Ditemukan 44769 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 13-04-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 05-09-2023
Putusan PN POLEWALI Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penggugat:
Ahmad
Tergugat:
Sutilah Suyitno
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
Intervensi:
1.Bachtiar B.Bin Borahima
2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
87 — 29
  • Penggugat:
    Ahmad
    Tergugat:
    Sutilah Suyitno
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq.Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, Cq.Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar
    Intervensi:
    1.Bachtiar B.Bin Borahima
    2.Usman Qurthuby Bin Sirajuddin
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Perdata
Register : 19-09-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 26/PDT/2017/PT BBL
Tanggal 24 Oktober 2017 — TIMAH Persero Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG
514 — 317
  • TIMAH Persero Tbk
    Turut Terbanding/Tergugat II : MENTERI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP. BANGKA BELITUNG Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG
    MENTERI KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALAKANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADANPERTANAHAN NASIONAL PROV. KEP.
    BANGKA BELITUNG CqKEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADANHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT BBLPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN, yang beralamat di KantorBadan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung, Jalan Sriwijaya,Kelurahan Paal Satu, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung,yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Ir HALI ISMANHONY.S, selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantorpada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat KuasaKhusus No.762
    denganKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor188.44/385/DPE/2010 tanggal 30 April 2010 yang dahulu terletak diKabupaten Belitung Provinsi Sumatera Selatan dengan luas 2.120 Ha dansekarang terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air JangkalKelapa Kampit, Kabupaten Belitung dan Kabupten Belitung Timur denganluas wilayah 1.625 Ha yang merupakan sebahagian dari tanah milik Tergugat sesual dengan Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atasdasar Surat Keputusan Menteri Negara Agraria
    Menyatakan :Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenBelitung Nomor : 002/SKIL/BEL/1995 tentang PemberianIzin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitatas nama Tergugat dengan luas + 14.000 Ha (hektare);Sertifikat Hak Guna Usaha NIB : 04.03.06.04.00001 atas dasar SuratKeputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan NasionalNo. 65/HGU/BPN/1999 tanggal 13 Juli 1999 dengan Surat UkurNomor : 593/Cendil/1999 terletak di Desa Air Kala, Cendil, Buding
    Bahwa Pembanding tidak sependapat serta keberatan atas pertimbanganhukum Majelis Hakim pengadilan Negeri Tanjungpandan yang padapokknya menyatakan : Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Surat Keputusan KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Nomor :002/SKIL/BEL/1995 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk keperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Tergugat denganluas + 14.000 Ha dan Sertipikat Hak Guna Usaha NIB04.03.06.04.00001 atas dasar Surat Keputusan Menteri Agraria
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata Tanah
Putus : 17-09-2015 — Upload : 16-09-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 13 / Pdt.G / 2015 / PN.Pwt
Tanggal 17 September 2015 — Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
133 — 17
  • Rifa Perkasa (Tergugat III), Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas ( Turut Tergugat )
    Prof Dr.Suharso No.H45 Kelurahan Bancarkembar RT 002/RW 009 Kecamatan Purwokerto Utara KabupatenBanyumas. sebagai TERGUGAT III KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI I;Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Repbulik Indonesia di Jakarta Cq.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agrariadan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang,cq Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/KantorPertanahan Kabupaten Banyumas, beralamat di Jl.Jend.
    Sertifikatbaru yaitu :a Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02078/Tambaksogra, seluas2.678 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00282/Tambaksogra;b Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02079/Tambaksogra, seluas5.146 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :0028 1/Tambaksogra;c Sertifikat Hak Milik (Shm) No. 02080/Tambaksogra, seluas5.010 m2, berubah menjadi Hak Guna Bangunan Nomor :00233/Tambaksogra;dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan pada pokoknya juga memintaTurut Tergugat (Menteri Negara Agraria
    dan Tata Ruang RepublikIndonesia di jakarta C.q Kepala kantor Wilayah Kementerian NegaraAgraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang C.q KepalaKantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertahanan Kabupaten Banyumas)untuk membantu mengembalikan status dan kepemilikan barang sengketa,baik secara riil maupun administratif/persuratan kepada dan atas namaPenggugat I;2 Bahwa merupakan fakta hukum, pecahanpecahan dari Sertifikat Induk HakMilik No. 1328/Tambaksogra, Surat Ukur/Gambar Situasi No.
    Hak Milik (SHM) No. 02080 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, seluas 5.010 m2, atas namaDamarus Tan;Adalah telah dilakukan Pemecahan secara sempurna oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyumas sebagai pihak yang berwenang dalam pendaftarantanah, dan telah juga sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam tatacara pendaftaran tanah dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan (UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
    ,e kecakapan untuk membuat perjanjian,e suatu hal tertentu, dane suatu sebab yang halal.a Bahwa transaksi jual beli seperti tersebut di atas, yang dilakukan antaraTergugat I, II selaku penjual dengan Tergugat III selaku pembeli, berikutdengan proses mutasi balik nama sertifikatnya dilakukan menurutprosedur yang berlaku dalam jual beli serta tata cara pendaftaran tanahdengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan (Pasal 19 UU NO.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria
Pengadilan PN TANJUNG Perdata Tanah
Register : 01-05-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN TANJUNG Nomor 2/Pdt.G/2015/PN.Tjg
Tanggal 5 Nopember 2015 — DJOHANSYAH Bin IBUH (Alm) Melawan 1. MURSIAH Als IMUR. 2. A’AI Als MAMA BAYAH.
87 — 12
  • Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;3.
    Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;4.
    Menyatakan sah menurut hukum surat keterangan peta gambar tanah No.A.36/SU.KAGDA TB/67 yang dikeluarkan Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967 atas nama IBUH Bin ITUK (Alm) sebagai bukti hak milik Penggugat atas sebidang tanah perwatasan beserta tanaman diatas yang terletak di jalan Jend.Basuki Rahmat Rt.002 Kelurahan Agung
    Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;6.
    Daerah Kabupaten Tabalong tertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967;8.
    Kabupaten Tanjung tertanggal07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh Kepala Kantor AgrariaKab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967.Menyatakan sah menurut hukum surat keterangan peta gambar tanah No.A.36/SU.KAGDA TB/67 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Tanjungtertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh KepalaKantor Agraria Kab.Tabalong Prop.Kalimantan Selatan tertanggal 08 Pebruari 1967atas nama IBUH Bin ITUK (Alm) sebagai
    Sebelah Timur : Jalan Raya.Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diajukan bukti mengenai pembagianwarisan atas tanah tersebut dan oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa seluruh ahli warismempunyai hak atas tanah tersebut termasuk salah satunya adalah Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat PI berupa Foto copySurat Keputusan Sementara Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong No.A.33/I.A/SKPTS/KAGDA TB/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah KabupatenTabalong tertanggal
    ;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat PI yakni Foto copy Surat KeputusanSementara Kepala Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong No.A.33/I.A/SKPTS/KAGDA TB/1967 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalongtertanggal 8 Pebruari 1967 dengan lampiran peta/gambar tanah No.A.36/SU.GK tertanggal7 Pebruari 1967 tersebut dikaitkan dengan Pasal 1870 BW karena Tergugat I dan TergugatII tidak dapat membuktikan ketidaksahan / cacat hukum terhadap bukti surat tersebut dansecara hukum dapat
    dahulu Baseran dan sekarang Jalan Raya dengan ukuran58 meter;e Sebelah Selatan : dahulu Hj.Mariam sekarang Ganul dan Maspurdengan ukuran 58 meter;e Sebelah Barat : Jalan Raya dengan ukuran 12 meter;e Sebelah Timur : Jalan Raya dengan ukuran 6 meter;Sebagaimana bukti kepemilikan surat keterangan peta gambar tanah No.A.36/SU.KAGDA TB/67 yang dikeluarkan Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalongtertanggal 07 Pebruari 1967 dan ditetapkan serta ditanda tangani oleh KepalaKantor Agraria Daerah Kabupaten
    tangani oleh KepalaKantor Agraria Daerah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal08 Pebruari 1967;8.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2015 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 635/PDT.G/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 18 Mei 2016 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT ; Tergugat 4 NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH.
60 — 13
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANWIL AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA BARAT ; Tergugat 4 NETTY MARIA MACHDAR DAUD, SH.
    Perkr.No.635/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.Hak Guna Bangunan Nomor : 270 dengan luas 243 M2 (dua ratus empat puluhtiga meter persegi) beralamat di Jalan Krendang Raya Nomor : 18Rt.004/Rw.001 Kelurahan Krendang Kecamatan Tambora Jakarta Barat.Selanjutnya diterbitkan sertifikatnya oleh Turut Tergugat Kantor Agraria Cq.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madya Jakarta Barat(Bukti P10) ;.
    Bahwa oleh karena terhadap tanah berlaku hukum adat sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 5 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (selanjutnya disebutUUPA), maka jual beli Objek Sengketa antara PenggugatRekonpensi/Tergugat II Konpensi dengan Tergugat IIRekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana ternyata dalam AktaJual Beli tersebut di atas telah memenuhi asas Konkrit terang dantunai sehingga Penggugat Rekonpensi / Tergugat Il Konpensi sejaksetelah ditandatanganinya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 12-05-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 K/TUN/2014
Tanggal 12 Mei 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
117 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
    Parman Nomor 69 Palu, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 03/Bid.VBPN/XI/2013 tanggal19 November 2013.Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon Keberatanmelawan:ALIANS GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA) DAERAHPROVINSI SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Jalan Anuta Pura IINomor 20 A Kelurahan Besusu Timur, Kota Palu, Provinsi SulawesiTengah;Termohon Kasasi, dahulu Termohon KeberatanMahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon
    OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi obyek sengketa dalam permohononan keberatan iniadalah :Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 83 K/TUN/2014Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah No.02/PTS/PSI/KISLTG/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013 yang memutus permasalahan informasiPublik antara KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI SULAWESI TENGAH selaku TERMOHON (sebagai pihak yangkalah) melawan ALIANS GERAKAN REFORMASI AGRARIA (AGRA)DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH selaku PEMOHON (sebagai
    Hardaya IntiPlantation (HIP) yang berada di Kabupaten Buol" Sulawesi Tengah yang intinyasbb: Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahsebagai aturan pelaksanaan dari UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentangketerbukaan Informasi Publik, Lembaga BPN RI telah menetapkanPeraturan Kepala BPN RI No. 6 Tahun 2013 tentang PelayananInformasi Publik di Lingkungan BPN RI.
    dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa keberatankeberatan yang diajukan oleh PemohonKasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :Ayat 1.Ayat 2.Ayat 3.Ayat 4.1) Bahwa terjadinya permasalahan semula adalahAliansi Gerakan Reforma Agraria
    HIP merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari warkah, sehingga Majelis Hakim berpendapatdata tersebut merupakan data atau informasi terbuka, yang telahdibuka ke publik berdasarkan Putusan Komisi Informasi Pusat No/VII/KIPPSMA/2012 dan Putusan No. 174/V/KIPPSA/2012, yangtelah berkekuatan hukum tetap.Bahwa menurut Pemohon Kasasi sudah dijelaskan pada posita/fundamentum putendi dalam permohonan pemohon keberatansebagai berikut := UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-04-2023 — Upload : 13-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 K/Pdt/2023
Tanggal 12 April 2023 — SILVIANA, Dk Dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
273 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SILVIANA, DkDanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Mpw
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
RAZALI Bin M AMIR
Tergugat:
FERDINAN AGUSTA LIM
Turut Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria BPN dan Tata Ruang Cq Kanwil Prov Kalbar Agraria BPN dan Tata Ruang
2.BUDI EFFENDI, SH
103 — 10
  • Penggugat:
    RAZALI Bin M AMIR
    Tergugat:
    FERDINAN AGUSTA LIM
    Turut Tergugat:
    1.Pemerintah RI Cq Menteri Agraria BPN dan Tata Ruang Cq Kanwil Prov Kalbar Agraria BPN dan Tata Ruang
    2.BUDI EFFENDI, SH
    PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA ( BPN DAN TATARUANG Cq KANTOR WILAYAH PROV. KALIMANTAN BARATAGRARIA (BPN) DAN TATA RUANG Cq KANTOR KABUPATENMEMPAWAH AGRARIA DAN (BPN DAN TATA RUANG), beralamatkantor di Jalan Daeng Manambon Kota Mempawah, selanjutnyaCGiSEDUt SEDAGAL ... ... 0... cece cece ee eeceeeeeeeeeeeeee teens TURUT TERGUGAT 1:3. BUDI EFFENDI. SH, Pekerjaan Notaris dan PPAT Kab. Kubu Raya,Alamat Jalan Jenderal A Yani Il Kecamatan Sei Raya Kab.
    Notaris Sri Wahyudi No. 512/F/1992 tanggal 20 Februari 1992, Kutipandari SU.SEM No. 465/1982 Persil No. 1 tanggal 1 April 1982 oleh KepalaKantor Agraria KepalaPendaftaran Tanah TOJIB, BSc. Kutipan dari Sen :462/1982Persil No. 1 tanggal 1 April 1992 (ada 2 lembar)kepemilikanPenggugat sama dengan sertifikat tanah berada di JI.
    USMANADAM, oleh Camat Sungai Ambawang Bapak SUWARDI FAUZI, BA No.474.3/16/KS tanggal 28 Januari 1992 Notaris Sri Rohani Wahyudi NO.512/F/1992Tgl.20 Feb 1992, Kutipan dari SU.SEM NO. 465/1982 Persil NO. tanggal 1 April1982 oleh Kepala Kantor Agraria kepala Pendaftaran Tanah TOJIB, B.Sc. kutipandari Sen:465/1982Persil No.1 Tg. 1April 1992 (Ada 2 lembar) kepemilikanPenggugat sama dengan Sertifikat tanah berada di JI.
    USMAN ADAM, oleh Camat Sungai Ambawang BapakSUWARDI FAUZI, BA No. 474.3/16/KS tanggal 28 Januari 1992 Notaris Sri RohaniWahyudi NO.512/F/1992 Tgl.20 Feb 1992, Kutipan dari SU.SEM NO. 465/1982Persil NO. tanggal 1 April 1982 oleh Kepala Kantor Agraria kepala PendaftaranTanah TOJIB, B.Sc. kutipan dari Sen:465/1982Persil No.1 Tg. 1April 1992 (Ada 2lembar) kepemilikan Penggugat sama dengan Sertifikat tanah berada di Jl.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-08-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 180/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
75 — 25
  • Pembanding/Penggugat : Saleh Alhasni
    Terbanding/Tergugat : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-09-2023 — Putus : 21-12-2023 — Upload : 22-12-2023
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 94/G/2023/PTUN.BDG
Tanggal 21 Desember 2023 — Penggugat:
1.Akhmad Salim alias Salim
2.Desi Anjarsari
Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pengandaran
Intervensi:
PERI SETIAWATI
211 — 0
  • Penggugat:
    1.Akhmad Salim alias Salim
    2.Desi Anjarsari
    Tergugat:
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pengandaran
    Intervensi:
    PERI SETIAWATI
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 41/G/2020/PTUN.KDI
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
LA ODE ADI
Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
170 — 76
  • Penggugat:
    LA ODE ADI
    Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 311/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Februari 2019 — Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
54 — 6
  • Pembanding/Penggugat : Budiarto Karim
    Terbanding/Tergugat : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 03-11-2022 — Upload : 25-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3607 K/Pdt/2022
Tanggal 3 Nopember 2022 — NEDRAWATI, Dk dan KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT di PADANG cq. KEPALA KANTOR AGRARIA/ATR KOTA PAYAKUMBUH
165 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • NEDRAWATI, DkdanKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA BARAT di PADANG cq. KEPALA KANTOR AGRARIA/ATR KOTA PAYAKUMBUH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 16-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 513 K/TUN/2017
Tanggal 14 Nopember 2017 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., III. PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
62 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL., III. PT. CIPTA DAYA SEJATI LUHUR;
    Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996.2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT. CiptaDaya Sejati Luhur.ll. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa berdasarkan suratgugatan PT.
    Cipta DayaSejati Luhur;Mewajibkan Tergugat dan Tergugat Il Untuk Mencabut objek sengketaberupa:a.Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996;Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 03 Desa Sikijang tanggal 19Desember 1996, Surat ukur/Gambar Situasi Nomor 159/SLN/1996tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.398 Ha atas nama PT.
    Putusan Nomor 513 K/TUN/2017Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 16Oktober 1996 Nomor 42/HGU/BPN/96 tentang Pemberian Hak Guna UsahaAtas Nama PT.
    Cipta Daya Sejati Luhursebagai pemilik Hak Guna Usaha dan dalam hal ini tidak ada hubungannyadengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, olehkarena itu maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima ( NietOntvankelijk Verklaard);2.
    Cipta Daya Sejati Luhur yangdikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar berdasarkanSurat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 42/HGU/BPN/96 tanggal 16 Oktober 1996pada dasarnya diterbitkan diatas alas hak yang sah yaitu SuratHalaman 21 dari 24 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-12-2023 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4628 K/PDT/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — ., KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, dkk.;
2 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, dkk.;
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 19-08-2024 — Putus : 20-09-2024 — Upload : 20-09-2024
Putusan PN MANADO Nomor 529/Pdt.G/2024/PN Mnd
Tanggal 20 September 2024 — Pemohon:
JOHAN
Termohon:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
4 — 4
  • Pemohon:
    JOHAN
    Termohon:
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-08-2022 — Putus : 11-10-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 11 Oktober 2022 — Penggugat:
SURAYA ALWI
Tergugat:
KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA TIMUR
422 — 492
  • Penggugat:
    SURAYA ALWI
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA TIMUR
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
492 — 557
  • Penggugat:
    Saleh Alhasni
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
    Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 96/M tahun 1993 Kepala Badan Pertanahan Nasional telahdiangkat sebagai Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional;c.
    ;Bahwa pengaturan agraria nasional termaktub dalam UndangundangNomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA).
    Semua Gubernur KepalaDaerah, u.p, Semua Kepala Direktorat Agraria Propinsi. 2.Semua Bupati/Walikota Kepala Daerah u.p.
    Menteri Agraria Kepala Biro Perencanaan danPerundangUndangan No. Ka.3/1/1 tanggal 1 Maret 1962yang ditujukan kepada Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barattentang Status tanah Kotapraja/Kabupaten yang dimilikinyaberdasarkan UndangUndang Pokok Agraria, (fotokopi darifotokopi);Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No.
    Bukti P 138Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : HK.03.01/529100/III/2020tanggal 18 Maret 2020, Perihal: Jawaban surat sdr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2596 K/Pdt/2018
Tanggal 20 September 2018 — TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUTY MULYATI VS KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, DK
    ., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan DamaiNomor 88, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11560,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2018:Pemohon Kasasi:1.LawanKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KEPALA KANTORPERTANAHAN KOTA BEKASI, dalam hal ini selaku KetuaPelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Trasedan Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung, berkedudukandi Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Bekasi, diwakili oleh DR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976 PK/Pdt/2022
Tanggal 14 September 2022 — I WAYAN GEMBAL Lawan I MADE ARTHA, S.H Dan KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG
41 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • I WAYAN GEMBALLawanI MADE ARTHA, S.HDanKEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KLUNGKUNG