Ditemukan 2560 data
19 — 22
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam danmaksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;Bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan karenanyaberdasarkan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,Pengadilan dapat menetapkan biayabiaya yang dibebankan kepada suamijika terjadi perceraian menurut pertimbanganpertimbangan berikut ini;
TESY, SH.MH
Terdakwa:
JOKO SUSANTO Als JOKO Bin Alm. SULAIMAN
54 — 6
kecil yangdidalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering.v 1 (satu) bungkus kertas warna putih, merah dan kuning ukuran kecil yangdidalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja kering.v 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy BM 2968 AAV,warnaCoklat Hitam dengan Nomor Mesin : JM31E3083627 dan NomorRangka : MH1JM3139KK088339. 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Merk Honda.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaiberikut: Berdasarkan Berita Acara penimbangan dan penyegelan Nomor266
67 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara eksplisit dan definitifmerupakan hasil akhir dari rangkaian keputusankeputusan tata usahanegara yang pernah disengketakan pada :a. tingkat pertama di PTUN Banjarmasin dalam perkara Nomor07/G/2009/PTUN.BJM yang telah diputus pada tanggal 3 November2009 (Putusan Tingkat Pertama); jo.b. pada tingkat Banding di PT TUN Jakarta dalam perkara Nomor16/B/2010/PT.TUN.JKT yang telah diputus pada tanggal 17 Maret 2010(Putusan Banding); jo.c. dan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor266
35 — 11
Putusan No.74/Padt.G/2020/PA.Mjmerukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perselisihnan antarakeduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (brokendownmarriage);Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisinandan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidakperlu dilinat dari pihak mana
Linda Irmasari, SH
Terdakwa:
YUDHI CHRISTIANTO als. YUDHI bin HOMANTORO
19 — 6
., M.H. dan KawanKawan, Advokat/Penasihat Hukum padaLembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas HukumUniversitas Panca Bhakti, yang beralamat di Jalan Kom Yos SudarsoPontianak, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor266/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 20 April 2021;Pengadilan Negeri tersebut;halaman 1 dari 35 Putusan No.266/Pid.Sus./2021/PN PtkTelah membaca:1.
80 — 10
LabuhanBatu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal19 Nopember 2015 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapattanggal 02 Desember 2015 Nomor266/SKC/2015/PNRAP,MelawanH. AHAD NAIBAHO, Lakilaki, Umur 66 Tahun, Agama Islam, KebangsaanIndonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun,, Petani/ Pekebun,Beralamat di Dusun Terang Bulan Desa Terang BulanKec. Aek Natas Kab.
Terbanding/Penggugat : FLORA MUNTHE
Turut Terbanding/Tergugat II : GONGGA MARPAUNG, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Medan
88 — 51
Menyatakan Sah Akta Pemberian Hak Tanggungan, nomor266/2011, tanggal 20 Oktober 2011 yang diterbitkan Tergugat II:5. Menyatakan Sah Penggugat membayar Lunas, Kredit KepemilikanRumah Mandiri, nomor : CLN.MDN/O737/KPR/2011, tanggal 22September 2011 berdasarkan Kwitansi Pembayaran Rekening BankMandiri (Persero) Tok, nomor : 105 01 00442246 2 atas namaFlora Munthe (Penggugat), sebesar Rp. 123.073.093.
33 — 18
Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejaktanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017Terdakwa menghadap sendiri;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 266/Pid.B/2017/PN LbpPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor266/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 14 Februari 2017 tentang penunjukan MajelisHakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2017/PN Lbp tanggal 17 Februari2017 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan
134 — 37
kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADRI danfotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, bergitupula dari pihakTergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa nomor 188342185/2020/B.Huk tanggal 27 Oktober 2020, yang telah terdaftardikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor266/SK/X1I/2020/PA.BIk tanggal 12 November 2020, yang di dalamnya pihakTergugat yakni Bupati xxxxxxxxx XXXxXXxXxxxx adalah /egal mandatori (legalrepresentative) Pemerintanh xxxxxXxxXXxX XXXXXXxXxXxX
45 — 42
Nom or 0777/Pdt.G/2016/PA.Pwd1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yangmelangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 1995, dan dicatatoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanMagersari Kodya Mojokerto Jatim, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor266/19/95 tanggal 13 Oktober 1995;Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat takliktalak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinyasebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ; Bahwa
127 — 113
;Bahwa pada tanggal 01 September 2015 PT Bank Jabar Banten Cabang Cimonemengajukan surat permohonan lelang nomor 366/TNGKON/2015 kepadaTergugat;6 pada tanggal 20 Oktober 2015 terjadi pelelangan atas ke dua Objek Hak Tanggunganyang dilakukan oleh Tergugat, ditetapkan sebagai pemenang lelang saudara ArifMulsandi Soegiharto sebagamana kutipan risalah lelang nomor266/20 15;7 Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2015Badan Pertanahan Kota Tangerang mencoretnama Penggugat dan mencatatkan nama Arif Mulsandi Soegiharto
Terbanding/Penggugat : DR. H. USMAN MAILAH
Turut Terbanding/Tergugat I : . SURIATMI Binti JABU BARAMBO
Turut Terbanding/Tergugat II : JUNAINAH Binti MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat III : NURHASANAH Binti MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat IV : HIDAYATULLAH Bin MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat V : SAFITRI Binti MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat VI : RAUDATUL ALAWIYAH Binti MOHAMMAD HASAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI ZURAIDAH Binti MOHAMMAD HASAN
147 — 76
,ketiganya advokat beralamat kantor di Jalan Nurali No. 3Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3September 2019, terdaftar pada register KepaniteraanPengadilan Negeri Mempawah Nomor266/SK/LEG.Pdt/2019/PN.Mpw tanggal 26 September2019,Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING' semulaPENGGUGAT ;DAN1.
108 — 59
Bahwa berdasarkan petitum poin 5 sebagaimana tersebut dalamGugatan a quo secara tegas meminta kepada Majelis Hakim untukmenyatakan tidak sah balik nama Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor266 yang dilakukan oleh Terlawan IV.4.
15 — 1
agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SMPN 24 Jambi),pendidikan DIl, tempat tinggal di Kota Jambi, sebagai TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksidi muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 September 2016 telahmengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSungai Penuh dengan Nomor266
78 — 9
pada tahun 1979pernah meminjamkan tanah kepada TergugatI, I Made Murtia dikenal dengan nama PakMade, suami Ny.Made, sebidang tanahnya seluas lebih kurang 3602 m2 untuk kebun,sebagaimana disampaikan oleh almarhum Jusin Sjarif serta Pak Made sendiri kepadaPenggugatII, Ismanto pada tahun 1982 ; mengingat TergugatII adalah atasan Bpk JusinSjarif ; Namun tanpa sepengetahuan apalagi seizin Jusin Sjarif maupun Para Penggugat,TergugatII mengurus penerbitan Surat Keterangan Tanah sehingga terbit Alas Hak Nomor266
84 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan mendasarkan pada hal tersebut maka Penggugat tidakmempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terkait dengan tanahSHM Nomor 3526/ Simpang Tiga yang kemudian diganti dengan SHMNomor 231/Simpang tiga dan saat ini menjadi SHM Nomor266/Simpang Tiga karena antara Para Penggugat dengan tanah aquo tidak mempunyai hubungan hukum dan karenanya gugatanPenggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;3.
Pembanding/Tergugat II : SULASTRI Diwakili Oleh : ZAENAL ARIFIN, SH, MH
Pembanding/Tergugat III : SUTRISNO Diwakili Oleh : ZAENAL ARIFIN, SH, MH
Terbanding/Penggugat : SUWARNO
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora Diwakili Oleh : Zainudin, SH.,MH
38 — 23
., masing masing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor266/Pdt/2021/PT SMG tanggal 8 Juli 2021 untuk mengadili perkara tersebutdalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 Agustus2021 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua dengan dihadiri oleh hakimhakim Anggota tersebut, yang dibantuAgoeng Widjantoro , S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa tanpadihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun
156 — 17
Hakim dalam memutus perkara ini yangartinya menyatakan: "Islam memilin lembaga talak/perceraian ketika rumahtangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat laginasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebabdengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjarayang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yangbertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor266
23 — 15
tercapai,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belahpihak, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa satusatunya jalan yang adil bagikedua belah pihak adalah perceraian;Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlumengetengahkan kaidah figh :WlasJI ul Glo piso xwlaoll sy.Artinya: menolak kemudarhatan lebih diuttamakan daripada mengambilkemashlahatanMenimbang, berdasarkan Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor266
25 — 12
keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telahpecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa vide Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah videPasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor266