Ditemukan 3207 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 605 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa "PajakMasukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidakdapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, JakartaHalaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 605 B/PK/PJK/20175.3.5.4.2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakan bahwabagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya.Oleh karena itu, Kalimat
Register : 06-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 21-09-2014
Putusan PN RANTAU Nomor 142/Pid.B/2014/PN.Rta Tanggal 17 Juli 2014 — - RUSLIANSYAH Als ABUK Bin RUSDI
53 — 3
53 — 3
. - 3 (tiga) Unit Truck Tronton yang terdiri dari : ----------------------------------a. dengan nomor lambung 026 dan Nomor Polisi W 8629 UZ , --------b. dengan nomor lambung 488 dan Nomor Polisi DA 1277 KD , ------c. dengan nomor lambung 017 dan Nomor Polisi DA 1092 KD , ------- 3 (tiga) lembar Surat Pengiriman Batu Bara PT.
Register : 11-04-2023 — Putus : 02-05-2023 — Upload : 02-05-2023
Putusan PTA SURABAYA Nomor 181/Pdt.G/2023/PTA.Sby Tanggal 2 Mei 2023 — Pembanding melawan Para Terbanding
75 — 7
75 — 7
Satu unit kendaraan Toyota Innova Nopol N-1277-YT Tahun 2018 warna putih BPKB Nomor N-04185139, atas nama Anggik Tyas Anggara Dwi Pamungkas;2.2. Satu unit kendaraan Honda Brio Satya Nopol P-1493-WE Tahun 2017 warna Abu-Abu Baja Metalik, BPKB Nomor No. 02535728, atas nama Siswatini adalah harta bersama almarhum Drs. Mohammad Asyari bin Hasraji dengan isterinya bernama Trismining Wijiastutik Binti Marjono; 3.
Register : 20-10-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan PA KEBUMEN Nomor 2223/Pdt.G/2014/PA.Kbm Tanggal 9 Desember 2014 — Pemohon dan Termohon
49 — 0
49 — 0
1688961f1721f085aeafaabSdbaSac1 1786eff00S5bb7bf9993fb32eafa29229 1 ff004fbe 1c7c58f859f18f43bafl 3fc22f897f0ffe2a7 86ec75594 bef 10fc38f197873c71ald9eb96b6763a85ce8d75ab786352d52c2df55b7b0d534cbe9f4e9ae 1 2f22b3d46c6e64856 1 bbb7793fc 1 1 ff00cf6f6fc7fc9f7affO045cff83 1f7c7f0ea3f00ff006faf858b2dal b8f077c60f82fe3f92 1 4b5be4b487e24f82fc67e1d865b8bd9 1 8e9b7 1692bfc28b84b3b5b45 1 7d673437d2ea2cd6f7dab60500fe728a28a0028a28a0028a28a00fe527fe0f1 Sf828ff127fe093361f132d2c279af3f678fda57e1478f6fb508 1277
Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2783 K/PID.SUS/2015 Tanggal 11 Februari 2016 — IWAN SETIAWAN bin HAK DAHLAN
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Negara Indonesia(Persero) Tok Nomor KP/1277/HCT/1/R tanggal 20 Desember 2011 tentangMutasi/perubahan posisi Terdakwa selaku Pemimpin Bidang Pelayanan KantorBNI 46 Cabang Lubuklinggau dan sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46Cabang Lubuklinggau Sumatera Selatan; Bahwa Terdakwa sebagai Pemimpin Bidang Pelayanan Kantor BNI 46 CabangLubuklinggau mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan/tanggungjawab antara lain:1. Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di front office;2.
Bank Negara Indonesia(Persero) Tok Nomor KP/1277/HCT/1/R tanggal 20 Desember 2011 tentangMutasi/perubahan posisi Terdakwa selaku Pemimpin Bidang Pelayanan KantorBNI 46 Cabang Lubuklinggau dan sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46Cabang Lubuklinggau; Bahwa Terdakwa sebagai Pgs Pemimpin Kantor BNI 46 Cabang Lubuklinggaumempuyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan/tanggungjawab antara lain:a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantorcabang dan kantor layanan terutama dalam hal meningkatkan
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1372/B/PK/PJK/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskankata yang didepannya.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1410 B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
27 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1410/B/PK/PJK/2016perpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (8) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian
Register : 05-07-2024 — Putus : 09-09-2024 — Upload : 06-09-2024
Putusan PA BANGKINANG Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bkn Tanggal 9 September 2024 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 17
20 — 17
Menetapkan harta berupa:
Benda Bergerak:
1. 1 (satu) Unit Mobil merek Mitshubishi Type Strada GR GLS (4X4) MT Doble Cabin tahun 2008 warna hitam dengan Nopol : BM 9749 LF;
2. 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio yang telah dijual dan berganti menjadi Toyota Agya, tahun 2015 warna Putih dengan Nopol BM 1277 QE;
Benda Tidak Bergerak:
1. Sebidang tanah Kavling dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 75/SKGR/SL/2012 An.
Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
3.1 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio yang telah dijual dan berganti menjadi Toyota Agya, tahun 2015 warna Putih dengan Nopol BM 1277 QE;
3.2 Sebuah Rumah dengan surat Hak Milik Nomor 22/HM/BPN-14.01/V/2013/Prona-13 Psl An. Sri Yulianti Ningsih dengan Luas 870 M2 beserta perlengkapan yang terletak di RT.002 RW.018, Gg. Dharma, Desa Langgini Kec. Bangkinang Kota, Kab.
Register : 05-07-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 379/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 24 Agustus 2017 — PT.BINA KARYA PRIMA >< PT.PALM MAS ASRI CS
102 — 54
102 — 54
Bahwa semula Tergugat membeli minyak CPO dari PTP Nusantara Ilsebanyak 6.000.000 Kg, dengan Kontrak Penjualan No.MS/1277/2011,tanggal 9 Agustus 2011, yang dalam hal ini Kontrak ditandatanganioleh Tergugat dan PT. BKP Nusantara atas nama PT. Nusantara Il yangakan diserahkan di FOB ITMJ Jayapura/Manokwari.4.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1405 B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINA SAINS CEMERLANG
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1405/B/PK/PJK/2016berpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian kalimat berikutnyamenjelaskan kata yang didepannya
Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2078 B/PK/PJK/2017 Tanggal 14 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT EASTERN SUMATRA INDONESIA
218 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakanyang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh padaketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (38) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atauJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan WNilai, tidak dapatdikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1466/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BINA SAINS CEMERLANG
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
prinsip didalam undangundang perpajakan yaitu diberlakukan danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakikatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku.b) Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TAPIAN NADENGGAN
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
danditerapkannya perlakuan yang sama terhadap semuaWajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajakdan/atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,tidak dapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Register : 25-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 B/PK/PJK/2017 Tanggal 12 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MENTAYA SAWIT MAS;
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1615/B/PK/Pjk/2017Deena3.2.3.Wajib Pajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundanganyang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (3) UU PPN menyatakan bahwa"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKPdan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SARANA TITIAN PERMATA
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1571/B/PK/PJK/20169.3.5.4.dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277, EdisiKetiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta2007, kata yang bermakna: kata yang menyatakan bahwabagian kalimat berikutnya menjelaskan kata yang didepannya.Oleh karena itu, Kalimat: atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan,bukan merupakan kalimat
Register : 21-04-2014 — Putus : 27-10-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Unr Tanggal 27 Oktober 2014 — PENGGUGAT : AGUS PRIYANTO, DKK
TERGUGAT : MUZAENAH, DKK
59 — 3
59 — 3
No: 1226 K/PDT/2001 tanggal 20 Mei 2002 tersebut,menyebutkan: "Bahwa sebelum perkara ini, sudah adaPutusanPengadilan Tinggi No. 330/PDT/1990/ PT.Bdg jo.PutusanMahkamah Agung No.1277 K/Pdt/1992 Jo. Peninjauan Kembali No.865 PK/Pdt/1996, dimana Ny.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
prinsip di dalam UndangUndangperpajakan yaitu diberlakukan dan diterapkannyaperlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidangperpajakan yang pada hakekatnya sama denganberpegang teguh pada ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16 B ayat (3) UndangUndang PPNmenyatakan bahwa "Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaanPPN, tidak dapat dikreditkan";Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,hal 1277
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
perlakuan yang sama terhadap semua WajibPajak atau terhadap kasuskasus dalam bidang perpajakanyang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh padaketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa Pasal 16B ayat (38) UndangUndang PajakPertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atauperolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidakdapat dikreditkan;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1474/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BINA SAINS CEMERLANG
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1474/B/PK/PJK/2016dan/atau JKP yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan".Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal 1277,Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, BalaiPustaka, Jakarta 2007, kata yang bermakna: kata yangmenyatakan bahwa bagian kalimat berikutnya menjelaskankata yang di depannya.
Register : 12-07-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PA MEDAN Nomor 1527/Pdt.G/2018/PA.Mdn Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 2
19 — 2
Putusan Nomor 1277/Pdt.G/2018/PA.Mdntertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebutsebagai "Termohon";Pengadilan Agama tersebut;Telanh membaca dan meneliti berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa Pemohon danTermohon/Kuasa Termohon serta saksisaksi di persidangan;Telanh membaca laporan mediator;DUDUK PERKARABahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 12Juli 2018 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan PengadilanAgama Medan, Register Perkara Nomor 1527/Pdt.G/2018