Ditemukan 3002 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : stat suatu status sattu stahl stats stare siate stade stater
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
429 — 1049 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • milik: ROSELLY TJUNG ;271) 1 (satu) buah kartu SIM provider: TELKOMSEL nomor kartu: 0012 00000135 5655, milik: ROSELLY TJUNG ;272) 1 (satu) buah kartu SIM provider: 64k USIM nomor kartu: 89860 1120231004 70025, milik: ROSELLY TJUNG ;273) 1 (satu) buah Handphone Blackberry Q10, model number: SQ.N1003,S/N: 072311431269, PIN: 2B19D948, IMEI: 357759053363719, tanpasim card dan tanpa memory card, milik: ROSELLY TJUNG ;274) 1 (satu) buah laptop merk SONY VAIO Fit 13 A, Tipe: SVF13N12SGS,hardisk Solid State
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-02-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1174 / Pid.B / 2012 / PN.Jkt.Ut
Tanggal 6 Februari 2013 — E. WEE HOCK alias JERRY
80 — 54
  • Putusan No. 1174/Pid.B/2012/PN.Jkt.Ut.Capital punishment, was both inhumane and ineffective : anunacceptable weapon for a modern enlightened state to employ, and lesseffective than the certainty of imprisonment. Furthermore, that capitalpunishment was counterproductive if the purpose of law was to impart amoral conception of the duties of citizens to each other.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perjanjian
Putus : 09-12-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Lbp
Tanggal 9 Desember 2016 — Koperasi Serba Usaha ASPERINDO Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu Riama Karlina, S.E., Ir. Baharuddin Berutu, Drs. Suhendy Pasaribu, masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi tersebut, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 288-A, Kelurahan Sungai Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan; M E L A W A N : 1. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Perhubungan RI cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, cq. Direktorat Bandar Udara, cq Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu – Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. PT. Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandar Udara Internasional Kualanamu, berkedudukan di Jalan Bandara Internasional Kualanamu - Medan, Desa Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT II; 3. PT. Garuda Indonesia (Persero) Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Mongonsidi No. 34A, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT III; 4. PT. Lion Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV ; 5. PT. Batik Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Brigadir Jenderal Katamso No. 808 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. PT. Sriwijaya Air Cabang Medan, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 3 C-D Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. PT. City Link Cabang Medan, berkedudukan di Grand Angkasa Hotel Jl. Sutomo No. 1, Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. PT. Indonesia Air Asia Cabang Medan, berkedudukan di Garuda Plaza Hotel Lobby Level, Jalan Sisingamangaraja No. 18 Kota Medan, selanjutnya disebut TERGUGAT VIII ;
131 — 15
  • :a. mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di bandar udara;b. mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaanketentuan Keamanan Penerbangan di Bandar Udara;c. mengatur mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan standarkinerja operasional Keamanan Penerbangan di bandar udara;d. menyusun, menetapkan prosedur dan menerbitkan izin masukDaerah Keamanan Terbatas di tempat kedudukan kantor otoritasbandar udara.TERGUGAT memiliki tanggung jawab untuk mendukung programkeselamatan penerbangan nasional (state
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
154 — 62
  • Adapun nilai Kontrak yangdisepakati adalah sebesar Rp732.645.000,00 (termasuk PPN) dengan rinciansebagai berikut: : No URAIAN Qty SATUAN HARGA Total SATUAN (Rp) Halaman 161 dari 186 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Amb (Rp)PEKERJAAN UTAMA1, Pemancar FM 5 KW 1 Unit 528.000.000 528.000.000Solid State Power AmplifierRadio FM 5000Watt Exciter 150 Watt2. Antena 1 set 99.000.00 99.000.00003. Coaxial Cable 85 meter 297.00 25.245.0000A. Conektor 2 Pcs 11.000.00 11.000.0000UMUM5.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 21 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
107 — 90
  • berupaAkta Jual Beli (AJB) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), sertabukti saksisaksi dan bukti lainlainnya, dan bahwa Pihak Para Tergugatsama sekali tidak berhasil membuktikan dalildalil bantahannya, izinkan kamiPenggugat terlebin dahulu mengemukakan halhal penting dalam perkara ini,sebagai berikut:Bahwa, politik perekonomian negara NKRI di bawah pimpinan Presiden R.I.Bapak Joko Widodo sekarang ini, adalah memberikan / mengupayakankemakmuran yang sebesarbesarnya kepada masyarakat (Welfare State
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Tanah
Register : 20-01-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Rap
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat:
ANGLO INDONESIA OIL PALM LIMITED
Tergugat:
PT.CITRA SAWIT MANDIRI
Turut Tergugat:
1.BUPATI LABUHANBATU
2.PT. HIJAU PRYAN PERDANA
3.CAMAT PANAI TENGAH
4.KEPALA DESA PASAR TIGA
356 — 243
  • Dalam Blacks Law Dictionary yang dimaksud itikad baik atau good faithadalah:A state of mind consisting in (1)honesty in belief or purposes. (2)faithfulness to ones duty or obligation, (3) observance of reasonablecommercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4)absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage;2. Prof. R.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 14 Juli 2014 — Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
89 — 14
  • INDRATI SIGIT, MPS dituntut oleh JaksaPenuntut Umum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak sematamata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindak pidana korupsinamun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain :e Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ;e Untuk pengembalian keuangan negara (State
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
149 — 101
  • mengandung unsur kesengajaanumumnya tidak diasuransikan.Dalam perbuatan melawan hukum, unsur kesengajaan baru dianggap adamanakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telahmenimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atauproperti dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untukmelukai (fisik atau mental) dari korban tersebut ;Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakalamemenuhi elemenelemen sebagai berikut :Il Adanya kesadaran (state
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 14 September 2017 — D. SIDHI WIDYAWAN
296 — 75
  • REI dekat dengan MenteriKehutanan jadi punya akses membantu buka lahan izinizin EP dandia juga punya akses ke SKK Migas dan kawankawan yang lain;7) Masalah tandatangan Berita Acara harus di state dengan jelas dalamkontrak siapa yang berwenang atas hal tersebut;Bahwa selain itu saksi juga menggali informasi dari internal, dari sesamadireksi dan stafstaf, sehingga saksi menyimpulkan bahwa memangKontrak PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. REI merupakan suatu kreasiuntuk membayar fee kepada PT.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 13-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : LANGGENG SRI WAHYUNI, ST.,
138 — 54
  • Muladi bahwa Korupsi tidak hanya sekedar white collar crime,tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai corruption as state crime,dengan karakteristik corruption as means to organization goal, toleratedcorruption and kleptocracy.Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : akibat tindak pidanakorupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsunganpembangunan
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum Penggelapan
Register : 12-10-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 554/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 30 Maret 2021 — MYLANDI SUSANA, SH (JPU) ANDY TEDIARJO THE TERDAKWA)
358 — 132
  • sejarah dari KUHP ini kita bicara soal hak milikrakyat, hak milik rakyat yang kemudian oleh si pemegang hak itudipindahkan kepemilikannya, dipindahkan penguasaannya kepadapihak lain;Bahwa padahal kalau kita lihat konteks barang itu dimana diamengetahui atau sepatutnya menduga bahwa ada hak orang lainyang terkait, jadi dalam konteks ini kita selalu bicara didalambanyak diskusi kepada misalnya Ahli soal tanah, tanah itu adalahtanah dalam konteks dimana saat itu sertifikat itu BPN punya 1posisi dalam state
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
180 — 107
  • ./2016/PN.JKT.Sel. penyidik dan penuntut umum,dalam hal ini Majelis Hakimsependapat dengan JPU yangmendalilkan bahwa KPKsebagai lembaga independendan sebagai state regulatoryagency secara atributif diberiwewenang oleh UU untukmengangkat danmemberhentikan Penyelidikdan Penyidik sendirisebagaimana diatur dalamPasal 43 ayat (1) dan Pasal 45ayat (1) UU KPK yangmenegaskan bahwa Penyelidikdan Penyidik adalahPenyelidik dan Penyidik padaKPK yang diangkat dandiberhentikan oleh KPK.Sedangkan bagian penjelasanPasal
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
765 — 994
  • Pemerintah (PerPres No.70/2012); (Print Out)Bukti T 9: Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PerPres No.172/2014), (Print Out)Bukti T 10: Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (PerPres No.4/2015); (Print Out).Bukti T 11: Halaman 1737 Blacks Law Dictionary, Eight Edition,Thomson, United State
    Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.Studi oleh BAN PT dan sudah mendapatkan sertifikasi internasionaluntuk Departemen Ahli, dimana didalamnya juga include laboratorium,bahkan hasil kerjasama penelitian yang dilakukan antara IPB denganpihak South Dakota State University, mereka menyampaikan apresiasiatas kerjasama antara pihak mereka dengan laboratorium Ahli,sehingga penelitian bisa dilakukan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-04-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 97/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) diwakili oleh : Asfinawati (Ketua YLBHI)
2.KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI) diwakili oleh: Ilhamsyah (Ketua Umum KPBI)
3.Merah Johansyah Ismail
4.PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA) diwakili oleh: Dewi Kartika
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
529 — 293
  • Ketentuan tersebut menunjukan sistemHalaman 10 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUNJKT.pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia dimana Presiden bertindakselaku Kepala Negara (head of state) sekaligus Kepala Pemerintahan (head ofgovernment).22.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-03-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2252 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. YUSNI ALI
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2252 K/Pid.Sus/2014kalbu (state of mind) dimana diantaranya sama pengertiannya dipandangdari kacamata hukum, sekalipun demikian banyak istilah yang digunakanuntuk menggambarkan berbagai sikap kalou manusia yang menjadipelaku tindak pidana, namun kesemuanya itu dalam hukum pidana hanyadibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu kesengajaan atau do/us dankealpaan atau culpa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
943 — 1014 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Third, it is inflicted in the name of the state; it is "authorized"Fourth, punishment presupposes rules, their violation, and a more or lessformal determination of that, expressed in a judgment Fifth, it is inflictedupon an offender who has commited a harm, and this presupposes a setof values by reference to which both the harm and the punishment areethical significant Sixth, the extent or type of punishment is in somedefended way related to the commission of the harm, and aggravated ormitigated
Pengadilan PN TANJUNG Perdata Tanah
Register : 18-12-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tjg
Tanggal 24 Agustus 2016 — PENGGUGAT: YONGKIE SOUKOTTA TERGUGAT I: PT.MAKMUR SEJAHTERA WISESA TERGUGAT II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG TERGUGAT III: BUPATI KABUPATEN TABALONG TERGUGAT IV: PT.TANJUNG POWER INDONESIA
120 — 28
  • kembali dihidupkannyaSertipikat Hak Milik No. 1906/Mabuun yang telah dilepaskan hak kepemilikannyaoleh TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT KONPENSI padahalPENGGUGAT Ill REKONPENSI / TERGUGAT Ill KONPENSI telah melaksanakanseluruh kewajibannya dalam melakukan pembebasan tanah termaksud danpenerbitan Sertipikat Hak Pengelolaannya atas tanah termaksud.Kesengajaan (Opzet)141,142,143,Bahwa unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakalamemenuhi elemenelemen sebagai berikut:(i) Adanya kesadaran (state
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel
Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN; TERHADAP KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
1883 — 4152
  • Zaini AronyTanggal 15 Juni2015 (halaman4248) Menimbang, bahwa terhadap keberatan penyelidikpenyidik dan penuntut umum pada KPK diberhentikansementara dari Kepolisian dan Kejaksaan, dan KPK tidakberwenang untuk mengangkat penyelidik, penyidik danpenuntut umum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapatdengan JPU yang mendalilkan bahwa KPK sebagailembaga independen dan sebagai state regulatory agencysecara atributif diberi wewenang oleh UU untukmengangkat dan memberhentikan Penyelidik dan Penyidiksendiri
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
5288 — 9406
  • Putusan No. 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt UtrBahwa ilmu Ahli mengatakan iya kan itu ada preposisi ada mental state,jadi dalam hal ini apa itu yang tahu pembicara dan pendengarnya, ituyang Ahli sebut mental state, dari situlah intervensi psikologi dalambahasa, jadi ilmu Ahli ini digempur oleh banyak disiplin ilmu termasukpsikologi, Ahli bukanlah ahli psikologi tapi bahasa dan psikologi adakaitannya;Bahwa menurut ilmu Ahli atau keyakinan Ahli berdasarkan ilmu Ahliadalah seperti itu bahwa kaya iya kan itu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-08-2011 — Upload : 10-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1838 K/Pdt/2010
Tanggal 22 Agustus 2011 — PRAWITO TIEN VS.CONOCO PHILIPS (dahulu Gulf Resources (Ramba) Ltd,
457 — 1430 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konvensi New York (yang telah diratifikasi melalui KeppresNo. 43 tahun 1981) telah menegaskan bahwa lembaga arbitrase tidakhanya berwenang untuk mengadili masalah tuntutan cidera janji atauwanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual sajamelainkan juga berwenang untuk mengadili segala tuntutan yang padadasarnya timbul dari suatu hubungan kontraktual termasuk akan tetapitidak terbatas pada tuntutan perbuatan melawan hukum.Bagian Ill Konvensi New York menyatakan sebagai berikut:"Each Contraking State