17. 1 (satu) lembar foto copy surat KEMENPAN RB RI Nomor : 0135/ PAN-RB /VIII/2015 tanggal 20 Agutus 2015.
18. 1 (satu) lembar foto copy surat KEMENPAN RB RI Nomor : 896/ PAN-RB/2016 tanggal 12 Agutus 2016.
19. 1 (satu) bendel foto copy surat BKN Nomor : 1314/BKN/V/2015 tentang pengantar Nota Dinas Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah Badan Kepegawaian Negara.

pernah menunjuk Terdakwa maupunIchsan Achmad sebagai panitia penerimaan CPNS maupun menugaskanTerdakwa dan Ichsan Achmad untuk merekrut masyarakat untuk diangkatsebagai CPNS Kementrian Agama;60 Bahwa di Kementrian Agama tidak pernah ada mekanisme perekrutanPNS secara tanpa tes namun sesuai dengan peraturan perundangundangan harus melalui tes terlebin dahulu, untuk tenaga honorer jugamelalui mekanisme tes sesuai dengan PP No. 48 tahun 2005 yang manaSK honorer harus diperiksa secara teliti oleh BPKP, Kemenpan

kepastiantentang Penerbitan SK CPNS sebagaimana yang dijanjikanTerdakwa dan Ichsan Achmad kepada para saksi tersebut laluTerdakwa meminta kembali bundel persyaratan administratif parasaksi tersebut dari Pak Putut dan Bu Putut namun uang yang telahditerima Pak Putut dan Bu Putut belum bisa dikembalikan oleh PakPutut dan Bu Putut karena oleh Pak Putut dan Bu Putut juga tidakberhasil selanjutnya Terdakwa menyerahkan bundel persyaratanadministratif dari para saksi tersebut kepada H.Thamrin Pawani(pegawai Kemenpan

Badan Kepegawaian Negara adalah dalil yang tidak relevan karena seharusnyatindakan tersebut dilakukan sebelum Para Penggugat/Para Pembanding mengikutiseleksi ujian, oleh karena sebelum Para Penggugat/Para Pembanding menjadi pesertaujian, pihak Tergugat/Terbanding telah melakukan verifikasi dan validasi datadimana data tersebut telah Tergugat/Terbanding kirimkan ke Badan KepegawaianNegara untuk didaftarkan sebagai tenaga honorer kategori II (bukti P12) dan telahditerima serta diumumkan di website Kemenpan

setelah menyampaikan Keberatan dan Permohonan untuk diaktifkankembali sebagai Pegawai Negeri Sipil secara lisan pada tanggal 15 Juni 2020Penggugat membuat Surat Permohonan Pengaktifan Kembali sebagai Aparatur SipilNegara dengan memyampaikan alasan alasan yang telah disebutkan dalam Suratdimaksud yang disampaikan kepada Tergugat BUPATI INDRAGIRI HULU, Suratdimaksud disampaikan pada Tanggal 23 Juni 2020 yang tembusan Surat tersebutdisampaikan juga kepada KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,KEMENPAN

Oleh karena itunampak bahwa penempatan jabatan Penggugat oleh Tergugat telah sesuaidengan ketentuan hukum yang ada, hanya saja teknis spesifikasi masalahgrade dan tunjangan kinerja Penggugat masih dalam proses penataan.Tergugat sampaikan juga bahwa saat ini Peraturan Pemerintah tentangManajemen PNS masih dalam proses penyelesaian dan saat ini jugaPenggugat telah diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara (Kemenpan) untuk menduduki jabatan fungsional tertentu yang dapatmempunyai grade

bulan lupa lagi sekitar tahun 2015sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah); Bahwa Saksi hanya sebagai perantara mengurus anaknya SaksiMARGIYONO yang bernama Saksi JOKO untuk diangkat menjadi PNS diKota Banjar, yang mengurusnya adalah Terdakwa; Bahwa menurut Terdakwa Saksi TOTO mengurus anaknya SaksiMARGIYONO yang bernama Saksi JOKO untuk diangkat menjadi PNSKota Banjar ke salah seorang Kementerian yang berada diPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia (disingkat Kemenpan

,Walikota dan Gubernur, sedangkan BKN hanya menetapkanNIP nya saja, sedangkan CPNS pusat yang berhakmenetapkan SK nya adalah PPK pusat, Menteri, KepalaLembaga Pemerintah NonKkementerian.Bahwa benar SK CPNS tidak dapat dibagikan di jalan atau dihotel, SK CPNS tersebut hanya dapat dibagikan dikantorinstansi masingmasing dan yang membagikan SK tersebutadalah instansi masingmasing;Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayahJabar dan Banten adalah mulai dari pengajuan formasi dariinstansi ke Kemenpan

RB kemudian Kemenpan Rbmemberikan formasi yang biasanya diumumkan melaluiwebsite instansi / media massa, setelah itu instansimengadakan seleksi dengan menggunakan CAT (Computerassisted Test) dan kelulusan ditentukan dengan nilai passinggread yang ditetapkan oleh Menpan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksitersebutTerdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;9.

Walikota dan Gubernur, sedangkan BKN hanya menetapkanNIP nya saja, sedangkan CPNS pusat yang berhak menetapkanSK nya adalah PPK pusat, Menteri, Kepala LembagaPemerintah NonKkementerian.e Bahwa benar SK CPNS tidak dapat dibagikan di jalan atau dihotel, SK CPNS tersebut hanya dapat dibagikan dikantorinstansi masingmasing dan yang membagikan SK tersebutadalah instansi masingmasing;e Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayahJabar dan Banten adalah mulai dari pengajuan formasi dariinstansi ke Kemenpan

RB kemudian Kemenpan Rbmemberikan formasi yang biasanya diumumkan melaluiwebsite instansi / media massa, setelah itu instansimengadakan seleksi dengan menggunakan CAT (Computerassisted Test) dan kelulusan ditentukan dengan nilai passinggread yang ditetapkan oleh Menpan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;Saksi SUGENG SUROSO :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa keterangan saksi dalam Berita

;Bahwa sepengetahuan terdakwa, saksi AGUS MULIADI yang melobi keMENPAN, dan terdakwa diperkenalkan oleh saksi Ir.AGUS MULIADImelalui HP (telp) yang mengaku bernama Pak IMAM MAJDI diMENPAN di Jakarta dan terdakwa sempat berbicara dengannya melaluitelpon, lalu terdakwa saat itu oleh saksi IrAGUS MULIADI menyuruhterdakwa untuk mengirimkan uang atau transferkan uang ke nomorrekening pak IMAM MAJDI di Jakarta.

agarPenggugat hadir pada tanggal 25 Desember 2015 dengan agendaPengecekan, penghitungan, dan penyamaan persepsi, serta finalisasiprogres terakhir secara bersamasama (PT Biotek Graha Duta danUniversitas Terbuka) pada pekerjaan Rehabilitasi dan PengadaanUtilitas Gedung UPBJJUT Bandung: yang menimbulkan kebingunganyang nyata terhadap Penggugat dimana di dalam penerbitan SuratKeputusan dan Surat Undangan tersebut Tergugat tidak cermat karenaberdasarkan Keputusan Bersama Kemenakertrans Nomor 310 Tahun2014, Kemenpan

Kemenpan dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;(Fotokopi dari fotokopi) ; 220222 nner cnn nnn nee: Fotokopi surat Paguyuban Guru Wiyata Bhakti Tenaga HonorerKategori Il Dinas pendidikan Kabupaten Klaten Nomor: 002/WBK2/II/2016, Perihal Permohonan Audiensi, tanggal 28 Maret 2016,yang ditujukan kepada Bupati Klaten (Sesuai dengan aslinya) ;: Fotokopi surat Paguyuban Guru Wiyata Bhakti Tenaga HonorerKategori Il Dinas pendidikan Kabupaten Klaten Nomor: 001/WBK2/II/2016, Perihal Permohonan Audiensi, tanggal

Selanjutnya daerah mengusulkan penetapanNIP sesuai dengan penetapan formasi dan hasil kelulusan peserta dari kemenpan kekantor Regioanl XI BKN Manado dilengkapi dengan berkas administrasi sesuai denganpersyaratan yang telah ditentukan untuk diteliti apakah berkas benarbenar lengkap dansah.

Dan SdrTHAMRIN juga menjelaskan kepada terdakwa, bahwa dirinya jugapensiunan di kemenpan Rb dan BKN. Kemudian sekira awal tahun 2013.Saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr THAMRIN di Jakarta. Saatpertemuan tersebut, mulailah diketahui, tata cara, syaratsyarat danmekanismenya. Kemudian saat itu Sdr THAMRIN mengatakan kepadaterdakwa, selain itu juga harus menyetorkan sejumlah uang kepada SdrTHAMRIN, yaitu Untuk Sarjana sebesar Rp. 125.000.000 (seratus duapuluh lima juta rupiah).

SedangkanSurat dari kemenPan tersebut adalah surat pegangan yang terdakwapegang dari Sdr.

itu adalah ranahkewenangan pengadilan, yang kami pegang sesuai PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Undang Undang Nomor 5 Tahun2014 itu diberhentikan berdasarkan putusaninkracth; Bahwa pertama kali untuk PTDH PNS ini adalah SKB tanggal 13September 2018, setelah itu ada surat Menpan No. 20 diberi waktusampai sampai dengan 30 Desember 2018, namun kenyataannya masihbanyak tidak melakukannya, sehingga bulan Januari kita rapat bersamayang dihadiri oleh MA, KPK, BPKP, Kementerian Keuangan, Mendagri,Kemenpan

dalampengisian jabatan untuk diperiksa persyaratanpersyaratan administrasilainnya, untuk menjadi pertimbangan kompentensi pengalaman kerja,pernah menjadi PNS, jadi itu 2 syarat yang berbeda sehingga tidak bisadiperlakukan sama sebagai konteks PNS;bahwa, Ahli pernah melihat objek usul yang diajukan oleh BKKBN ;bahwa, usul pindah instansi dengan mutasi teknisnya karena inikan perwakilan,jadi dia harus 1 komando dengan instansi pusat karena semua sistimpenyelenggara itu kalau mengacu dari peraturan Kemenpan

Selanjutnya Kemendagri akan merumuskansanksi bagi PPK yang tidak memproses PTDH $; KemenPAN & RB juga akan menyampaikan rekomendasilangsung kepada Presiden, isinya mengusulkan sanksi tegaskepada PPK yang lambat atau tidak segera melakukan PTDH ; selama itu, BKN terus mengawasi dan mengumpulkan dataPNS yang terlibat tipikor baik di Instansi Pusat maupun DaerahHalaman 18 dari 66 halaman Putusan No. 70/G/2019/PTUNKPGb. dalil yang menyatakan bahwa Tenggang Waktu PengajuanGugatan dalil tersebut tidak

maupunpembenaran yang tidak beralasan, oleh karena:Produk hukum dalam bentuk "Surat Edaran" baik sebelum maupunsesudah berlakunya UndangUndang Nomor 10 tahun 2004 tentangpembentukan peraturan perundangan tidak dikategorikan sebagaiperaturan perundangundangan, karena Surat Edaran kedudukannya bukansebagai peraturan perundangundangan, dengan demikian keberadaannyasama sekali tidak terikat dengan ketentuan UndangUndang Nomor 10tahun 2004, bahwa berdasarkan Permen Nomor 22 tahun 2008 yangditerbitkan oleh Kemenpan

: Foto copy sesuai asli Kliping Koran Harian Tribun Timurtanggal 8 April 2015 dengan judul Pejabat Pemkot Laporkan Wali Kota24.Bukti P24 : Foto copy sesuai asli Kliping Koran Harian UjungpandangEkspres tanggal 15 Juli dengan judul KASN: Walikota Tak PahamReformasi Birokrasi ;25.Bukti P25 : Foto copy sesuai asli kliping Koran Harian Berita Kotatanggal 15 Juli 2015 dengan judul KASN Warning Walikota ;26.Bukti P26 : Foto copy sesuai asli kliping Koran Harian Fajar tanggal 04Maret 2015 dengan judul Kemenpan

/PN BglS.ST Binti KASIRUDIN dikarenakan terdakwa DIANA S.ST BintiKASIRUDIN bisa memasukkan PNS di Pemkot Bengkulu dan terdakwaDIANA memiliki keluarga di KEMENPAN RI, namaun terdakwa DIANA S.STBinti KASIRUDIN mengatakan bahwa dirinya juga seorang PNS dan tidakmungkin menipu dan terdakwa mengatakan telah banyak memasukkan PNS diPemkot Bengkulu, dan terdakwa memberikan surat Keputusan dan Nomor IndukPegawai (NIP) dari terdakwa DEVI DAMAYANTI SIRAIT, Amd.Keb akankeluar pada bulan Januari 2014 jika ternyata

Walikota dan Gubernur, sedangkan BKN hanya menetapkanNIP nya saja, sedangkan CPNS pusat yang berhak menetapkanSK nya adalah PPK pusat, Menteri, Kepala LembagaPemerintah NonKkementerian.e Bahwa benar SK CPNS tidak dapat dibagikan di jalan atau dihotel, SK CPNS tersebut hanya dapat dibagikan dikantorinstansi masingmasing dan yang membagikan SK tersebutadalah instansi masingmasing;e Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayahJabar dan Banten adalah mulai dari pengajuan formasi dariinstansi ke Kemenpan

RB kemudian Kemenpan Rbmemberikan formasi yang biasanya diumumkan melaluiwebsite instansi / media massa, setelah itu instansimengadakan seleksi dengan menggunakan CAT (Computerassisted Test) dan kelulusan ditentukan dengan nilai passinggread yang ditetapkan oleh Menpan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;Saksi SUGENG SUROSO :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa keterangan saksi dalam Berita