Ditemukan 2546 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 180/Pid.Sus/TPK/2015/PN Bdg. Tanggal 8 April 2016 — SLAMET WIDODO
106 — 30
106 — 30
APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk PengadaanBarang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.Bahwa saksi menjelaskan Pagu anggaran untuk kegiatan Pengadaan Traktor Roda 2(dua) dan Pompa Air kegiatan Pembelian Alsintan Pra Panen APBD Provinsi JawaBarat Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 20.538.000.000, (dua puluh milyarlima ratus tiga puluh delapan juta rupiah)Halaman 64 dari 308Putusan No. 180/Pid.SusTPkK/2015/PN.
mengenai terjadinya penyimpangan yang merugikankeuangan negara berdasarkan buktibukti yang cukup, kompeten,dan relevan yangdiperoleh pada saat audit dilaksanakan, sedangkan tanggung jawab mengenaikelengkapan buktibukti berada pada pihak manajemen Dinas Pertanian TanamanPangan Provinsi Jawa Barat, bukan pada auditor.Audit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1314 Tahun 2012tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) dan Standar Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP
Register : 16-03-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
ASWAD MUKMIN, S.T.
125 — 66
ARIFIN DIKO, S.H.
Terdakwa:
ASWAD MUKMIN, S.T.
125 — 66
Untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP,saksi tidak pernah diperiksa;Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;2. SAHABUDDIN, SE, ST, M.Si.Bahwa keterkaitan saksi dengan pelaksaan pembangunan TPA Sampah di Kab.Buton Utara pada tahun 2016;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Satker Pembangunan TPA SampahKab.
Register : 15-08-2014 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb Tanggal 26 Januari 2015 — Ir. H. SYAHRASADDIN, MSi Bin H.M.THAIB, RH
90 — 32
90 — 32
Firdaus.Bahwa tidak ada keyakinan ahli bawa Kegiatankegiatan tersebut masukdalam programprogram kegiatan yang telah dibuat oleh Kwarda baiktahun 2012 maupun 2013.Atas Keterangan ahli terdakwa menanggapi sebagai berikut:Halaman 133 dari 221 halaman, Putusan No.16/Pid.SusTPK/2014/PN.Jmb.Bahwa Selaku APIP, aparat pengawas pemerintah, kode etik yang harusdilakukan selaku Pengawas Editor.Bahwa seorang Editor harus melihat Kode etik, dan dalam melakukanaudit harus ada da 4 bukti, namun ahli hnaya mendasarkan
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2815 — 3676
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2815 — 3676
Keputusan Lembaga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)permohonan pengujian penyalahgunaan wewenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 UndangUndang;(4) Bahwa Keputusan Tergugat merupakan KTUN sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 9 dan Pasal 53 UU PTUN, Pasal 87 UUAdministrasi Pemerintahan, SEMA 4/2016 yang menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya denganpenjelasan berikut:a.
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 02/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 4 Juli 2013 — Ir.TRI MULYONO, MT (terdakwa)
131 — 157
131 — 157
Mengenai penghitungan kerugian keuangan negara yang laporannyamenggunakan judul hasil audit, seharusnya karena dalam laporannyamenggunakan kata audit, maka seharusnya ada standar audit yang berlaku diinstitusi yang harus diikuti, yang di BPKP disebut sebagai Standar AuditPengawasan Internal Pemerintah (APIP) ;150Bahwa jika menggunakan istilah laporan hasil audit, maka di dalam laporannyaharus mencantumkan dan mengacu pada ketentuan minimum yang harusdilakukan sesuai dengan standar tersebut ;Bahwa
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
435 — 615
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
435 — 615
S1 lulus tahun tahun 1989 Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;e.S2 lulus tahun 2008 di Universitas Bodi Iswara (MagisterManagemen).Riwayat pendidikan Non formal/Diklat yang saya pernahikuti adalahsebagai berikut:a Diklat Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2014;b Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 2014;c Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat
Putus : 15-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1016 K/PID.SUS/2017 Tanggal 15 Juni 2017 — Ir. H. PRAYITNO
1072 — 645 — Berkekuatan Hukum Tetap
1072 — 645 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada ... [Selengkapnya]
Maka keputusan APIP tersebut adalah bukti bahwakerugian Perum Bulog atas terjadinya kehilangan beras di GBB LaranganTokol sebesar 1.504.716,07 kg, senilai Rop12.109.488.469,38, OO adalahmenjadi tanggungjawab Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang.
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
88 — 60
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
88 — 60
Pemeriksaann Keuangan Negara atau Tenaga Ahli dari luar Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akuntan Publik, telah disesuaikan dengan print out dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-14;
- Fotokopi Nota Kesepahaman Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 700/8929/SJ, Nomor: KEP-694/A/JA/11/2017, Nomor: B/108/XI/2017 Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP
) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penaganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), telah disesuaikan dengan fotokopinya dan telah diberi materai cukup, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15 ;
- Fotokopi Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum
Register : 08-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
189 — 72
Salman, SH
Terdakwa:
SLAMET RIYADI, S. Sos, MM
189 — 72
Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 48 ayat 2dan pasal 50 yang menyebutkan bahwa kewenanganBPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah(APIP) adalah melakukan pengawasanintern melaluiaudit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatanpengawasan lainnya. Audit meliputi audit kinerja danaudit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuantertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja.b.
Register : 18-12-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 07-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 27/PID.SUS.TPK/2018/PT MDN Tanggal 31 Januari 2019 — TANO BADODO HAREFA
125 — 56
125 — 56
Bila adakekeliruan/kekurangan dalam proses pemilihannya yang tidak diawalidengan niat perbuatan jahat, maka itu ranahnya APIP (AparatPengawas Intern Pemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat PenegakHukum) yang bisa berakibat ketakutan & keraguraguan AparatPengadaan dalam melakukan proses pengadaan selama ini sehinggamempengaruhi penyerapan anggaran, menghambat pembangunan,menurunkan daya beli masyarakat, melambungkan harga, menaikkaninflasi, menambah pengangguran, dll yang justru inilah yangmengakibatkan
Bila adakekeliruan/kekurangan dalam proses pemilihannya yang tidak diawali denganniat perbuatan jahat, maka itu ranahnya APIP (Aparat Pengawas InternPemerintah) bukan ranahnya APH (Aparat Penegak Hukum) yang bisaberakibat ketakutan & keraguraguan Aparat Pengadaan dalam melakukanproses pengadaan selama ini sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran,menghambat pembangunan, menurunkan daya beli masyarakat,melambungkan harga, menaikkan inflasi, menambah pengangguran, dll yangjustru inilah yang mengakibatkan
Register : 15-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2021/PT BDG Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : PERY KURNIA, SH
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
236 — 109
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
236 — 109
Dilakukan dengan itikad baik;Menurut UU No. 30 Tahun 2014, Pejabat Pemerintahan yang terindikasimelakukan penyalahgunaan wewenang diproses Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) jika ada kesalahan administrasi dan bila merugikankeuangan Negara maka dilakukan pengembalian kerugian Negara;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tujuan dansyarat Diskresi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalahterpenuhi, sedangkan proses APIP atas kesalahan administrasi yangdilakukan oleh
Register : 15-09-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2021/PT BDG Tanggal 16 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : PERY KURNIA, SH
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
149 — 89
Terbanding/Terdakwa : H.LILI SUHENDA,M.Pd
149 — 89
Dilakukan dengan itikad baik;Menurut UU No. 30 Tahun 2014, Pejabat Pemerintahan yang terindikasimelakukan penyalahgunaan wewenang diproses Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) jika ada kesalahan administrasi dan bila merugikankeuangan Negara maka dilakukan pengembalian kerugian Negara;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tujuan dansyarat Diskresi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalahterpenuhi, sedangkan proses APIP atas kesalahan administrasi yangdilakukan oleh
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 17 April 2014 — AHMAN RUKMAN, SP. Bin SUMARJA
115 — 57
115 — 57
Audit kami laksanakan berdasarkanStandar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yangmengharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit dengansebaikbaiknya.Bahwa prosedur audit yang kami laksanakan mencakup langkahlangkah:1. Mempelajari peraturan/ketentuan terkait.2. Mempelajari Kontrak yang berindikasi terjadinya penyimpangan3. Mengumpulkan informasi dan buktibukti (catatan dan data lainnya)yang diperlukan dari pihakpihak terkait.4.
Register : 23-09-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg Tanggal 13 Februari 2017 — Kardialis bin Khatab
125 — 17
125 — 17
Dalam Negeri di Jakarta;2) Audit Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh BPKP diCiawi Bogor;3) Standar Audit Kehutanan oleh Kementrian Kehutanan di Pekanbaru;4) Audit Barang Milik Daerah oleh BPKP di Ciawi Bogor;5) Audit Investigasi oleh Pusat Pelatihan BPKP di Ciawi Bogor;6) Audit Kinerja oleh Pusat Pelatihan BPKP di Ciawi Bogor;7) Audit Riview Laporan Keuangan Daerah oleh Pusat Pelatihnan BPKP di CiawiBogor;8) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
90 — 29
90 — 29
Mengenaipenghitungan kerugian keuangan negara yang laporannya menggunakan judul hasil audit,seharusnya karena dalam laporannya menggunakan kata audit, maka seharusnya ada standaraudit yang berlaku di institusi yang harus diikuti, yang di BPKP disebut sebagai StandarAudit Pengawasan Internal Pemerintah (APIP);Bahwa jika menggunakan istilah laporan hasil audit, maka di dalam laporannya harusmencantumkan dan mengacu pada ketentuan minimum yang harus dilakukan sesuai denganstandar tersebut;Bahwa di BPKP
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
210 — 79
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
210 — 79
. : 31/Pid.Sus/TPK/2020/PN.SBYRiwayatpendidikan Non formal/Diklat yang saya pernahikuti adalahsebagai berikut:a Diklat Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2014;b Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tahun 2014;c Diklat Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;f Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi
Putus : 13-12-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 13 Desember 2016 — - RUDIANTO, ST. MT
284 — 441
284 — 441
dari 242 Putusan Nomor 81/Pid.Sus.TPK/2016/PN.MdnBahwa benar dalam panitia pengadaan menerima HPS dari PPK, Panitiadapat melihat dan meninjau kembali harga barang apabila timbulkeraguan dalam HPS tersebut kepada PPK dan KPA;Bahwa benar apabila timbul keraguan dari Panitia Pengadaan terhadapHPS yang diberikan oleh PPK, dan apabila PPK dan KPA tidakmenanggapi hal tersebut, Panitia Pengadan dapat melaporkan haltersebut kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah Atau Pengawaintern pada instusi lain (APIP
Putus : 07-10-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 662 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 7 Oktober 2014 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH. Bin DAENG MANGALE
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perwakilan BPKP : Propinsi Kalimantan Timur (Pembina Tingkat (IV/b), NTP. 19630710199003 1 001, pendidikan SI (Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Andalas Padang), pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Ahli sebagai Auditor Ahli Madya dengan peran Pengendali Teknis pada Perwakilan BPKP Provinsi KalimantanTimur sejak bulan Setemher 2010 s.d sekarang ;Ahli memiliki kualifikasi, berdasarkan:a) Mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP
Putus : 01-08-2013 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 1 Agustus 2013 — DEDI KURNIADI
82 — 24
82 — 24
pada simpul pendapat dibidang Akuntansi dan Auditing mengenai kerugian keuangan Negara berdasarkanbuktibukti yang cukup, kompeten, serta relevan dan yang diperoleh pada saat auditdilaksanakan, sedangkan tanggung jawab mengenai kelengkapan buktibuktiberada pada pihak manajemen yang di Audit, bukan pada Auditor.Bahwa benar Audit dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP No.1314tahun 2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigatif (PPBI) dan StandarAudit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
60 — 22
60 — 22
ZULHERIdibawah sumpah dalampersidangan memberikan pendapatnya sebagai berikutAhli sebagai Auditor Ahli Madya dengan peran Pengendali Teknis pada PerwakilanBPKP Provinsi Kalimantan Timur sejak bulan Setember 2010 s.d sekarang.Bahwa Ahli memiliki kualifikasi, sebagai Ahli dan auditing berdasarkansertifikasiJabatan Fungsional Auditor pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)150BPKP, dengan Jabatan Auditor Ahli Madya, peran Pengendali Teknis, danPangkat/Golongan Pembina Tk.I/IV.b.Bahwa Ahli dalam