Bahwa Penggugat II dalam menjalankan usahanya selakurepresentatif Penggugat memperkerjakan Tergugat Ill selaku karyawanyang tergabung dalam posisi finance department yang bertanggung jawabHalaman 5 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT.DKImengurus pembayaranpembayaran dan keuangan Penggugat danPenggugat II terhadap pihak lain termasuk Tergugat dan Tergugat II;12.

kepadaPenggugat II melalui Tergugat III sebesar Rp4.662.146.159, (empat milyarenam ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu seratuslima puluh sembilan rupiah) dengan mengalihkannya kepada Tergugat IIharuslah dinyatakan sah menurut hukum sebab Tergugat Ill dalammelakukan komunikasi dengan Tergugat berkaitan dengan permintaanpembayaran sejumlah uang tersebut di atas, telah bertindak mewakili ParaPenggugat atau setidaktidaknya bertindak mewakili Penggugat II dalamjabatannya sebagai finance department

Bahwa dalil gugatan angka 34, angka 35 dan angka 36 haruslahditolak karena seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II adalah perintah dan permintaan Tergugat Ill selakufinance department yang bekerja pada perusahaan Penggugat II;Berdasarkan seluruh dalil dan alasanalasan tersebut di atas, maka dengansegala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusandengan amar putusan sebagai berikut

gambaratau logo) ;Merupakan fakta bahwa melalui penilaian menurut PrinsipPenilaian Keamanan Pangan tersebut, Badan POM telahmenyatakan Lactogen 1 sebagai Susu Formula Bayi dan SusuFormula Lanjutan, dengan demikian sudah tepat jikaLactogen 1 masuk dalam klasifikasi pos tarifHS.0402.29.10.00 ;Bahwa Lactogen1 ini merupakan susu formula bayi jugaternyata dalam FORM D (Certificate of Origin CommonEffective Preferential Tariff Scheme CombinedDeclaration and Certificate) yang dikeluarkan olehBureau. of Customs Department

termasuk juga pengklasifikasianLactogen 1 kedalam HS 0402.29.10,00 sudah benar, dengandemikian pendapat Majelis Pengadilan Pajak dalam PutusanPengadilan Pajak dalam halaman 33 paragraf 8 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis, Form D adalahdokumen yang membuktikan origin/asal barang impor,sehingga FORM D bukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi pos tarif atas barang yang diexpor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustoms Department

Berdasarkan uraian tersebut tidakterbantahkan lagi bahwa Lactogen1 dan Lactogen 2masuk dalam klasifikasi pos tarif HS.0402.29.10.00;Bahwa Lactogen 1 dan Lactogen2 ini merupakan susuformula bayi juga ternyata dalam FORM OD(Certificate of Origin Common EfectivePreferential Tariff Scheme Combined Declarationand Certificate) yang dikeluarkan oleh Bureau ofCustoms Department of Finance Philipina sebagainegara asal barang (Lampiran IV), dimana pada Kolom7 Form D, sangat jelas disebutkan Lactogen1 danLactogen

HS0402.29.10.00, selanjutnya pada Kolom 11 Form Dmengenai "Declaration by the exporter" (pernyataanoleh Pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apa yangtelah dinyatakan dalam FORM D tersebut dinyatakansudah benar, termasuk juga pengklasifikasianLactogen 1 dan Lactogen 2 ke dalam HS 0402.29.10.00sudah benar, FORM D bukan~ semata mata sebagaidokumen yang menyatakan asal barang saja tetapijuga penetapan klasifikasi pos tarif atas barangyang diekspor yang dinyatakan telah benar dalamkolom 12 oleh Bureau of Customs Department

penilaian menurut PrinsipPenilaian Keamanan Pangan tersebut, Badan POM telahmenyatakan Lactogen1 dan Lactogen2 sebagai SusuFormula Bayi dan Susu Formula Lanjutan, dengan demikiansudah tepat jika Lactogen1 dan Lactogen 2 masuk dalamklasifikasi Pos Tariff HS.0402.29.10.00.Bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 ini merupakan susuformula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificate ofOrigin Common Effective Preferential Tariff SchemeCombined Declaration and Certificate) yang dikeluarkanoleh Bureau of Customs Department

, dengan demikian pendapatMajelis Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajakdalam halaman 53 paragraf 7 yang menyatakan : bahwamenurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikanorigin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlahdokumen penetapan klasifikasi Pos Tarif tidak tepat,karena FORM D bukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan sal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi Pos Tarif atas barang yang diexpor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustoms Department

pendudukKelurahan Linggasari yang beralamat di Lingkungan Sikuraja RT 03 RW 10 KelurahanLinggasari Kecamatan Ciamis (P.2);3 Fotokopi Surat Keterangan No. 035/SK/06/2012/05 yang dikeluarkan oleh KedutaanBesar Republik Indonesia di Wellington (New Zealand) yang menerangkan bahwa SeliSavitri dan Christopher Wayne Quinlan telah menikah secara sah di Kantor Catatan Sipil,105 Bank Street Whangarei New Zealand pada tanggal 8 April 2009 (P.3);4 Fotokopi Copy of Particulars of Marriage yang dikeluarkan oleh The Department

Bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 ini merupakan susuformula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificate1411.of Origin Common Effective Preferential TariffSchemeCombined Declaration and Certificate) yangdikeluarkan oleh Bureau of Customs Department ofFinance Republic of the Philippines sebagai negaraasal barang (Lampiran IV), dimana pada Kolom 7 Form D,sangat jelas disebutkan Lactogen1 dan Lactogen 2masuk dalam klasifikasi HS 0402.29.10.00, selanjutnyapada Kolom 11 Form D mengenai "Declaration by theexporter

dengan demikian pendapatMajelis Pengadilan Pajak dalam Putusan PengadilanPajak dalam Halaman 35 paragraf 5 yang menyatakan:"pahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yangmembuktikan origin/asal barang impor, sehingga Form Dbukanlah dokumen penetapan' klasifikasi pos. tarif"tidak tepat, karena FORM D bukan semata mata sebagaidokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atas barang yangdiekspor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12oleh Bureau of Customs Department

Berdasarkan uraian tersebut tidak terbantahkanlagi bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 masuk dalamklasifikasi pos tarif HS.0402.29.10.00;18.Bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 ini merupakan susuformula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificateof Origin Common Efective Preferential TariffScheme Combined Declaration and Certificate) yangdikeluarkan oleh Bureau of Customs Department ofFinance Philipina sebagai negara asal barang (LampiranIV), dimana pada Kolom 7 Form OD, sangat' jelasdisebutkan Lactogen1 dan

0402.29.10.00, selanjutnya pada Kolom11 Form D mengenai "Declaration by the exporter"(pernyataan oleh Pengekspor) ditegaskan kembali bahwaapa yang telah dinyatakan dalam FORM D tersebutdinyatakan sudah benar, termasuk jugapengklasifikasian Lactogen 1 dan Lactogen2 ke dalamHS 0402.29.10.00 sudah benar, FORMD bukan semata matasebagai dokumen yang menyatakan asal barang sajatetapi juga penetapan' klasifikasi pos. tarif atasbarang yang diekspor yang dinyatakan telah benar dalamkolom 12 oleh Bureau of Customs Department

forensikberdasarkan Standart Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department

forensikberdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department

ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalHalaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.PolEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department

ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalHalaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.PolInstitute of Justice yang berada di bawah Department

ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalHalaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.PolEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department

ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danHalaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.PolSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department

forensikberdasarkan Standart Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department

forensikberdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department

Ramayana GroupLantai II Department Store Tebing Tinggi atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli,mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa MUKHRImemasuki gedung PT.

., karyawan Department Legal PT.

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 telah meninggaldunia suami dari Pemohon yang bernama Alm. diDOHAQATAR karena tabrakan (kecelakaan) dalam keadaan beragama Islam,tempat tinggal terakhir di QATAR, Surat Keterangan Kematian PendudukWNI No. 318/2007 yang dikeluarkan oleh National Health AuthorityPreventive Health Department DohaQatar pada tanggal 05 Maret 2007,selanjutnya disebut Almarhum;Bahwa, kedua orang tua almarhum telah wafat sebelum almarhummenikah;Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah

BAMBANG SULISTIONO, selaku Department Head padaLegal Group PT. Bank Syariah Mandiri;3. CECEP JATMIKA, selaku Officer pada Legal Group PT. BankSyariah Mandiri;4. ABDI RAHMAD NASUTION, selaku Officer pada Legal GroupPT. Bank Syariah Mandiri;5. SLAMET RAHARDJO, selaku Officer pada Legal Group PT.Bank Syariah Mandiri;6. MARIO SATRIA WUAYA, selaku Staff pada Legal Group PT.Bank Syariah Mandiri;7. ARIE DARMA PERMANA, selaku Area Manager pada PT.Bank Syariah Mandiri Area Jayapura;8.

Telah memberikan kuasakepada Bambang Sulistiono, selaku Department Head padaLegal Group PT Bank Syariah Mandiri, Cecep Jatmiko, SlametRahardjo, dan Lia Suci Rachmawati, ketiganya selaku Analystpada Legal Group PT Bank Syariah Mandiri, Mario SatrioWijaya, Syafira Citra Delina, kKeduanya selaku staff pada LegalGroup PT Bank Syariah Mandiri, Wilmartin Manoppo, Moch.Rezeki Apriliyan, keduanya selaku Legal Officer, pada PT BankSyariah Mandiri Region V/Jawa 2, achmad Muhajir, selaku AreaHalaman 1 dari

Pemeriksa/PenelitiKeberatan. berikut penjelasan Pemohon Banding atas pengujianraw material tersebut;Selisin Raw Material cfm arus barang Pemeriksa Rp 8.355.528.303,00Laba Bruto Cfm Laporan Auditor 4%Deem Penjualan Raw Material cfm Pemeriksa Rp 8.689.749.643,00bahwa atas selisih Raw Material Cfm arus barang Pemeriksa,bersama ini Pemohon Banding jelaskan rinciannya sebagai berikut:Inventory loss (Rp 1.062.493.743,00)Utility Purchase (Rp 4.789.957.880,00)Good In Transit 2007 (Rp 1.524.148.998,00)LIW Department

Assistant Manager FrontOffice Department Jakarta IntemationalHilton Hotel (Tahun:19851986) . Management Trainee, Jakarta InternationalHilton Hotel (Tahun :1986). Director of Promotion dan Development, JohnRobert Power School (Tahun : 1986 987) Sekolah Pengembangan Pribadi .Pada tahun 1987 menjadi Assistant Executive Housekeeper, Mandarin OrientalHotel. Juga sebagai Komisaris, PT. Sayap Garuda Indah dari tahun 1988hingga 1998.

Jakarta Barat, dengannomor surat: 817/088.36 tertanggal 10 Juni 2011 ;Bahwa Penggugat telah bekerja, pada Tergugat sebagai karyawan kontrakdengan jabatan sebagai Human Resources Department (HRD) Managermulai tanggal 2 Februari 2009 sampai dengan 3 Februari 2010 ;Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 153 K/PDT.SUS/2012Bahwa pada tanggal 3 Februari 2011 Penggugat menandatangani SuratPerjanjian Kerja untuk memperpanjang kontrak dengan Tergugat dan tetapbekerja seperti biasa ;Mengenai poin 2 dan 3 tersebut di atas

Tozy Sentosa bergerak di bidang retail yaitu department storedan supermarket yang menjual barang makanan dan non makanan sepertisabun mandi, shampoo dam lainlain, buahbuahan, sayursayurankebutuhan non makanan seperti sabun mandi, shampoo dan lainlain,seharihari PT.

Surat Pernyataan Nomor : xxxxx tanggal 09 Juli 2016 yang dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan telahdicocokan dengan aslinya, kemudian diberitanda alat bukti (P.4)Fotocopy Passport Nomor : xxxxx tanggal 05 Juli 2011 yang dikeluarkanoleh Imigration Department Hongkong, kemudia diberi tanda alat bukti (P5);Bahwa selain alat bukti tersebut para Pemohon juga menghadirkan duaorang saksi di depan persidangan yaitu:1.

Thailand Marine Department Cash Voucher No. 003/2012. THB 6,300.004. Thailand Marine Department Cash Voucher No. 004/201 2. THB 38,020.005. Thailand Marine Department Cash Voucher No. 008/2012. THB 3,100.006. Regional Container Lines Transaction No. 005201205CF2599. USD 3,800.007. Regional Container Lines Transaction No. 005201205CF2582. USD 3,800.00B.Kehilangan Pendapatan/Sewa .8.