Ditemukan 2770 data
73 — 75
persidangan ini, sertamemohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Muiia yang menyidangkanperkara a quo untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan sertapembelaan dan jawaban/tanggapan/Dupliek kami di atas.Demikianlah Dupliek atas Repliek Oditur Militer ini kami bacakan danserahkan, pada hari ini Rabu, tanggal 5 Maret 2014 di persidangan yang mulia iniatau mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat memeriksa,mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dankeyakinan Majeiis
H. MULYADI
Tergugat:
1.DIREKSI PT. LANNA HARITA INDONESIA
2.SITE MANAGER PT. LANNA HARITA INDONESIA
3.CV. PUSPA JUITA
4.MUHAMMAD ANWAR
5.HJ. MAS INTAN
6.MAS ATI Als ATI
7.MASNIAH
8.KETUA RT TANAH MERAH
9.LURAH TANAH MERAH
10.CAMAT SAMARINDA UTARA
Turut Tergugat:
1.RAHMAN
2.ABDUL SALAM
62 — 14
Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat IV pada Poin 11 dan poin 13,dan dalildalil Jainnya, karena tidak ada relevansi.nya dengan perkara ini dan olehkarenanya dalil Tergugat IV tidak benar dan tidak beralasan hukum mohon ditolak dandikesampingkan; .Berdasarkan halhal yang dikemukakan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia.Ketua/Majeiis hakim yang memeriksa. dan. mengadili. perkara. ini, berkenan menerimarepliek ini serta memutuskan ; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
173 — 200
Bahwa dari halhal tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwapenyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan PERJANJIANPEMBORONGAN harus atas kesepakatan belah pihak.Dengan demikian berdasarkan hukum, Pengadilan Negeri Makassartidakmemiliki Kewenangan hukum untuk memeriksa dan mengadill gugatanaquo, tanpa ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikanpermasalahan terkait PERJANJIAN PEMBORONGAN di PengadilanMakassar.Oleh karena itumohon Majeiis Hakim untuk menolak gugatanPenggugat atau menyatakan
109 — 12
Yang manaPemohon sangat mempunyai kepentingan dan dirugikan bilamana perkara Perdatatersebut diputus oleh Majeiis Hakirn yang memeriksanya ,95. Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri PontianakCq Ketua Majeiis Hakirn yang memeriksa dan memutuskan perkara Perdata tersebutdan berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :.
95 — 58
itu, hal yangdimohonkan Penggugat Rekonvensi tersebut tidaklah berdasar danberalasan hukum serta jauh dari kewajaran;Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 377/Padt.G/2017/PA.Pwil.Dengan demikian, berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,maka patut dan beralasan hukum apabila dalil Replik RekonvensiPenggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya atau setidaktidaknyadikesampingkan.Berdasarkan dalildalil dan alasanalasan sebagaimana terurai dalam DuplikRekonvensi ini, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majeiis
72 — 47
bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Losso ternyata tidakmelaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam penggunaan dana ADDdesa Losso Tahun Anggaran 2011 dan 2012, yang telah diatur didalamKeputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/135/KPTS/IlV2012 Tentang PetunjukTeknis Penyaluran Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa kabupaten MamujuTahun Anggaran 2012 dan berbagai peraturan lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas, majeiis
Terbanding/Tergugat I : MARSIYANTO
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK MANDIRI Persero Tbk, cq. Kantor Cabang PembantMandiri Mitra Usaha Medan A.R. Hakim
Terbanding/Tergugat III : ABIDIN SOADUON PANGGABEAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : ELLY ROZALIA, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG
54 — 43
rupiah);Halaman 35 dari 55 hal Putusan Nomor 213/Pdt/2020/PT MDNMenimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut diatas Majelis Hakim padapengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:DALAM PROVISIMenimbang,bahwa setelahn mencermati pertimbangan Majelis Hakimpada Pengadilan Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan Provisi dalamperkara ini, yang menyatakan bahwa Gugatan Provisi dari Penggugat ditolakMajelis Hakim pada pengadilan Tingkat banding sependapat ;DALAM EKSEPSIMenimbang,bahwa Putusan Majeiis
80 — 54
adanya ketidak jelasan tentang penyebutan identitas Tergugat Ilmenyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Tergugat dan Tergugat Il mohon agargugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsieksepsi Tergugat tersebut, majelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa tentang eksepsi bahwa Penggugat tidak mempunyaikwalitas untuk mengajukan gugatan aqo, Majeiis
64 — 42
Oleh karena itu Majeiis berpendapat objek 5.gtelah tidak ada sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama yangharus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatanPenggugat tersebut dapat dikabulkan sebagian dan menolak untuk selaindan selebihnya;Menimbang, bahwa untuk menghidari putusan Pengadilan NonExcutable (tidak dapat dilaksanakan), berdasarkan petitum subsider demikepastian
55 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
PutusanPengadilanHubungan Industrial pada Pengodilon Negeri MedanNo.91/G/2007/PHI.Mdn,tanggal 31 Oktober 2007, ternyata telah salah dalammenerapkan hukumpembuktian ;Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas,dapat dilihat dandiktum putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan NageriMedan No.91/G/2007/PHI.Mdn, tanggal 31 Oktober 2007 yangternyata tidakcermat dipertimbangkan Majeiis Hakim Judex Facti MahkamahAgungRepublik Indonesia, dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesiaNo
124 — 14
Hakimberpendapat bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat yangtelah menjual atau menghibahkan objek perkara kepada Tergugat II danperbuatan Tergugat Il dengan Tergugat Ill yang telah melakukanpemagaran terhadap tanah pertapakan beserta bangunan rumah milikPenggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) maka haruslah dipertimbangkan status kepemilikan tanah objekperkara sebagaimana dalam petitum 3 sehingga terhadap petitum 2 MajelisHakim akan mempertimbangkannya setelah Majeiis
412 — 331 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak untuk menerapkan FIKTIF POSITIF, karena, berdasarkan Pasal 83UU PTUN, MAJEIIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUSPERMOHONAN TERMOHON 2 TERSEBUT SEHARUSNYA TIDAKMENERIMA DAN MENOLAK untuk MENERAPKAN FIKTIF POSITIFTERSEBUT.
293 — 243 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk kepentinganumum, diatur bahwa Dasar perhitungan besarnya ganti rugi (atas nilaltanah) didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahunberjalan berdasarkan penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yangditunjuk oleh panitia;Bahwa Tergugat Asal/Pembanding keberatan dengan pertimbanganMamjelis Hakim yang tidak mempertimbangkan bagian rekonpensi dariTergugat/Pembanding, karena berdasarkan apa yang telah diuraikanseharusnya Majeiis
85 — 31
Sebagai Hakim Ketua Majeiis,FRANKLN B. TAMARA, SH. MH.dan ADRIANUS NFAINDAN, SH. Masingmasingsebagai Hakim Anggota, dibantu oleh: DETJE WIOR, SH. Sebagai PaniteraPengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat tersebut.Hakimhakim Anggota, Ketua Majelis HakimFRANKLIN B. TAMARA, SH. MH. M. ALFISAHRIN USUP, SH.MH.ADRIANUS INFAINDAN, SH. Panitera Pengganti,DETJE D.
73 — 14
kesempatan, sarana atau ke terangan untuk melakukankejahatan"Menimbang, bahwa selanjutnya Majeiis Hakim akan mempertimbangkan faktafakta yang terungkap dipersidangan dengan unsurunsur yang telah didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut sebagai berikut:Ad. 1.
50 — 15
Majeiis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat fain, mempertimbangkan kehidupan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak ada harapan untuk rukun danharmonis lagi dan jika menerima adanya perceraian ini, maka sebagai akibatHukum dari adanya Perceraian Para Pihak, maka Penggugat Rekonpensi mohon dikabulkan konsekuensi hukum yang timbul dari Perceraian ini,2.
24 — 9
., sebagai Ketua Majeiis,H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES. dan Drs. ALI WAFA, M.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan HakimHakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terobuka untukumum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/PengugatRekonvensi.Ketua Majelis,Tid.H.
124 — 30
dapat dijalankan terlebihn dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada perlawanan/verzet ataupun banding;Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar biaya perkara;Apabiia Majelis Hakim perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).pemeTurutpihak32Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dalamriksaan perkara tersebut, untuk Penggugat dan untuk Tergugat serta untukTergugat telah hadir kuasanya masingmasing sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang bahwa Majeiis
141 — 82
Bahwa oleh karena Gugatan Intervensi ini didasarkan atas alas hak danbuktibukti authentik yang sah dan tidak terbantahkan kebenarannya, makasangat berdasar hukum pula apabila putusan perkara ini dinyatakan dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan (Verzet),banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorrad);Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majeiis HakimPerkara No. 251/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Tim berkenan mengadili dan memberikanputusan atas perkara Aquo sebagai
95 — 35
dihukum untuk membayarbiaya perkara yang timbul;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka Terlawan I mohon kepada Majelis HakimYang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:e Menerima eksepsi dari Terlawan 1;e Menyatakan Gugatan Pertawanan dari Pelawan tidak dapat diterima;DALAM POKOK PERORA:1 Menerima dalildalil Jawaban dari Terlawan I untuk seluruhnya;2 Menolak Gugatan Periawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;Atau Bilamana Majeiis