Memerintahkan barang bukti berupa :----------------- - (satu) eksemplar foto copy Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Badan Pendiri Yayasan Yayasan Perguruan Henderson No.10 Tanggal 31 Mei 2003;- 1 (satu) eksemplar foto copy Notulen Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Henderson tanggal 07 Mei 2003 yang dilegalisir;- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An Drs H Muhammad Idris Harahap MM tanggal 19 Mei 2003 yang dilegalisir;- 1 (satu) lembar foto copy realisasi SPJ Yayasan

Perguruan Akbid Henderson Pematang Siantar tanggal 31 Mei 2003 yang dilegalisir (panggilan 1 tanggal 16 Agustus 2003);- 1 (satu) lembar foto copy realisasi SPJ Yayasan Perguruan Akbid Henderson Pematang Siantar - tanggal 31 Mei 2003 yang dilegalisir (panggilan 1 tanggal 30 Agustus 2003);- 1 (satu) lembar foto copy realisasi SPJ Yayasan Perguruan Akbid Henderson Pematang Siantar tanggal 31 Mei 2003 yang dilegalisir (panggilan 1 tanggal 10 Oktober 2003); Dikembalikan kepada Ketua Yayasan Henderson

Henderson No.10 Tanggal31 Mei 20031 (satu) eksemplar foto copy Notulen Rapat Pengurus Yayasan PerguruanHenderson tanggal 07 Mei 2003 yang dilegalisir;1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan An Drs H Muhammad IdrisHarahap MM tanggal 19 Mei 2003 yang dilegalisir;1 (satu) lembar foto copy realisasi SPJ Yayasan Perguruan Akbid HendersonPematang Siantar tanggal 31 Mei 2003 yang dilegalisir (panggilan 1 tanggal 16Agustus 2003);1 (satu) lembar foto copy realisasi SPJ Yayasan Perguruan Akbid HendersonPematang

,Drs H Ahmad CodLubis, H Paul Sirait SKM, Sjaf De Carya Siregar SH bersepakat mendirikan Yayasankemudian dibuat Akte No 6 Tanggal 7 Desember 2000 ditunjuk dirinya selaku KetuaYayasan Perguruan Akademi Kebidanan Yayasan Perguruan HENDERSON PematangSiantar dari Tahun 2000 kemudian dengan Surat tertanggal 19 Mei 2003 saksi Drs H.Muhamad Idris MM membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Ketua Yayasandan hanya sebagai Pembina Yayasan kemudian dengan surat pernyataan tersebut SJAAFDE CARYA SIREGAR

Muhammad Idris Harahap MM kemudian terdakwa tanpa menerima hasilNotulen Rapat Umum Luar Biasa Badan Pendiri Yayasan Yayasan Perguruan Hendersontertangal 7 Mei 2003 dibuat akta Authentik berupa Berita Acara Rapat Umum Luar BiasaBadan Pendiri Yayasan YAYASAN PERGURUAN HENDERSON Nomor 10 tanggal31 Mei 2003 yang di dalam akte tersebut halaman 12 tertulis kalimat Pada hari Sabtutanggal tiga puluh satu mei dua ribu tiga hadir dihadapan saya RATNA NINGSIH SHTuan doktorandus Haji Mumammad Idris Harahap ,

SH menghubungi dengan Hanphone terdakwa RATNA NINGSIH SHmenyampaikan maksudnya menyesuaikan Akta Pendirian Yayasan Perguruan HendersonNomo6 Tanggal 7 Desember 2000 yang dibuat oleh Notaris H.

1 (satu) lembar foto copy realisasi SPJ Yayasan Perguruan AkbidHenderson Pematang Siantar tanggal 31 Mei 2003 yang dilegalisir(panggilan tanggal 16 Agustus 2003);1 (satu) lembar foto copy realisasi SPJ Yayasan Perguruan AkbidHenderson Pematang Siantartanggal 31 Mei 2003 yang dilegalisir (panggilan 1 tanggal 30 Agustus2003);1 (satu) lembar foto copy realisasi SPJ Yayasan Perguruan AkbidHenderson Pematang Siantar tanggal 31 Mei 2003 yang dilegalisir(panggilan 1 tanggal 10 Oktober 2003);35Dikembalikan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN PERGURUAN ISLAM TRIGUNA UTAMA (YPITU) tersebut;

YAYASAN PERGURUAN ISLAM TRIGUNA UTAMA (YPITU)lawan1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA, DKKdanNOTARIS/PPAT NURWAHIDAH ZAKARIA ISNAINI, S.H

PUTUSANNomor 688 PK/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN PERGURUAN ISLAM TRIGUNA UTAMA (YPITU),yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris Yayasan PerguruanIslam Triguna Utama, Drs. H. Nasrun Mahmud, M.Pd. danSajiko, M.Pd., berkedudukan di Jalan Ir. H.

Nomor 688 PK/Pat/201817.18.19.20.21.22.23.pu1.2.Surat Nomor KU.003/66/XI/2002 tanggal 13 November 2002 kepadaDirektur Perguruan Triguna Jaya yang di tandatangani oleh PembantuRektor Il UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (Bukti baru/novum PPK 17);Surat Nomor UIN/KU.003/53/V1/2005 tanggal 22 Juni 2005 kepadaPerguruan Triguna Jaya, Perihal: Temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Nomor 688 PK/Pat/2018tentang Mahkamah Agung;Bahwa objek sengketa adalah milik Termohon PeninjauanKembali berdasarkan penyerahan Tuan Syarif Soegirwo atas namaYPMII pada tanggal 12 Oktober 1988 dan berdasarkan penyerahantersebut terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 00019/2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN PERGURUAN ISLAM TRIGUNA UTAMA (YPITU)tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN PERGURUAN ISLAM TRIGUNA UTAMA (YPITU)tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaanpeninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 oleh Syamsul Ma/arif, S.H.,LL.M., Ph.D.

SEMBIRING (PNGGUGAT III)- KETUA YAYASAN PERGURUAN KATOLIK DON BOSCO KEUSKUPAN AGUNG MEDAN (KAM) (TERGUGAT)

YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD) MAKASSAR, yang diwakili oleh Ketua Umum Pengurus Yayasan dan Wakil Sekretaris Pengurus Yayasan, Dra. Halijah Nur, M.Si., dan Drs. Achmad, M.Pd. VS YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD) MAKASSAR, yang diwakili oleh Ketua dan Sekretaris, H. Andi Rachman, S.Sos., dan Andi Muhammad Anas, S.E., M.M., dkk.

Pembanding/Tergugat : YAYASAN PERGURUAN NUSANTARA Diwakili Oleh : SHOIMAH SH
Terbanding/Penggugat : ANDI MULIA AZMI, S.H.,M.Kn.
Terbanding/Turut Tergugat : H. DARIUS, S.H., M.H.

PUTUSANNomor 322/Pdt/2021/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkaraperkaraperdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatunkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :YAYASAN PERGURUAN NUSANTARA, Berkedudukan di Labuhan RukuDusun III, Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten BatuBara, Sumatera Utara dalam hal ini disebut sebagaiPEMBANDING semula TERGUGAT;MELAWAN :ANDI MULIA AZMI, S.H., M.Kn., lahir di Medan, tanggal

Bahwa Pemakaian tanah yang diberikanoleh Khairani Swaibatul Islamiyah kepadaDjafar Siddik, BA, selaku Ketua Yayasan Perguruan Nusantara (saat ini Keduanyatelah meninggal dunia), dengan ketentuan :Tanah tersebut tidak dapat dijual, digadaikan ataupun diagunkan kepada oranglain sebelum mendapat persetujuan dari saya pemilik tanah ;Tanah tersebut sata kuasakan selama sekolah tersebut dikelola oleh DJAFFARSIDDIK, BA yang bertindak untuk dan atas nama Perguruan NusantaraLabuhan Ruku ;6.

Khairani Swaibatulislamiyah kepada yayasan Perguruan Nusantara Labuhan Ruku, danAlmh.Khairani menerima uang sewa sebesar Rp. 2.000.000, (Dua JutaRupiah) setiap bulannya; Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 322/Pdt/2021/PTMDN7.Bahwa dengan demikian perbuatan hukum antara Terbanding/Penggugatdan Turut Terbanding/Turut Tergugat, yang melakukan pemindahan hakatas objek perkara harus batal demi hukum dan atau dibatalkan demihukum;8.

Khairani Swaibatul Islamiyah adalah Sah danberkekuatan Hukum serta masih berlaku dan mengikat secara hukum;Menyatakan IMB atas nama Yayasan Perguruan Nusantara LabuhanRuku adalah Sah dan berkekuatan hukum serta masih berlaku danmengikat secara Hukum; Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Perdata Nomor 322/Pdt/2021/PTMDNDALAM REKONVENSI:1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan RekonvensiPembanding/Penggugat dr/Tergugat dk untuk Seluruhnya;2.

Bahwa apabila Pembanding/Tergugat meminta ganti rugi terhadap gedungsekolan Yayasan Perguruan Nusantara, maka dapatlah dipahami pihakPembanding/Tergugat dengan sendirinya mengakui objek sengketa adalahmilik yang sah dari Terbarfcling/Penggugat;27.

Penggugat:
1.TJHAI U PIK
2.EDISON
3.JENNIFER LO
4.LO ANGGELINE
Tergugat:
YAYASAN PERGURUAN F.TANDEAN TEBING TINGGI

Tentang Identitas Tergugat yang kabur dan tidak jelas.Bahwa Para Penggugat telah menggugat Yayasan Perguruan F. TandeanTebing Tinggi yang beralamat di Jalan DR.

Akta :68 tertanggal 29 Juni 1984 yang kemudian ditingkatkan haknya menjadiSHGB No. 101 tertanggal 10 Maret 1987 atas nama pemegang hakMatius dan sekarang menjadi SHGB No. 396 tertanggal 8 Maret 2019atas nama pemegang hak Tjhai U Pik, Edison, Jenifer dan Lo Angeline(Penggugat) ; Bahwa tanah objek sengketa merupakan satu kesatuan yangdipergunakan dahulunya sebagai perluasan Perguruan Sentosa yangkemudian berubah menjadi Yayasan Perguruan F.

Tandean dan YayasanFiere Tandean adalah subjek yang sama sebab didalam buktibukti tersebuttertulis kedudukan/alamat yang sama dan berdasarkan bukti P8 yaitu FotokopiAkta Pendirian Yayasan Perguruan F Tandean No.20 tertanggal 09 November1989 yang dibuat oleh Notaris Paidjan, SH, dan P9 yaitu Fotokopi AktePendirian Yayasan Perguruan FIERE TANDEAN No.05 tertanggal 01 April 2011bahwa salah satu nama pendiri Yayasan F.

Tandean dimanaPenggugat menempati kamar yang terletak dilantai pertama yang berada dalamlingkungan sekolah tersebut seumur hidup dan setelah meninggal dunia makakamar tersebut secara otomatis kembali kepada Yayasan Perguruan F.

Jetti Marsualina;Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat denganmenyatakan objek perkara dibeli dengan tujuan untuk perluasan PerguruanSentosa yang kemudian berubah menjadi Yayasan Perguruan F.

Bistok Tunggul Simanjuntak, yaitu hak dari Para Penggugat sesuai dengan isi surat Wasiat dan Pernyataan tentang Yayasan Perguruan Kesatuan c.q. SMEA YPK tertanggal 20 Oktober 1999;

5.

Menyatakan Tergugat I tidak atau gagal menjalankan Anggaran Dasar Yayasan Perguruan Kesatuan, baik akibat kelalaian atau kesengajaan Tergugat I, khususnya mengenai tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 8 anggaran dasar Yayasan Perguruan Kesatuan sebagaimana termaktub dalam Akta Jajasan Perguruan Kesatuan No. 51 tanggal 21 Oktober 1953, yang dibuat dihadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta;

7.

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan seluruh berkas-berkas berkenaan dengan Yayasan Perguruan Kesatuan (YPK) c.q. SMEA YPK yang pernah diterima dari Penggugat Ny. Sri Sudaryati;

9. Menyatakan hasil Keputusan Rapat Keluarga pada tanggal 21 Januari 2022 adalah sah dan berharga dan harus dilaksanakan oleh para ahli waris Alm. Bapak Drs.

Bistok Tunggul Simanjuntak, sehingga susunan kepengurusan Yayasan Perguruan Kesatuan sebagai berikut:

Susunan Pembina Yayasan

Ketua : Drs. Budhi M. Menghukum Tergugat I untuk menyelenggarakan Rapat Pengurus Yayasan Perguruan Kesatuan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu sejak perkara ini diputuskan, dengan agenda: (i) penyesuaian anggaran dasar Yayasan Perguruan Kesatuan dengan Undang-Undang tentang Yayasan; (ii) mengubah Susunan Pengurus Yayasan Perguruan Kesatuan sesuai dengan keputusan rapat tanggal 21 Januari 2022; 11. 4.Doktorandus ASTA BUDI RAHARDJO 5.Doktoranda ARI BUDHI HAKSIWI 6.YAYASAN PERGURUAN KESATUAN MANGGARAI Turut Tergugat: Walikota Kepala Administrasi Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta c.q. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Register : 26-12-2022 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 26-01-2023 Putusan PN MAKASSAR Nomor 515/Pdt.G/2022/PN Mks Tanggal 24 Januari 2023 — IKRAM TIGA BERLIAN Tergugat: 1.REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2.YAYASAN PERGURUAN TINGGI AL- GAZALI MAKASSAR. 64 — 7 IKRAM TIGA BERLIAN Tergugat: 1.REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2.YAYASAN PERGURUAN TINGGI AL- GAZALI MAKASSAR. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah Putus : 11-06-2012 — Upload : 26-06-2013 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 PK/Pdt/2011 Tanggal 11 Juni 2012 — KEPOLISIAN WILAYAH CIREBON, vs YAYASAN BADAN PERGURUAN DAN PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA KRISTEN PASUNDAN (BPPK-GKP), 39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap KEPOLISIAN WILAYAH CIREBON, vs YAYASAN BADAN PERGURUAN DAN PENDIDIKAN KRISTEN GEREJA KRISTEN PASUNDAN (BPPK-GKP), ., dari BidangHukum Kepolisian Daerah Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3Januari 2011,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat I;MelawanYAYASAN BADAN PERGURUAN DAN PENDIDIKAN KRISTEN GEREJAKRISTEN PASUNDAN (BPPKGKP), berkedudukan di Bandung, yang dalamhal ini diwakili oleh Guusye Rumitukahu, SH. Dan Berty Samuel Mantiri, SH.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2011,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;1. di atas, danatas itikat baik Penggugat guna membantu aparat Kepolisian, Penggugat mengizinkannyauntuk sementara waktu menghuni bangunanbangunan kepunyaan Penggugat tersebutsampai Tergugat I mendirikan asrama bagi anggotaanggotanya, in casu sampai saat ini /sekarang dihuni oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XXIII;Bahwa pada sekitar tahun 1970 dimana Asrama Polisi sudah cukup banyak berdiri,dan Penggugat juga memerlukan tanah beserta bangunanbangunan tersebut gunamendirikan / menyelenggarakan Perguruan Kasus Posisi :a.Bahwa pada Tahun 2001 BPPKGKPK (Badan Perguruan Pendidikan Kristen Gereja Kristen Pasundan) telah menggugat perdata terhadap Tergugat PolwilCirebon, para penghuni Aspol Pamitran atas kepemilikan tidak sah atas AsramaPolwil Cirebon JI. Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan Register : 03-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 03-02-2016 Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 4 Nopember 2015 — ., MT, dkk;1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,2.AYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD), 79 — 43 ., MT, dkk;1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,2.AYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA (YPTKD), YAYASAN PERGURUAN TINGGI KAR YA DHARMA (YPTKD), berkedudukan diJalan Gunung Bawakaraeng Nomor 72, Kampus UVRI Makasar,Kota Makasar, dalam hal ini diwakili oleh Dra. HALWAH NUR, M.Si. ,yang diajukan oleh YAYASAN PERGURUAN TINGGI KARYA DHARMA(YPTKD), berkedudukan di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 72, Kampus UVRI Makasar, Kota Makasar, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Sudarmin,SH.MH selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dharma PusatMakassar. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Surat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya DharmaNomor 08/YPTKD/III/2015 tanggal 18 Maret 2015 perihalPenyampaian (Foto copy dari foto copy);Peraturan Surat Ketua Yayasan Perguruan Tinggi KaryaDharma Nomor 13/YPTKD/III/2015 tanggal 19 Maret 20154. Bukti T45. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T.Il Intv3: Akta Pendirian Yayasan Perguruan Tinggi Karya DharmaDisingkat YPTKD. Nomor 214 Tanggal 29 Nopember 2011.Di buat oleh Abdul Musi SH. MH. Notaris Pejabat PembuatAkta Tanah di Makassar Berita Acara serah terima uangtitipan tertanggal 6 Maret 2014 (Foto copy dari fotocopy);: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dewan PembinaYayasan Perguruan Tinggi Karya (YPTKD) Nomor 16Tanggal 21 April 2015 dibuat oleh Notaris DEW! Pengadilan PT SURABAYA Perdata Register : 20-10-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 29-12-2022 Putusan PT SURABAYA Nomor 652/PDT/2022/PT SBY Tanggal 29 Desember 2022 — Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Diwakili Oleh : Dr Ir Paristiyanti N M P Suwitno SE Robertus U W SH LLM dkk Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah VII (LLDIKTI) Terbanding/Turut Tergugat IV : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Terbanding/Turut Tergugat V : Benediktus Bosu. S.H. 145 — 88 Notaris di Malang tentang Berita Acara Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat; Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum (ONRECHTMATIGE DAAD); Menyatakan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) yang diselenggarakan pengurus lainnya yang ada dalam Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Ario Hardickdo, SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) merupakan Pengurus yang sah Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI), berdasarkan Rapat Umum Anggota tanggal 29 Desember 2017; Menyatakan Para , SH Notaris di Malang tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP- PT PGRI); Menyatakan Akta Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH tentang Penegasan Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) beserta turunannya tidak sah, cacat hukum, serta 2018 tanggal 18 Desember 2018, yang didasarkan pada Akta Nomor 35 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH tentang Penegasan Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena didasarkan pada pembuatan akta secara melawan hukum; Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000965.AH.01.08.Tahun 2018 tanggal 22 Maret 2019, yang didasarkan pada Akta Nomor 36 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dihadapan Benediktus Bosu, SH Pernyataan Tentang Keputusan Rapat Umum Anggota (RUA) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (PPLP-PT PGRI) Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Diwakili Oleh : Dr Ir Paristiyanti N M P Suwitno SE Robertus U W SH LLM dkk Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Lembaga Layanan Perguruan Tinggi Wilayah VII (LLDIKTI) Terbanding/Turut Tergugat IV : Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Timur Terbanding/Turut Tergugat V : Benediktus Bosu. S.H. Pengadilan PN BATAM Perdata Putus : 21-05-2014 — Upload : 04-07-2014 Putusan PN BATAM Nomor 112/PDT.P/2014/PN.BTM Tanggal 21 Mei 2014 — NENTI RAJAGUKGUK 18 — 9 M E N E T A P K A N :- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ; -------------- Menyatakan Pemohon bernama NENTI RAJAGUKGUK, Tempat/Tgl.lahir Siunong Unong Julu / 14 September 1963, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SPG, Perguruan Tinggi serta Surat Keputusan Pemohon ;------------------------ - Menyatakan bahwa NENTI RAJAGUKGUK, Tempat/Tgl.lahir Siunong Unong Julu / 14 September 1963, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, sesuai dengan Ijazah SD, SMP, SPG, Perguruan Tinggi serta Surat Keputusan Pemohon adalah orang yang sama dengan TIURMA NETTY ARITONANG seperti yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK. 2171095409620002, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam;----- yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatam, dibawah Nomor : 112/PDT.P/2014/PN.BTM, yang berbunyisebagai berikut 2 orm rrr rrBahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesiaberdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK.2171095409620002, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Kota Batam; ~~~~~~~~7777773Bahwa pemohon dilahirkan dan diberi nama NENTIRAJAGUKGUK, tempat/tgl.lahir Siunong Unong Julu / 14September 1963, Jenis kelamin Perempuan ; Bahwa semasa Pemohon sekolah sejak SD, SLTP, SLTA,hingga perguruan tua pemohon mengganti namapemohon menjadi TUMIAR NETTY ARITONANG (nama babtis),sehingga pemohon menggunakan nama tersebut pada KartuTanda Penduduk pemohon tanpa ada pengesahan dariPengadilan Negeri 777777Bahwa adapun marga ARITONANG yang pemohon gunakantersebut oleh karena pada suku Batak, margaRajagukguk dan Aritonang adalah sama sehingga pemohonmenggunakan marga ARITONANG ; ~~~~~~~~~~~~~~~~Bahwa pada saat ini oleh karena nama pemohon berbedapada Kartu Tanda Penduduk dengan Ijazah SD, SLTP,SLTA, Perguruan Tinggi serta Surat Keputusan sehinggapemohon untuk melakukan sertifikasi ditempat pemohonbekerja mendapat kesulitan ; ~~~~~~~~~~~~e Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalahberkeinginan agar pemohon dengan identitas pemohonyang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalahorang yang sama dengan pemohon seperti yang terterapada Ijazah SD, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi sertaSurat. Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Register : 13-04-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 25-11-2020 Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2020/PTUN.Mks Tanggal 24 Nopember 2020 — Tergugat: Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Intervensi: Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA 343 — 173 Tergugat: Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) Intervensi: Dr. OKTAVIANUS PASOLORAN, S.E., M.Si., Ak., CA Randa Payangan, SE., Msi;Bahwa selanjutnya Senat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Torajamengusulkan 3 (tiga) nama Calon Rektor Universitas Kristen Indonesia(UKI) Toraja tersebut kepada Yayasan Perguruan Tinggi KristenMakale (Tergugat);Bahwa setelah 3 (tiga) nama Calon Rektor Universitas KristenIndonesia (UKI) Toraja diterima oleh Tergugat, pada tanggal 30Desember 2019, kemudian Tergugat mengundang para PengurusYayasan Perguruan Tinggi Makale, Sekretaris Dewan PembinaYayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM) dan SekretarisBadan Pengawas Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale (YPTKM),dengan Surat Nomor: 42/YPTKM/XII/2019.Adapun jumlah Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Makale (YPTKM)sebanyak 9 (Sembilan) orang, yaitu:1) Enos Karoma S.E., M.H;2) Marthen Kala Lembang, S.Th., M.Pd;3) Drs. Alfred Anggui, M.Th selaku SekretarisDewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale mengenaiDr. ., CA mengenaijabatannya sebagai Wakil Sekretaris Badan VerifikasiGerejaToraja & KetuaPengawas Yayasan Perguruan TinggiKristen Makale (YPTKM). ;Fotokopi sesuai asli, Akta Perubahan AnggaranDasar Yayasan Perguruan Kristen Makale;Fotokopi sesuai asli, Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale(ARTYPTKM) Nomor: 32/KEP/YPTKM/V1/2012,Tentang Penetapan Anggaran Rumah TanggaYayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale,tanggal 1 Juni 2012;Fotokopi sesuai asli, Peraturan PengurusYPTKM Nomor: 54/KEP/YPTKM/IX/2019Tentang Pengangkatan Dan PemberhentianRektor Universitas Kristen Indonesia Toraja,tanggal 28 September 2019;Fotokopi sesuai Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Register : 19-12-2023 — Putus : 21-02-2024 — Upload : 23-02-2024 Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 875/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr Tanggal 21 Februari 2024 — Penggugat: Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Tergugat: 1.Bank Negara Indonesia (BNI) 46 2.KPKNL Jakarta III 3.PT. Duta Balai Lelang 26 — 23 Penggugat: Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Tergugat: 1.Bank Negara Indonesia (BNI) 46 2.KPKNL Jakarta III 3.PT. Duta Balai Lelang Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI Putus : 22-09-2021 — Upload : 19-01-2022 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1175 K/Pdt.Sus-PHI/2021 Tanggal 22 September 2021 — 1. UNIVERSITAS KRISTEN PETRA (UK PETRA), dk VS HENDRA LAMIDJAN, S.T, M.M 130 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA (YPTK PETRA), dan Pemohon Kasasi II : HENDRA LAMIDJAN, S.T, M.M, tersebut; YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA(YPTK PETRA), beralamat di Jalan Siwalan Kerto 121 131 Surabaya yang diwakili oleh Yos handarto Poernomo,MA., Henky Philinus Palit, SH., MH., Sp.N., selaku Wakildan Sekretaris YPTK PERTA, Keduanya dalam hal inimemberi kuasa kepada Dr. Budi Kusumaning Atik, S.H. UNIVERSITAS KRISTEN PETRA (UK PETRA), 2.YAYASAN PERGURUAN TINGGI KRISTEN PETRA (YPTK PETRA), danPemohon Kasasi II : HENDRA LAMIDJAN, S.T, M.M, tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang YAYASAN PERGURUAN TINGGIKRISTEN PETRA (YPTK PETRA), dan Pemohon Kasasi II : HENDRALAMIDJAN, S.T, M.M, tersebut;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum Putus : 18-04-2013 — Upload : 12-07-2013 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473 K/PDT/2012 Tanggal 18 April 2013 — Tuan ANDANG TARUNA alias ANG U SHIO, Dkk vs Tuan SUDARNO MAHYUDIN, Dk 54 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap mengkoordinirsatuan pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Wahidinyang mengelola pendidikan formal tingkat Taman KanakKanak (TK), SekolahDasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas(SMA);Bahwa Tergugat adalah Ketua Pembina Yayasan Perguruan Wahidin,sedangkan Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI dan TergugatXII masingmasing adalah Anggota Pembina Yayasan Perguruan AHU4263 AH 01.02 tahun 2008,yang berlaku sebagai keputusan tertinggi di lingkungan YayasanPerguruan Wahidin di Bagansiapiapi, dalam Pasal 15 (2) memuatketentuan: Jabatan Anggota Pengurus berakhir, apabila mengundurkandiri;eBahwa Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Perguruan Wahidinmelalui suratnya kepada Pembina Yayasan Perguruan Wahidin, telahmengundurkan diri selaku Pengurus Yayasan Perguruan Wahidin, sejaktanggal 08 September 2008;e Bahwa dengan Pengunduran Diri Penggugat selaku Pengurus Yayasansejak KetentuanPasal 15 (2) Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin yang telahmendapat Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RINo. Pasal 15 (2) AktaPendirian yayasan Perguruan Wahidin No. 77 tanggal 26 Agustus 2008;2. AHU4263 AH 01,02Th 2008 tanggal 17 September2008, atas Akta Pendirian Yayasan Perguruan Wahidin Bagansiapiapi,hingga Yayasan Perguruan Wahidin, telah berstatus Badan Hukum No.28/2004, sehingga karenanya secarahukum Akta Penegasan BeritaAcara Rapat Yayasan Perguruan Wahidin No. 21, tanggal 17 April 2004yang dibuat Notaris Unang Tjemerlang, SH., sejak 26 Agustus 2008.menjadi tidak berlaku secara hukum; Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengambil alihdan menguatkan pertimbangan Hakim Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Register : 28-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 06-09-2022 Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 249/B/2018/PT.TUN.JKT Tanggal 26 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : Drs.H.SOEDJAI.dkk Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Terbanding/Tergugat II : PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA 66 — 6 Pembanding/Penggugat : Drs.H.SOEDJAI.dkk Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Terbanding/Tergugat II : PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA Pengadilan PT SEMARANG Perdata Register : 06-03-2024 — Putus : 21-03-2024 — Upload : 21-03-2024 Putusan PT SEMARANG Nomor 129/PDT/2024/PT SMG Tanggal 21 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat : Hari Sunarto Diwakili Oleh : MARTHEN HANOK TOELLE Terbanding/Tergugat I : Pembina YPTKSW Terbanding/Tergugat II : Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Salatiga sebagai Tergugat XIX 18 — 5 Pembanding/Penggugat : Hari Sunarto Diwakili Oleh : MARTHEN HANOK TOELLE Terbanding/Tergugat I : Pembina YPTKSW Terbanding/Tergugat II : Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana Salatiga sebagai Tergugat XIX