. :5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP.2.

melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslan memenuhi seluruhunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengandakwaan tunggal melanggar Pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf d UU.RI No. : 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danHal 39 dari 52 Halaman Putusan Nomor 774/Pid.B/LH/2020/PN Pbr 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P

RI No. : 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telahterbukti

RI No. :5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi jo pasal 55 ayat 1 ke1 KUHPserta PasalPasal dan peraturanperundangundangan

., jenis kayu yang dobawa oleh Terdakwa adalahJenis Kayu Mahang dengan jumlah keseluruhan 52 (lima puluh dua) Batang =1,91 M (satu koma sembilan puluh satu meter kubik), yang mana apabilaseseorang melakukan penebangan, mengangkut atau membawa hasil Hutanharus dilengkapi dengan Dokumen antara lain apabila berasal dari HutanNegara berdasarkan Permenhut No.P.41/Menhut/IV2014 tanggal 10 Juni 2014tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam danPeraturan Jendral Bina Usaha Kehutanan

SakNegara berdasarkan Permenhut No.P.41/Menhut/I/2014 tanggal 10 Juni 2014tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam danPeraturan Jendral Bina Usaha Kehutanan No.: P.3/VVBIKPHH/2014 tanggal10 Juli 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan Hasil Hutan Kayu dariHutan Alam terdiri dari Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), FakturAngkutan Kayu Bulat (FAKB), Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) danNota Angkutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan No.: P.30Methutll2012tentang

memotong kayu mahang yang ada dilokasi tersebut.Menimbang,bahwa menurut Ahli dari Dinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Siak ARIFIN TAMPUBOLON, SE., jenis kayu yang dbawa olehTerdakwa adalah Jenis Kayu Mahang dengan jumlah keseluruhan 52 (limapuluh dua) Batang = 1,91 M (satu koma sembilan puluh satu meter kubik), yangmana apabila seseorang melakukan penebangan, mengangkut atau membawahasil Hutan harus dilengkapi dengan Dokumen antara lain apabila berasal dariHutan Negara berdasarkan Permenhut No.P

(sepuluh ribu enam ratus dua puluh meter persegi) telahmemiliki Sertifikat Hak Pakai No.P.341/MB a.n Fransiskus Winarto yangjangka waktunya 10 tahun ............. Ost............ ;Bahwaterhadap bukti Sertifikat Hak Pakai No.P.341/MB atas namaFransiskus Winarto ditingkatkan hak menjadi Sertifikat Hak MilikNomor: 118 atas nama Kundrat Winarto dengan luas tanah 5.504 m?

.= Bahwa apabila kayu sebagai hasil hutan ditebang dan diolah,kemudian hasilnyadibawa keluar hutan atau dijual harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnyahasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebagaimanadiatur dalam Perat.Meneteri Kehutanan No.P.51/MenhutII/2006 tanggal 10 Juli 2006yang telah diubah dengan Peraturan Menhut.No.P.33/MenhutII/2007 tertanggal 24Agustus 2007 Tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal usul (SKAU) untukPengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari

orang dilarang menebang pohon memanen atau memungut hasilhutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenangmaka sanksihukumnya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat 5 UU NO.41 Tahun 1999 TentangKehutanan.Bahwa apabila kayu sebagai hasil hutan ditebang dan diolah,kemudian hasilnyadibawa keluar hutan atau dijual harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya HasilHutan (SKSHH) berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebagaimana diatur dalamPerat.Menteri Kehutanan No.P

merupakan kayureboisasi namun tidak tertutup kemungkinan kayu pinus tumbuh dihutan hak atau budidaya;e Bahwa untuk daerah kabupaten Tanah Datar sendiri terdapathutan Lindung dan juga hutan produksi;e Bahwa untuk melakukan penebangan terhadap kayu Pinus hanyaboleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki IPK (IzinPemanfaatan Kawasan), selanjutnya untuk mengangkut kayuyang ditebang tersebut juga harus dilengkapi dengan dokumenyang sah;e Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutan (Permenhut)No.P

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutan(Permenhut) No.P/55 tahun 2012 untuk mengangkut kayu bulat dari lokasipenebangan ke Sawmill harus dilengkapi dengan dokumen berupa SKSKB(Surat Keterangan Sah Kayu Bulat) dan untuk mengangkut kayu yang telahdiolah di Sawmill ke konsumen harus dilengkapi dengan FAKO (Faktur AngkutKayu Olahan) yang diterbitkan oleh petugas perizinanpada Sawmill;Sehingga berkaitan dengan keterangan ahli diatas tentang dokumenyang harus dimiliki dalam pengangkutan, maupun kepemilikan

Sukun,Malang telah mengantarkan Awan Wahyudin untuk menggadaik:(satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2014 warna merah no.P'2782 AAJ Noka: MH1JFM215EK647466 Nosin: JFM2E1637217 Bahwa Awan Wahyudin datang ke tempat kost Terdakwa di Jl. TIIndah No. 15 Kel. Tlogomas, Kec.

bukti P.3 berupa Surat Penolakan PernikahanNomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama eT Magelang, tanggal P makadiketahui anak Pemohon telah berkehendak mencatatkan pernikahannya denganseorang perempuan bernama pada Kantor Urusan Agama KecamatanP Kota Magelang, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon sebagaicalon pengantin lakilaki tersebut kurang umur; n Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan Pemohon dalampersidangan, berupa Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.P

Bahwa ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP menegaskanterhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke negaraberdasarkan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis DanTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian Kehutanan dan PERMENLHK No.P.64/MENLHK/SETJEN/KUM./12/2017, Tentang Penetapan HargaPatokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan ganti rugi tegakanatas kayu olahan dan kayu bulat sebagai berikut :kayu olahan yaitu : Pembayaran PSDH sebanyak

delapan)potong/keping atau sama dengan 5,7116 M (lima koma tujuh satu satuenam meter kubik).Dan telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran terhadap Kayu Bulat (log)dan Kayu Olahan/Gergajian pada tanggal 15 September 2018.Bahwa ahli MIGUEL DA COSTA SOARES, S.Hut, MP menegaskanterhadap jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke negaraberdasarkan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014 tentang Jenis DanTarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku PadaKementerian Kehutanan dan PERMENLHK No.P

tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Bahwa karena Penguasaan dan kepemilikan kayu bulat/log dan kayuolahan/gergajian tersebut tidak disertai dengan SKSHHK yang sah makadapat dipastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut belum dilakukanpembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara denganperhitungan berdasarkan Peraturan pemerintah No. 12 tahun 2014tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan PERMENLHK No.P

Keabsahan KayuJatiBahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU RI No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan dilengkapi bersamasama adalahbahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dantempat yang sama harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang berfungsi sebagaidokumen keabsahan hasil hutan, Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) harus / wajibmenyertai / mendampingi kayu tersebut dan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan No.P

Undangundang; Bahwa dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf (h) UU RI No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan dilengkapi bersamasama adalahbahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan pada waktu dantempat yang sama harus disertai dan dilengkapi suratsurat yang berfungsi sebagaidokumen keabsahan hasil hutan, Bahwa Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) harus / wajibmenyertai / mendampingi kayu tersebut dan berdasarkan Peraturan MenteriKehutanan No.P

Pasal 13 ayat (7)Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/MENHUTII/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tantangPenatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara jo.

Visualisasi Perkebunan Selogiri mulai April 1900 1898 ; Foto Copy Surat Ruber Companies In The Netherland East Indies ; Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.417/KPTSI/1999tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayahPropinsi Daerah Tingkat Jawa Timur seluas 1.857.206,30 ha ; Kronologis / Sejarah terkait Maatschappij Tot Exploitatie Van HetKaliselogiri terletak di Ds.Ketapang Kec.Kalipuro ; Foto Copy Nota Dinas No: B/ND573/XV 2010/Bidpropam ; Foto copy Surat Permenhut No.P

Copy Visualisasi Perkebunan Selogiri mulai April 1900 1898 ;Foto Copy Surat Ruber Companies In The Netherland East Indies ;Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.417/KPTSI/1999tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan kawasan hutan di wilayahPropinsi Daerah Tingkat Jawa Timur seluas 1.357.206,30 ha ;Kronologis / Sejarah terkait Maatschappij Tot Exploitatie Van HetKaliselogiri terletak di Ds.Ketapang Kec.Kalipuro ;Foto Copy Nota Dinas No: B/ND573/XV 2010/Bidpropam ;Foto copy Surat Permenhut No.P

tanggal 21 Oktober 2010 gWib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktobersetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat dJalan Pancing Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupdatau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalanPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli untumengadilinya, di muka umum bersamasama melakukan kekerasanhan dengan jenis1 sampai dengankarena didakwa :EI (dalam berkasekira pukul 12.17tahun 2010 ataui MMTC No.P

Wirta Senjaya, tempat tanggal lahir Surabaya18 Juli 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan Strata1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan EKemayoran Serdang No.P 11, RT.001, RW.010, KelurahanCempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heru Iskandar, S.H.

keterangan saksi tersebut terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya ;SAKSI AHLI MIKO DUWITER, S.Hut.Bin DORIS THOMAS, yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya dan setelah diberi tahu olehPenyidik bahwa kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 sekirapukul 05.00 WIB bertempat di jalan Palangka Raya Bukit Rawi (Pahandutseberang).Bahwa menurut Ahli Tata Usaha Kayu dan Tata Cara Peredaran Hasil HutanYang benar adalah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P

No. 1953 K/Pid/2009 Fotocopi Surat Keputusan Pimpinan PLN Wilayah Jatim No.Pt.002/DIKI/74 tanggal 10 Desember 1974 tentang Pengangkatan Sdr Djumadisebagai pegawai tetap PLN ; Fotocopi Surat Keputusan Pimpinan PLN Wilayah Jatim No.Kpts.Peg.350/Ekpl/IX/1071 tanggal 4 Desember 1971 tentang PengangkatanSdr Prijono sebagai pegawai tetap PLN ; Fotocopi Surat Keputusan Pimpinan PLN Wilayah Jatim No.P. 167.DIS/85.86 tanggal 22 Oktober 1985 tentang Pengangkatan Sdr BudiHartono sebagai pegawai tetap PLN ;Tetap

P.14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai denganPasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65/Menhutll/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan LahanDalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum sertatidak berlaku umum;Memerintahkan Menteri Kehutanan mencabut Pasal 1 angka 5,Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 36 PeraturanMenteri

Putusan Nomor 73 PK/TUN/201612.13.14.membatalkan ketentuan kewajiban pembayaran nilai tegakan, karenaPeraturan Pemerintah maupun UndangUndang sebagai peraturanperundangundangan di atasnya tidak mengatur kewajiban pembayarannilai tegakan sebagai jenis PNBP;Bahwa berdasarkan berbagai Putusan Mahkamah Agung tersebut di atassecara tegas menyatakan bahwa eksistensi pemungutan penggantian nilaitegakan (PNT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.14/Menhutll/2011 telah bertentangan peraturan

P.14/Menhut11/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu dan Pasal 1 sampai denganPasal 4 beserta lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan No.P.65/Menhutll/2009 tentang Standard Biaya Produksi PemanfaatanKayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan atau Penyiapan LahanDalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum sertatidak berlaku umum;Halaman 16 dari 38 halaman. Putusan Nomor 73 PK/TUN/20164.

.) ; Bahwa seluruh pengeluaran dana tersebut di atas disetorkan kedalam rekening atas nama TERGUGAT secara pribadi, sehinggaTambang Mangan dan Tambang Batubara tersebut tidak pernahdimiliki / dikuasai oleh PENGGUGAT ; Bahwa TERGUGAT telah memerintahkan TERGUGAT Il untukmelakukan pengeluaran dana sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratusjuta Rupiah) dari rekening milik PENGGUGAT pada Bank UOB,sesuai Bukti Pengeluaran Bank No.P. Bank/05/04/08 tertanggal 22Mei 2008, yang ditujukan kepada PT.

I01/AD/IX/2020Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, besertadaftar lampiran Permen LHK No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Ahli melihatdari bentuk luar dan melihat ciri ciri fisik dari barangbukti berupa bentuk tubuh, warna bulu, dan tandatubuh satwa lainnya, dapat Ahli katakan bahwa barangbukti tersebut adalah 1 (Satu) ekor Orangutan/MawasSumatera

(Pongo abelli) berjenis kelamin jantan,berumur 3 (tiga) Sampai dengan 4 (empat) Tahun dandengan kondisi Katheksia (badan kurus) danMalnutrisi;Bahwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa beserta daftar lampiran Permen LHK No.P.106 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, satwaOrangutan/Mawas

/2020 tanggal 23Januari 2020.Bahwa benar terhadap Saksi4 beserta barang buktiyang ditemukan saat penangkapan dilakukanpenyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil padaKantor Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.Bahwa benar menurut Saksi2 (drhTaing Lubis MM)dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yangAhli dapat dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa, beserta daftar lampiranPermen LHK No.P

2020 tanggal 23Januari 2020.Bahwa benar terhadap Saksi4 beserta barang buktiyang ditemukan saat penangkapan dilakukanpenyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil padaKantor Balai Pengamanan dan Penegakan HukumLingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.Bahwa benar menurut Saksi2 (drh.Taing Lubis MM)dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihnan yangAhli dapat dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor : 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa, beserta daftar lampiranPermen LHK No.P

penjara selama3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan.5 Membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesarRp. 196.425.651,00 setelah dikurangi pengembalian kerugian keuangannegara sebesar Rp. 30.951.622, ( pembayaran cicilan temuan BPK R.Isebesar Rp. 1.000.000, tanggal 22 Desember 2010 untuk disetorkanke rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkayang NO.P

.0041 danRp. 29.951.622, tanggal 17 November 2011 untuk disetorkan ke rekeningKas Daerah Kabupaten Bengkayang NO.P.0041) dan jika terdakwa tidakmembayar uang pengganti paling lambat 2 (dua) bulan setelah PutusanPengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanyadapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayaruang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama (satu) Tahun dan 9(sembilan

Pusaka.Bahwa pekerjaan pembangunan abutment tersebut terdakwaselesaikan pada tahun 2008.Bahwa pernah ada pemeriksaan BPK RI tanggal 25 Februari 2009,Nomor : 07/HP/XIX.PNK/02/2009 pada proyek pembangunanabutment jembatan tersebut dan ada temuan dari hasilpemeriksaan tersebut sehingga terdakwa diwajibkan untukmembayar Rp.30.951.622,(tiga puluh juta sembilan ratus limapuluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);Bahwa denda tersebut telah terdakwa setorkan kepada Kas DaerahKabupaten Bengkayang NO.P

dikeluarkanuntuk menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai saat inibelum dibayar oleh terdakwa ;Bahwa berdasrkan hasil audit dari BPK RI tertanggal 25Februari 2009 Nomor : 07/HP/XIX.PNK/02/2009 Telahternyata bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunanAbutmen/tiang jembatan tersebut terdapat kekuranganyang dinilai sebesar Rp.30.951.622,(tiga puluh jutasembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluhdua rupiah);Bahwa denda tersebut telah terdakwa setorkan kepada KasDaerah Kabupaten Bengkayang NO.P

Barat yaitu ABDUL WAHAB, SE yang menyatakanterdapat kerugian Negara sebesar Rp. 227.377.273,00 (dua ratus dua puluh tujuh jutatiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) namun berdasarkanhasil audit BPK RI hanya terdapat kerugian negaara sebesar Rp.30.951.622,(tiga puluhjuta sembilan ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) dan terdakwatelah mengembalikan kerugian Negara tersebut berdasarkan bukti Kwitansi setorankepada Kas Daerah Kabupaten Bengkayang NO.P

terdakwa yang mengangkut, menguasai atau memilikikayu olahan hasil hutan tersebut tidak disertai dokumen yang sah tentutidak dibenarkan oleh UndangUndang;"Bahwa menurut pengetahuan saksi jenis kayu ulin tersebut merupakankayu olahan yang termasuk dihutan Negara yang dilindungi sehinggatidak diperkenankan dilakukan pemungutan; Bahwa untuk jenis kayu yang diolah langsung dilokasi yangpenebangannnya menggunakan alat chainsaw terlebih dahulu harusmendapat persetujuan Dirjen yang mengacu pada Permenhut No.P

.55/Menhut/II/2006 pasal 15;0n enone nn nne nnnBahwa terdakwa mengangkut, menguasai/memiliki kayu hasil hutanberupa jenis kayu ulin sebanyak 301 potong dengan volume 6,9700 M3(enam koma sembilan tujuh nol nol meter kubik) dapat merugikan Negaraberdasarkan SK.Menhut No.P.47/MenhutIl/2008, dan melanggar UU RINo.18 Thun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan dan terdakwa tidak mempunyai izin ;menurut UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan danPermenhut Nomor P.55/Menhutll