Menkeu Nomor 470/KMK.01/1999 tanggal 20September 1999 dan PP No. 06 tahun 2006.z. Bahwa dengan demikian perobuatan Terdakwa yang telahmenjual asset TNI AD Cq Kodam VII/Wrb berupa tanah seluas 1.700M? tanpa mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan RI, dan jugakeputusan dari Rapat Luar Biasa anggota Puskopad B Dam VII/Wrb,telah merugikan TNI AD karena terlepasnya asset yang dimiliki olehTNI AD.aa.

Menkeu Nomor 470/KMK.01/1999 tanggal 20September 1999 dan PP No. 06 tahun 2006.z.

Menkeu No. 470/KMK.01/1999 tanggal 20September 1999 dan PP No 06 tahun 2006.Atas keterangan Saksi1 tersebut Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi2 :Nama : Abdul WahabPangkat, NRP : Kapten Czi, 499992Jabatan : Kaur Fasjasa.Kesatuan : Denzibang 1/VIIl ManadoTempat, tgl. lahir : Bantaeng , 12 Maret 1956Kewarganegaraan : IndonesiaJenis kelamin > LakilakiAgama > IslamTempat tinggal : Asrama Denzibang Telling ManadoPada pokoknya Saksi2 menerangkan sebagai berikut :1.

tersebutpengelolaannya diserahkan pada Puskopad B Dam VII/Wrb.Bahwa alasan Terdakwa menjual asset tanah tersebut, karenatidak ada persetujuan dari Pangdam VII/Wrb padahal Terdakwaseharusnya sudah mengetahui bahwa asal usul dan status tanahyang dijual tersebut adalah bukan asset Puskopad B Ddam VII/Wrb tetapi milik TNI AD CQ Kodam VII/Wrb sehingga prosedurdan mekanisme untuk menjual / melepas asset tersebut tidaklahcukup hanya dengan persetujuan Pangdam VII/Wrb tetapi harusada ijin dari KASAD dan Menkeu

untukmembatalkan Sertifikat Asuransi, melainkan Tergugat harusberdasarkan pada ketentuan dalam Sertifikat Asuransi.Seandainya merujuk pada Sertifikat Asuransi pun jelas bahwapenghentian perlindungan yang diatur secara hukum dapatditerapbkan dalam hal tertanggung masih hidup dan belummeninggal dunia, sebab sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan UsahaPerasuransian Dan Perusahaan Reasuransi (selanjutnya disebutKeputusan Menkeu

Agoes Soegiarto, sebab adanyakehendak dalam Penghentian Pertanggungan sebagaimanadiatur dalam Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No. 422 tidakdatang dari pihak manapun dalam Gugatan a quo, sehingga tidakmemenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (1) Keputusan Menkeu No.422 yang mengharuskan adanya kehendak. Oleh karenanyajelas dengan meninggalnya Alm. Agoes Soegiarto, makakewajiban Tergugat hanyalah membayar klaim dan tidak dapatmelakukan penghentian perlindungan.d.

Majelis HakimTingkat Pertama yang PEMBANDING kutip pada angka 24 di atas.Untuk itu, pertimbangan hukum tersebut sangat tidak relevanhalaman 27 dari 47 Put 83/PDT/2018/PT JMBot28.29.digunakan dalam memeriksa dan mengadili gugatan RekonpensiPEMBANDING.Bahwa inti gugatan Rekonpensi PEMBANDING adalah karena adanyaperbuatanperbuatan TERBANDING yang dengan sengaja melakukantindakantindakan untuk menurunkan citra PEMBANDING di matamasyarakat, dimana TERBANDING telah melaporkan PEMBANDINGke BI, OJK, Kapolri, Menkeu

JMB41.42.43.44.terhadap PENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagaiTERGUGAT REKONPENSI.Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi secara mutatisnutandis dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.Bahwa terkait permasalahan sebagaimana didalilkan oleh TERGUGATREKONPENSI dalam surat gugatannya, TERGUGAT REKONPENSI tanpadasar yang jelas juga telah melakukan tindakantindakan sebagai berikut :+ Melalui kuasa hukum mengirimkan surat ke BCA dengan tembusan ke BI,OJK, Kapolri, Menkeu

Melalui kuasa hukum mengirimkan surat ke BCA dengan tembusan ke BI,OJK, Kapolri, Menkeu, PPATK, BI Cabang Jambi, OJK Cabang Jambi,Kapolda Jambi dan BCA (Grup Hukum) sudah memberikan tanggapan melaluisurat No 0103A/GHK/2017, tanggal 24 Februari 2017.5. Memberikan keterangan ke media massa (baik media on line maupun cetak)antara lain Abadikini.com yang menyatakan : AT/ LORENG: DI BANK BCA 40MILIAR UANG SAYA HILANG, dalam Nuansajambi.com, 11/09/2017 ...

terdakwayang masingmasing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :160Terdakwal : SUMANTRI,Dipersidangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa terdakwa bertugas di bea dan cukai sejak tahun 1975, diawalisebagai pelaksana kemudian mendapat promosi di Semarang, TanjungBalai Karimun ke Kantor Pusat 13 Desember 2003 sampai dengan awal2003 menjabat sebagai kepala Kantor Pelayanan Bea dan cukai;e Bahwa tugas terdakwa I selaku kepala kantor pelayanan bea dan cukaisesuai dengan Kep Menkeu

Menkeu nomor 444sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) bahwa unit P.2 yangmelakukan pengawasan sarana pengangkut dan sarana bongkar.Bahwa syaratsyarat yang harus dipenuhi dalam mekanisme pengeluaranbarang dari kawasan berikat yaitu :Seorang importir harus membuat PIB (Pemberitahuan Impor Barang)dengan dasar itu dalam melakukan pembayaran bea masuk;Selanjutnya Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) yangmeneliti apakah barang tersebut masuk melalui jalur merah atau jalurhijau, kemudian dari

bergugas di jajaran bea dan cukai sejak tahun 1987sampai dengan 1988 di Surabaya, kemudian mutasi dibeberapa daerahseperti : Surabayam Riau terakhir di kantor Pusat DJBC di Jakarta;e Bahwaterkait dengan importasi beras sebanyak 60.000 MT, terdakwa IImenjabat selaku Kasi Kepala Seksi Pencegahan dan Penyidikan (Kasi p.2165di KPBC Tanjung Priok I sejak bulan Maret 2002 sampai denganDesember 2003;Bahwa sesuai dengan jawaban terdakwa II bertugas pada unitpengawasan dibawah kepala Kantor sesuai Kepala Menkeu

Kep. 586/KM.1/UP.II/2001, tertanggal 13 Desember 2001, kemudiandimutasikan sebagai Sub Direktorat Pengawasan barang larangan danpembatasan pada Kantor Pusat Direktora Jenderal bea dan cukai,berdasarkan SK Menkeu No. Kep. 443 /KMK. 1 Up. 11/2003 tanggal 29September 2003 ;e Bahwa Terdakwa II ATHAN CARINA, menjabat sebagai Kepala SeksiPencegahan dan penyidikan ( P2) pada Kantor Pelayanan Bea dan CukaiTipe A Khusus Tanjung Priok I berdasarkan surat Keputusan Direktorat173Jendera Bea dan Cukai No.

Kep 20/Be/UP.9/2002, tertanggal 21 Pebruari 2002.kemudian dimutasikan sebagai pemeriksa Bea dan Cukai pertama padaKantor Pelayaan Bea dan Cukai Tipe A Khusus SoekarnoHattaberdasarkan Keputusan Menkeu No. 517 /KM.I/UP. 11/2003, tanggal 20Nopember 2003 akhir jabatan lama tanggal 19 Desember 2003;Bahwa pada tanggal 21 Juni 2003, ditanda tangani MOU antara VietnamSouthern Food Corporation (VSFC) yang berisi kesepakatan pihak VSFCmenjual beras kepada INKUD sejumlah 500.000 MT dalam jangkawaktu tahun 2003

mengajukan gugatan balik terhadapPENGGUGAT KONPENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGATREKONPENSI.Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan dalam Konpensi secara mutatisnutandis dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi.Bahwa terkait permasalahan sebagaimana didalilkan oleh TERGUGATREKONPENSIdalam surat gugatannya, TERGUGAT REKONPENSItanpa dasaryang jelas juga telah melakukan tindakantindakan sebagai berikut:* Melalui kuasa hukum mengirimkan surat ke BCA dengan tembusan ke BI,OJK, Kapolri, Menkeu

Melalui kuasa hukum mengirimkan surat ke BCA dengan tembusan ke BI, OJK,Kapolri, Menkeu, PPATK, BI Cabang Jambi, OJK Cabang Jambi, Kapolda Jambidan BCA (Grup Hukum) sudah memberikan tanggapan melalui surat No0103A/GHK/2017, tanggal 24 Februari 2017.5. Memberikan keterangan ke media massa (baik media on line maupun cetak)antara lain Abadikini.com yang menyatakan : AT! LORENG: DI BANK BCA 40MILIAR UANG SAYA HILANGQ, dalam Nuansajambi.com, 11/09/2017 ...

Menkeu No.450/KMK 01/2002 yang dimaksud Kantor Lelang adalah Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung (TERLAWAN Il)yang didalam prosesnyasudahterlebih dahulu melalui tahapanpemberitahuan sebagai berikut :i. Surat Nomor : 0005/LPKAPICP/I/2015, tertanggal 08 Januari 2015 dariTERLAWAN kepada PERLAWAN, Perihal Pemberitahuan Lelang.Halaman 10 dari 26 Ptsn.No. 176/Pat.Plw/2015/PN. Tjk.ii.

Menkeu No. 796/KM.1/2018 NIU.2.08.0004, telah membuat suratNo.

Menkeu No. 796/KM.1/2018 NIU.2.08.0004, telah membuatsurat No.

campurtangan, tanpa fiat atau tanpa izin pengadilan negeri sebagaimana diaturdalam 224 HIR dimana hal ini sering disebut dengan eksekusi yangdisederhanakan vereenvoudgde executie:Bahwa Tergugat IV secara tegas menolak dalildalil Penggugat butir 3dan 6 sebagaimana gugatan a quo karena senyatanya haruslah dipahamidan dimengerti jika secara hukum penetapan limit adalah menjadikewenangan dari Penjual in casu Tergugat IV selaku Pemegang HakTanggungan sebagaimana diatur dalam:Pasal 1 angka 12 Keputusan Menkeu

No.304/KMK 01/2002 jo.No.450/KMK 01/2002 dimana definisi nilai limit adalah nilai minimal yangditetapkan Penjual untuk dicapai dalam suatu pelelangan ;DIPERBAHARUIPasal 23 ayat 2 Keputusan Menkeu No.304/KMK 01/2002 ditegaskanyang menentukan nilai limit adalah Penjual ;DIPERBAHARUIPasal 15 ayat 1 Keputusan DJPLN No.35/PL/2002 yang menegaskanPenjual menentukan nilai limit barang yang akan dilelang secara tertulisuntuk masingmasing barang atau paket barang yang akan dilelangDIPERBAHARUIPeraturan Menteri

Bahwa oleh karena halhal yang dinyatakan dalam huruf a dan b diatas, maka SKPKB a quo diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal15 UU PPh jo Keputusan Menkeu RI Nomor 634/KMK.04/1994 joHalaman 7 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017Kep Dirjen Pajak Nomor KEP667/PJ.2001 jo SE Dirjen PajakNomor SE2/PJ.03/2008 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S279/PJ.312/2002;2.

Keputusan Menkeu RI Nomor634/KMK.04/1994 jo. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP667/PJ.2001 jo. SE Dirjen Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 danSurat Dirjen Pajak Nomor S279/PJ.312/2002;Bahwa namun demikian, P3B IndonesiaPerancis sebagai /exspecialis mengatur bahwa P3B berlaku terhadap pajakpajakterhadap penghasilan dan kekayaan.

Aanwizjing No. 078/BA/2004 tanggal 25 Oktober2004 ;Berita Acara Aanwizjing No. 082/BA/2004 tanggal 29 Oktober2004 ;Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran No. 083/BA/2004tanggal 1 Nopember 2004 ;Nota Dalam Usulan Pemenang No. 028/PAN/ND/2004 tanggal 1Nopember 2004 ;Berita Acara Negosiasi No. 086/BA/2004 tanggal 1 Nopember2004 ;Surat Direksi kepada Komisaris Utama No. 079/8B/2004 tanggal2 Nopember 2004 ;Surat Komisaris Utama kepada Direksi No. 12/DK/X1I/2004tanggal 3 Nopember 2004 (Lampiran Surat Menkeu

Acara Aanwizjing No. 078/BA/2004 tanggal 25Oktober 2004 ;Berita Acara Aanwizjing No. 082/BA/2004 tanggal 29Oktober 2004 ;Berita) Acara Pembukaan Surat Penawaran No.083/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004 ;Nota Dalam Usulan Pemenang No. 028/PAN/ND/2004tanggal 1 Nopember 2004 ;Berita Acara Negosiasi No. 086/BA/2004 tanggal 1Nopember 2004Surat Direksi kepada Komisaris Utama No. 079/8B/2004tanggal 2 Nopember 2004 ;Surat Komisaris Utama kepada Direksi No. 12/DK/XI/2004tanggal 3 Nopember 2004 (Lampiran Surat Menkeu

Acara Aanwizjing No. 078/BA/2004 tanggal 25 Oktober2004 ;Berita Acara Aanwizjing No. 082/BA/2004 tanggal 29 Oktober2004 ;Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran No. 083/BA/2004tanggal 1 Nopember 2004 ;Nota Dalam Usulan Pemenang No. 028/PAN/ND/2004 tanggal 1Nopember 2004 ;Berita Acara Negosiasi No. 086/BA/2004 tanggal 1 Nopember2004Surat Direksi kepada Komisaris Utama No. 079/8B/2004 tanggal2 Nopember 2004 ;Surat Komisaris Utama kepada Direksi No. 12/DK/X1I/2004tanggal 3 Nopember 2004 (Lampiran Surat Menkeu

No. 078/BA/2004 tanggal 25 Oktober 2004 ;" Berita Acara Aanwizjing No. 082/BA/2004 tanggal 29 Oktober 2004 ;" Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran No. 083/BA/2004tanggal 1 Nopember 2004 ;" Nota Dalam Usulan Pemenang No. 028/PAN/ND/2004 tanggal 1Nopember 2004 ;" Berita Acara Negosiasi No. 086/BA/2004 tanggal 1 Nopember 2004" Surat Direksi kepada Komisaris Utama No. 079/8B/2004 tanggal 2Nopember 2004 ; Surat Komisaris Utama kepada Direksi No. 12/DK/X1/2004 tanggal 3Nopember 2004 (Lampiran Surat Menkeu

Menkeu juncto Pasal 11 Kep. DJPLN dimaksud, yangmengatur kemungkinan penundaan dan pembatalan pelaksanaan lelangHalaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 200 K/Pdt/2017dalam hal perkara a quo;19.

Pasal 12Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atasPeraturan Menkeu No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan LelangMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai dan berpendapatbahwatindakan Tergugat yang memberikan peringatan akan mengambiltindakan penyegelan dan akan melelang objek jaminan melalui Tergugat II apabilaPenggugat dan suaminya Sadr.

Menkeu No. 450/KMK 01/2002 yang dimaksud Kantor Lelang adalah Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember (TERLAWAN IV) yang didalam prosesnyasudah terlebih dahulu melalui tahapan pemberitahuan sebagai berikut:i.

Keputusan Menkeu RI Nomor 634/KMK.04/1994 joHalaman 7 dari 53 halaman. Putusan Nomor 1524/B/PK/PJK/2017Kep Dirjen Pajak Nomor KEP667/PJ.2001 jo SE DirjenPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 dan Surat Dirjen Pajak Nomor$279/PJ.312/2002;2. Alasan Pengajuan Banding;Bahwa pendapat Terbanding dalam menerbitkan SKPKB a quo danmempertahankannya dalam proses keberatan tidak dapat diterima olehPemohon Banding dengan alasanalasan sebagai berikut:a.

Selain itu juga merupakan ketentuan /ex generalis,yaitu Pasal 15 UU PPh jo Keputusan Menkeu RI Nomor634/KMK.04/1994 jo. Kep. Dirjen Pajak Nomor KEP667/PJ.2001 jo. SE Dirjen Pajak Nomor SE2/PJ.03/2008 danSurat Dirjen Pajak Nomor S279/PJ.312/2002;Bahwa namun demikian, P3B IndonesiaPerancis sebagai /exspecialis mengatur bahwa P3B berlaku terhadap pajakpajakterhadap penghasilan dan kekayaan.

Menkeu. Menyatakan Pengumuman Lelang merupakansyarat sahnya penjualan lelang.Bahwa setelah Tergugat Il ditetapbkan sebagai Pemenang Lelang, kemudianTergugat Il melakukan pelunasan pembayaran Uang Hasil Lelang yangdibuktikan dengan kuitansi tertanggal 20 Oktober 2015, maka secara formildan maiteriil terjadi peralihan hak kepada Tergugat Il.

Mengingat Menhan selaku pengguna barang milik Negarasedangkan Menkeu adalah pengelola barang milik Negara yang jugabendahara Negara oleh karena itu tuntutan pembayaran ganti rugiseharusnya ditujukan kepada Menkeu bukan kepada Menhan;Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa MenteriPertahanan adalah selaku pejabat Pengguna Barang Milik Negarasedangkan Menkeu adalah pengelola Barang Milik Negara adalahMenteri Keuangan yang mempunyai

Tahun 1940 Nomor 58tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku Ilyang disebut pedoman pelaksanaan tugas buku Il, sebagai pelaksanaanMahkamah Agung RI, untuk pelaksanaan lelang;Bahwa Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun 1908, yang diubah denganPeraturan Nomor 58 Tahun 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi adabeberapa aturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Menkeu dan DirjenPiutang Negara (DJPLN), sehingga ada 11 (sebelas) sumber rujukan lelangtapi muaranya tetap berdasarkan

Menkeu Nomor 575/KMK.04/2000tanggal 26 Desember 2000;Pajak Masukan Impor sebesar (Rp 6.224.187.615,00)di koreksi negatif, dengan rincian sebagai berikut:PPN impor yg semula diklasifikasikan ke dim PPN DN (Rp 7.354.296.949)PPN JLN (PPN DN) yg semula diklasifikasikan PPN Impor Rp1130 109334Rp 6.224.187.615Bahwa atas SKPKB PPN Masa Pajak September 2007 Nomor00007/207/07/092/08 tanggal 12 Juni 2008, melalui Surat Nomor 015/RAPP/VIU/08 tanggal 2 September 2008 Pemohon Banding telah mengajukanpermohonan

Keputusan Menkeu RI No. 563/KMK.04/2000;3.

wajio pajakipenanggung pajak untuk melunasi utang kewajiban pajakkepada Negara dan apabila utang pajak tidak juga diselesaikan maka tindakanselanjutnya yaitu isi rekening dapat disita oleh Pejabat Pajak untuk melunasiutang pajak wajib= malernais,ffirmummeamaiareeammomaimaimaPasal 17 (1) UU No. 19 Tahun 1997 Penyitaan terhadap deposito beyangka, tabungan, saldo rekening koran, giro,atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan Itu dilaksanakan denganpemblokiran terlebih dahulu; Pasal 2 (1) Keputusan Menkeu

Pejabat mengajukan perminiaan pemblokiran kepada bank disertai denganpenyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan;Pasal 3 (I) Keputusan Menkeu Ri No. 563/KMK.04/2000Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada Pimpinan Bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajaktersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan,; 8. Bahwa sesuai ketentuan Pasai 5 ayat (3) huruf a.

III tanggal 3 juli 2002 kepada tergugat VIII surat tergugat VIII kepada tergugat III no. 005/19317, perihal: undangan untuk membahas tanah/bangunan terperkara surat tergugat VIII no. 593/13360 tertanggal 29 agustus 2001 yang ditujukan untuk tergugat VIII tetang laporan penelitian dan penaksiran harga tanah/bangunan terperkara surat tergugat VII kepada tergugat VIII no. s.4379/A/2001 tanggal 5 november 2001, perihal persetujuan penjualan tanah/bangunan terperkara kerekening menkeu