Ditemukan 2600 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2017 Tanggal 25 Agustus 2017 — H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG VS SRI LESTI SUSANI TEGUH
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada point 4 dalamputusan Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara Nomor18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yang amini oleh putusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20Oktober 2016 tersebut di atas, maka Para Pengadil/Para Penegak Hukumyang lebih berpengalaman atau lebih mumpuni seharus punya pengetahuan,Hal. 111 dari 231 hal. Put.
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg Tanggal 26 Januari 2016 — Sudarno Prasetyo Utomo
154 — 110
154 — 110
sedangkan untuk pengawas lapanganAuliaya adalah mengawasi pekerjaan seharihari daripada pelaksaan pekerjaanyang dilaksanakan oleh kontraktor, Kemudian membantu untuk membuat laporanmingguan dan memberikan laporan dan masukan kepada team leader daripadapellaksaan dilapangan;Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),Pengawas Lapangan bertanggungjawab kepada team leader;Team leader tidak harus selalu dilapangan, sedangkan inspector setiap haridilapangan;Bahwa saksi tidak tahu, seharus
Register : 27-10-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 19-K/PMT.III/AD/X/2014 Tanggal 10 Desember 2014 — ARIFIN, KOLONEL INF NRP. 30781
159 — 55
159 — 55
tulis dan alat tulis) melalui surat pengajuan Ketua SenatSecaba kepada Dansatdik Secaba, dilanjutkan ke DanrindamIX/Udy, setelah ada persetujuan, didistribusikan melaluikoperasi Rindam IX/Udy dengan harga tas pesiar Rp.80.000,(delapan puluh ribu rupiah), pakaian Aerobik Rp.45.000,(empat puluh lima ribu rupiah), baju karate sehargaRp.150.000, (seratus limapuluh ribu rupiah), untukperlengkapan mandi dan alat tulis tergantung kebutuhan Siswa.Bahwa sepengetahuan Saksi, ada pelengkapan Siswa Secabayang seharus
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
258 — 1000 — Berkekuatan Hukum Tetap
258 — 1000 — Berkekuatan Hukum Tetap
aturanyang berlaku" adalah bahwa segala bentuk teknis dari pengelolaankeuangan yang lebih mengetahuinya adalah sekda dan jajarannyakebawah, disposisi yang ditujukan kepada sekda, maka sekda akanmengecek atau menterjemahkan sesuai atau tidak sesuai dengan aturanhukum yang berlaku, jika sesuai dengan aturan hukum yang berlakumaka disposisi atau pengajuan permohonan baik itu pencairan uangataupun permohonan peminjaman uang dapat dilaksanakan, akan tetapijika tidak sesuai dengan aturan hukum, maka seharus
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 222 /PID. SUS/2013/PN.TNG Tanggal 24 Juni 2013 — TESTIAWATI binti KANTAWI.
424 — 465
424 — 465
UmumHalaman 64 No 199 ) maka selanjutnya mengenai Tanah sebagaimana dimaksudPenasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak akan di pertimbangkan lagi; demikianjuga pengetahuan dan pendidikan terdakwa yang rendah hanya lulusan SD tidak dapatmenghapuskan sifat melawan hukum maupun menghapuskan kesalahan terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Faktafakta yang terungkapdipersidangan kesalahan tidak sematamata pada terdakwa Testiawati bintiKantawi karena masih banyak lagi orang orang yang seharus
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
117 — 25
117 — 25
Tpgmempersiapkan, membuat berkas penawaran dan lainnya untuk mengikutipenawaran untuk dan atas nama PTI.Arah Pemalang, namun bukan untuktermasuk berkuasa atau wenang melakukan pemalsuan tanda tangan saksiSamser Affandi Gultom selaku Direktur PT Arah Pemalang demikian pula padasaat penandatanganan kontrak antara PPK dengan pemenang lelang dalam halini direktur PT.Arah Pemalang seharus yang bertanda tangan adalah saksi Ir.OneIndira Sari Hardi dengan Samser Affandi Gultom, namun terdakwa malah yangbertanda
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015 Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
115 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telahmelanggar Pasal 30 ayat (1) huruf (a), karena Sertipikat sebagai tandabukti hak (objek sengketa) diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dandata yuridisnya yang tidak lengkap, sehingga seharus dan sepatutnyaobjek sengketa tidak dilakukan penerbitannya oleh Tergugat, akantetapi Tergugat tetap menerbitkannya, sehingga terbukti tindakanTergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik diatas lahan yang telah mempunyai Sertipikat
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
178 — 334
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
178 — 334
perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaanpenyewaan excavator telah tidak sesuai dengan dengan Peraturan Menteri dalamnegeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah,Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 tahun 2006 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2006 Tentang pokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perbuatan mana menyebabkan terjadinyaselisih penerimaan daerah yang seharus
Register : 21-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK Tanggal 11 Juli 2017 —
106 — 34
106 — 34
Yogyakarta, hal ini membuktikan kalau perbuatan Terdakwa tersebuttelah menyimpang;Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.166.866.000,00 (seratus enampuluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut adalahmerupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak itu seharus nya disetorkanlangsung secepatnya ke kas negara sebagaimana ketentuan pasal 4 UndangUndang RI Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP dan pasal 2 PeraturanPemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1999 tentang tatacara penggunaanPenerimaan Negara Bukan
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
66 — 24
66 — 24
Dari table disciption juga ada kejanggalan sebenarnya untuk uraian No 1.Seharus B.Braun Perfusor Compact S bukan AESCULAP Perfusor CompactS, karena merknya beda dimana perfusor compact S merk nya B Braun;6. Pada kondisi penawaran terlihat ada perbedaan Font/jenis hurufnya padapoint 5 khusus untuk penyebutan kalimat RSUD MURJANISAMPIT;Bahwa saksi memang ada menerima permohonan surat dukungan yangditujukan kepada ROBBY dan sebelumnya memang permohonan tersebut adamasuk ke email saksi.
Register : 02-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PITERSON ZAMILI, SAP Diwakili Oleh : Mavoarta A.H.Zamili,SH
230 — 60
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PITERSON ZAMILI, SAP Diwakili Oleh : Mavoarta A.H.Zamili,SH
230 — 60
sesuai dengan keterangan Ahli danLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyelenggaraanPendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Di TelukDalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa Kerugian Negara timbulbukan hanya karena tidak ada izin Pelaksanaan Perkuliahan Jarak JauhUSBM di Telukdalam namun juga seharus
Putus : 18-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 18 Januari 2016 — H. BAMBANG WALUYO, S.E, M.M ;
KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
231 — 50
231 — 50
dan kemudian berkurang, pemahaman berkurang yaituSesuatu yang seharusnya diterima Negara tetapi menjadi tidak diterima karenaada perbuatan melawan hukum itu termasuk bisa masuk kategori berkurangartinya dana APBN yang seharusnya menerima setoran menjadi turun atausesuatu yang seharusnya Negara tidak mengeluarkan uang tetapi kemudianharus mengeluarkan karena tindakan melawan hukum itu. masuk kategorikerugian jadi biasanya yang satu dilihat dari arus keluar dan yang satunyadilihat dari arus masuk, seharus
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
65 — 11
65 — 11
24 dan 25 Desember 2012 ;Bahwa Longsor tgl. 25 Desember jam 14.00 wib terjadi longsorseharusnya sudah ada laporan dan seharus laporan itu sudah masukdari Konsultan Pengawas ;Bahwa ada kerugian sebesar Rp.400juta sekian, apakah itu termasukyang 65% atau tidak, hal itu kami tidak melihat secara detail tetapi Ahlimelihat pada tanggal, jika laporan itu dibuat sebelum tgl. 28 Desemberberarti kerugian sebesar Rp.400juta sekian tidak termasuk karenalongsor terjadi sebelum tgl. 28 yang telah mengabiskan
Register : 03-02-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 20 Juni 2016 — Pidana Korupsi
- Drh. AGUS INDRAJAYA
84 — 33
84 — 33
untuk penjelasan dalam Stabilisasi Daging Lebaran denganMedia Elektronik maupun Media Cetak dengan jumlah sekitarRp. 5.000.000,,d. untuk membantu pengamanan RPH Babi Kapuk (PotonganImlek) sekitar Rp. 1.500.000,e. untuk Entertain dengan Pengusaha/Rekanan Usaha PD.Dharma Jaya yaitu lebih kurang Rp.5.000.000, sertaf. kegiatan lain yang jika ditotal sesuai dengan hasil verifikasiInspektorat dan BPKP sekitar akhir tahun 2010 yangmenyatakan bahwa hasil verifikasi pribadi penggunaan Kas BiroDireksi yang seharus
Register : 11-08-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ENDANG SUARDI, M.Si.
64 — 10
64 — 10
24 dan 25 Desember 2012 ;Bahwa Longsor tgl. 25 Desember jam 14.00 wib terjadi longsorseharusnya sudah ada laporan dan seharus laporan itu sudah masukdari Konsultan Pengawas ;Bahwa ada kerugian sebesar Rp.400juta sekian, apakah itu termasukyang 65% atau tidak, hal itu kami tidak melihat secara detail tetapi Ahlimelihat pada tanggal, jika laporan itu dibuat sebelum tgl. 28 Desemberberarti kerugian sebesar Rp.400juta sekian tidak termasuk karenalongsor terjadi sebelum tgl. 28 yang telah mengabiskan
Register : 31-10-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn Tanggal 24 Mei 2017 — - ADIWARTYASTUTI, SE (TERDAKWA)
129 — 33
129 — 33
Marketing melakukan Veriifkasi adalah melihat dari daftarnominatif dengan bukti pendukung, termasuk Surat nikah, KTP, KK, gaji;Bahwa BANK SYARIAH MANDIRI memferifikasi berdasarkan data yangdiajukan koperasi apabila tidak mencapai maka ditolak dan tidakmenyetujuinya;Bahwa Cabang utama tidak mengetahui jika ada datadata yang tidaklengkap seharus jika tidak lengkap tidak dipenuhi sesuai SKKP maka bisaditolak dan apabila tidak sesuai seharusnya Marketing melaporkan kepadaKepala Kantor Cabang Pembantu
Register : 01-02-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
SAEFUDIN Bin SOBANDI
158 — 52
HAFRIZAL, SH.,MH
Terdakwa:
SAEFUDIN Bin SOBANDI
158 — 52
Di dalamusulan tersebut saksi Robi Irmawan Bin Irman turut memperhitungkanbiaya BPHTB, yang seharus biaya itu tidak diperlukan karena programpensertifikatan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Negara (Sesualpasal 85 ayat (4) huruf b Undang undang nomor 28 Tahun 2009Halaman 138 dari 575Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN Bnatentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (5) huruf dQanun Kabupaten Aceh Timur nomor 1 tahun 2011 tentang BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
Di dalamusulan tersebut saksi Roby Irmawan Bin Irman turut memperhitungkanbiaya BPHTB, yang seharus biaya itu tidak diperlukan karena programpensertifikatan tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Negara (Sesualpasal 85 ayat (4) huruf b Undang undang nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 2 ayat (5) huruf dQanun Kabupaten Aceh Timur nomor 1 tahun 2011 tentang BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
93 — 53
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
93 — 53
Bahwa terhadap anggaran yang masuk ke kas Desa pada akhir tahunseperti Bantuan Keuangan Propinsi TA 2015 yang masuk ke rekening KasDesa pada tanggal 28 Desember 2015 , apa yang seharus dilakukanterhadap anggaran tersebut, yang seharusnya dilakukan yaitu :Halaman 167 dari 338 halaman Putusan No. 22/Pid.SusTPK/2019/PN.PBR1. Jika Kegiatankegiatan di APBDes yang didanai bersumber dari BantuanKeuangan Provinsi TA 2015 tersebut telah selesai dilaksanakan, makadapat dibayarkan sebelum TA berakhir.2.
Register : 01-02-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg Tanggal 21 Juni 2016 — OKTOFIANUS J SELAN Alias OKTO
82 — 62
82 — 62
Nagekeo tersebut karena Berita AcaraSerah Terima tersebut sudah dibuat oleh PPK setelah Berita AcaraSerah terima tersebut sudah dibuat oleh PPK saksi bersama denganrekan saksi selaku Panitia PHO menandatangani Berita Acara tersebutdan yang seharus mebuat Berita Acara tersebut adalah Panitia PHO ;Bahwa pada saat itu sekitar bulan April tahun 2011, saksi sebagai KetuaPanitia PHO bersamasama DHAWE ABDURAHMAN, A.Md, sebagaiSekretaris, dan SEFERINUS YOSE3P WAGHE, A.Md, dan 2 (dua) danDirektur CV.
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
103 — 33
103 — 33
apakahdana dimaksud dipergunakan sesuai dengan nomen klaturnya (posnya).Namun memang pada akhir tahun 2013 terdakwa ada menandatanganiHalaman 128 dari 253 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PN Plkkwitansikwitansi penggunaannya sekaligus sebagai lampiranpertanggungjawabannya kepada Rektorat;Bahwa memang pada waktu) mengajukan anggaran dimaksud adadilampirkan namanama kegiatannya, tapi itu disusun pada tahun anggaran2012 waktu itu terdakwa belum menjadi Dekan FKIP UNPAR;Bahwa kalau ada kelebihan anggaran seharus