Nomor 1950 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian DanPengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 20142019,Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bukanmerupakan bagian susunan Kabinet Kerja Periode Tahun 20142019yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Kemenko Kesra sudah tidakada lagi/dihapus);Bahwa sehubungan dengan penjelasan diatas, maka berlaku ketentuanyang sama terhadap eksistensi Menteri Koordinator

Nomor121 tanggal 23 Mei 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Salinan Pernyataan Notaris Zuraida, S.H., M.Kn. Nomor122 tanggal 23 Mei 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Salinan Pernyataan Notaris Zuraida, S.H., M.Kn. Nomor123 tanggal 23 Mei 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Salinan Pernyataan Notaris Zuraida, S.H., M.Kn. Nomor124 tanggal 23 Mei 2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Salinan Pernyataan Notaris Zuraida, S.H., M.Kn. Nomor125 tanggal 23 Mei 2018.

Terdaftar atau resmi, jelas sekali KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan dibentuk resmisesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor121/P tahun2014 Tentang Pembentukan Kementeriandan pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014s/d 2019.e Bahwa kelima syarat tersebut tidak dimiliki oleh MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI, sehingga tidak mempunyaikualitas sebagai subjek hukum,dan lebih tegas lagi yang memilikikualitas sebagai subjek hukum itu adalah organisasi KementerianLingkungan

JAMKRIDA JATIM memilikigedung kantor sendiri yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Nomor121 Waru Sidoarjo.Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Jawa TimurNomor 4 Tahun 2009, modal dasar PT. JAMKRIDA sejumlah Rp. 50.000.000.000, (lima puluh miliar rupiah) terdiri dari :a. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar 99 % atau sama denganRp. 49.500.000.000, (empat puluh sembilan miliar lima ratus jutarupiah);b.

., Notaris di Cirebon (selanjutnya disebutsebagai ADDENDUM AKAD MUSYARAKAH NOMOR121) yang menerangkan bahwa:e TERGUGAT i menyetujulpermohonan PENGGUGAT untuk menambah plafonfasilitas sebesar Rp7.500.000.000, (tujuh milyar limaratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:a) Rp3.500.000.000, (tiga milyarlima ratus juta Rupiah) untuk take over kreditmodal kerja nasabah di Bank BNI; danb) Rp4.000.000.000, (empatMilyar Rupiah) untuk tambahan modal kerjaApotek,e Sehingga total fasilitaspembiayaan

Atas penerbitanSP2D tersebut sebelumnya telah dilengkapi dengan SPP GU Nomor121/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh saksiHal. 4 dari 610 hal. Put. Nomor 2213 K/PID.SUS/2017AFRIZAL selaku Bendahara Pengeluaran dan SPM GU Nomor121/1.08.02/GU/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani olehsaksi IBUS KASRI, S.T. selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir dengan buktibukti pertanggungjawaban/SPJSP2D sebagai berikut : No.

Atas penerbitanSP2D tersebut sebelumnya telah dilengkapi dengan SPP GU Nomor121/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh saksiAFRIZAL selaku Bendahara Pengeluaran dan SPM GU Nomor121/1.08.02/GU/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani olehsaksi IBUS KASRI, S.T. selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir dengan buktibukti pertanggungjawaban/SPJSP2D sebagai berikut : No.

bidang tanah dengan SertifikatHak Guna Bangunan Nomor 1062, menurut Surat Ukur tertanggal09122011 (sembilan Desember dua ribu sebelas), Nomor02864/Pecatu/ 2011 tertanggal 9 Desember 2011 terletak di DesaPecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali(selanjutnya disebut Unit Villa/Apartemen Klapa Breeze Nomor306) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 121 tertanggal19 Maret 2012 dibuat dihadapan Turut Tergugat in casu NotarisEddy Nyoman Winarta, SH (selanjutnya disebut APJB Nomor121

Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor121/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dengannilai pembayaran sebesar Rp. 449.964.600, (Empat RatusEmpat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh EmpatRibu Enam Ratus Rupiah), dengan tanda tangan yangdipalsukan oleh terdakwa adalah tanda tangan atas nama IrTALIB, MAP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dandi cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru.4.

Kotabaru dan tanda tangan atas namaFACHRUDDIN RIFAANI, Spi, MAP (diverifikasi)3) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor121/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dengannilai pembayaran sebesar Rp. 449.964.600, (Empat RatusEmpat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam PuluhEmpat Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan tanda tangan yangdipalsukan oleh terdakwa adalah tanda tangan atas nama IrTALIB, MAP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanandan di cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru

KBP/III/2013 dan Nomor035/LSMSRIKANDI/SS/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 162.26/03/2013 01075/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada DPP LSM PERAK (Penyelamat Ekonomi Rakyat Anti Korupsi)Sumsel untuk biaya Kegiatan tahap ke Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor121/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor 189/A/Lsm Perak/SS/II/2013tanggal 11 Maret2013 163.26/03/2013 01076/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Sriwijaya Takraw Club (STC) Sumatera Selatanuntuk biayaKegiatan tahap ke .

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 087/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor121/B/MPSPLG/X/2013 tanggal 11 Maret2013 218.01/04/2013 01294/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada DPD ORMAS MKGR ProvinsiSumatera Selatan untuk biayaKegiatan tahap ke Tahun 2013.

KBP/III/2013 danNomor035/LSMSRIKANDI/SS/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 162.26/03/2013 01075/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada DPP LSM PERAK (Penyelamat Ekonomi Rakyat Anti Korupsi)Sumsel untuk biaya Kegiatan tahap ke Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor121/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor 189/A/Lsm Perak/SS/II/2013tanggal 11 Maret2013 163.26/03/2013 01076/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Sriwijaya Takraw Club (STC) Sumatera Selatanuntuk biayaKegiatan tahap ke .

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 087/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor121/B/MPSPLG/X/2013 tanggal 11 Maret 2013 218.01/04/2013 01294/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada DPD ORMAS MKGR ProvinsiSumatera Selatan untuk biayaKegiatan tahap ke Tahun 2013.

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor 087/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor121/B/MPSPLG/X/2013 tanggal 11 Maret 2013 218.01/04/2013 01294/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada DPD ORMAS MKGR ProvinsiSumatera Selatan untuk biay aKegiatan tahap ke Tahun 2013.

sengketatersebut, namun Saksi tidak mengetahui dari mana sumber naskah dan draf tersebut.Bahwa, tujuan maupun alasan dibentuknya Tim Koordinasi Ketenagakerjaan,meskipun bersamaan ketika objek sengketa beserta RUU pada objek sengketatersebut diserahkan kepada DPR, yaitu agar tetap dapat melibatkan partisipasiseluasluasnya dari para serikat buruh, karena tambahan masukan dari paraserikat buruh akan diperlukan pada saat pembahasan di DPR.Bahwa, selain Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor121

Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor121/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dengannilai pembayaran sebesar Rp. 449.964.600, (Empat RatusEmpat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh EmpatRibu Enam Ratus Rupiah), dengan tanda tangan yangdipalsukan oleh terdakwa adalah tanda tangan atas nama IrTALIB, MAP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dandi cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru.4.

Kotabaru dan tanda tangan atas namaFACHRUDDIN RIFAANI, Spi, MAP (diverifikasi)3) Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor121/PPK/LS.CV/DKP/2014 tanggal 15 Oktober 2014 dengannilai pembayaran sebesar Rp. 449.964.600, (Empat RatusEmpat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam PuluhEmpat Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan tanda tangan yangdipalsukan oleh terdakwa adalah tanda tangan atas nama IrTALIB, MAP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanandan di cap dengan cap Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Kotabaru

No.1475 K/PID.SUS/2015244.7244.8244.9244.10244.11244.12244.13244.14244.15244.16244.17244.18Penyediaan tempat wudu di Sekretariat Porprov BabelIll 2010;Dokumen Pembuatan Bangunan Caldron (tungku Api)surat perjanjian kontrak kerja (SPKK) Nomor121/SPKK/KONI /BASEL/2010 oleh CV. Guna Karya ;1 (satu) bundel diokumen pembangunan Tribun MiniLapangan Sepak Bola Desa Parit Ill Toboali.Dokumen pengadaan barang / jasa Surat PerintahPerjanjian Kerja (SPK) Nomor .....

dilakukansecara taat asas, yaitu sesuai dengan PSAK Nomor 10 danatau PSAK Nomor 55, sehingga Majelis berkesimpulanbahwa secara teknis tidak terdapat perbedaan antarakebijakan akuntansi dengan kebijakan fiskal mengenaiselisin kurs karena laba atau ruginya akan tetap sama;Bahwa terhadap pertimbanganpertimbangan hukum dankesimpulankesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajaktersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesiamemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut(halaman 31 s.d. 32 Putusan Peninjauan Kembali Nomor121

peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERALPAJAK tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;11.1.3.2.4Bahwa dengan demikian sangat jelas dan gamblang bahwapencatatan/pembukuan keuntungan atau kerugian transaksi derivatifyang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan PSAK55, dibenarkan oleh Pasal 28 ayat (7) UU KUP, dan dikuatkan olehPutusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 19270/PP/M.VIII/15/2009serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor121

Pembayaran :Angkal) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelahbarang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serahterima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi denganberita acara hasil uji coba ;3) Nota Kesapahaman antara BNPB dengan Walikota Semarang, Pihak Kesatu: Drs.Purnomo Sidik, Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Anggaran BNPB danPihak Kedua : HSSUKAWI SUTARIP,SH.SE, Walikota Semarang, MOU Nomor121: MOU.9/BNPB/XI/2009 dan Nomor :019.6/67 tanggal 25 November 2009

No. 31 PK/Pid.Sus/20161072)1073)1074)1075)1076)1077)Daerah Tahun 2011 sekaligus Pembentukan Pansus (BB I723/BBIl321);1 (satu) lembar asli Surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor121/PPH/IIl/2012/265 tanggal 8 Maret 2012 perihal PenyampaianLKPJ Kepala Daerah Tahun 2011 beserta 2 (dua) lembar lampiranberupa Revisi Jadwal Bulan Maret 2012 (BB I724/ BB II322);1 (satu) bundel fotokopi lembaran Disposisi perihal Atensi terhadapPenyelenggaraan Pon XVIII Tahun 2012 yang Akuntabel yang terdiridari:a. 1 (satu)

(BB I721);2 (dua) lembar asli Surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor167/PPH/20123/279 tanggal 20 Maret 2012 perihal UndanganRapat Kerja Panitia Khusus (BB I722/BB II320);1 (satu) lembar asli Surat Undangan Ketua DPRD Propinsi RiauNomor 005/UM/III/2012/273 tanggal 19 Maret 2012 untuk AcaraPenyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah Tahun 2011 sekaligus Pembentukan Pansus (BB I723/BB II321);1 (satu) lembar asli Surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor121/PPH/IIl/2012/265 tanggal 8 Maret

356/PW04/3/2012 tanggal 7 Februari 2012 (BB I721);2 (dua) lembar asli Surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor167/PPH/20123/279 tanggal 20 Maret 2012 perihal UndanganRapat Kerja Panitia Khusus (BB I722/BB II320);1 (satu) lembar asli Surat Undangan Ketua DPRD Propinsi RiauNomor 005/UM/III/2012/273 tanggal 19 Maret 2012 untuk AcaraPenyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah Tahun 2011 sekaligus Pembentukan Pansus (BB 723/BBIl321);1 (satu) lembar asli Surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor121

356/PW04/3/ 2012 tanggal7 Februari 2012 (BB I721);2 (dua) lembar asli Surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor167/PPH/20123/279 tanggal 20 Maret 2012 perihal UndanganRapat Kerja Panitia Khusus (BB I722/BB II320);1 (satu) lembar asli Surat Undangan Ketua DPRD Propinsi RiauNomor 005/UM/III/2012/273 tanggal 19 Maret 2012 untuk AcaraPenyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah Tahun 2011 sekaligus Pembentukan Pansus (BB I723/BB II321);1 (satu) lembar asli Surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor121

356/PW04/3/2012 tanggal 7Februari 2012 (BB 1721);2 (dua) lembar asli Surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor167/PPH/20123/279 tanggal 20 Maret 2012 perihal UndanganRapat Kerja Panitia Khusus (BB I722/BB II320);1 (satu) lembar asli Surat Undangan Ketua DPRD Propinsi RiauNomor 005/UM/III/2012/273 tanggal 19 Maret 2012 untuk AcaraPenyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah Tahun 2011 sekaligus Pembentukan Pansus (BB I723/BB II321);1 (satu) lembar asli Surat Ketua DPRD Propinsi Riau Nomor121

Atas penerbitanSP2D tersebut sebelumnya telah dilengkapi dengan SPPGU Nomor:121/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh saksiAFRIZAL selaku Bendahara Pengeluaran dan SPMGU Nomor121/1.08.02/GU/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani olehsaksi IBUS KASRI, ST selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir dengan buktibukti pertanggungjawaban/SPJSP2D sebagai berikut : No Uraian Nilai (Rp)Belanja Jasa Servis 166.400.000,Belanja Penggantian Suku

Atas penerbitanSP2D tersebut sebelumnya telah dilengkapi dengan SPPGU Nomor :121/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh saksiAFRIZAL selaku Bendahara Pengeluaran dan SPMGU Nomor121/1.08.02/GU/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani olehsaksi IBUS KASRI, ST selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir dengan buktibukti pertanggungjawaban/SPJSP2D sebagai berikut : No Uraian Nilai (Rp)Belanja Jasa Servis 166.400.000,Belanja Penggantian Suku

Atas penerbitanSP2D tersebut sebelumnya telah dilengkapi dengan SPPGU Nomor:121/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh saksiAFRIZAL selaku Bendahara Pengeluaran dan SPMGU Nomor121/1.08.02/GU/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani olehsaksi IBUS KASRI, ST selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir dengan buktibukti pertanggungjawaban/SPJSP2D sebagai berikut : No Uraian Nilai (Rp)Belanja Jasa Servis 166.400.000,Belanja Penggantian Suku

Atas penerbitanSP2D tersebut sebelumnya telah dilengkapi dengan SPPGU Nomor :121/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditandatangani oleh saksiAFRIZAL selaku Bendahara Pengeluaran dan SPMGU Nomor121/1.08.02/GU/2015 tanggal 29 September 2015 yang ditandatangani olehsaksi IBUS KASRI, ST selaku Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan danPasar Kabupaten Rokan Hilir dengan buktibukti pertanggungjawaban/SPJSP2D sebagai berikut : No Uraian Nilai (Rp)Belanja Jasa Servis 166.400.000,Belanja Penggantian Suku

KeputusanMenteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor121/MPP/Kep/2/2002 Tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan TahunanPerusahaan sebagai berikut:Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 Tentang InformasiTahunan Keuangan Perusahaan, yang menyatakan:Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepadaMenteri.Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor: 121/MPP/Kep/2/2002 Tentang Ketentuan Penyampaian

PenerimaSurat Perintah : Yurikus Dimang;1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor121/BKU/2006 tanggal 2 Januari 2006, Untuk BiayaMenghadiri Acara Peringatan Hari Jadi Kota Waringin Timurdi Sampit. dan ST. 07.01/A 11/B DPRD/2006 an. PenerimaSurat Perintah : Aries Marcorius Narang, SE1 (satu) lembar kwitansi (tindasan warna kuning) Nomor181/BKU/2006 tanggal 23 Februari 2006, Untuk BiayaKonsultasi Penggunaan Hak Angkat. Dewan di Jakarta. danST. 136.01/A 11/B DPRD/2006 an.