalisir);. 1 (Satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak)Sekolah Dasar Paket A (dilegalisir);. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak)Sekolah Dasar Paket B (dilegalisir);. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Perjanjian (Kontrak)Sekolah Dasar Paket C (dilegalisir);. 1 (satu) bendel faoto copy KEPUTUSAN KEPALADINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGADAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR188/112.A/K/411.201/2010 TENTANGPEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAANKEGIATAN

Nganjuk tahun anggaran 2011 (dilegalisir);55f. 1 (satu) Bendel foto copy Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/08/k/411.013/2011 tanggal 03 Januari 2011 (dilegalisir);g. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0687/SPP.LS/1.01.1.04/2011 Tanggal 23 Desember 2011 dan Tentang HonorarimPengawas Teknis Kegiatan Pengadaan Meubelair Perpustakaan(DAK) 2010 (dilegalisir);h. 1 (satu) bendel foto copy SPP LS Nomor : 0002/SPP.LS/1.01.1.04/2011 Tanggal 31 Januari 2011 Tentang Belanja JasaPerencanaan Kegiatan

Bukti V terdiri :a. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor188/05.a/411. 201/2011 Tentang Penunjukan Pejabat SebagaiPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Dan Pejabat Lainnya SKPD Dinas DikporaDaerah Kab.

NganjukTahun Anggaran 2011 (dilegalisir);c. 1 (Satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nganjuk Nomor188/46/K/411.013/2011 Tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/09 /K/ 411.013/2011Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan DaerahDari Pengguna Anggaran (PA) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran58(KPA) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DiPemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011(dilegalisir);d. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Nomor188/06.A/441. 201

., Dkk dvokat da Konsultn Hukum yang berkantor di Pusat AdvokasiHukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, Jalan T.B SimatupangKomplek Depsos No.19 Pasar Rebo Jakarta 13761, berdasarkan surat KuasaKhusus tanggal 21 Januari 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor188/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Februari 2019, tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., tanggal19 Februari 2019

Mastumapel Nomor : 1 Bojonegoro ; Alamat Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor : 103/B/2015/PTTUNSBY.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor188/1290/412.11/2014 tanggal 23 Oktober 2014,2. KEPALA DESA KARANGDINOYO,berkedudukan di Jalan RA. KartiniNomor : 405 Karangdinoyo,Kecamatan Sumberrejo, KabupatenBojonegoro, yang dalam perkara inimemberi kuasa 1..NamaJabatanAlamatNamaJabatan IMOCH. CHOSIM, S.H., MM;:Kepala Bagian Hukum dan Peraturan PerundangundangeDaerah Kabupaten Bojonegoro ; Jln. P.

Aunul Mugorrobin, MM. yang datang bersama Penggugat bahwaatas bidang tanah milik Penggugat yaitu tanah bekas milik Adat C Nomor2346 Persil Nomor 66 Blok D Il seluas +/ 1.850 m2 (lebih kurang seribudelapan ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan BendaBaru, Kecamatan Pamulang, Tangerang yang tersebut pada Posita butir 1di atas yang Penggugat mohon untuk dilakukan pengukuran ternyata telahterbit Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, Surat Ukur Nomor188/Benda Baru/2007;Bahwa pada

tanggal 9 Oktober 2007 Nomor 188/Benda Baru/2007, luas2.510 m2 atas nama Surya Abbas Syauta (Objek Gugatan) adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis, dikeluarkanoleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) dan merupakantindakan hukum tata usaha negara, yang bersifat konkrit, individual, danfinal;Konkrit : karena apa yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negaratersebut (Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 5Februari 2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188

Putusan Nomor 34/PK/TUN/2016memberikan jaminan kepastian hukum sesuaitujuannya pendaftaran tanah itu sendiri";Dengan keputusan Tergugat menerbitkan SertipikatHak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 5 Februari2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188/Benda Baru/2007, luas 2.510 m2, atas namaSurya Abbas Syauta jelas bahwa tindakan Tergugattersebut melanggar Pasal 2 dan Penjelasannya,serta Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;B.

Bahwa berdasarkan Posita yang Penggugat uraikan tersebut padabutir 13.1.5 huruf a sampai dengan huruf d di atas nyata sekalibahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 5Februari 2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188/Benda Baru/2007, luas 2.510 m2, atas nama Surya AbbasSyauta (Objek Gugatan) bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, karenatidak didukung dengan Data Fisik dan Data Yuris yang benar, haltersebut dikarenakan Tergugat tidak

Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 25/Benda Baru,tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188/Benda Baru/2007, luas 2.510 m2, atas nama Surya Abbas Syauta;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 25/BendaBaru, tanggal 5 Februari 2008, Surat Ukur tanggal 9 Oktober 2007 Nomor188/Benda Baru/2007, luas 2.510 m2, atas nama Surya Abbas Syauta;4.

Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor188/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 30 Januari 2020 dan suratsurat yangbersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 27Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarindadibawah register Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smr, adapun halhal menjadi dasargugatan Penggugat adalah sebagai berikut:1.

Menolak selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat, telah mengajukanbanding, sebagaimana akta pernyataan permohonan banding dari PaniteraPengadilan Negeri Samarinda Nomor 05/Bdg/2020/PdtSmr jo Nomor188/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 11 Februari 2020;Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, sebagaimana relas pemberitahuanpernyataan banding Nomor 05/Bdg/2020/Pdt.Smr jo Nomor 188/Pdt.G/2018/PN Smrtanggal

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan berdasarkan Berita AcaraJaminan berupa:1)2)3)4)Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Citra Griya Blok ENo.73 Samarinda, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor188/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 3 Oktober 2019 oleh Juru Sita PengadilanNegeri Samarinda;Tanah dan rumah di atasnya yang terletak di Perumahan Citra Griya Blok FNo.11 Samarinda, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor188/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 3 Oktober 2019 oleh Juru Sita PengadilanNegeri

RT.72Kelurahan Loa Bakung Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarindaseluas 1.400 meter persegi, Sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor188/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 3 Oktober 2019 oleh Juru Sita PengadilanNegeri Samarinda;Tanah dan Bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Durian 3 GangWaru Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Kalimantan Tumur, sesuai BeritaHalaman 33 dari 35 Putusan Nomor 77/PDT/2020/PT SMRAcara Sita Jaminan Nomor 01/Pdt.Sita/2019/PN Tnr jo Nomor188/Pdt.G/2018/PN Smr tanggal 25 November