Ditemukan 1604 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-11-2009 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 242/Pid.B/2009/PN. Mgl Tanggal 3 Nopember 2009 — IPANK RAFLI alias IPAL Bin BOLONGTA ;
19 — 9
19 — 9
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 09 September 2009 Nomor242/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 09 September 2009 Nomor242/Pen.Pid/2009/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;3.
Register : 19-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 242/Pdt.P/2018/PA.Lbt Tanggal 10 Desember 2018 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
pekerjaan urusan rumahtangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,tempat kediaman di Desa Isimu Raya Kecamatan TibawaKabupaten Gorontalo sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor242
Register : 04-11-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 242/Pdt.P/2020/PN Kds Tanggal 24 Nopember 2020 — Pemohon:
TAN LEE SWIE
43 — 6
TAN LEE SWIE
43 — 6
., sebagai Hakim yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor242/Pdt.P/2020/PN Kds Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi AnikSarwanti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;Panitera Pengganti, Hakim,Anik Sarwanti Dewantoro, S.H., M.H.Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 242/Pdt.P/2020/PN KtgPerincian biaya:Pendaftaran R 30.000,00Biaya Proses p 53.000,00Pengandaan
Putus : 20-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1791/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 20 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242
Putus : 06-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1684/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FONTERRA BRANDS INDONESIA,
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanjJuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242
Putus : 30-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1880/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FONTERRA BRANDS INDONESIA
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242
Register : 15-08-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 78/Pdt.P/2019/PA.Pbr Tanggal 2 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
18 — 15
18 — 15
Penetapan Nomor 78/Padt.P/2019/PA.Pbr..Pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanLima Puluh Kota Pekanbaru, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor242/014/XII/1981 tanggal 29 Desember 1981, dimana yang pada saatmeninggalnya Almarhum H. Sumantri bin Sukardi Pemohon merupakan masih IstriAlmarhum H. Sumantri bin Sukardi yang sah dan tidak pernah terjadi perceraiandan dalam keadaan beragama Islam;. Bahwa setelah menikah Almarhum H.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1863 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 — H. AKHSAN ABIDIN alias HAJI bin H. ABIDIN
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor242/PID.SUS/2018/PT MKS., tanggal 4 Mei 2018 yang amar lengkapnyasebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa tersebut:2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 26 Februari2018 Nomor 274/Pid.Sus/2017/PN Wip, yang dimohonkan banding tersebut:Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pid. Sus/20183.
Register : 13-08-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tsm Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
YADI MULYADI, SH., M.Hum.
Terdakwa:
HENDRIK bin CARLI
29 — 5
YADI MULYADI, SH., M.Hum.
Terdakwa:
HENDRIK bin CARLI
29 — 5
,Advokat Lembaga Bantuan Hukum PBH PERADI beralamat di Perum PermataRegency Blok B 3 Kota berdasarkan Penetapan Nomor242/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Tsm tanggal 26 Agustus 2020;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN TsmPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor242/Pid.Sus/2020/PN Tsm tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN Tsm tanggal 13Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang
Putus : 06-08-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1686/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FONTERRA BRANDS INDONESIA,
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPN JasaLuar Negeri yang terdapat salah/double setor dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai junctoPasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242
Putus : 16-12-2019 — Upload : 29-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1063 K/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 16 Desember 2019 — PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk (WOM Finance), VS ISKAK MUNAWAR
137 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
OttomitraMultiartha, Tok (WOM Finance) adalah sah dan berharga;Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun terdapat upaya hukum lainnya;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor242
Register : 15-12-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 20-09-2019
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 0242/Pdt.G/2015/PA.Slp Tanggal 23 Desember 2015 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
8 — 1
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor242/Pdt.G/201.PA Slp.;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp91.000,00(sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Selatpanjang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatandengan tanggal 12 Rabiulawal 1437 Hijriah, dengan H. M.
Register : 29-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/TUN/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — H. MUHAMMAD YUSRAN, SP VS BUPATI TABALONG;
133 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 138 K/TUN/2019Usaha Negara Banjarmasin dengan Putusan Nomor 8/G/2018/PTUN.BJM,tanggal 4 Juli 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor242/B/2018/ PT.TUN.JKT., tanggal 22 Oktober 2018;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 02 November 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 13 November
Register : 28-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 242/Pdt.G/2021/PA.Pkp Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 7
27 — 7
umur 49 tahun, agama Islam,pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempatkediaman KOTA PANGKALPINANG, Provinsi KepulauanBangka Belitung, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal28 Juni 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor242
telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atasbahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ini.Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokokgugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkantentang ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan.Menimbang bahwa, berdasarkan relaas panggilan Nomor242
Register : 04-02-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 69/Pdt.G/2019/PA. Mmj Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 8
15 — 8
Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1984, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju,dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju,Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor242/12/1X/1995 tanggal 02 September 1995;2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugatberstatus Jejaka;3.
terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimanaketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalamsidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan suratgugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor242
Register : 15-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1157 B/PK/PJK/2021 Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FONTERRA BRANDS INDONESIA
177 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
pajak dengan buktiSurat Setoran Pajak (SSP) PPN Jasa Luar Negeri yang terdapatsalah/double setor dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan JunctoPasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Juncto Pasal16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242
Register : 14-05-2007 — Putus : 11-06-2007 — Upload : 23-09-2011
Putusan PA BANDUNG Nomor 822/Pdt.G/2007/PA.Bdg Tanggal 11 Juni 2007 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
8 — 2
8 — 2
sesuatu apapun lagi kecuali memohon agarperkaranya segera diputuskan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalamputusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal halyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara inidan kesemuanya dianggap' telah dimasukan dan menjadibagian dari putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa dalil Penggugat butir (1) dansebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor242
Putus : 03-11-2009 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 242/Pid.B/2009/PN Menggala Tanggal 3 Nopember 2009 — IPANK RAFLI alias IPAL Bin BOLONGTA
40 — 20
40 — 20
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 09 September 2009 Nomor242/Pen.Pid/2009/PN.Mgl tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini ;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 09 September 2009 Nomor242/Pen.Pid/2009/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;3.
Register : 03-09-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA PADANG Nomor 242/Pdt.P/2019/PA.Pdg Tanggal 1 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang,Provinsi Sumatera Barat,, sebagai Pemohon II.Selanjutnya Pemohon bersama dengan Pemohon II disebutpara Pemohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 03 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor242
Putus : 08-10-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1886/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FONTERRA BRANDS INDONESIA
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanpenyetoran pajak dengan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) PPNJasa Luar Negeri yang terdapat salah/double setor danolehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan jo Pasal 9 ayat (8) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilaijo Pasal 16 ayat (9) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor242