Ditemukan 3119 data
1563 — 1378
yang dikeluarkan oleh Gugus TugasNasional bahwa semua pasein harus di rapid tes sebelum didiagnosislebih lanjut setiap lbu Hamil yang mau melahirkan harus di rapidterlebih dahulu ini demi kepentingan lbu dan anaknya;Bahwa sumber SOP yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas penangananCovid19 berasal dari Keputusan Mentri Kesehatan;Bahwa kementrian Kesehatan ada kesepakatankesepakatan denganpihak International;Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps Bahwa Saksi tidak tahu kerjasama antara World
553 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 29P/HUM/2019Human Rights Obligations of the World Bank and the InternationalMonetary Fund, Cavendish Publishing, London, 2001, h. 44):2.
Desryan Dwira Pratama
Tergugat:
Gubernur Akademi Kepolisian Republik Indonesia
1200 — 2707
Hal tersebutsudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Akpol Nomor 1 Tahun2014 tentang Dewan Akademi dan juga telah tertuang dalam NotulenSidang Wanak dan Berita Acara Hasil Sidang Dewan Akademi;Bahwa perlu Tergugat sampaikan pada majelis yang memeriksa danmemutus perkara a quo, visi dan misi Akademi Kepolisian RepublikIndonesia adalah sebagai berikut ;Visi : Menjadi Lembaga Pendidikan yang menghasilkan polisiprofesional, cerdas, bermoral dan modern yang berwawasanglobal dan berstandar internasional (World
159 — 76
Jkt.Sel.10dan saksi selaku resepsionis hanya mengurus pembayaran dari tamu yangmelakukan pembayaran sewa kamar ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya ;Saksi AGUS WINARTO :Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yangada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampaisaat ini ;Bahwa saksi bekerja di kantor Bank Commonwealth kantor pusat digedung World Trade Center 6, It. 2, Jl.
58 — 23
Didalam New World Dictionary of The American Language disebutkan katacorruption mengandung arti suatu perbuatan atau kenyataan yangmenimbulkan keadaan yang bersifat buruk. Dengan demikian pengaruh moralseseorang menentukan di dalam sikap, tindakan dan putusan. Pelaku korupsiberarti telah bersikap, bertindak dan memutuskan segalanya karena moralnyayang tidak baik, tercela dan tidak teruji (Dr. S.
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
114 — 76
Tewel, Dusun Tewel, Desa/Kelurahan Sanur Kauh,Kecamatan Denpasar Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:51710114507900001, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;Baik Tergugat Ill maupun Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini secarabersamasama telah memberikan kuasa kepada Nyoman Nadayana, S.H, M.Mselaku Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor BALI WORLD LEGAL SERVICEyang beralamat di Jalan Tukad Badung XXII Nomor 5 Renon Kecamatan DenpasarSelatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali berdasarkan Surat
458 — 1858 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World.
113 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Etal, Human Rights and Taxation in Europe andthe World,IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Aetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), /ncapacitation (penahan dan pengasingan), Rehabiitation(pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisi yang lain yangserupa dengan pendapat Terance D
217 — 70
Bahwa jabatan Ahli sekarang adalah Kepala Sub Bagian Advokasi padaBagian PerundangUndangan Direktorat Jenderal Bina Keuangan DaerahKementerian Dalam Negeri;Bahwa pendidikan informal yang pernah ahli ikuti adalah :Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2017/PN PgpLegal Drafting keriasama Ul dengan USAID.Diklat Bendahara kerjasama Kemendagri dengan KemenkeuDiklat Keuangan Daerah kerjasama Kemendagri dengan Kemenkeu29 5 TOT Evaluator Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD, kerjasamaUGM dengan World
Terbanding/Penggugat : P.T. Citra Damai Putra
534 — 363
Tercatat Universitas Esa Unggul sebagai perguruantinggi yang mempelopori pendirian Akademi Rekam Medik (ARM) danProgram Sarjana Fisioterapi yang pertama di Indonesia dengan kualitasakademik mahasiswa dan dosen, pelayanan, sarana dan prasarana,penelitian dan pengabdian masyarakat serta kualitas lulusan menjadiprioritas utama untuk mencapai a World Class University;.
53 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance
225 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al,Human Rights and Taxation in Europe and the World.,IBFD, Amsterdam, 2011,pp. 116).
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1045/B/PK/PJK/2016the World.,YBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapbkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa ARetribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), I/Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisi yang lain yang serupa dengan pendapat Terance D.
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europeand the World.
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World.
123 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak untuk mendapatkanperlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apayang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui.Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya,menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenangpemerintahan di satu pihak, dengan perlunya menghormati hakhakindividual wajib pajak (termasuk korporasi) di pihak lain;(Lihat: Kofler, George, et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World, YBFD, Amsterdam,
54 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World, IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa Retribution (pembalasan), Deterrence(pencegahan), Incapacitation (penahan dan pengasingan),Rehabilitation (pengintegrasian kembali kepada masyarakat), dan di sisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance
Pembanding/Penggugat III : Ny. ANNE PATRICIA SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Pembanding/Penggugat IV : Ny. YENNI SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Pembanding/Penggugat V : Tn. DODDY SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : PT. IDOLA TUNGGAL
Terbanding/Tergugat II : Tn. AGUS SUTANTO selaku Pengurus dan Pemegang Saham PT. IDOLA TUNGGAL
Terbanding/Tergugat III : PT. CATUR TUNGGAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Ny. AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Terbanding/Turut Tergugat II : ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, S.H., M.H
Terbanding/Turut Tergugat III : BANK CIMB NIAGA dahulu BANK NIAGA Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat
Terbanding/Turut Tergugat IV : AMRIYATI AMEN SUPRIYADI,SH MH.
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. AWARD GLOBAL INFINITY
Terbanding/Turut Tergugat V
150 — 120
., para Advokat pada kantor hukum DWIPALAW FIRM, berkedudukan di Gedung World Trade Center II Lantai 18, JalanJenderal Sudirman Kav. 2931, Jakarta 12920, selanjutnya disebut sebagai PARAPEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;Melawan1.PT. IDOLA TUNGGAL, berkedudukan di JI. S.
76 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hak untuk mendapatkanperlindungan, atau hak untuk bisa menikmati secara tenang/damai apayang dimiliki, merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui.Lebih lanjut, perpajakan secara umum dan otoritas pajak khususnya,menyuburkan kemungkinan konflik antara penyelenggaraan wewenangpemerintahan disatu pihak, dengan perlunya menghormati hakhakindividual wajib pajak (termasuk korporasi) di pihak lain;(Lihat :Kofler, George, et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World, VBFD, Amsterdam, 2011
38 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Et.al, Human Rights and Taxation in Europe andthe World., IBFD, Amsterdam, 2011, pp. 116);Hal ini diterapkan sejalan dengan suatu pandangan hukum bahwaseorang Wajib Pajak yang telah dijatuhi hukum pidana sebagaimanadikutip dari pendapat Cochran & Malone (1995) merupakan suatutindakan yang berupa ARetribution (Pembalasan), Deterrence(pencegahan), I/ncapacitation (Penahan dan pengasingan),Rehablitation (Pengintegrasian kembali kepada masyarakat) dan disisiyang lain yang serupa dengan pendapat Terance