Ditemukan 2417 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukum huki hkum huku huke hukom huka
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 42/Pid. Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 28 Januari 2016 — Ir. HERDIAN KOOSNADI
153 — 27
  • Sedangkan sifat melawan hukm materiil adalahpelanggaran terhadap kepentingankepentingan sosial yang dilindungi olehnormanorma hukum perorangan atau masyarakat, termasuk perusakan ataumembahayakan suatu kepentingan hukum (Dr. Komariah Emong, 2002: 28).Menimbang, bahwa dari faktafakta hasil persidangan sebagaimanauraian diatas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksisaksi,keteranggan ahli di dukung dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwaIR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-04-2006 — Upload : 14-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 983K/PID/2004
Tanggal 26 April 2006 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; vs. DR. IR. H. TABRANI ISMAIL
164 — 112
  • No.983 K/Pid/2004Kekeliruan tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimanamestinya unsur melawan hukm tersebut dapat dilihat dari pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 51 alinea 2 dan3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsebagaimana tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan yangkeliru menerapkan unsur melawan hukum, karena perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat hanya dilihat daribelum adanya aturanaturan mengenai
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2014/PNYyk
Tanggal 8 Januari 2015 — BAMBANG SULUR Alias BAMBANG ABDUL SULUR Bin KARSOTANI;
70 — 16
  • program desa mandiri energi .Bahwadengan telah di kembalikanya kerugian negara sebesar Rp.29.000.000,(Dua puluh Sembilan Juta rupiah) sebelum Terdakwa di nyatakanbersalah sebagaimana dalam Dakwaan dan Requisitor dari JaksaPenutut Umum, maka alasan dan pertimbangan ini dapat di gunakansebagai alasan Pembenar dan alasan Pemaaf dalam perkara tindakpidana korupsi oleh Majelis Hakim untuk di jadikan sebagaipertimbangan menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya Terdakwadalam perkara ini, maka Penasehat Hukm
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 445/Pid.Sus/2016/PN Smg
Tanggal 15 Nopember 2016 — TOMMY AGUNG PRATOMO PRIAMBODI
177 — 56
  • Bintang Terang dan 2 orang sopir yang dalampersidangan jelas peranannya tidak dijerat hukum alias bebas, maka terdakwajuga harus dibebaskan ;Halaman 148 dari 152 halaman Putusan No.445/Pid.Sus/2016/PN.Smg.Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukm terdakwa tersebutMajelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya mempermasalahkan keterlibatan pihakpihak lainyang dianggap turut bertanggung jawab secara hukum
Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Srp
Tanggal 20 Oktober 2020 — I DEWA KETUT ALIT DHARMAWAN, DKK VS BUPATI KABUPATEN KLUNGKUNG
189 — 212
  • ., (Mencari Keadilan,Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukm di Indonesia, Hal. 25,Penerbit Galangpress, Tahun 2007); Keadilan itu berhubungan denganhati nurani, bukan soal defenisi dan juga bukan soal formalformalan. lasangat berhubungan erat dengan praksis kehidupan seharihan;Bahkan Mantan Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan, mengatakan:Antara keadilan prosedural dan keadilan substansial haruslah beralanberiringan.
Pengadilan PN Mentok Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Mentok Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
SOPIAN Alias BAMBANG
Tergugat:
1.AIDI Bin LIMBAR
2.MASYUMI
3.BRIAN JONATHAN
4.KEPALA DESA BAKIT
5.CAMAT KECAMATAN PARIT TIGA
100 — 56
  • syarat ketiga adalah suatu hal tertentu,artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas obyekperikatannya, syarat keempat adalan suatu sebab yang halal, artinya tidakboleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undangundang, apabilatidak terpenuhinya syarat ketiga atau keempat, maka perjanjian tersebut adalahbatal demi hukum;Halaman 161 dari 185 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Mtk.Menimbang, bahwa khusus mengenai jual beli atas tanah agar jual bellitersebut adalah sah secara hukm
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
462 — 333
  • hukum tetap, maka berikutnya terkait dengan RUPS yang mautidak mau harus dilakukan tersebut, harus keluar suatu keputusan dariKementerian Hukum Dan HAM pada saat saat diajukan kepada KementerianHukum Dan HAM, yang akan menjadi dasar untuk segera dilaksanakannyaRUPS kembali, karena dalam Undangundang Administrasi Pemerintahan jelasHalaman 144 dari 206 halaman, Putusan Nomor : 120/G/2018/PTUNJKT.diatur bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menindak lanjuti PutusanPengadilan yang berkekuatan hukm
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-06-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 446/Pid.Sus/2016/PN Smg
Tanggal 15 Nopember 2016 — CITRA KURNIAWAN Als JULIAN CITRA KURNIAWAN
119 — 19
  • Bintang Terang dan 2 orang sopir yang dalampersidangan jelas peranannya tidak dijerat hukum alias bebas, maka terdakwajuga harus dibebaskan;Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukm terdakwatersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat HukumTerdakwa yang pada pokoknya mempermasalahkan keterlibatan pihakpihaklain yang dianggap turut bertanggung jawab secara hukum, Majelismemandang bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Penyidik
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016
Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
255 — 255
  • para pelakuterdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantarapara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahuiperbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung, yaitu sesuatutindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dariperbuatan para pelaku.Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuatdengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telahbersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alatbukti lain di persidangan diperoleh faktafakta hukm
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Penghinaan
Register : 03-07-2013 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 140/Pid.B/2013/PN.MKD
Tanggal 28 Nopember 2012 — SUGANTO
229 — 1188
  • orang harus datang kenotarisBahwaperubahan Direktur melalui RUPS, prosedur RUPS jika harus tandatangan tapi tidak tanda tangan maka RUPS tidak benar.Bahwa pemalsuan dalam pasal 263 KUHP obyeknya adalah semua surat danpasal 264 KUHP obyeknya surat khusus.Bahwa jika obyek sesuatu misalnya akta notaries terbit dalam sidang pailitmaka proses harus ada ijin kurator kecuali ada kesepakatan.Bahwa dalam pemeriksaan perkara pemalsuan yang didahulukankepalsuannya secara hokum pidana baru keabsahannya secara hukm
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Srg.
Tanggal 26 Januari 2016 — MAMAK JAMAKSARI
120 — 56
  • Sedangkan sifat melawan hukm materiil adalahpelanggaran terhadap kepentingankepentingan sosial yang dilindungi olehnormanorma hukum perorangan atau masyarakat, termasuk perusakan ataumembahayakan suatu kepentingan hukum (Dr.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-06-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 20 Juni 2017 — - Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si.,M.Sc
206 — 230
  • Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukm Terdakwa tidak dapat diterima ;2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register PERK : PDS01/GORON/03/2017tanggal 20Maret 2017adalah sah sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadiliperkara an. Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH,M,Si.M,Sc ;3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraNomor : 05/Pid.SusTPK/2017/PN Gto an. Ir. HENDRITIS SULISTIYANISALEH,M,Si.M,Sc dengan memanggil saksisaksi ;4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 10-02-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 115/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
1.JUNI KUSPRIYONO
2.ELPIDUS TAVARES DA COSTA alias ELVIS
3.RUSDI HARTONO alias TATANG
4.RAHMAWAN PRADHANA alias WAWAN
5.EKO LELONO JUNI SANTOSO
158 — 85
  • Margaguna Raya JakartaSelatan maupun dengan para konsumen dalam proses kredit mobiltersebut diatas adalah berawal dari adanya Surat PemesananKendaraan (identitas pemohon/ calon pembeli, spesifikasi dan hargamobil, cara pembayaran, uang jaminan/ booking/ DP, syarat danketentuan dan tanda tangan pemohon, sales, supervisor dan kepalacabang) jika perorangan yang membeli maka data/ identitas yangdibutuhkan adalah KTP, KK, NPWP, rekening tabungan, jika pembeliatas nama perusahaan/ badan hukm maka data
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
142 — 39
  • Potensi kerugian Negara/daerah sebesar Rp. 287.815.158,32Selisin lebih nilalhasil pekerjaan sebesarJumlah : sebesar Rp. 253.036.928,12 (dua ratus lima puluh tiga jutatiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah duabelas sen).e Bahwa perbuatan Terdakwa MAT JA'l telah melawan hukm dan bertentangandengan :1) Pasal 29 Undangundang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014Halaman 201 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2021/PN Sby tentang Desa, yang berbunyi Kepala Desa dilarang :a. membuat keputusan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 24-02-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 16 Juli 2020 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
SANDRA, SE Binti SURULLAH.
177 — 74
  • Menolak eksepsi/keberatan dari Penasehat Hukm Terdakwa;2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;3. Menangguhkan pembebanan biaya perkara hingga putusan akhir;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum telah menghadirkan saksisaksi yang memberikan keterangannyadibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :1. Saksi KASNA, S. ST M. Keb. ALS KASNA BINTI LANASE Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sandra, dan tidak adahubungan keluarga dengannya.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-03-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.AGUS WIDODO ,SH MH
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH
6.KASPUL ZEN TOMY APRIANTO, SH
7.HADIARTO, SH.
8.ADITYA NUGROHO, SH
Terdakwa:
TEKLI, SE Bin LUNTJI
115 — 38
  • Bahwa saksi selaku Kabag Hukm tidak pernah mengetahui penyimpanandana Pemda Katingan di PT.BTN Cabang Pondok Pinang Jakarta, sehinggasaksi tidak mengetahui perjanjian penempatan dana ini, pokoknya segalaSuratmenyurat penempatan dana ini, saksi tidak mengetahuinya karenatidak dilibatkan, tapi saksi mengetahui hal ini setelan ada upaya penarikanterhadap sisa Deposito sebanyak Rp.35.000.000.000, (tiga puluh lima milyarrupiah);a ae pe MN NT ENR CEERI Bahwa saksi pernah melihat SK Bupati tanggal 3 Februari
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
983 — 1571
  • Mewakili daerahnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapatmenunjuk Kuasa Hukm untuk mewakilinya sesuai denganketentuan peraturan Perundangundangan.. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Perundangundangan.Bahwa wewenang saksi adalah:a.b.Mengajukan Rancangan Perda.Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersamaDPRD.c. Menetapkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.f.. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yangsangat dibutuhkan oleh daerah/atau masyarakat..