Ditemukan 3002 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : stat suatu status sattu steve stats stare siate stade stater
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-10-2014 — Upload : 07-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 15 Oktober 2014 — HILARY KELLECHI CHIMEZIE alias HILARY
92 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 1580 K/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama >: HILARY KELLECHI CHIMEZIE aliasHILARY;Tempat lahir : Obowo Imo State Nigeria;Umur/tanggallahir : 44 tahun;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Nigeria;Tempat tinggal : 130 Faulks Road Aba Abia StateNigeria; atau Lapas Pasir Putih, Nusakambangan,Cilacap, Jawa Tengah;Agama : Kristen;Pekerjaan
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 11-01-2021 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.Syahrianto Subuki, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.FITRIANI HASAN, SH.
4.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
5.ANDI HERNAWATI, S.H.
6.ARBIN NU'MAN, SH
7.IRWAN BAHARUDDIN, SH
8.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
PT. Bososi Pratama
335 — 196
  • (minimum Safe Manning Certificate),Pedoman muatan Geladak (Jika ada muatan diatas Geladak), Bukti SuratPerintah Panduk (SPK), Bukti Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal(Wreck Removal), Bukti Pembayaran PNBP, Bukti Pembayaran JasaKepelabuhanan, Laporan kedatangan dan Keberangkatan Kapal,Memorandum Dokumen/Suratsurat Kapal, Daftar Muatan Kapal (CargoManifest), Bukti Rencana Muatan (Storage Plan), Perhitungan Stabilitas(Stability Calculation)Bagi Kapal Asing ditambahkan dengan melampirkan:1) Port State
    Control (PSC).2) Flag State Control (FSC).3) Inward Manifest.4) Outward Manifest.5) Imigration Clearance.Bahwa persyaratan yang harus di lampirkan khususya untuk pengangkutanhasil tambang /nikel adalah:Dokumen pemilik barang :1) Surat Keterangan asal barang.234) Surat pernyataan kebenaran dokumen.))
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
234 — 84
  • keluarga;Bahwa Ahli telah membenarkan keterangan ketika dalam prosespemeriksaan oleh Penyidik KPK yang dituangkan dalam BAP tanggal26Juni 2014;Bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara intinya Keuangan Negara adalah hak dan kewajibanyang dikuasai oleh Negara.Tujuannya untuk mengamankan asetasetnegara yang tersebar dalam lini sektoral;Bahwadalam konteks konstitusi masih menganut konsep teorikomprehensif yang luas, landasan teorinya di Indonesia menganut sistemwelfare state
    Walaupun ahli tidak setuju ada pencantumanbesaran prosentase tersebut, namun pencantuman jumlah prosentaseanggaran pendidikan dalam UUD 1945 tersebutadalah mengaskan tujuanpemerintah untuk mengangkat harkat pendidikan yang sebelumnya tidakmendapat perhatian serius dari pemerintah/negara, dalam hal inipemerintah ingin menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab pemerintah;Bahwa di dalam teori welfare state yaitu tanggung jawab pemerintahuntuk mengurus masyarakatnya.Sistem hukum di Indonesia
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
309 — 268
  • FLETCHER: 1960, PretrialDiscovery in State Criminal Cases, 12 Stan. L. Rev. 293 19591960, hlm.294);Peran penting dari praktik praperadilan ini harus dipahami dalam konteksuntuk mencari keadilan dan kebenaran dan tentu untuk efektifitaspenegakan hukum.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
476 — 337
  • FLETCHER: 1960, PretrialDiscovery in State Criminal Cases, 12 Stan. L. Rev. 293 19591960, him.294);Peran penting dari praktik praperadilan ini harus dipahami dalam konteksuntuk mencari keadilan dan kebenaran dan tentu untuk efektifitaspenegakan hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
91 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2630 K/Pdt/2017Kesengajaan (opzet);44.45.46.47.Bahwa unsur kesengajaan dianggap eksis dalam suatu tindakan manakalamemenuhi elemenelemen sebagai berikut:(i) Adanya kesadaran (state of mind) untuk melakukan;(ii) Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatansaja;(ili) Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkankonsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakantersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;Bahwa menurut pendapat Prof
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 6597/Pdt.G/2019/PA.Jr
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
391 — 83
  • Mac Iverdalam bukunya The Modern State, menyatakan bahwa: tujuanpendirian negara adalah untuk melakukan pemeliharaan ketertiban,protection (perlindungan), conservation (pemelina raan), dandevelopment (pengembangan), dan dalam bukunya The WebGovernment, menyatakan bahwa: fungsi negara adalah untukmenjalankan fungsi kultural dan penyelenggaraan kesejahteraanumum.Berdasarkan pendapatpendapat di atas, dapat dikemukakanargumentasi, bahwa negara harus menyelenggarakan social serviceatau pelayanan masyarakat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
102 — 34
  • Sepanjang itu sesuai dengan klausual dalamperjanjian dan sepanjang suasana kebatinan yang baik atau itikad baik tidak adae Bahwa dalam pemberian bantuan kepada beberapa badan usaha koperasi sekaligusyang penetapannya dengan suatu keputusan pejabat administrasi negara akan tetapiyang lain yang lebih banyak mendapatkan bantuan dalam jumlah lebih kecil akantetapi terdapat satu koperasi mendapat jumlah yang besar dengan perbandinganmencolok, dalam prinsip negara kesejahteraan welfare state diberikan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
ASEP HIKAYAT
120 — 34
  • Jadi setiap orangpunya frekwensi yang spesifik ketika berbicara, itulah yang membedakanantara satu orang dengan orang lainnya.Bahwa selain itu ada juga tindakan lain yang disebut spectogram, dimanaspectogram dibuat untuk mengamati pola formant dan pitch, speaking styledan emotional state dari subjek yang diamati.Bahwa Ahli menerangkan dalam Laporan yang ahli buat dari hasil AnalisisIdentifikasi pengucap sinyal suara yang dilakukan ahli dan Timberkesimpulan bahwa seluruh sample yang dianalisis sebanyak
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 01-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 47/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
259 — 148
  • MPP kepadaUKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI CabangMenteng kepada Bank Penerima JSC The State ExportImportBank of UKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No.Rek.
    MPP kepadaUKRSPECEXPORT tanggal 8 Maret 2013 dari BNI Cabang Mentengkepada Bank Penerima JSC The State ExportImport Bank ofUKRAINE, KIEV UA No. Rek. BNI : 260578369 dan No. Rek. BankPenerima : 2600101206329 senilai : USD 150.000.00;6) 1 (satu) lembar foto copy Perincian Denda keterlambatan tanpanomor dan tanggal;7) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang secaraKoli Nomor L BA/205/VIII/2013/Satan Halim tanggal 19 Agustus 2013;8) 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 17 April 2017 — Pidana Korupsi - RAMAPANICKER RAJAMOHANAN NAIR
229 — 95
  • PUTUSANNomor : 31 /Pid.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaanbiasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : RAMAPANICKER RAJAMOHANAN NAIR ;Tempat lahir : Muthukulam, Kerala State India;Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 10 Mei 1967;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Springhill
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
80 — 44
  • Bahwa sebagai warga negara Indonesia, maka PARA PENGGUGATjuga berhak atas dilaksanakannya prinsip negara hukum (recht staat),terutama oleh state aparatus tak terkecuali oleh TERGUGAT.Pasal1 ayat (8) UUD 1945, menyebutkan:Negara Indonesia adalah negara hukum.Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan:Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukumdan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahanitu dengan tidak ada kecualinya.Pasal 28D ayat(1) UUD 1945, menyebutkan:Setiap orang berhak
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 19-12-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KADEK WIRA ATMAJA,SH
Terdakwa:
THIARTHA NINGSIH
147 — 91
  • berikut : Bahwa Ahli menerangkan latar belakang pendidikan riwayatpekerjaan :Riwayat Pendidikan :1) SDdi SD 1 Saraswati Denpasar tahun2) SMP di SMP N 1 Denpasar3) SMA di SMA N 1 Denpasar4) S1 Teknik Mesin Unuversitas Udayana5) S2 Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada.6) S3 TEknik Mesin Universitas Gadjah MadaPendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti :1) Japan International Coopration Agency JICA 20042006, ToyohashiJepangHal 127 dari 195 Putusan Nomor 25/Pid.SusTpk/2018/PN.Dps2) Fulbright, Michigas State
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2868 — 4380
  • Ketika HAM menegaskan digital technology adalah HAM makaantara HAM yang satu dengan yang lain di dalam hukum HAM dikenal prinsip.Prinsipprinsip itu adalah universality, indivisible, nondiscrimination, equalitydan interdependency, serta state responsibility;Bahwa membuat keputusan throttling atau blokir harus ada penegasan duluterhadap undangundang.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN MANADO Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd
Tanggal 30 April 2024 — Penuntut Umum:
1.ARIF SALASA, S.H.
2.Rosalita Anggi Pramudianti
3.JUSTISI DEVLI WAGIU S.H
4.FAUZAL, S.H., M.H.
5.IVAN YURRY VICTORIA RORING, S.H.
6.ORCHIDO BELLA MARGA S.H.
7.HEIDY GASPERZ, S.H.
Terdakwa:
SUNARTO S.Pi
227 — 157
  • rapat
    1. 1 (satu) bendel surat undangan rapat tanggal 27 Mei 2023 dan lampiran daftar nama undangan dan daftar hadir; peserta;
    2. 1 (satu) buku petunjuk pembayaran penerimaan negara melalui kanal elektronik;
    3. 1 (satu) buku peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI nomor 6 tahun 2017 tentang jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap;
    4. 1 (satu) buku kumpulan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan port state
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-09-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 September 2017 — SETYA NOVANTO, beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT.003/RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS TRIANTO, S.H., M.H., IDA JAKA MULYANA, S.H., M.H., dan AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., M.H.,ParaAdvokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SETYA NOVANTO, yang berdomisili di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ PEMOHON;
3072 — 7885
  • koordinasi dan pengawasanpenyidik Polri.Putusan Sela Nomor 17/Pid.SusTPK/2015/PN.Dps atasnama Terdakwa Zaini Arony, Majelis Hakim dalampertimbangan putusannya menyebutkan:Menimbang, bahwa terhadap keberatan penyelidik,penyidik dan penuntut umum = pada KPKdiberhentikan sementara dari Kepolisian danKejaksaan, dan KPK tidak berwenang untukmengangkat penyelidik, penyidik dan penuntutumum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapatdengan JPU yang mendalilkan bahwa KPK sebagailembaga independen dan sebagai state
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 06-02-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN MANADO Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnd
Tanggal 30 April 2024 — Penuntut Umum:
1.ARIF SALASA, S.H.
2.Rosalita Anggi Pramudianti
3.JUSTISI DEVLI WAGIU S.H
4.FAUZAL, S.H., M.H.
5.IVAN YURRY VICTORIA RORING, S.H.
6.ORCHIDO BELLA MARGA S.H.
7.ALEXANDER SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
ARI PRASETYO
188 — 175
  • rapat
    1. 1 (satu) bendel surat undangan rapat tanggal 27 Mei 2023 dan lampiran daftar nama undangan dan daftar hadir; peserta;
    2. 1 (satu) buku petunjuk pembayaran penerimaan negara melalui kanal elektronik;
    3. 1 (satu) buku peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi RI nomor 6 tahun 2017 tentang jabatan fungsional pengelola produksi perikanan tangkap;
    4. 1 (satu) buku kumpulan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan port state
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-03-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk
Tanggal 26 Nopember 2015 — H. MARDI MULYO Bin CIPTO MIHARJO
105 — 21
  • Bahwa latar belakang dikeluarkannya diskresi adalah tugasPemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum atasdasar konsep welfare state dan sebagai tindakan alternatif untukmengatasi kekurangan dan kelemahan penerapan asas legalitas( wetmatigheid van bestuur).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2812 — 3672
  • Hakikat dari fungsiyudikatif, menurut Kelsen ("General Theory if Law and State,halaman 387388) (Bukti P34), terlihat dari prosedur pemeriksaan dipengadilan biasanya memiliki bentuk perselisihan diantara duapihak. Satu pihak menuntut bahwa hukum telah dilanggar oleh pihaklain, dan pihak lain menyangkal tuntutan ini. Keputusan pengadilanHalaman 48 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTadalah keputusan tentang suatu perselisihan.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 14-03-2013 — Putus : 12-09-2013 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 12 September 2013 — EMPEROR MINES PTY LIMITED melawan BUPATI BANYUWANGI, PT. BUMI SUKSESINDO, PT. DAMAI SUKSESINDO
218 — 142
  • Pengadilan TUN jelas tidak memiliki yurisdiksi dan kompetensiuntuk menilai apakah memang benarPenggugat...Penggugat memiliki kepentingan yang sah berdasarkan Perjanjian Aliansi,mengingat perjanjian itu tunduk pada hukum asing (Queensland law), danyurisdiksi lembaga arbitrase internasional (SIAC) di Singapore.Pasal 18.1 Perjanjian Aliansi (Vide Bukti PT II1) yang mengatur mengenaihukum yang berlaku terhadap Perjanjian Aliansi menyebutkan:This document is governed by the law in force in the State of