Pasal 14:(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisikdilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.(2) Kegaiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) meliputi:a. pembuatan peta dasar pendaftaran;b. penetapan batas bidangbidang tanah;c. pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah danpembuatan peta pendaftaran;d. pembuatan daftar tanah;Halaman 15 Putusan Nomor 12/G/2020/PTUN.PLGe. pembuatan surat ukur.

Pembelian batuuntuk makadam jalan Pengadaan meja kursi, rak,almari dll rehab ponten pasar desa bantuanpemugaran rumah Biaya tak terduga Bahwa dari dana ADD tahun 2010 tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala DesaMorang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, ternyata tidak melaksanakan semua kegiatantersebut namun ada beberapa item kegaiatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa namun telahdipertanggungjawabkan secara fiktif seolaholah melakukan kegiatan tersebut namun dananyatelah dipergunakan untuk keperluan

Pembelian batu 38 untuk makadam jalan Pengadaan meja kursi, rak,almari dll rehab ponten pasar desa bantuanpemugaran rumah Biaya tak terduga Bahwa dari dana ADD tahun 2010 tersebut diatas, Terdakwa selaku Kepala DesaMorang Kecamatan Kare Kabupaten Madiun, ternyata tidak melaksanakan semua kegiatantersebut namun ada beberapa item kegaiatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa namun telahdipertanggungjawabkan secara fiktif seolaholah melakukan kegiatan tersebut namun dananyatelah dipergunakan untuk keperluan

Operasional (KSO) antara Kepala Desa sebagaipenerima bantuan dengan Kuasa Pengguna Anggaran dari pihak Dinas TataBangunan dan Pemukiman Kab Bogor, setelah penandatangan perjanjiankerjasama opearasional, dimohonkan pencairan dana bantuan kepada DinasTata Bangunan dan Pemukiman Kab Bogor, selanjutnya DPKBD Kab Bogormentransfer dana tersebut ke rekening Desa, setelah dana masuk maka timkelompok kerja / LPM melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjiankerjasama operasional dan diakhiri dengan pelporan kegaiatan

Operasional (KSO) antara Kepala Desa sebagaipenerima bantuan dengan Kuasa Pengguna Anggaran dari pihak Dinas TataBangunan dan Pemukiman Kab Bogor, setelah penandatangan perjanjiankerjasama opearasional, dimohonkan pencairan dana bantuan kepada DinasTata Bangunan dan Pemukiman Kab Bogor, selanjutnya DPKBD Kab Bogormentransfer dana tersebut ke rekening Desa, setelah dana masuk maka timkelompok kerja/LPM melaksanakan kegiatan berdasarkan perjanjiankerjasama operasional dan diakhiri dengan pelporan kegaiatan

Edi Dwi Riyanto untukkegiatan yang ada di Surabaya dan Sidoarjo sedangkan secara khusus untuk kegiatanyang ada di Unijoyo terdakwa tidak tahu.e Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa besar dana yang dicairkan. e Bahwa benar terdakwa diminta pak Edy untuk mengantarkan proposal kegaiatan kepadasdr.

Angka 3 yang berbunyi Pelaku Usaha adalah setiap orang perseoranganatau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badanhukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalamHalaman 5 dari 60 halaman Putusan No. 74/Pdt/2017/PTSMRAngka 10 yang berbunyiwilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelanggarakan kegaiatan usaha dalamberbagai bidang ekonomi.Klausula baku adalah setiap aturan atauketentuan dan syaratsyarat yang

Selaku Nahkoda mengendalikan dan bertanggung jawabterhadap seluruh kegaiatan yang ada di kapal termasuk keselamatan seluruhABK,Menimbang, bahwa dengan demikan Majelis hakim berpendapatunsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 13/Pid.SusPrk/2018/PN RanAd.2~~ UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKANBERBENDERA ASING:Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatubentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang Undang Nomor 17Tahun 2008

Dalam hal ini siapa saja yangdiajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dankewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannyamenurut undang undang;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Unsur Setiap Orang meliputi seseorang baik warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing,selaku pribadi, beberapa orang atau berupa Korporasi atau Badan HukumHal.37 Putusan No.20/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.RNIIndonesia dan Asing yang melakukan kegaiatan penangkapan ikan diWilayah

Selaku NahkodaHalaman 31 dari 41 Putusan Nomor 55/Pid.SusPrk/2017/PN Ranmengendalikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegaiatan yang ada dikapal termasuk keselamatan seluruh ABK,Menimbang, bahwa dengan demikan Majelis hakim berpendapat unsursetiap orang telah terpenuhi menurut hukum.Ad.

RUDIIKHWANSYAH, M.si bersama PPTK sdri ELVIE HERLESTARI, S.pd danitupun sudah dipecah pecah menjadi 4 (empat) bagian;Putusan No : 21/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm Halaman 75 dari 190 Kapasitas keterlibatan saksi pada kegaiatan pengadaan kartu induk siswanasional tersebut hanya sebagai sekeretaris panitia pengadaan, sedangkankenapa kegiatan pengadaan tersebut dipecah menjadi 4 (empat) bagiansaksi tidak tahu karena saksi menerima dari KPA dan PPTK sudah dalamkeadaan terpecah menjadi 4 (empat) bagian

RUDI IKHWANSYAH, M.si bersama PPTK sdri ELVIEHERLESTARI, S.pd dan itupun sudah dipecah pecah menjadi 4 (empat)bagian ; Bahwakapasitas keterlibatan saksi pada kegaiatan pengadaan kartu induksiswa nasional tersebut sebagai anggota panitia pengadaan, sedangkankenapa kegiatan pengadaan tersebut dipecah menjadi 4 (empat) bagiansaksi tidak tahu karena panitia menerima pagu dari KPA dan PPTK pagusudah dalam keadaan terpecah menjadi 4 (empat) bagian dan panitia tidakpernah diperlinatkan RKA secara utuh oleh

Bahwakapasitas keterlibatan saksi pada kegaiatan pengadaan kartu nomorinduk standar nasional siswa tersebut sebagai bendahara pengeluaran,sedangkan kenapa kegiatan pengadaan tersebut dipecah menjadi 4 (empat)bagian saksi tidak tahu karena saksi hanya menerima perintah yangdisampaikan oleh KPA kepada saksi selaku bendahara agar membuatamprahan / pengajuan pencairan yang disiapkan Rp 190.700.000,00 untukpembayaran kontrak yang sudah dipecah pecah menjadi 4 (empat) bagianoleh KPA.

Saksi menjelaskan dalam kegiatan pengadaan Alat Peraga Pendidikan(Matematika, Bahasa, IPA dan IPS) tahun 2012 pada Dinas PendidikanKabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyarat kegaiatan pengadaanbarang jasa karena dalam kegiatan menurut saksi semua kelengkapandalam proses lelang tersebut sudah lengkap dan PPK telah membuatHPS sebagaiman Tupoksinya, tetapi hanya menyebutkan besarannyasecara lisan menyesuaikan dengan pagu akan tetapi tidak dilengkapidengan dokumen penyusanan HPS.

Saksi menjelaskan dalam kegiatan pengadaan Alat Peraga Pendidikan(Matematika, Bahasa, IPA dan IPS) tahun 2012 pada Dinas PendidikanKabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyarat kegaiatan pengadaanbarang jasa karena dalam kegiatan menurut saksi semua kelengkapandalam proses lelang tersebut sudah lengkap dan PPK telah membuatHPS sebagaiman Tupoksinya, tetapi hanya menyebutkan besarannyasecara lisan menyesuaikan dengan pagu akan tetapi tidak dilengkapidengan dokumen penyusanan HPS, dalam hal ini saksi

PakaiKawasaan Hutan;Bahwa dalam kawasan hutan produksi tidak diperbolehkan untuk izinperkebunan kelapa sawit ;Bahwa walaupun kawasan hutan produksi digunakan untuk kepentinganumum dalam hal ini membuat jalan kebun masyarakat tetap harusmemperoleh izin dari pemerintah;Bahwa sepengetahuan ahli Terdakwa dan saksi Irwan Berutu belummendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan dari pemerintah;Bahwa sepengetahuan Ahli, saksi Irwan Berutu belum mengajukanpermohonan penggunaan kawasan hutan untuk aktifitas kegaiatan

Saksi menjelaskan dalam kegiatan pengadaan Alat Peraga Pendidikan(Matematika, Bahasa, IPA dan IPS) tahun 2012 pada Dinas PendidikanKabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyarat kegaiatan pengadaanbarang jasa karena dalam kegiatan menurut saksi semua kelengkapandalam proses lelang tersebut sudah lengkap dan PPK telah membuatHPS sebagaiman Tupoksinya, tetapi hanya menyebutkan besarannyasecara lisan menyesuaikan dengan pagu akan tetapi tidak dilengkapidengan dokumen penyusanan HPS.

Saksi menjelaskan dalam kegiatan pengadaan Alat Peraga Pendidikan(Matematika, Bahasa, IPA dan IPS) tahun 2012 pada Dinas PendidikanKabupaten Tanah Laut telah memenuhi persyarat kegaiatan pengadaanbarang jasa karena dalam kegiatan menurut saksi semua kelengkapandalam proses lelang tersebut sudah lengkap dan PPK telah membuatHPS sebagaiman Tupoksinya, tetapi hanya menyebutkan besarannyasecara lisan menyesuaikan dengan pagu akan tetapi tidak dilengkapidengan dokumen penyusanan HPS, dalam hal ini saksi

Penggugat sebagai Reje Kampung Kuala dan Bendahara untuk Menyetorkanpajak pengeluaran kegaiatan tahun 2019 sebesar Rp. 26.705.170, (dua puluhenam juta tujuh ratus lima ribu seratus tujuh puluh rupiah);2. Penggugat sebagai Reje Kampung Kuala untuk mengembalikan dana kerekening kampung sebesar Rp. 76.562.050, (tujuh puluh enam juta lima ratusenam puluh dua ribu lima puluh rupiah);3.

179. Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 15 Mei 2015
180. Surat Perintah Tugas nomor : 800 / 18 / E.2 / tanpa bulan / 2015 tgl. 13 Mei 2015 ke BPMPD Bengkulu tentang tata cara pembuatan Laporan Kegaiatan Lomba Desa An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
181. Kwitansi nomor : 0219 /Kwi/Lom Des/2015 tgl. 29 Mei 2015 tentang biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan Lomba Desa T.A 2015 Ke Bengkulu Tgl. 15, 18 Mei dan 19 Mei 2015 An.

Mukomuko Nomor :090 / 18 / SPPD / Lom.Des / 2015 tanpa tanggal bulan Mei 2015 Konsultasi tata cara pembuatan Laporan Kegaiatan Lomba
184. Tiket Cv. Bumens Group perjalanaan mukomuko- bengkulu tgl. 15 Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S. Pd
185. Tiket Cv. Bumens Group perjalanaan Bengkulu Mukomuko tgl. 19 Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S.

Mukomuko Nomor :090 / 18 / SPPD / Lom.Des /2015 tanpa tanggal bulan Mei 2015 Konsultasi tata cara pembuatanLaporan Kegaiatan LombaTiket Cv. Bumens Group perjalanaan mukomuko bengkulu tgl. 15 Mei2015 An. Tiwuk Listiowati, S. PdTiket Cv. Bumens Group perjalanaan Bengkulu Mukomuko tgl. 19Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S.

Mukomuko Nomor :090 / 17 / SPPD / Lom.Des /2015 tanggal O08 Mei 2015 Konsultasi Pelaksanaan Lomba DesaTingkat Provinsi.Laporan Hasil Perjalanan Dinas tgl. 15 Mei 2015Surat Perintah Tugas nomor : 800 /18/E.2/ tanpa bulan / 2015 tgl.13 Mei 2015 ke BPMPD Bengkulu tentang tata cara pembuatanLaporan Kegaiatan Lomba Desa An. Tiwuk Listiowati, S.

Mukomuko Nomor :090 / 18 / SPPD / Lom.Des /2015 tanpa tanggal bulan Mei 2015 Konsultasi tata cara pembuatanLaporan Kegaiatan LombaTiket Cv. Bumens Group perjalanaan mukomuko bengkulu tgl. 15 Mei2015 An. Tiwuk Listiowati, S. PdTiket Cv. Bumens Group perjalanaan Bengkulu Mukomuko tgl. 19Halaman 219 dari 317 halaman Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/20118/PN Bgl186.187.188.189.190.191.192.193.194.195.196.197.198.Mei 2015 An. Tiwuk Listiowati, S.

Angka 3 yang berbunyi pelaku usaha adalah setiap orangperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukummaupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesiabaik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjianmenyelanggarakan kegaiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Selaku Nahkoda mengendalikan danbertanggung jawab terhadap seluruh kegaiatan yang ada di kapal termasukkeselamatan seluruh ABK,Menimbang, bahwa dengan demikan Majelis hakim berpendapat unsursetiap orang telah terpenuhi menurut hukum.Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 11 /Pid.SusPrk/2018/PN RanAd.2 UNSUR MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERAASING:Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal adalah suatubentuk navigasi, berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang Undang Nomor 17Tahun 2008 Tentang

sdr.Ivan Batubara sebesar Rp 1.100.000.000, (satu milyar seratus jutarupiah) dan dari Tergugat serta beberapa relawan lainnya berhasilmenghimpun dana yang jumlahnya lebih kurang sebesar Rp1.692.100.000, (Satu milyar enam ratus Sembilan puluh dua jutaseratus ribu rupiah) dan oleh karena adanya kekurangan danaTergugat telah meminta kepada Penggugat agar menyesuaikanProposal dengan persediaan dana yang ada dan mengubah susunanacara, selanjutnya Tergugat juga menyarankan agar Penggugatdalam melaksanakan kegaiatan

Angka 3 yang berbunyi Pelaku Usaha adalah setiap orangperseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukummaupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan ataumelakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesiabaik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjianmenyelanggarakan kegaiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

berwenang mengajukan gugatan untuk melakukantindakan tertentu diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:a) Berbentuk badan hukum;b) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danHalaman 16 dari 60 Halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/LH/2021/PN PlwHakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota c) Telah melaksanakan kegaiatan

Kegaiatan Sistem Inforamsi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Pengadaan buku Panduan Cokli Pengawasan Pembayaran Pusat Pelayanan Inforansi dan Dkumentasi (PPID) MedyaBawaslu.

sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah)etapi dibayarkan oleh Terdakwa SYAHRIN NIULAIN Bin NURDIN NIULAINselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);Bahwa kegiatankegiatan diluar Rencana Kerja Anggaran tersebut yaitu :Halaman 253 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN MnkPembelian Brankas;Pembuatan pojok pengawasan;Pembuatan gapura untuk tempat himbauan dan sosialisai pengawasan;Pembuatan spanduk perempuan mengawasi;Verifikasi administarsi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenFakfak;Kegaiatan

Verifikasi administarsi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenFakfak;Kegaiatan Sistem Inforamsi Penyelesaian Sengketa (SIPS);g. Pengadaan buku Panduan Cokli Pengawasan;h.

sembilan ribu empat ratus sepuluh rupiah)etapi dibayarkan oleh Terdakwa SYAHRIN NIULAIN Bin NURDIN NIULAINselaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);Halaman 306 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN MnkBahwa kegiatankegiatan diluar Rencana Kerja Anggaran tersebut yaitu :Pembelian Brankas;Pembuatan pojok pengawasan;Pembuatan gapura untuk tempat himbauan dan sosialisai pengawasan;Pembuatan spanduk perempuan mengawasi;Verifikasi administarsi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenFakfak;Kegaiatan

Kegaiatan Sistem Inforamsi Penyelesaian Sengketa (SIPS);. Pengadaan buku Panduan Cokli Pengawasan;8.