satu prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277

UndangUndang No. 4 Tahun 1996 TentangHak Tanggungan, dalam pasal 12 menyatakan:anji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggunganuntuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, bataldemi hukumSelain didalam UndangUndang No. 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan, Pelarangan beding juga telah banyak ditemukan dalamberbagai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap,diantaranya:Sid3.2.Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277 K/Pdt/2017.........Bahwa lagi pula putusan

danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (38) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277

danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277

didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakanyang pada hakikatnya sama dengan berpegang teguh padaketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa "Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277

satu prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277

satu prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277

Putusan Nomor 1677/B/PK/PJK/2017dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskankata yang didepannya.

Dengandemikian bahwa Termohon Peninjauan Kembali seharusnyatidak dapat mengkreditkan pajak masukan terkait pemakaianTBS;14) Bahwa secara redaksional, ketentuan Pasal 16B ayat (3) UUPPN disebutkan dengan kalimat sebagai berikut: PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau. perolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, Edisi Ketiga,Departemen Pendidikan Nasional

1002337rsid1003762rsid1006639rsid 1056660rsid1059057rsid1060954rsid 1069669rsid 1071724rsid1072594rsid1073905rsid1076300rsid1076459rsid 1076935rsid 1078 166rsid1 114557rsid1114735rsid1119291rsid1121144rsid1 123740rsid1128219rsid1129399rsid1 133301rsid1134435rsid1139860rsid1 139980rsid1 14035 Irsid1 142752rsid1 143217rsid1 180644rsid1185701rsid1 187558rsid1 191493rsid1 196848rsid1201270rsid1201936rsid 1202464rsid1210835rsid1211789rsid1248308rsid1250545rsid1255043rsid1258304rsid 1265087rsid1265554rsid1266664rsid 1277

Dengan demikian bahwa Termohon PeninjauanKembali seharusnya tidak dapat mengkreditkan pajak masukanterkait pemakaian TBS;14) Bahwa secara redaksional, ketentuan Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN disebutkan dengan kalimat sebagaiberikut: Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BarangKena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang ataspenyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan;Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, Edisi Ketiga,Departemen Pendidikan

prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.b) Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277

Hutama Karya(Persero), Kode: W 5375. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan/PenyerahanBarang Nomor: 1273/P4/IPDN/XII/Il, beserta notanotarinciannya. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan/PenyerahanBarang Nomor: 1278/P4/IPDN/XII/Il, beserta notanotarinciannya. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan/PenyerahanBarang Nomor: 1277/P4/IPDN/XII/Il, beserta notanotarinciannya. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan/PenyerahanBarang Nomor: 1276/P4/IPDN/XII/Il, beserta notanotarinciannya. 1 (satu) bundel

Riau yang diberi tanda pada tanggal 21/02/2011, biayaArranger Fee 12%, 10.839.431.467,86. 63.1 (satu) lembar fotocopy Master Schedule S CurvePembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Riau diKabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 64.1 (Satu) lembar fotocopy Surat Nomor:HKDG/Snrr.1277/ST/122 Tanggal O03 Agustus 2011 Hal:Penugasan (Surat Tugas Ryan Farid Rahmanto sebagai SEMpada Proyek IPDN Rokan Hilir Tahap II). 65.1 (Satu) keping CDR yang bertuliskan CD1 Shop DrawingIPDN Rohil Tahap 2. 66.1 (Satu) keping

HutamaKarya (Persero), Kode: W 5375. 1 (satu) bundel Berita AcaraPenerimaan/Penyerahan Barang Nomor:1273/P4/IPDN/XII/II, beserta notanotarinciannya.1 (satu) bundel Berita AcaraPenerimaan/Penyerahan Barang Nomor:1278/P4/IPDN/XII/II, beserta notanotarinciannya.1 (Satu) bundel Berita AcaraPenerimaan/Penyerahan Barang Nomor:1277/P4/IPDN/XII/II, beserta notanotarinciannya.1 (Satu) bundel Berita AcaraPenerimaan/Penyerahan Barang Nomor:1276/P4/IPDN/XII/II, beserta notanotarinciannya.1 (Satu) bundel Berita

Riau yang diberitanda pada tanggal 21/02/2011, biaya Arranger Fee12%, 10.839.431.467,86. 63.1 (Satu) lembar fotocopy Master Schedule S CurvePembangunan Gedung Kampus IPDN Provinsi Riaudi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. 64.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nomor:HKDG/Smr.1277/ST/122 Tanggal 03 Agustus 2011Hal: Penugasan (Surat Tugas Ryan Farid Rahmantosebagai SEM pada Proyek IPDN Rokan Hilir TahapII). 65.1 (Satu) keping CDR yang bertuliskan CD1 ShopDrawing IPDN Rohil Tahap 2. 66.1 (Satu) keping

Hal . 417 Putusan No.40/PidSusTPK/2019/PT.DKI. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan/PenyerahanBarang Nomor: 1273/P4/IPDN/XII/Il, beserta notanotarinciannya. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan/PenyerahanBarang Nomor: 1278/P4/IPDN/XII/Il, beserta notanotarinciannya. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan/PenyerahanBarang Nomor: 1277/P4/IPDN/XII/Il, beserta notanotarinciannya. 1 (satu) bundel Berita Acara Penerimaan/PenyerahanBarang Nomor: 1276/P4/IPDN/XII/IIl, beserta notanotarinciannya. 1

menunjuk terdakwaHERLIANSYAH, SH Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas PLTR Kab.Kutim sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yangbertugas untuk membuat Rencana Keerja dan Anggaran (RKA),menyiapkan anggaran seSuai anggaran DPA, mengendalikanpelaksanaan kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaankegiatan, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan berdasarkan;Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2011 Panitia Pengadaan tanahmengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 593/1277

terdakwaHERLIANSYAH, SH Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas PLTR Kab.Kutim sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yangmempunyai tugas dan wewenang yaitu :1. bertugas untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),2. menyiapkan anggaran sesuai anggaran DPA,3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkanperkembangan pelaksanaan kegiatan,4. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan;Pada tanggal 25 Maret 2011 Panitia Pengadaan tanah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 593/1277

terdakwaHERLIANSYAH, SH Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas PLTR Kab.Kutim sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yangmempunyai tugas dan wewenang yaitu :1. bertugas untuk membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),2. menyiapkan anggaran sesuai anggaran DPA,3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkanperkembangan pelaksanaan kegiatan,4.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan;Pada tanggal 25 Maret 2011 Panitia Pengadaan tanah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : 593/1277

Haltersebut bertentangan dengan netralitas PPN yangmenghendaki PPN tidak mempengaruhi kompetisidalam bisnis.13) Bahwa secara redaksional, ketentuan Pasal 16B ayat(3) UU PPN disebutkan dengan kalimat sebagaiberikut : Pajak Masukan yang dibayar untukperolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilaitidak dapat dikreditkan.Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka

MAT TOHIR, 1277. ABDUL SYARIF, 1278. WARDANA, 1279. SUBUR, 1280. BUDI SANTOSO, 1281. SUNARNO, 1282. NANA MULYANA, 1283. YANU GUNARTO, 1284. ROBBI RACHMAN, 1285. ALI MUSTATIR, 1286. ARIF ISKANDAR, 1287. ISDY SUPARYONO, 1288. ABDUL KOHAR, 1289. RADEN PERMANA, 1290. BENI HAJAT, 1291. MULYADI, 1292. ICHTIYANTO, 1293. PAMUJI, 1294. B. DRAJAT UMBARA, 1295. PURWANTORO, 1296. WARIS KURNIAWAN, 1297. SYAIFUL ULUM, 1298. MOH. RIDHO, 1299. SETYO YUWONO, 1300. MUKTAR LATIP, 1301.

MAT TOHIR;1277. ABDUL SYARIF;1278. WARDANA;1279. SUBUR;1280. BUDI SANTOSO;1281. SUNARNO;1282. NANA MULYANA;1283. YANU GUNARTO;1284. ROBBI RACHMAN;1285. ALI MUSTATIR;1286. ARIF ISKANDAR;1287. ISDY SUPARYONO;1288. ABDUL KOHAR;Halaman 35 dari 75 hal. Put. Nomor 997 K/Pdt.SusPHI/20161289. RADEN PERMANA;1290. BENI HAJAT;1291. MULYADI;1292. ICHTIYANTO,1293. PAMUJI;1294. B. DRAJAT UMBARA;1295. PURWANTORO,1296. WARIS KURNIAWAN;1297. SYAIFUL ULUM;1298. MOH. RIDHO;1299. SETYO YUWONO;1300.

satu prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277

Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa "PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, JakartaHalaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 605 B/PK/PJK/20175.3.5.4.2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakan bahwabagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya.Oleh karena itu, Kalimat

1688961f1721f085aeafaabSdbaSac1 1786eff00S5bb7bf9993fb32eafa29229 1 ff004fbe 1c7c58f859f18f43bafl 3fc22f897f0ffe2a7 86ec75594 bef 10fc38f197873c71ald9eb96b6763a85ce8d75ab786352d52c2df55b7b0d534cbe9f4e9ae 1 2f22b3d46c6e64856 1 bbb7793fc 1 1 ff00cf6f6fc7fc9f7affO045cff83 1f7c7f0ea3f00ff006faf858b2dal b8f077c60f82fe3f92 1 4b5be4b487e24f82fc67e1d865b8bd9 1 8e9b7 1692bfc28b84b3b5b45 1 7d673437d2ea2cd6f7dab60500fe728a28a0028a28a0028a28a00fe527fe0f1 Sf828ff127fe093361f132d2c279af3f678fda57e1478f6fb508 1277

. - 3 (tiga) Unit Truck Tronton yang terdiri dari : ----------------------------------a. dengan nomor lambung 026 dan Nomor Polisi W 8629 UZ , --------b. dengan nomor lambung 488 dan Nomor Polisi DA 1277 KD , ------c. dengan nomor lambung 017 dan Nomor Polisi DA 1092 KD , ------- 3 (tiga) lembar Surat Pengiriman Batu Bara PT.