Ditemukan 2982 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : member membel memen memberi membeli mamben membet membey membei membeb membeni
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 03-10-2014 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 572/PDT.G/2014/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2015 — 1.LANI WIBOWO 2.ELLIANA WIBOWO Lawan 1.Dr. PURNOMO PRAWIRO MANGKUSUDJONO, selaku Direktur dan Pemegang Saham PT. BLUE BIRD TAXI 2.PT BLUE BIRD 3.PT PUSAKA CITRA DJOKOSOETONO 4.NY. ENDANG BASUKI sebagai KOMISARIS 5.Ny. DOLLY REGAR sebagai KOMISARIS
263 — 203
  • Persyaratan formal pengajuan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat(6) UndangUndang Perseroan Terbatas tersebut juga telah didukung danditegaskan berdasarkan pendapat M.Yahya Harahap, Mantan Hakim AgungRI dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas pada halaman 387 (Bukti TIll 1), yang dikutip sebagai berikut:Pasal 97 ayat (6) memben hak kepada pemegang saham mengajukangugatan kepada Pengadilan Negeri terhadap:e Anggota direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaiandalam menjalankan pelaksanaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-11-2013 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 8 Nopember 2013 — WAGIRAN MARTONO
60 — 18
  • Nur Hasan Widada mengatakan bahwa ia bermaksudmeminjam CV saksi untuk mengerjakan pekerjaan di Dinas PU dan ESDM denganmenjanjikan kepada saksi bahwa di waktu yang akan datang dia akan memben pekerjaan diDinas PU dan ESDM. Karena ingin belajar dan ingin mendapatkan tambahan referensipengalaman pekerjaan CV, saksi setuju meminjamkannya; Bahwa proses pencairan dana bagi kedua pekerjaan tersebut ditangani oleh Nur HasanWidada dan hasil pencairannya masuk ke rekening CV. Swakarsa Diva Sarana.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-12-2020 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
359 — 205
  • Dan parapihak dengan ini menyerahkan tanah SHGB 1568 dan tanah SHGB 1569kepada Shony Febrimas dan selanjutnya memben hak dan kewenanganpenuh kepada Shony Febrimas untuk melakukan tindakantindakanadministratif yang diperlukan untuk meneguhkan hak dan kepemilikannyatermasuk tidak terbatas melakukan balik nama tanah SHGB 1569 dariatas nama Juliana Wairara ke atas nama Shony Febrimas atau ke atasnama pihak lain yang ditunjuk oleh Shony Febrimas dan melakukan baliknama tanah SHGB 1568 dari atas nama Alm
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi
Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
412 — 804
  • Adhi Kartiko yang seolaholah bahwatindakan dari Fransiscus XaveriusJumadi (Alm) bersama Terdakwa tersebut sesuai dengan kebenaran, sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan memakai nama palsu ataumartabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohonganHalaman 128 dari 154 Putusan Nomor 418/Pid.B/2020/PN kdiMenggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atausupaya memben hutang maupun menghapuskan piutang, telah terpenuhi;Ad.4.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 12-12-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smr
Tanggal 3 Maret 2020 — Penuntut Umum:
1.DODY SUKMONO
2.AGUNG SATRIO WIBOWO
3.WAHYU DWI OKTAFIANTO
Terdakwa:
HARTOYO
158 — 49
  • Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur dan di KantorBalai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Terdakwamelakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut yaitu memben atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatuberupa uang seluruhnya sejumlah Rp9.447.990.000,00
    Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur dan di KantorBalai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yangberwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Terdakwamelakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatanberlanjut, telah memben hadiah atau janji yaitu berupa uang seluruhnyasejumlah Rp9.447.990.000,00 (sembilan milyar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
153 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diperkenankan mempertimbangkanhalhal yang tidak diajukan oleh pihakpihak yang berselisih,walaupun olehnya diketahui bahwa ada halhal yang tidak benaryang melekat pada ketetapan pajak yang sedang dipertengkarkan.Aliran yang lazim dianut talah aliran yang sempit, yang juga dianutoleh Hooge Raad 2), dan kami pribadi lebih setuju dengan aliran ini,karena tugas peradilan ialah member putusan atas perselisihanantara kedua pihak, dan jika hakim administrasi diberi wewenanglebih luas daripada menyelidiki dan memben
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 14 Desember 2018 — RICO DIANSARI
258 — 468
  • melainkan dapat jugadiberikan di rumah sebagai kenalan;Pengertian unsur dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannyaMenimbang, bahwa terdapat beberapa pengertian mengenai dalamJabatannya yang bertentangan dengan kevajibannya dalam hukum positifkita, antara lain :1)Menurut Undangundang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang TindakPidana Suap.Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengankevajibannya dijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980yang selengkapnya berbunyi:Barang siapa memben
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
107 — 28
  • tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, telah melakukan atauturut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yakni dilakukan dengan perbuatan atau caracara antara lain sebagai berikut:> BahwaMiyono selaku Ketua DPRD telah memben
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
98 — 26
  • Dalam Kamus BahasaIndonesia menyebutkan : untung artinya : laba sedangkan mengutungkansama artinya dengan : memben keuntungan, laba, memberikan guna,manfaat, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, KamusBahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT.
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 17-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbj
Tanggal 17 Juni 2021 — Baharuddin bin Makuasseng;
182 — 114
  • danmenentukan dalam memutus perkara yang adlschorsing (ditunda), dan jika terdapatkesukaran dalam hal pembuktiannya, maka Majelis dapat menunda pemeriksaan atasHalaman 128 dari 176 Putusan Nomor 9/Pid.B/2021/PN Lbjperkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dengan menunggu putusanMajelis Hakim yang lain yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa;Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No.413 KKr/1980tanggal 26 Agustus 1980, ditegaskan kembali:Bahwa Pasal 81 KUHP hanya sekedar memben
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juli 2018 — Pidana Korupsi - HASMUN HAMZAH
172 — 123
  • orang yang sehat jasmani danrohani, sehingga terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkanatas segala perbuatannya menurut hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka Majelis Hakim berpendapatterhadap unsur setiap orang" telah terpenuhi;Ad.2 UnsurMemberi SesuatuMenimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan yuridis tentang makna*memben
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 2 Februari 2017 — OILEX (WEST KAMPAR) LIMITED >< PT.SUMATERA PERSADA ENERGI CS
172 — 104
  • Yahya Harahap,S.H. dalam bukunya yang beijudul Permasalahan dan Penerapan SitaJaminan, Penerbitan Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 3/7memberikan komentar terhadap Pasal 227 ayat (1) HIR denganmengatakan:Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkanalas an persangkaan yang dimaksud adalah: adanyafakta yang mendukung persangkaan; atau sekurangkurangnya ada petunjukpetunjuk yang memben arkanpersangkaan; dan faktafakta atau petunjukpetunjuk tersebut harus masuk akalBahwa berdasarkan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
SRI HARYONO, SH
Terdakwa:
SUKMA ONI ISWARDANI bin MAKSUM
442 — 78
  • danTerdakwa menjawab : Rp75.000.000,00 (tujuhpuluh lima juta rupiah), ikikoncokoncomu. wis dogelem, nek kowe gelem ngasih DP sikRp10.000.000,00 mengko kekurangane yen wis metu SK pegawai penuh,nek kowe ora gelem aku gak ngerti nasib kowekowe ning PDAM (initemantemanmu sudah bersedia, kalau kamu mau memben uang mukaHalaman 63 dan 244 halaman, Putusan Nomor 65/Pid.SusTPK/2020/PN Smgdulu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nanti kekurangannya setelahSK pegawai penuh keluar, kalau kamu tidak bersedia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — BARNABAS SUEBU
158 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fakta persidangan inimembuktikan dan memben petunjuk bahwa tidak mungkinPemohon Peninjauan Kembali mengarahkan ataumenginginkan PT. GEO ACE yang akan mengerjakanstudi kelayakan/DED tersebut karena ketika pertemuatersebut berlangsung, PT. GEO ACE sudahmenandatangani SPK dengan KADISTAMBEN (saksiHal. 265 dari 284 hal. Put. Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016JANNES JOHAN KARUBABA) dan tidak mungkin pulamengarahkan PT. GEO ACE untuk bekerja sama denganPT. KPIJ karena ketika pertemuan tersbut berlangsung,PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 89/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 26 Nopember 2013 — BAMBANG SUPRIYANTO, BE
92 — 36
  • pelaksana yang lebih tinggidapat bertentangan, misalanya didalam peraturan menteri tenaga kerja tentang pengiriman tenagakerja keluar negen ini bertentangan dengan intuksi presiden dan undang undang tenaga kerj, maka134peraturan tersebut dimintai yudisial reviuw kepada Mahkamh Agung ;Bahwa sebagai pejabat BUMN dalam hal ini direksi BUMN atau Manager BUMN bertanggungjawabatas kelancaran tugastugas yang diamanatkan kepadanya oleh suatu peraturan atau peraturanyang lebih tinggi, maka untuk kelancaran memben
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
430 — 220
  • Tentang Unsur Memberi Sesuatu :HIm 535 dari 695 hlm Putusan Nomor 121/Pid.SusTpk/2018/PN.BdgMenimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia kata memben antara lainbermakna menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu, sedangkan sesuatuberarti kata yang menyatakan barang atau hal yang tidak tentu. (Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Keempat PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 178 dan1344).
    Namun demikian karena perbuatan member sesuatu tersebut dikaitkandengan persoalan yuridis, maka seyogyanya pula kita mencari tahu makna yuridis yangterkandung di dalam kata member sesuatu tersebut, baik melalui pendapat ahlihukum (dokirin) maupun melalui penerapan di dalam praktek peradilan (yurisprudensi),sehingga akan memberikan kejelasan makna yuridisnya.Menimbang, bahwa Pengertian memben sesuatu mempunyai pengertian laindari pada pemberian secara sukarela.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Maret 2019 — Pidana korupsi - EDY SAPUTRA SURADJA
909 — 551
  • Dari pengertian ini dapat dipahami bahwapengertian memben atau menjanjikan terkait dengan sesuatu benda/barangbaik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.R.Wiyono = dalam bukunya, Pembahasan UndangundangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 47,menyatakan bahwa unsur sesuatu atau menjanjikan sesuatu dalam Pasal 5 (1)huruf a tersebut dapat dilakukan baik oleh pelaku tindak pidana korupsi sendirimaupun oleh pihak ketiga demi kepentingan pelaku tindak pidana korupsi.Menimbag
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 18 Oktober 2016 — - Ir. DWI SANTOSO
150 — 38
  • pinjaman (PIP) sebesar Rp. 51.000.000.000, (lima puluh satumiliar rupiah), sebagaimana pula tersebut dalam Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) DinasPekerjaan Umum Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014 Nomor DPPA SKPD1.03.01.01.15.03.5.2 tanggal 25 Agustus 2014;Menimbang, bahwa untuk mendapatkan penyedia atau pelaksana pekerjaanpembangunan 3 ruas jalan tersebut Bupati Kabupaten Boalemo membentuk UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Boalemo dan selanjutnya ULP memben
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-08-2018 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 184/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 17 Juni 2019 — JASON SURJANA TANUWIDJAJA MELAWAN 1. PT MEGA DETOS UTAMA., 2. PT MULIASSENTOSA DINAMIKA., Dkk
846 — 435
  • Bahwa; dalil dalil Penggugat pada point No. 5, No. 6, No. 7, No. 9 yangmenyatakan : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam PerkaraPerdata dengan Nomor 221/Padt.G/2005/PN.JKT.BAR tanggal 7 Juli 2005,dimana 5/6 bagian Ahli Waris Tan Kwan Seng yang telah mengadakanPerikatan Jual Beli serla memben kuasa mutlak kepada Jason SurjanaTanuwidjaja selaku PENGGUGAT. .....dst.Bahwa; terhadap dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar serta dalilfitnah dan harus ditolak tidak dapat diterima
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
983 — 1571
  • Namun sejak tahun 2013berubah menjadi penghitungannya menjadi 1 sistem yaitumenggunakan penilaian kinerja yang disebut dengan remunerasi,kemudian untuk menindaklanjuti hal tersebut Direktur memben tuktim analisa jabatan Nomor 800/1193/tahun 2013 yang tugasnyamembuat uraian jabatan masingmasing staf pada bagianadministrasi keuangan perencanaan di luar medis dankeperawatan.