dipertimbangkan dalammempertimbangkan pidana tambahan yang patut dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimanadiuraikan dibawah nanti.Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tidak pidana yang didakwakanoleh Pernuntut Umum pada dakwaan Primair yakni melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)UndangUndang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan UndangUndangNo.20 tahun 2001 tentang Pemberantas

atau denda, sehinggaPengadilan dapat memilih pemidanaan/sanksi hukum apa yanglayak dan pantas serta memenuhi' rasa keadilan yang harusdijatuhkan terhadap diri terdakwa, apakah hukuman pidanapenjara saja, atau hukuman pidana penjara dan pidana denda,atau hukuman pidana denda saja, karenanya tidak ada keharusanbagi Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara dandendaSOKAIIQUS seiisimcas + ammmcmnnassekaligus kepada terdakwa yang terbukti melanggar pasal 3Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas

. yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat(1)(a), (1)(b), (2) dan (8) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RINo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RINo. 31 Tahun 1999, terhadap terdakwa dalam tindak pidanakorupsi selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan dapatpula dijatuhkan dengan dan pembayaran uang pengganti yangjumlahnya

Penuntut Umum dan Terdakwa dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangUndang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantas

UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo...

Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit SinarGrafika hal 33) ;Menimbang, bahwa benar terdakwa mengaku pada saat melakukan pembayaranmeminta tanda tangan daftar kwintasi kepada para pemilik pagar hidup dalam beberaparangkap, sebagian daftar kwintasi bernilai per batang Rp 1.000. ( seribu rupiah ) yangdigunakan untuk pegangan (bukti) terdakwa , dan sebagian daftar kwintasi bernilai perbatang Rp 7.500.( Tujuh ribu lima ratus rupiah ) yang digunakan untuk dikirim ke DinasPeternakan Kabupaten

TERDAKWAditemukan dimana, setelah ditemukan baru SAKSI lihat ada tas;Benar, saat itu SAKSI hanya mendengar suaranya Saja, ini Ssudah ada tasyang ditemukan;Benar, Melihat tas di buka di dalam rumah, yang ada didalam rumahkompol ALTUR PASARIBU;Benar, saat itu SAKSI melihat ada dikeluarkan isi tas tetapi SAKSI Tidaktahu siapa yang mengeluarkan isi dalam tas;ELVAN SIHOMBING, Lakilaki, Lahir di NAEK NABARA(LABUHAN BATU)tanggal 30 MEI 1984 Umur 32 tahun, Agama Kristen, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Staff Pemberantas

(1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;SubsiderMelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas

Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun 1999Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yangberwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, dapat dipertimbangkanberikut di bawah ini.Menimbang, bahwa benar seluruh biaya kegiatan tersebut dibebankan

Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun 1999Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yang berwenangatau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, adalah sebagai berikutMenimbang, bahwa benar program PNPMMPd (Program Nasional PemberdayaanMasyarakat

Pasal 6 huruf a: Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas (a)koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidanakorupsi ;2. Penjelasan : Yang dimaksud dengan intansi yang berwenang termasukBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga PemerintahNon Departemen;Hal. 109 dari 144 hal. Put. Nomor 1546 K/PID.SUS/2016Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr.

Pasal 6 huruf a: Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas (a)koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidanakorupsi. ;2. Penjelasan: Yang dimaksud dengan intansi yang berwenang termasukBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga PemerintahNon Departemen;Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr.

kasasi beserta dengan alasanalasannyatelah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang,oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :* Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;> Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukumanuang pengganti tidak berdasarkan perhitungan audit BPKP sebagaimanaamanat UndangUndang Pemberantas

., (linat Bukti P10 = T19);Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh Ijazah S3 (Doktor) Institut PertanianBogor, dinyatakan kepadanya diberikan gelar Doktor (Dr.) beserta segala hak dankewajiban yang melekat dengan gelar tersebut pada tanggal 14 Desember 2017(lihat Bukti T18 = T.II Intv7);Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo memberikan klarifikasi kepada DeputiBidang Penindakan Komisi Pemberantas Korupsi yang menyatakan EdwartWolok (Pembantu Rektor II Universitas Negeri Gorontalo) tidak termasuk

Pasal 6 huruf a: Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas (a)koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidanakorupsi.2. Penjelasan: Yang dimaksud dengan intansi yang berwenang termasukBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga PemerintahNon Departemen.Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr. DianPuji N.

Pasal 6 huruf a: Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas (a)koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidanakorupsi.2. Penjelasan: Yang dimaksud dengan intansi yang berwenang termasukBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan ' danPembangunan, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga PemerintahNon Departemen.Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr. DianPuji N.

Wiyono Pemberantas TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan besarnya kerugian keuangannegara atau perekonomian negara tentunya harus dihubungkan fakta hukumyang terungkap di persidangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi ;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur yang dapat merugikankeuangan negara jika dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa

., tidak terbukti melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;3.

KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI (KPK), beralamatdi Jalan Kuningan Persada Kav4 jakarta 12950, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Setiadi, S.H., M.H.

.16.792.480,00 (enam belas juta tujuh ratus sembilan puluhdua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) maka perlu ditetapbkan bahwa uangyang disetorkan dan disita tersebut ditetapkan sebagai pembayaran uangPengganti atas kerugian Negara yang dilakukan terdakwa;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaanyangmemberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintahdalam pemberantas

PHIpada Pengadilan Negeri Bandung yang amar putusannyamengabulkan Gugatan PT Onamba Indonesia untuk seluruhnya,sesuai dengan permintaan Terdakwa melalui ODIH JUANDAkepada IMAS DIANASARI.Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas

PT.JPR tanggal 15 Agustus 2011 yang menguatkan putusan PengadilanNegeri Jayapura Nomor 231/Pid.B/2010/ PN.JPR tanggal 11 April 2011 tidakdapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan MahkamahAgung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalamusaha pemberantas

Wiyono Pemberantas TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah adakerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, adalah sebagaiberikut :Menimbang,bahwa Anggaran pengadaan pupuk Organik di DinasPertanian Tanaman Pangan

No.403/PID.SUS/2020/PT DKI.2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak PidanaPencucian Uang;Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkanputusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:1. Menyatakan terdakwa Ir. RONI WIJAYA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan danTindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancampidana menurut KESATU Pasal 39 A huruf a jo.