HUKUMNYA :Sa Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terlawan I Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itupermohonan banding tersebut dapat diterima ; 2 nen enero nnn Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempertimbangkan mengenai perkara pokok maka kiranya perludipertimbangkan mengenai relaas pemberitahuan banding kepadaPelawan/Terbanding dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat (penerima delegasi

)yang belum diterima oleh Pengadilan Negeri Denpasar (pemberi delegasi),namun karena sesuai surat pemberitahuan dan penyerahan memori bandingoleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal21 Pebruari 2006 memori banding telah diterima oleh Pelawan/Terbandingmaka berarti Pelawan/Terbanding telah mengetahui Terlawan I/Pembandingmengajukan ..... 6mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Denpasartanggal 13 Juni 2005 Nomor : 197/Pdt.Plw/2004/PN.Dps ; Menimbang

Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada pokoknyaKuasa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadapPutusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Nopember 2020 Nomor5/Pdt.G/2020/PN.Lsk, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepadaTerbandinglI/semula Tergugat , kepada Terbanding II/semula Tergugat IIdan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masingmasing padatanggal 2 Desember 2020 dan secara delegasi melalui

Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNAMenimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugatmelalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhoksukon pada tanggal 10 Desember 2020 dan Memori Banding tersebuttelah diserahkan salinan resminya secara delegasi melalui PengadilanNegeri Lhokseumawe kepada Terbanding I/semula Tergugat tanggal 16Desember 2020, kepada Terbanding II/semula Tergugat II dan kepada TurutTerbanding

/semula Turut Tergugat masingmasing tanggal 17 Desember2020, dan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh kepadaTerbanding III/semula Tergugat Ill pada tanggal 16 Desember 2020;Menimbang, bahwa Terbanding II/semula Tergugat II telah pulamengajukan Kontra Memori Banding tertanggal Januari 2021 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 Januari2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan salinanresminya secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe

kepadaPara Pembanding/semula Para Penggugat tanggal 11 Januari 2021;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepadaKuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat tanggal 18 Desember2020, kepada Terbanding I/semula Tergugat tanggal 16 Desember 2020,kepada Terbanding II/semula Tergugat II dan kepada TurutTerbanding/semula Turut Tergugat masingmasing tanggal 17 Desember2020, dan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Banda

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XlUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@qmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR %4 /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap Ma. Hawal.

Temanggung cq yang mulia MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat hukum yangberbeda mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,untuk Penggugat hadir, Tergugat Il dan Tergugat IV hadir sementaraTergugat dan Tergugat Illtidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya yangsah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3(tiga) kali berturut turut sebagaimana relaas panggilan :1:Relaas panggilan delegasi

Relaas panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Semarangtertanggal 22 Mei 2014 untuk persidangan tanggal 4 Juni 2014terhadap Tergugat dan Tergugat Ill dengan balasan surat tertanggal3 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan panggilan tidak bisadilaksanakan karena tenggang waktu untuk panggilan tersebut tidakcukup.;.

Relaas panggilan delegasi ke1 ke Pengadilan Negeri Semarangtertanggal 5 Juni 2014 untuk persidangan tanggal 18Juni 2014terhadap Tergugat dan Tergugat Ill panggilan mana telahdilaksanakan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat danTergugat Ill tidak hadir.;.

Relaas panggilan delegasi ke2 ke Pengadilan Negeri Semarangtertanggal 19 Juni 2014 untuk persidangan tanggal 10 Juli 2014terhadap Tergugat dan Tergugat Ill panggilan mana telahdilaksanakan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat danTergugat Ill tidak hadir.;. Relaas panggilan delegasi ke Pengadilan Negeri Semarangtertanggal 16 Juli 2014 untuk persidangan tanggal 24 Juli 2014terhadap Tergugat dan Tergugat Ill akan tetapi terhadap relaaspanggilan tersebut tidak mendapatkan surat balasan.;.

Relaas panggilan delegasi ke3 ke Pengadilan Negeri Semarangtertanggal 25 Juli 2014 untuk persidangan tanggal 13 Agustus2014terhadap Tergugat dan Tergugat Ill panggilan mana telahPutusan Perdata No.17/Pdt.G/2014/PN Tmg, hali2dari35 hal.dilaksanakan secara sah dan patut akan tetapi Tergugat danTergugat Ill tidak hadir.;Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkandengan pembacaan Surat Gugatan maka sesuai dengan ketentuan Pasal130 HIR Jo.

Melakukan tugas yang diberikan oleh Pemimpin Cabang untuk kelancaranoperasional pelayanan pinjaman berdasarkan Delegasi kewenangan kredituntuk memutus kredit konsumer ( Pinjaman Tapsun dan KKB joint Financing)apabila pejabat kredit yang lain tidak ada di kantor cabang misal pejabat Wakilpemimpin cabang bidang pemasaran atau AO staf lainnya dengan batasanflapon yang diberikan oleh Pemimpin Cabang.5.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok dengan pihak NPA secara umum,sementara mengenai tekhnis/proses pemberian kredit kepada end user(debitur perorangan/yg terkait dengan kerjasama ini) sepenuhnya merupakankewenangan yang berlaku di KC Bank Rakyat Indonesia Teluk Betung,Page 7 of 76 Nomor:116/Pid./2013/PT.1K.sesuail dengan Pemberian Delegasi Wewenang Memutus Kredit (PDWkK)yang berlaku.Akta Perjanjian Kerjasama Pemberian Kredit KKB antara PT.

Pemberiankredit KKB dengan pola kerja sama pihak ketiga adalah kebijakan dariPimpinan Wilayah PT BRI di Palembang sedangkan Kantor Cabangsebagaimana diuraikan dalam dakwaan sebagai delegasi dari Kantor PT BRIPalembang, sedangkan mengenai kebijakan Permohonan Kredit hinggaanalisa dan rekomendasi putusan kredit bukan di kantor BRI Teluk Betung,tetapi di PT. NPA di Natar Kabupaten Lampung Selatan;3.

Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006.5. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no.R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;6. Laporan hasil audit No. R.97AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepedamotor roda 2 kanca PT.

Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanopa nomor tertanggal 10September 2006.Page 65 of 76 Nomor:116/Pid./2013/PT.IK.10.11.12.13.14.66Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no.R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008,Laporan hasil audit No. R.97AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011tentang laporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepedamotor roda 2 kanca PT.

No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 26 Juli 2013("Penetapan Delegasi Sita Eksekusi)(Bukti T2), atas harta PARAPENGGUGAT berupa:a. Tanah dan Bangunan yang terletak di JI.

Penetapan Delegasi Sita EksekusiJo. Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi Lelang Eksekusi,yang mana Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga tersebut terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Perkara No.580/Pdt.G/ 2014/PN.Jkt.Brt., maka PARA PENGGUGAT pada faktanya telahmenggunakan upaya yang diperkenankan oleh hukum untuk melakukanperlawanan terhadap sita eksekusi dan eksekusi lelang tersebut;42.

Penetapan Delegasi Sita Eksekusi Jo.Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi Lelang Eksekusi yangmerupakan pelaksanaan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.09/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut tanggal 3 Mei 2010. Hal tersebut dikarenakan PARAPENGGUGAT sebelumnya telah menggunakan haknya untuk mengajukankeberatan atau perlawanan terhadap Penetapan Sita Eksekusi Jo.Penetapan Delegasi Sita Eksekusi Jo.

Penetapan Delegasi SitaEksekusi Jo. Penetapan Lelang Eksekusi Jo. Penetapan Delegasi LelangEksekusi yang telah menetapkan harta benda PARA PENGGUGAT (PARAPENGGUGAT merupakan Direktur Utama, Komisaris, dan Pemegang Sahampada PT Ancol Pusaka) sebagai objek sita eksekusi untuk melaksanakan isiPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 09/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut.tanggal 3 Mei 2010;67.

Penetapan Delegasi SitaEksekusi, yang oleh karenanya penetapanpenetapan tersebut merupakanpenetapan yang sah dan berkekuatan hukum;98.

PemohonKasasi/Tergugat II selaku Kepala Daerah telah memberikan PendelegasianKewenangan Kepada Pengguna Anggaran (Kepala SKPA) sehingga secarayuridis seluruh kewenangan serta tanggung jawab dari pemberi kewenanganmenjadi beralih kepada pihak yang menerima kewenangan tersebut, karenapelimpahan kewenangan secara delegasi adalah pelimpahan tugas dantanggung jawab dari pemberi delegasi kepada penerima delegasi.

Adanyapelimpahan kewenangan secara delegasi memiliki konsekuensi, sehinggapihak yang melimpahkan ke wewenangan tidaklah dapat menggunakankewenangannya tersebut kembali, sebelum dicabutnya dasar pemberiankewenangan tersebut. Dengan demikian, segala bentuk tanggung jawabmenjadi tanggung jawab pihak yang telah menerima delegasi kewenangantersebut dan bukan menjadi tanggung jawab pemberi delegasi yaituGubernur Aceh selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II.

Akan tetapi,setelah Para Pemohon memeriksa PP No. 19/2003 (Bukti P4), tidak ada satupun ketentuan dalam PP No. 19/2003 yang memberikan perintah (delegasi)secara tegas kepada bentuk peraturan perundangundangan berupaperaturan bersama menteri untuk mengatur lebih lanjut ketentuan (ketentuan) dalam PP No. 19/2003:Bahwa seandainya pun benar (quod non), PP No. 19/2003 memberikanperintah (delegasi) yang tegas kepada peraturan bersama menteri untukmengatur lebih lanjut ketentuan (ketentuan) dalam PP No.

Atau apa yang akan terjadi apabila PeraturanPemerintah (mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif)yang akan dibuat berdasarkan UU Kesehatan tersebut tidak memberikanperintah (delegasi) secara tegas kepada peraturan bersama menteri untukmengatur lebih lanjut? Pertanyaanpertanyaan demikian memperlihatkansecara jelas bahwa pembentukan Peraturan Bersama Menteri tersebutbanyak mengandung cacat hukum yang mendasar.

Peraturan Bersama Menteri dimaksud merupakanperaturan yang mandiri, tidak ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi, ..."

Akan tetapi,setelah Para Pemohon memeriksa PP No. 19/2003 (Bukti P4), tidak ada satupun ketentuan dalam PP No. 19/2003 yang memberikan perintah (delegasi)secara tegas kepada bentuk peraturan perundangundangan berupa peraturanbersama menteri untuk mengatur lebih lanjut kKetentuan ketentuan dalam PPNo. 19/2003;Bahwa seandainya pun benar (quod non), PP No. 19/2003 memberikanperintah (delegasi) yang tegas kepada peraturan bersama menteri untukmengatur lebih lanjut ketentuanketentuan dalam PP No. 19/2003

Atau apa yang akan terjadi apabila PeraturanPemerintah (mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif)yang akan dibuat berdasarkan UU Kesehatan tersebut tidak memberikanperintah (delegasi) secara tegas kepada peraturan bersama menteri untukmengatur lebih lanjut? Pertanyaanpertanyaan demikian memperlihatkansecara jelas bahwa pembentukan Peraturan Bersama Menteri tersebut banyakmengandung cacat hukum yang mendasar.

ate te nPENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pa.rohi@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR % /Pid.C/2021/PN RhiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah mena Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap e annPOeTeOeYOrery ere rec err rec reer errer ees Ce cerr

melalui kuasanya pada tanggal 05 Nopember2014 ;Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III melalui kuasanyatelah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Oktober 2014 yangditerima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 Oktober2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepadaPembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 05 Nopember2014 ;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 06Oktober 2014, tanggal 01 Desember 2014 ( Delegasi

ke Pengadilan NegeriJakarta Barat) dan tanggal 16 Oktober 2014 (Delegasi ke Pengadilan NegeriJakarta Selatan) telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untukmempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas)hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaPenggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndang

,dan permintaan banding dariJaksa Penuntut Umum tersebut telah dimohonkan bantuan untuk pemberitahuanpermintaan banding (delegasi) kepada Terdakwa melalui Pengadilan NegeriMakassar, sebagaimana ternyata dalam surat Bantuan Pemberitahuan AktaPernyataan BandingNomor: W22.U6/WTP/678/HPD/XII/2017, tertanggal 22Desember 2017) 222 n nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, JaksaPenuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal

No.77/PID/2018/PTMKSditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 23 Januari2018, dan memori banding tersebut telah dimohonkan bantuan untuk pemberitahuanmemori banding (delegasi) melalui Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimanaternyata dalam surat Bantuan Pemberitahuan Memori Banding Nomor:W22.U6/WTP/80/HPDN/I/2018, tertanggal 24 Januari 2018;Menimbang,bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara(inzage)Nomor: W22.U6/WTP/73/HPDN/I/2018, bahwa dJurusita PenggantiPengadilan

Negeri Watampone telah memberitahukan kepadaJaksa Penuntut Umumpada tanggal 18 Januari 2018, sementara kepada Terdakwa telah dimohonkanbantuan untuk pemberitahuan memeriksa berkas (delegasi) melalui PengadilanNegeri Makassar, sebagaimana ternyata dalam surat Bantuan Memeriksa BerkasPerkara Nomor: W22.U6/WTP/55/HPD/I/2018, tertanggal 16 Januari 2018 untukmembaca dan mempelajari berkas Nomor: 166/Pid.B/2017/PN Wtp di KepaniteraanPengadilan NegeriWatampone dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung

Banjar XIUJUNG TANJUNGEmail : pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi : delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNomor /Pid.C/2020/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidanadiperiksa secara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap Pate...

;Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasidiucapkan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenaitu kepada Kuasa Tergugat telah diberitahukan pada tanggal 19 Maret 2020 dankepada Turut Tergugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor padatanggal 18 Maret 2020.

Selanjutnya Pembanding semula Tergugat/kuasanyamengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Banding Nomor 336/Pdt.G/2019/PN Bks. jo Nomor19/Bdg/2020/PN Bks. tanggal 1 April 2020 yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding semula Penggugat secara delegasi melalui Pengadilan NegeriCikarang pada tanggal 15 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding semula TurutTergugat secara delegasi melalui Pengadilan

Permohonan banding tersebut disertai/diikuti dengan memori bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Mei2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secaradelegasi melalui Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 9 Juni 2020 danHalaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 34/PDT/2021/PT BDGkepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara delegasi melaluiPengadilan Negeri Bogor pada tanggal 12 Juni 2020;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah

diberikan kesempatanuntuk memeriksa berkas perkara (inzage) masingmasing kepada kuasaPembanding semula Tergugat pada tanggal 15 Mei 2020, kepada Terbandingsemula Penggugat secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Cikarang padatanggal 15 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugatsecara delegasi melalui Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 27 Mei 2020sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 6 /Pid.C/2021/PN RhlDEM!

ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gqmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR AQ /Pid.C/2021/PN RhlDEM!

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 4 /Pid.C/2021/PN RhiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Namalengkap RAVAN RO ec ccccccssscseusnnsesseueTempatlahir 7.

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XiUJUNG TANJUNGEmail: pn.rohil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 4 /Pid.C/2021/PN RhiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara Ccepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : Namalengkap 17 ORY, L Sell AVA sc cccsssesssessaesssneseseTempatlahir

Adanya perintah yang tegas mengenai subjeklembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; b. Adanya perintah yang tegas mengenai bentukperaturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yangdidelegasikan; c.

Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasiankewenangan dari undangundang atau lembaga pembentuk undangundang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan tanpapenyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi. (vide JimlyAsshiddigie, Perihal UndangUndang, PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2010, hlm. 266269);Halaman 14 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 11 P/HUM/201713.Bahwa ketiga syarat itu bersifat alternatif dan salah satunya harus adadalam rangka pemberian delegasi kewenangan pengaturan (rule makingpower) itu.

Dengan tidak adanya salah satu dari syarat tersebut di atasdiantaranya berupa pendelegasian baik oleh Undangundang PokokAgraria (UUPA) maupun dari Menteri Agraria dan Tata Ruang dan BadanPertanahan Nasional serta Menteri terkait lainnya, maka dapat diketahuibahwa tidak ada delegasi kewenangan yang diberikan kepada Termohonuntuk menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi,Oleh karena itu PERDA a quo haruslah dinyatakan

dengan syarat sahnya Keputusan yangditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalamPasal 51 ayat (1) huruf a tersebut di atas, maka harus pula dihubungkandengan ketentuan di dalam :Pasal 8(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/ataudilakukan oleh Badan dan dan/atau Pejabat Pemetintahan yangDErwenan.n nn nn nn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nn nen nn ne ncn ncns(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakanPasal 11Kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi

PTTUNSBY.e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calonPerangkat Desa selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja;Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuanatau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desamenerbitkan Keputusan Kepala Desa tentangPengangkatan Perangkat Desa; dan Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, KepalaDesa melakukan penjaringan dan penyaringan kembalicalon Perangkat Desa.20ne nn nnn nnnMenimbang, bawa atas dasar delegasi

Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang adapadanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat olehorang atau badan hukum perdata;Halaman 13 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 235/B/2018/PTTUNSBY.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka tanggunggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada KewenanganAtribusi dan Kewenangan Delegasi, sedangkan tanggung gugat

Pasal 11Kewenangan diperoleh malalui Atribusi, Delegasi dan/atauMandat . 29222 222 ne nnn nnn nen nn nnn enn neeMenimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan Pasal 51dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang AdministrasiPemerintahan sebagai premise mayor dan abjek sengketa KeputusanKepala Desa Papringan Nomor : 12 Tahun 2016, Tentang PengangkatanPerangkat Desa Papringan , Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang,tanggal 22 Desember 2016 tentang Pengangkatan SAIFUL RIZAL sebagaiSekretaris

Menimbang, bahwa atas dasar delegasi perundang undangansebagaimana ditentukan di dalam Pasal 50 ayat (2) Undang UndangHalaman 9 dari 15 halaman putusan No. 191/B/2017/PTTUN.SBY.Nomor 6 Tahun 2014 kemudian lahir Peraturan Daerah Kabupaten LumajangNomor7 Tahun 2016, Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,terkait dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa ketentuannyaBicentenary, gman aan aa cee eeePasal 51Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagaiberikut :.

Nomor 5Tahun 1986 terntang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan diaPasal 1Angka 12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenangyang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanyayang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut di atas, maka tanggunggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah ada pada KewenanganAtribusi dan Kewenangan Delegasi