Ditemukan 1422 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-11-2016 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 06-06-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 73/G/2016/PTUN.PTK Tanggal 17 Mei 2017 — MASPUPAH MELAWAN 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, 2.PT. DWIKOTRINDO ADITUNGGAL
186 — 71
186 — 71
perundangundangan yang berlaku dan Melanggar AsasAsas umumPemerintahan yang baik, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agarKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sahdan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara objek Sengketa 16fSEDUI ~== 200 nn nnn nnn nnn nen nena nninnnnnnnnn42Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum(rechtsbescherming) kepada pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa aquo dan sebagai konkretisasi dari asas dominus
Putus : 28-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664/B/PK/PJK/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. WIRATACO MITRA MULIA
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2006 Nomor: 00008/207/06/103/08 tanggai4 April 2008 dari Tergugat;Bahwa sehubungan dengan penjelasan Penggugat tersebut di atas makasekalipun keputusan keberatan tidak menjadi bagian dari pokok perkaragugatan ini, sesuai azas dominus litis Majelis berkompeten untukmemeriksa apakah benar keputusan atas keberatan tersebut belumditerbitkan;Bahwa menurut Tergugat, Tergugat sudah mengirimkan surat penolakanHalaman 6 dari 26 halaman.
Register : 16-07-2012 — Putus : 04-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 41/G/2012/PTUN.Smg. Tanggal 4 Desember 2012 — Theresia Yuliawati Yakin Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG 2. THADEUS LIMPO
67 — 29
67 — 29
Putusan No. 41/G/2012/PTUN.Smg.Menimbang, bahwa sesuai asas dominus litis yang merujukpada ketentuan Pasal 107 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986,setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti surat dan keterangan saksidi persidangan, terungkap faktafakta hukum yang relevan dengansengketa ini, sebagai berikut:"1.Bahwa pada tanggal 22 Desember 1995 telah terjadiperkawinan di Semarang antara Penggugat dengan PIETERLIMPO, di mana dari perkawinan tersebut telah lahirseorang anak bernama LIEM PATRICIA MELLINA
Register : 06-11-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 25-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2012 Tanggal 6 Februari 2013 — HAMID TUBAGUS vs JEANE RONIE LIWE DAN KAKAN PERTANAHAN KOTA MANADO;
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
pihak itu mengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan;Kemudian dalam putusan sengketa ini Majelis Hakim memberi putusan hanyaberdasarkan pengakuan Penggugat semata, Putusan halaman 25 );Bahwa oleh karena tenggang waktu ini merupakan ketentuan hukum yaitusecara ex officio, maka beban pembuktian tidak boleh diserahkan sepenuhnyakepada para pihak (apalagi hanya berdasar dalil Penggugat semata );Majelis Hakim sebagaimana sifat pembuktian dalam peradilan Tata UsahaNegara, seharusnya bersifat aktif (dominus
Putus : 30-01-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 480/PID.B/2013/PN.Tsm Tanggal 30 Januari 2014 — Dwinanto Ribowo Alias Angga Bin Jamhari
27 — 4
27 — 4
Diberikannya kebebasan kepada penuntut umum untuk menentukan caramembuat dakwaan tersebut, adalah sesuai dengan asas Dominus Litis, karenatehnik penyusunan dakwaan tersebut termasuk lingkup kebijaksanaan di bidangpenuntutan.Menimbang bahwa dalam praktek dikenal dua cara merumuskan tindakpidana dalam dakwaan. Caracara tersebut adalah sebagai berikut:1.
Putus : 24-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — LISWANI vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, DKK
22 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
belum dapatmembuktikan atau tidak dapat menunjukkan adanya peralihan hak atas tanahnyayang diperoleh dari Yusrina selaku pemegang hak pertama dari Sertifikat Hak MilikPenggugat*;Bahwa pertimbangan Judex Facti di atas juga sungguh tidak tepat, kelirudan tidak berdasar, Justru jelas tidak tampak keaktifan Majelis Hakim dalammenilai alat bukti dalam perkara a quo padahal berbeda dengan hukum acaraperdata, tentunya dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara Hakim dituntutuntuk aktif (actieve rechter/dominus
Register : 02-11-2015 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 233/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 19 April 2016 — MAUN BIN PELOR ; LURAH KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KOTA JAKARTA SELATAN, DKK
52 — 34
52 — 34
merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) danayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dihubungkan dengan dalil gugatan dan Eksepsi Tergugat dan TergugatI Intervensi Tentang kewenangan Absolut dan Eksepsi lainlain setelahmempelajari subtansi Eksepsi a quo Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaandalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo gunauntuk menemukan kebenaran materiil terhadap maksud dan tujuan gugatanPenggugat paralel dengan asas dominus
Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan Azasazas UmumPemerintahan Yang Baik;Halaman 63 dari Halaman 76 Putusan Nomor 233/G/2015/PTUNJKTMenimbang, bahwa kewenangan Hakim dalam menguji Surat KeputusanObjek Sengketa bersifat dominus litis, artinya tidak terbatas pada pembuktianmaupun dalil yang diajukan para pihak, oleh karena itu berdasarkan dalildalilGugatan, Jawaban, Replik dan Duplik serta alatalat bukti yang diajukan para pihakdi persidangan, maka untuk menjawab pokok permasalahan
Register : 18-11-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 291/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
MASDAN SIREGAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
ARKINO NAINGGOLAN
151 — 83
MASDAN SIREGAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
ARKINO NAINGGOLAN
151 — 83
Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat terhadap eksepsi Tergugat,setelah Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan di dalam memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, guna menemukan kebenaranmateril terhadap maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan pararel denganazas dominus litis Majelis Hakim (vide Pasal 107
Register : 30-05-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Pal. Tanggal 21 Juni 2016 — SYAHBINTARA;
136 — 23
136 — 23
Lebih jauh lagi hal ini dapatmerusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum;Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai Dominus Litis yang tidak berpihak,saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagaiPutusan Nomor 237/Pid.Sus/2016/PN.Pal.
Register : 28-09-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2170/Pid.B/2020/PN Sby Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURHAYATI, SH
Terdakwa:
DEDIK KURNIAWAN BIN ACHMAD NARNO
32 — 14
NURHAYATI, SH
Terdakwa:
DEDIK KURNIAWAN BIN ACHMAD NARNO
32 — 14
KejaksaanNegeri Surabaya sebagai pemegang hak tunggal dalam penuntutan(dominus litis) dalam sistem peradilan di Indonesia semestinya dapatmenggunakan kewenangannya untuk mengenyampingkan perkara denganmempertimbangkan jumlah kerugian yang sangat kecil;Total uang yang dicuri Terdakwa hanya berjumlah Rp 2.498.000, (dua jutaempat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau kurang dariRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai Pasal 1Perturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai
Register : 24-05-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 23-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 47/G/2016/PTUN.Mdo Tanggal 15 Agustus 2016 — Penggugat:
ROYKE FRITS MAMAHIT, ST. MT
Tergugat:
WALIKOTA MANADO, PROPINSI SULAWESI UTARA
113 — 52
ROYKE FRITS MAMAHIT, ST. MT
Tergugat:
WALIKOTA MANADO, PROPINSI SULAWESI UTARA
113 — 52
VickyLumentut dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan, Tahun 20162021yang memulai kepemimpinan pada tanggal 9 Mei 2016 telah bertekaduntuk menjadikan Kota Manado semakin baik ke depan dan semua halharus sesuai dan taat akan aturanaturan termasuk didalamnyapenataan administrasi kepegawaian yang baik dan benar.
Register : 28-09-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 2170/Pid.B/2020/PN Sby Tanggal 12 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURHAYATI, SH
Terdakwa:
DEDIK KURNIAWAN BIN ACHMAD NARNO
93 — 40
NURHAYATI, SH
Terdakwa:
DEDIK KURNIAWAN BIN ACHMAD NARNO
93 — 40
KejaksaanNegeri Surabaya sebagai pemegang hak tunggal dalam penuntutan(dominus litis) dalam sistem peradilan di Indonesia semestinya dapatmenggunakan kewenangannya untuk mengenyampingkan perkara denganmempertimbangkan jumlah kerugian yang sangat kecil;Total uang yang dicuri Terdakwa hanya berjumlah Rp 2.498.000, (dua jutaempat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau kurang dariRp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka sesuai Pasal 1Perturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 mengenai
Putus : 21-06-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 236/Pid.Sus/2016/PN.Pal. Tanggal 21 Juni 2016 — RUSLAN AHMAD
77 — 32
77 — 32
Lebih jauh lagi hal ini dapatmerusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum;Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai Dominus Litis yang tidak berpihak,saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagaipenuntut dan Terdakwa SYAHBINTARA yang didampingi oleh Penasehat Hukumnyayang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan selanjutnya MajelisHakim memandang kedua belah pihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakimPutusan Nomor 236/Pid.Sus/2016/PN.Pal.
Register : 21-10-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 1589/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 24 Nopember 2020 — Pembanding/Terdakwa : Syahdan Rahmanto Diwakili Oleh : AYU TAMALA
Terbanding/Penuntut Umum : Dewi Kusumawati.SH
32 — 22
Terbanding/Penuntut Umum : Dewi Kusumawati.SH
32 — 22
Sebab pasal tersebut tidaktermasuk didalam konstruksi dakwaan Penuntut umum (dominus litis).Sedangkan sesuai pasal 182 ayat (4) KUHAP Surat Dakwaan adalah dasarpemeriksaan perkara untuk selanjutnya disesuai dengan segala sesuatu yangterbukti dalam pemeriksaan persidangan. Surat dakwaan tersebut tidak bolehdiabaikan atau disimpangi oleh Hakim.
Register : 25-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
SYAWALUDDIN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
139 — 78
SYAWALUDDIN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
139 — 78
Peradilan Tata Usaha Negara, olehHalaman 48 Putusan Nomor 11/G/2021/PTUN.PLGkarena itu syarat formal gugatan dalam hal tenggang waktu juga telahterpenuhi;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yangmembedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilanperadilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yangdiberikan oleh UndangUndang untuk bersifat aktif (dominus
Nomor 11/G/2021/PTUN.PLGsedangkan menurut Tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan AsasAsas UmumPemerintahan yang Baik;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 juncto Pasal 107UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yangmembedakan karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara dengan peradilanperadilan lain di Indonesia salah satunya terletak pada kewenangan Hakim yangdiberikan oleh UndangUndang untuk bersifat aktif (dominus
Register : 28-02-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 136/PDT/2019/PT DKI Tanggal 21 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : JAKSA PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG Diwakili Oleh : AMANDA ADELINA, SH
Terbanding/Tergugat : PT ELNUSA Tbk
133 — 129
Terbanding/Tergugat : PT ELNUSA Tbk
133 — 129
sertamempunyai tanggungjawab dan kewenangan atas seluruh barangbukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentinganpembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.Bahwa penegakan hukum pidana pada hakekatnya tidak hanyabertujuan menghukum pelaku tindak pidana (kejahatan/ pelanggaran)agar menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, tetapi jugabertujuan memulihkan kerugian yang diderita oleh korban secarafinansial akibat perbuatan pelaku tersebut, yang semuanya itu sesuaiasas dominus
hukum sertapenegakan hukum atas hakhak Keperdataan Negara dari pelanggar,khususnya terhadap kerugian yang bersifat finansial / materi, yangharus dipulinkan ke posisi semula.1.15 Bahwa sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawabPENGGUGAT sebagai penuntut umum dan pengacara negaratersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/perseorangan/ korporasi / lembaga / pihak lainnya) akibat perbuatanpidana / tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum,merupakan wewenang dominus
Register : 25-05-2016 — Putus : 27-09-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 87/G/2016/PTUN.SBY Tanggal 27 September 2016 — MADA, dkk. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO
117 — 58
117 — 58
hukum sepihak dalam menerbitkan keputusan tata usahanegara yang berujung sengketa tata usaha negara antara orang ataubadan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara yangmenerbitkan surat keputusan tata usaha negara vide Pasal 53 ayat 1UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atasUndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbeda halnyadengan sengketa perdata yang memungkinkan lebih dari satu Tergugatbahkan Turut Tergugat;Menimbang, bahwa Pengadilan sesuai asas dominus
Putus : 23-08-2007 — Upload : 22-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 10/G/TUN/2007/P.TUN Mdo Tanggal 23 Agustus 2007 — Penggugat: ANTON KAMUH
Tergugat: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA UTARA
Tergugat Intervensi: HERI HERMAN MARSADU
146 — 67
146 — 67
Pasal 55 Undangundang No. 5 Tahun 1986), karenaPenggugat mendaftarkan Gugatannya pada tanggl 27 Maret 2007 sedangkan objeksengketa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2007 dari AnggotaKepolisian Sektor Likupang (vide gugatan Penggugat) ;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya persyaratanpersyaratan formal untukmengajukan Gugatan tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokoksengketanya sebagaimana diuraikan dibawah ini ;Menimbang, bahwa sesuai dengan asas keaktifan Hakim (Dominus
Register : 27-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398 K/TUN/2017 Tanggal 14 September 2017 — I. KEPALA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI SELATAN., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA VS PAKKA BIN BARAKING, DKK;
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
AlasanAlasan Kasasi;1.Kesalahan pertimbangan hukum Hakim Banding, dan Kebenaranpertimbangan hukum Hakim Pertama;Hakim pertama dalam proses pemeriksaan perkara pada tingkatpertama dalam pemeriksaan persiapan tanggal 26 Agustus 2016, MajelisHakim Tingkat Pertama telah mengadakan pemeriksaan lapangan ataupemeriksaan setempat kemudian selanjutnya Hakim Pertama mengambilsikap menghentikan pemeriksaan dan menjatuhkan keputusan denganberdasar pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan,serta asas dominus
Register : 04-06-2013 — Putus : 29-08-2013 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 42/G/2013/PTUN.MKS Tanggal 29 Agustus 2013 — Penggugat:</br>Dra. Hj. Nurtina. S, M.Si</br>Tergugat:</br>Walikota Palopo
148 — 77
148 — 77
Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ; Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yangmengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannyaberdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ; Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan orang ataubadan hukum perdata harus memiliki kepentingan yang dirugikan akibatditerbitkannya Keputusan Tata Usaha
;Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawabanTergugat, maka berdasarkan azas dominus litis, dari aspek kKewenangan penerbitanSurat Keputusan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkanaspek kewenangan tersebut berdasarkan faktafakta hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format dan redaksionalSurat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 820/205/BKD yang ditetapkan di Palopopada tanggal 11 Maret 2013, dalam lampiran Keputusan Walikota Palopo