hutan lindung dan Pasal 10ayat (1) dihukum dengan pidana penjara selamalamanya 10 (sepuluh) tahun ataudenda sebanyakbanyaknya Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah);Adapun ketentuan Pasal 6 ayat (1) PP tersebut adalah :Kawasan hutan dan hutan cadangan dilarang dikerjakan atau di dudukitanpa izin Menter1;Pasal 9 ayat (2) PP tersebut adalah :Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohonpohon dalam hutantanpa izin dari pejabat yang berwenang;Pasal 10 ayat (1) PP tersebut adalah :Setiap orang dilarang membakar

hutan kecuali dengan kewenangan yangsah;Hal. 19 dari 48 hal.

Bumi Pratama Usaha jaya ,LKM,CBS, BPP dan GAL;Bahwa yang tidak diperbolehkan di kawasan hutan produksi salahsatunya adalah membakar hutan, memperjual belikan hasil hutan tanpadokumen dan mengangkut hasil hutan tanpa izin;Bahwa di Departemen tempat Ahli bekerja tidak ada perizinan atasnamaTerdakwa;Bahwa apabila tidak ada izin dalam pengelolaaan kawasan hutan makapelakunya dapat di pidana;Bahwa dalam kasus terdakwa ini Ahli tidak turun langsung ke lapangan;Bahwa Ahli tidak mengetahui kapan kawasan

Bumi Pratama Usaha jaya ,LKM,CBS, BPP dan GAL;Bahwa yang tidak diperbolehkan di kawasan hutan produksi salahsatunya adalah membakar hutan, memperjual belikan hasil hutan tanpadokumen dan mengangkut hasil hutan tanpa izin;Bahwa di Departemen tempat Ahli bekerja tidak ada perizinan atas namaTerdakwa;Bahwa apabila tidak ada izin dalam pengelolaaan kawasan hutan makapelakunya dapat di pidana;bahwa perbedaan antara hutan dan kawasan hutan adalah hutanmerupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan

NSR) Petak T 070/072 KM 53Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telahmelakukan perbuatan dengan sengaja membakar hutan, yang dilakukan olehTerdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 terdakwa berada diareal Konsesi PT.

Nusa Prima Manunggal, namun ada papan di daerah kami Desa yangbertuliskan himbauan agar tidak membakar hutan yang dibuat oleh PT. NusaPrima Manunggal ; Bahwa tanah yang diolah oleh masyarakat sekitar desa merupakan tanahwarisan yang digarap tanpa mempunyai Sertifikat ; Bahwaluas tanah warisan isteri Terdakwa adalah 3,2 (tiga koma dua) hektar ; Bahwa sebagian lahan tersebut kami tanami tanaman kelapa sawit; Bahwa lahan yang dipergunakan oleh Sdr.

Reki yang melaranguntuk berkebun hanya menghimbau agar tidak membakar hutan;Bahwa yang menjadi operator alat berat untuk membersihkan lahanadalah saksi Baron;Bahwa pemilik alat berat jenis Escavator Merk Hitachi yangdipergunakan untuk pembersihan lahan di lokasi tersebut, adalah saksiViriya Kurniawan Alias Iwan dan alat berat tersebut di sewa dari saksiViriya Kurniawan Alias Iwan.Bahwa sejak tanggal 08 Pebruari 2018 (sekira 20 hari), alat tersebutdisewa dari saksi Iwan dengan nilai sewa sebesar Rp

Membakar hutan mangroved. Memanfaatkan kayu hidup yang berasal dari kawasan hutan mangrove untukkepentingan ekonomie. Mencemari hutan mangrovef. Mengangkut dang. Memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove4. Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan Izin di zona KPUMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 yaitu :a. Kegiatan ekowisatab. Kegiatan Penelitianc. Pembangunan tanggul lautd. Kegiatan pengamanan hutane. Pembangunan tambat perahuf.

Rosidin pada hari Selasa tanggal 14Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau pada waktu lain pada Bulan JanuariTahun 2020 atau pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di lahan milikTerdakwa di Jalan Utama RT. 001 RW. 001 Desa Bumi Asri Kecamatan MerbauKabupaten Kepulauan Meranti atau pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenangHalaman 4 dari 66 Putusan Nomor 251/Pid.B/LH/2020/PN BIsmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja membakar

hutan,yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul07.30 WIB, Terdakwa bersamasama dengan Saksi Masturo Bin Alm.

Tapi pendaftaran tersebut tujuannyaadalah untuk mencegah supaya para petani tidak membakar hutan, sertaagar petani masuk dalam suatu organisasi perkebunan. Tujuan pendaftaranitu adalah untuk petani yang bukan ada sanksinya;Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 telah dicabutdan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Agraria Kepala BPNNomor 3 Tahun 1999. Kedua, bahwa SK Gubernur tersebut jelas hanyaterkait Tanah Negara, bukan tanah turun temurun.

Penuntut Umum sama sekali tidakterbukti bahwa Pemohon Kasasi yang melakukan pembakaran hutanataupun menyuruh lakukan membakar hutan, sehingga secarakeseluruhan unsur pasal sebagaimana yang dijadikan dasar surattuntutan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi.Bahwa hal tersebut di atas Pemohon Kasasi/Terdakwa sampaikanberdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Judex Facti TingkatPertama, yang mana baik dakwaan dan tuntutan Sdr.

Persidangan tingkat pertama telahsecara cermat, penuh kehatihatian, dan sangat objektif dalammempertimbangkan perkara a quo, karena fakta hukum yangsebenarnya terjadi dan tidak dapat dibantah atau dipungkiri olehsiapapun atas terjadinya kebakaran adalah bahwa awal titik apipertama pada tanggal 27 September 2014 sampai denganminggu kedua di bulan Oktober 2014 berasal dari luar arealkonsesi TERBANDING yang kemudian masuk ke arealTERBANDING, sehingga dalil PEMBANDING yang menyatakanbahwa TERBANDING sengaja membakar

hutan di wilayahIUPHHKHTI TERBANDING merupakan hal yang mengadaada.Selain itu. pada saat terjadinya kebakaran TERBANDINGmembuat sekat api menggunakan eksavator dengan cara lumpurdiangkat dari kanal, Kemudian disekat dengan lebar 50 meter danpanjang sesuai dengan standar panjang kanal per 10 kilometerdan saat terjadinya kebakaran saksi Sujica WanakusumahLusaka meminta bantuan kepada distrik yang lain berupa mesindan jumlah tim pemadam, Kemudian tim meminta bantuantenaga dan alat pemadaman karena

Unsur Kausalitas antara Kesalahan dengan Kerugian itu Hal. 160 dari 191 hal.Put.No.51/PDT/2016/PT.PLG.Bahwa dalil PEMBANDING tentang suatu unsur kausalitas antarakesalahan dengan Kerugian yang dilakukan oleh dilakukan olehTERBANDING adalah dengan sengaja membakar hutan diwilayah IUPHHKHT TERBANDING untuk membuka lahankarena membuka lahan dengan cara membakar bertentangandengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku sehinggaakibat kebakaran tersebut negara telah mengalami (kerugianmateriil sebesar

Saksi sudah lupa tahunnya;Bahwa sampai dengan Bapak Albertus Belake meninggal dunia ituBapak Albertus Belake dan lbu Sekundina Werena hanya menikahsecara adat saja tidak secara gereja;Bahwa Bapak Albertus Belake dan Ibu Sekundina Werena memiliki 2(dua) orang anak yaitu Saudara Januarius Deke dan Fransiskus Bedara(Penggugat);Bahwa setelah lbu Maria Bengan meninggal dunia, Saksi tidak tahuapakah ada pembagian warisan dari Bapak Albertus Belake atau tidak;Bahwa awal membuka lahan baru itu dengan cara membakar

hutan ataurumput;Bahwa bakar rumput itu hanya untuk mengolah lahan bukan sebagaimilik;Bahwa Saksi tahu hanya 1 (satu) kali saja Bapak Albertus Belakemenegur anggota kelompok di lokasi sengketa tersebut;Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat masuk dan menguasai lokasisengketa tersebut sekitar tahun 2000an;Bahwa Para Tergugat menguasai secara keseluruhan tanah milik BapakAlbertus Belake di lokasi sengketa tersebut;Bahwa Saksi tidak tahu ada izin dari Bapak Albertus Belake untuk ParaTergugat mengolah tanah

Yurisdiksi dariPRAPERADILAN yakni sebagai berikut:1.Bahwa pada waktu musim kemarau yang panjang pada tahun 2019, sebelumkejadian kebakaran lahan yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kubu Raya padaUmumnya dan pada sekitar Wilayah Konsesi PEMOHON pada Khususnya, dansehubungan dengan adanya Kebiasaan Tradisonil dari Masyarakat yangMempersiapkan Lahan Pertanian dan Peladangan dengan cara membakarlahannya, dengan maksud Untuk Persiapan Musim Tanam, PEMOHON telahMemfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Larangan Membakar

Hutan yangdisampaikan oleh MUSPIKA Kecamatan Batu Ampar pada tanggal 20 Agustus2019 di Dusun Cabang Ruan, Desa Batu Ampar yang dihadiri oleh yaknisebagai berikut:a.

Pemadaman kebakaran hutan yaitu semua usaha, tindakanatau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan ataumematikan api yang membakar hutan; danCc.

;Photo copy hasil pemeriksaan laboratorium Institut Pertanian Bogor atas sampeltanah bor gambut, telah dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup, diberitanda P11;Photo copy Peraturanperaturan tentang larangan membakar hutan/ lahan berupa :1. Pasal 25 huruf c dan pasal 26 Undangundang nomor 18 tahun 2004 tentangperkebunan(UU Perkebunan) tidak ada aslinya diberi materai cukup dan diberitanda Bukti P12.1.;2.

Dengan perkataan lain, Penggugat harusmembuktikan siapa yang membakar hutan di sekitar lahan Tergugatyang mengakibatkan terbakarnya lahan Tergugat atau siapa yangmembakar lahan Tergugat, dan membuktikan kebakaran tersebutberakibat langsung terhadap kerugian lingkungan.Halaman 67 dari 429 hal.

Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.118.119.120.121.dilakukannya semua usaha, tindakan atau kegiatan untukmenghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan/lahan.Pembuat peraturan perundangundangan tidak membuat aturantentang batasan waktu berapa lama/jam kebakaran harus bisadipadamkan. Dengan demikian, yang disyaratkan adalah upayaterbaik (best efforts) untuk mengatasi kebakaran.

Jatim Jaya Perkasa, bahwa lahanperkebunan mereka di Riau (Rokan Hilir) terbakar ; Bahwa pada tahun 1987 pernah terjadi kebakaran hutan/lahan diRokan Hilir, waktu itu masyarakat sengaja membakar hutan untukmembuka lahan guna dijadikan perkebunan, karena dengan caramembakar biayanya lebin murah dibanding dengan membuka hutandengan menebang pohonpohon serta membersihkan semak belukar ; Bahwa kondisi tanah disana merupakan tanah gambut ; Bahwa di daerah Pelalawan ketinggian atau ketebalan lahangambut

49Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajibmelakukan upaya pencegahan kebakaran hutan diareal kerjanya.Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di arealkerjanya.Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(2)Pasal 50Setiap orang yang diberi Perizinan Berusaha dikawasan hutan dilarang melakukan kegiatan yangmenimbulkan kerusakan hutan.Setiap orang dilarang:a. mengerjakan, menggunakan, dan/ataumenduduki kawasan hutan secara tidak sah;b. membakar

hutan;c. memanen atau memungut hasil hutan di dalamhutan tanpa memiliki hak atau persetujuan daripejabat yang berwenang;d. menyimpan hasil hutan yang diketahui atau patutdiduga berasal dari kawasan hutan yang diambilatau dipungut secara tidak sah;e. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutanyang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksudtersebut oleh pejabat yang berwenang;f. membuang bendabenda yang dapatmenyebabkan kebakaran dan kerusakan sertamembahayakan keberadaan atau kelangsunganfungsi hutan