Walikota dan Gubernur, sedangkan BKN hanya menetapkanNIP nya saja, sedangkan CPNS pusat yang berhak menetapkanSK nya adalah PPK pusat, Menteri, Kepala LembagaPemerintah NonKkementerian.e Bahwa benar SK CPNS tidak dapat dibagikan di jalan atau dihotel, SK CPNS tersebut hanya dapat dibagikan dikantorinstansi masingmasing dan yang membagikan SK tersebutadalah instansi masingmasing;e Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayahJabar dan Banten adalah mulai dari pengajuan formasi dariinstansi ke Kemenpan

RB kemudian Kemenpan Rbmemberikan formasi yang biasanya diumumkan melaluiwebsite instansi / media massa, setelah itu instansimengadakan seleksi dengan menggunakan CAT (Computerassisted Test) dan kelulusan ditentukan dengan nilai passinggread yang ditetapkan oleh Menpan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamenyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;Saksi SUGENG SUROSO :e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa keterangan saksi dalam Berita

Karena itu merupakankewenangan Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara; Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilan danproporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kami sepahamdengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak ada pilihan lagi kecualiuntuk kejahatan umum biasa; Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkan harusmenunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jika dilihat dari SKyang diterbitkan 1 mei

Karena itumerupakan kewenangan Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara;Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilandan proporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kamisepaham dengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak adapilihan lagi kecuali untuk kejahatan umum biasa;Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkanharus menunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jikadilihat dari SK yang diterbitkan 1 mei dan

sayabisa mengurus orang masuk PNS dengan cara bisa melobi dengan KEMENPAN?selanjutnya pada bulan Mei 2013 saksi RAM ACHILSUL SARAGIH bertemu dengankakaknya yang bernama NORMA SINTAULI Br. SINAGA dan bertanya kepada saksiRAM ACHILSUL SARAGIH siapa yang bisa mengurus masuk PNS dan dijawabsaksi RAM ACHILSUL SARAGIH Jaserman parnah cerita sama saya kalau dia bisamengurus masuk PNS lebih jelasnya kakak jumpai aja dia karena saya tidak bisajelaskan?

Selanjutnya Kemendagri akan merumuskansanksi bagi PPK yang tidak memproses PTDH j; KemenPAN & RB juga akan menyampaikan rekomendasilangsung kepada Presiden, isinya mengusulkan sanksi tegaskepada PPK yang lambat atau tidak segera melakukan PTDH ; selama itu, BKN terus mengawasi dan mengumpulkan dataPNS yang terlibat tipikor baik di Instansi Pusat maupun DaerahHalaman 17 dari 65 halaman Putusan No. 72/G/2019/PTUNKPGb. dalil yang menyatakan bahwa Tenggang Waktu PengajuanGugatan dalil tersebut tidak

Pramunika Andri Susantomenjadi CPNS tanpa melalui tes karena langsung lewat KEMENPAN,namun dengan syarat kalau orang umum harus membayar kepadaTerdakwa sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), sedangkanHal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor : 13K/PM.III13/AD/II/2018kalau dari anak anggota Rp. 170.000.000, (Sseratus tujuh puluh jutarupiah).7.

Oleh karenanya dengan berdasarkan SK Tim tersebut, maka tim telah beberapa kali melakukan rapatpembahasan serta konsultasi yang dilakukan berkali kali baik di BKN Pusat maupun di Kemenpan RB di Jakarta yang dimulai sejak terbitnya SKBTiga Menteri sampai dengan terbitnya keputusan yang menjadi objeksengketa.

TERGUGAT/PEMOHON KASASI) adalahbersifat lokal, karena, Tenaga Honorer di Kabupaten Sumedang adalahTenaga Honorer yang pembiayaaanya ditanggung oleh APBD PemdaKabupaten Sumedang dan Pegawai Honorer kabupaten Sumedang tidakdibiayai oleh APBN Pusat, sehingga dengan demikian Tenaga Honorerkabupaten Sumedang tidak membebani APBN Pusat, sehingga menjadikewenangan daerah;Bahwa yang menentukan kelulusan para Tenaga Honorer menjadi CPNSadalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi( Kemenpan

SETIAWAN, pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi tahu yang digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalahSK Bupati Tabalong tentang pemberhentian tidak dengan hormat Penggugatsebagai PNS; Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menerima SK tersebut; Bahwa setahu saksi, Penggugat menyurati Badan Kepegawaian pusat danke BKD pada tanggal 29 Mei 2019 untuk menanyakan statusnya sebagaiPNS; Bahwa setahu saksi tidak ada jawaban dari BKN atau BKD atas surat itu,maka kemudian Penggugat menindaklanjuti ke KemenPAN

Pertanggungjawaban Belanja Tamu Daerah DalamRangka Silaturahmi Dan Ramah Tamah Masyarakat tanggal6 Maret 2014senilai 25.140.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu Daerah DalamRangka Pengumpulan Data Tentang Potensi Sda Berupa Batu Baratanggal 22 Mei 2014 senilai 41.025.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu Daerah DalamRangka Acara Kunjungan Bupati Dan Rombongan tanggal 22 Mei 2014senilai 6.975.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Adanya KunjunganDari Tim Kemenpan

Februari 2014 senilai 23.810.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan MajelisUlama Indonesia Ke Mukomuko Tanggal 03 Maret 2014 senilai14.070.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu Bupati DariBengkulu Dan Jakarta Tanggal 22 Februari 2014 senilai 19.450.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan DprdProvinsi Dan Rombongan Tanggal 15 Juli 2015 senilai 6.950.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Deputi Bidang Sdm Kemenpan

.; Bahwa saksi mengatakan apabila tidak ada panitia seleksi, akan dilakukanoleh pihak rumah sakit, karena panitia seleksi dalam pasal 12 itu harusmengikuti peraturan perundangundangan, di Kemenpan RB nomor 13 tahun2014 itu di nyatakan ketentuan tentang panitia seleksi, di antara nya jumlahnyaharus ganjil, paling sedikit 5 orang, paling banyak 9 orang, denganperbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal paling banyak 45%;Bahwa saksi mengatakan tugas panitia seleksi adalah Melakukan Ujikompetensi

Selanjutnya Kemendagri akan merumuskansanksi bagi PPK yang tidak memproses PTDH jHalaman 18 dari 70 halaman Putusan No. 71/G/2019/PTUNKPG KemenPAN & RB juga akan menyampaikan rekomendasilangsung kepada Presiden, isinya mengusulkan sanksi tegaskepada PPK yang lambat atau tidak segera melakukan PTDH ; selama itu, BKN terus mengawasi dan mengumpulkan dataPNS yang terlibat tipikor baik di Instansi Pusat maupun Daerahb. dalil yang menyatakan bahwa Tenggang Waktu PengajuanGugatan dalil tersebut tidak perlu

Putusan Nomor 2 P.KHS/2020Jember sebagaimana surat Bupati Jember tanggal 20 Agustus 2019dapat dikabulkan.Pada tanggal yang sama 10 Oktober 2019, Bupati Jember jugamelakukan konsultasi langsung dan membawa berkas secara manualke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (Kemenpan RB), dan dalam pertemuan itu SekretarisJenderal Kemenpan RB menyatakan bahwa usulan kebutuhan (kuota)ASN Kabupaten Jember tahun 2019 akan ditambahkan dalampengadaan ASN pada tahun 2020.Pada tanggal

Agar pelaksanaan hasil rapat ini dilaksanakan supervise olehkementrian/Lembaga terkait (Kemendagri, KemenPAN & RB,KASN, BKN, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur).

Pertanggungjawaban Belanja Tamu DaerahDalam Rangka Silaturahmi Dan Ramah Tamah Masyarakat tanggal6Maret 2014 senilai 25.140.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu DaerahDalam Rangka Pengumpulan Data Tentang Potensi Sda BerupaBatu Bara tanggal 22 Mei 2014 senilai 41.025.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu DaerahDalam Rangka Acara Kunjungan Bupati Dan Rombongan tanggal22 Mei 2014 senilai 6.975.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja AdanyaKunjungan Dari Tim Kemenpan

2014 senilai 23.810.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganMajelis Ulama Indonesia Ke Mukomuko Tanggal 03 Maret 2014senilai 14.070.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu BupatiDari Bengkulu Dan Jakarta Tanggal 22 Februari 2014 senilai19.450.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan DprdProvinsi Dan Rombongan Tanggal 15 Juli 2015 senilai 6.950.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Deputi Bidang Sdm Kemenpan

Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PTBGL.330.331.332.333.334.335.336.337.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Tamu BupatiDari Bengkulu Dan Jakarta Tanggal 22 Februari 2014 senilai19.450.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja Kunjungan DprdProvinsi Dan Rombongan Tanggal 15 Juli 2015 senilai 6.950.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Deputi Bidang Sdm Kemenpan Dan Panselnas Tanggal 8Agustus 2014 senilai 17.060.000;1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban

bersangkutan.Bahwa sebelum penjatuhan PTDH saksi tidak pernah dipanggil;Bahwa sebelum penjatuhan PTDH saksi pernah berkoordinasi denganMenpan di Jakarta dan ditemui oleh Ibu Rosdiana;Bahwa tidak semua perkara yang dinyatakan inkracht dijatuhi hukumanPTDH;Bahwa Apabila sampai tanggal 30 April 2019 kepala daerah tidakmelaksanakan PTDH maka dikenakan sangsi.Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah diberhentikan sementara;Bahwa saksi tahu Ikalau Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin;Bahwa Ibu Rosdiana dari Kemenpan

Seandainya instansi pusat dan daerahjujur menyampaikan data kepada BKN kemungkinan PNS bersangkutantidak akan naik pangkat dan bahka tidak akan mendapat hak pensiunnya; Bahwa mengenai hak yang sudah dibayarkan dari rentang waktu 2010 s/dOktober 2018 ini menjadi pembahasan kemenpan dan kementriankeuangan sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dil.Jadi dari BKN hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya Saja ;Bahwa waktu inkracht putusan tipikor merupakan informasi tempuskejadian

MIRSAL Saksi merupakan Asisten Pemerintahan pada Pemkab Aceh Barat daritanggal 11 Januari 2019 sampai dengan sekarang, Saksi kenal denganPenggugat karena sebelumnya Penggugat adalah Asisten Pemerintahanpada Pemkab Aceh Barat; Bahwa Saksi sebelumnya adalah Kepala BKPSDM Pemkab Aceh Barat,pada saat itu ada surat dari Kemenpan bahwa seluruh PNS yang terlibattipikor harus diberhentikan paling lambat 31 Desember 2018.

Pleno tindak lanjut KPUProvinsi ;Bahwa saksi menyatakan seluruhnya dan didalam ijin itu disebutkantembusannya dimana kami periksa yang tanggal 9 Julidan yang terakhirHalaman 72 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNada beberapa dokumen juga kami periksa dan seluruh dokumen itutembusannya semua di tanggal 7 November 2018 satu hari menjelangKPU mengeluarkan rekomendasi tindak lanjut tersebut ;Bahwa saksi menyatakan kami siapkan berita acaranya tetapi oleh pihakberkewenangan saat itu yakni Kemenpan

menindaklanjuti ;Bahwa saksi menyatakan Ya ada ketentuan hukum yang baru karenaKPU mendapat surat persetujuan dari menteri Dalam NegeriBahwa karena dokumen itu adalah produk Kementerian Dalam Negeridan secara resmi ditandatangani oleh Dirjen sehingga kami merasa tidakperlu karena objeknya adalah produk Kementerian Dalam Negerisehingga yang kami ingin pastikan bukan soal benar atau tidak surat itutetapi soal waktu keluarnya Surat Keputusan tersebut sehingga kamiingin menelusuri tembusannya KASN dan Kemenpan

Pertanggungjawaban Belanja TamuDaerah Dalam Rangka Silaturahmi Dan Ramah TamahMasyarakat tanggal6 Maret 2014 senilai 25.140.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja TamuDaerah Dalam Rangka Pengumpulan Data Tentang Potensi SdaBerupa Batu Bara tanggal 22 Mei 2014 senilai 41.025.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja TamuDaerah Dalam Rangka Acara Kunjungan Bupati DanRombongan tanggal 22 Mei 2014 senilai 6.975.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja AdanyaKunjungan Dari Tim Kemenpan

Februari 2014 senilai23.810.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganMajelis Ulama Indonesia Ke Mukomuko Tanggal 03 Maret 2014senilai 14.070.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja TamuBupati Dari Bengkulu Dan Jakarta Tanggal 22 Februari 2014senilai 19.450.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganDprd Provinsi Dan Rombongan Tanggal 15 Juli 2015 senilai6.950.0001 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Belanja KunjunganPerwakilan Deputi Bidang Sdm Kemenpan

pensiundijatuhi hukuman, tetap pensiun dijalankan;b) Dan yang sudah diterbitkan SK Pensiun tetap sudah pensiun tetapdilaksanakan;c)Pejabat yang tidak melaksanakan penjatuhan hukum PTDH diberi sanksisesuai pasal 82 UU Nomor 30 Tahun 2014;d)Pembatasan terhadap pelaksanaan penjatuhan hukuman PTDH diberibatas waktu sampai dengan 30 April;Bahwa selanjutnya Kabag Hukum meminta data dari Pengadilan Negeribagi PNS yang ada proses;Bahwa seingat saksi permintaan data dilakukan pada bulan Maret sebabsurat Kemenpan