Ditemukan 46802 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.AGM
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
2115
  • Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.AGM dicabut;

    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah);

    173/Pdt.G/2019/PA.AGM
    PENETAPANNomor 173/Pdt.G/2019/PA.AGMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon, lahir di Blora, tanggal 10 Oktober 1975, agama Islam, pendidikanSD, pekerjaan supir, bertempat tinggal di rumah Bpk(Daeng), di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulok Kupai,Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;melawanTermohon
    No.173/Pdt.G/2019/PA.AGM7.
    No.173/Pdt.G/2019/PA.AGMPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasilmendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membinarumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
    Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.AGM dicabut;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp1.106.000,00 (satu juta seratus enam ribu rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggalHal. 4 dari 5 hal.Put. No.173/Pdt.G/2019/PA.AGM15 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1440 Hijriyah,oleh kami Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.
    No.173/Pdt.G/2019/PA.AGM
Putus : 22-01-2015 — Upload : 20-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 241/PID/2014/PT-BNA
Tanggal 22 Januari 2015 — HAMIDIAH Binti M YUNUS
2810
  • - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor: 173/Pid.B/2014/PN-Lks, tanggal 21 Oktober 2014, yang dimintakan banding tersebut ;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat Banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);
    Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan tahanan rumahsejak tanggal 24 September 2014 s/d tanggal 22 November 2014;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;PENGADILAN TINGGI tersebut;Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Oktober 2014, Nomor:173/Pid.B/2014/PNLks dan suratsurat lain yang berkenaan dengan perkara iniMenimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara :
    sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaansebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dakwaantunggal kami.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAMIDIAH BINTI M YUNUSberupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwatetap ditahan.Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon padatanggal 21 Oktober 2014 No. 173
    U12/2013/HK.01/X1/2014;Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No.241/Pid/2014/PT BNAMenimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhiketentuan dalam undangundang, sehingga secara formal permintaan bandingtersebut dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor memperhatikandan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi PutusanPengadilan Lhoksukon tanggal 21 Oktober 2014, Nomor. 173
    /Pid.B/2014/PN Lks,yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan : pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor:173
    ,masingmasing HakimHakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagaiHakimHakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 25Nopember 2014 Nomor. 173/Pen.Pid/2014/PTBNA, dan putusan tersebut padahari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HakimHakim anggotatersebut,dibantu oleh M.
Register : 08-05-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 28-05-2024
Putusan PA WATAMPONE Nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wtp
Tanggal 28 Mei 2024 — Pemohon melawan Termohon
90
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
    2. Menyatakan perkara nomor 173/Pdt.P/2024/PA.Wtp dicabut;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
    173/Pdt.P/2024/PA.Wtp
Register : 11-03-2020 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PA MAROS Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mrs
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
125
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
    2. Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mrs di cabut;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 ( tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
    173/Pdt.G/2020/PA.Mrs
    PENETAPANNomor 173/Pdt.G/2020/PA.MrsKE i elasDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut dalam perkaraantara:Pemohon, NIK: 7309070707960005, tempat tanggal lahir, Maros, 7 Juli 1996,agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT.
    Maros, 31Desember 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan Warkop Rhona Coffee, tempat kediaman diLingkungan Batangase, Kelurahan Bontoa, KecamatanMandai, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut:Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talakyang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkaraNomor 173
    Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamistanggal 20 Juli 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tompobulu,Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/013/VII/2017,tanggal 21 Juli 2017;Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 52. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersamadi Dusun Mangngai, RT. 004, RW. 001, Desa Damai, Kecamatan Tanralili,Kabupaten Maros;3.
    Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mrs, dicabut;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp346.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalamrapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1441 Hijriyah, olehDrs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. Abd.
    Biaya panggilan Pemohon Rp150.000,00Putusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 5apapBiaya panggilan TermohonBiaya penyerahan akta panggilanBiaya redaksiBiaya meteraiJumlahPutusan Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.MrsRp 80.000,00Rp 20.000,00Rp 10.000,00Rp 6.000,00Rp346.000,00Hal. 5 dari 5
Register : 06-09-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PA ARGAMAKMUR Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.AGM
Tanggal 30 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
1411
  • Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.AGM dicabut;

    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 435.000 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

    173/Pdt.P/2021/PA.AGM
    PENETAPANNomor 173/Pdt.P/2021/PA.AGMa> yll cpo> J all pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggaltelah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonanDispensasi Kawin yang diajukan oleh;Haryono bin Sarani, Tempat tanggal lahir, Aur Gading, 10 September1970, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, PekerjaanPekebun, bertempat tinggal di Desa Aur Gading,Kecamatan
    ;Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 14 September2021Pemohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya pada sidang lanjutantanggal 20 September 2021 Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnyapada sidang lanjutan tanggal 23 September 2021 Pemohon tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan Pemohon yangdibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggalHal 1 dari 17 hal Penetapan No. 173/Pdt.P/2021/PA.AGM27 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan
    : 1. bahwa Pemohonmencabut perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.AGM dan tidak akanmembayar kekurangan biaya perkara, 2.
    Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.AGM.kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapanint;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlakudan dalildalil syar yang berkenaan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor173/Pdt.P/2021/PA.AGM, dari Pemohon..2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3.
    Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.AGM.
Register : 29-11-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Pkb
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
420
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Pkb dari Pemohon ;
    2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
    173/Pdt.P/2021/PA.Pkb
Register : 26-04-2022 — Putus : 13-05-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PA CIBADAK Nomor 173/Pdt.P/2022/PA.Cbd
Tanggal 13 Mei 2022 — Pemohon melawan Termohon
92
  • Menyatakan perkara nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Cbd dari Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

    2. Membebankan biaya perkara para Pemohon kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2022;

    173/Pdt.P/2022/PA.Cbd
Register : 07-06-2023 — Putus : 14-06-2023 — Upload : 14-06-2023
Putusan PA Singkawang Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Skw
Tanggal 14 Juni 2023 — Penggugat melawan Tergugat
277
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Skw dari Penggugat.
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
    3. Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Singkawang Tahun 2023.
    173/Pdt.G/2023/PA.Skw
Register : 06-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Dpk
Tanggal 29 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
148
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.P/2020/PA.Dpk dari para Pemohon;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
    173/Pdt.P/2020/PA.Dpk
    PENETAPANNomor 173/Pdt.P/2020/PA.Dpkews alll o> JI o> IIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapanperkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:NAMA, sebagai Pemohon I;danNAMA, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa
    para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Juli 2020telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Depok, dengan Nomor :173/Pdt.P/2020/PA.Dpk, tanggal 06 Juli 2020,dengan dalildalil sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 10 April 2017 Pemohon dan Pemohon Il telahmelaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanALAMAT, dengan wali nikah yang bernama NAMA selaku ayah kandungPemohon Il, serta sah disaksikan oleh saksisaksi yang bernama NAMA
Register : 17-07-2023 — Putus : 23-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan PA TALIWANG Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Tlg
Tanggal 23 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
2813
  • PENETAPAN

    1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Tlg;
    2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register prkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

    173/Pdt.G/2023/PA.Tlg
Register : 26-03-2024 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 18-04-2024
Putusan PA DUMAI Nomor 173/Pdt.G/2024/PA.Dum
Tanggal 18 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
137
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 173/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.000,- ( seratus tujuh puluh delapanribu rupiah);
    173/Pdt.G/2024/PA.Dum
Register : 26-01-2023 — Putus : 09-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PA BATANG Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Btg
Tanggal 9 Februari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
168
  • Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Btg oleh Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

    173/Pdt.G/2023/PA.Btg
Register : 21-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PA SUMENEP Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Smp
Tanggal 7 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
72
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2022/PA.Smp dari Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.645.000,00 ( enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
    173/Pdt.G/2022/PA.Smp
Upload : 02-09-2013
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PID/2013/PT- BNA
HAMDANI Alias HAM Bin. M. NUR
3512
  • MENGADILI:-Menerima permitaan banding dari Terdakwa tersebut ;-Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29 Oktober 2012 No.173/Pid.B/2012/PN-LSK, yang dimintakan banding tersebut ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
    Penahanan:e Penyidik, tanggal 11 Juli 2012, No.Pol : SP.Han/5/VI/2012/Reskrim, dalam Rumah tahanan sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d 31Juli 2012;e Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2012, Nomor: PRINT873/ N. 1.20/ Epp. 2/07/2012, dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 13 Juli2012 s/d 01 Agustus 2012;e Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 25 Juli 2012 Nomor : 163/ Pen.Pid/ 2012/ PN.LSK, dalam Rumah Tahanan sejak tanggal 25 Juli2012 s/d tanggal 23 Agustus 2012;e Penangguhan Penahanan, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor: 173
    Kutablang KotaLhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 004/E.I/ADVPH/V/2012tertanggal 28 Mei 2012;Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan PengadilanNegeri Lhoksukon tanggal 29 Oktober 2012 No. 173/Pid.B/2012/PNLSK, besertaSuratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa HAMDANI Alias HAM Bin. M.
    Membebankan biaya kepada Negara.Menimbang, ..............006Menimbang, bahwa atas pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebutPenuntut Umum telah menyampaikan secara tulisan tanggapannya yang padapokoknya tetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, penasihat hukumterdakwa secara lisan juga menyatakan tetap dengan permohonannya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29Oktober 2012 No. 173/Pid.B/2012/PNLSK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut
    perkara Nomor : W1U12/ 1976/ HK.O1/XI/2012 dan Nomor : W1U12/ 1977/ HK.01/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut caracara yang telah ditentukan oleh Undangundang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor setelahmempelajari berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan NegeriLhoksukon tanggal 29 Oktober 2012 No.173
    dapatdipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka biayaperkara dalam kedua tingkat Peradilan ini dibebankan kepadanya ;Mengingat, Pasal 374 KUHPidana, Undangundang RI Nomor 8 Tahun 1981tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 beserta peraturanperaturan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI:e Menerima permitaan banding dari Terdakwa tersebut ;18e Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 29Oktober 2012 No.173
Register : 10-08-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA SELAT PANJANG Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Slp
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
91
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Slp dari Pemohon;
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selatpanjang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
    173/Pdt.G/2020/PA.Slp
Register : 01-02-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 26-02-2019
Putusan PA WATAMPONE Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Wtp
Tanggal 26 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5612
    1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
    2. Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2019/PA.Wtp dicabut;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1151000,00 ( satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah );
    173/Pdt.G/2019/PA.Wtp
    PUTUSANNomor 173/Pdt.G/2019/PA.WtpZW zSEA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempattinggal di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete RiattangTimur, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat ;PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan
    No.173/Pdt.G/2019/PA.WtpSebelah Timur : Tanah Asri dan Menny.Sebelah Selatan : JalananSebelah Barat : Aksan dan Mamank.b. 1 (Satu) petak sawah bergelar lompo Alladingnge, terletak di KelurahanCellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, seluas +11 are, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : tanah H. Judding;Sebelah Timur : sawah Hj. SapiahSebelah Selatan : tanah ReddiSebelah Barat : tanah H.
    No.173/Pdt.G/2019/PA.Wtp6.7.8.f. 1 (Satu) petak sawah terletak di Kelurahan Tibojong, Kecamatan TaneteRiattang Timur, Kabupaten Bone, dengan luas + 3 are, dengan batasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : sawah H. Haddade;Sebelah Timur : sawah H. Haddade;Sebelah Selatan : sawah H. Haddade;Sebelah barat : sawah H. Haddade.Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.Bahwa obyek sengketa pada point 5 a diperoleh H.
    No.173/Pdt.G/2019/PA.Wtp1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan menurut hukum H. Sudirman bin Habidollah telahmeninggal dunia pada tahun 2002 dan isteri pertamanya bernamaMunawara binti Suddin telah meninggal terlebih dahulu tepatnya Tahun1983;3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat PENGGUGAT,PENGGUGAT, Sapdollah bin H. Sudirman dan PENGGUGAT, adalahahli waris sah dari isteri pertama H. Sudirman (alm);4.
    No.173/Pdt.G/2019/PA.Wtp
Register : 17-02-2023 — Putus : 06-03-2023 — Upload : 08-03-2023
Putusan PA PINRANG Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Prg
Tanggal 6 Maret 2023 — Penggugat melawan Tergugat
160
    1. Mengabulkan permohonanPemohon untuk mencabut perkaranya;
    2. Menyatakan Perkara Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.Prg dicabut;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluhribu rupiah);
    173/Pdt.G/2023/PA.Prg
Register : 07-10-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PA NABIRE Nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Nbr
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
348
    1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
    2. Menyatakan perkara nomor 173/Pdt.G/2021/PA.Nbr dicabut;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)
    173/Pdt.G/2021/PA.Nbr
Register : 09-08-2018 — Putus : 31-08-2018 — Upload : 07-11-2018
Putusan PA CIKARANG Nomor 173/Pdt.P/2018/PA.Ckr
Tanggal 31 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
94
  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan permohonan Pemohon173/Pdt.P/2018/PA.Ckr, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohonsejumlah Rp. 91000,-( sembilan puluh satu ribu rupiah);
    173/Pdt.P/2018/PA.Ckr
    Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat danHalaman 1 dari 9 halamanPenetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PA.Ckr.rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknyasuami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang masingmasing bernama :a.
    Pemohon Il;Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II yangdilaksanakan pada tanggal 28 Mei 1996 di Wilayah Hukum Kantor UrusanAgama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi;Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkanoleh Pengadilan Agama Cikarang, baik di Kantor Bupati Kabupaten Bekasi,maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang, sesuai ketentuanHalaman 2 dari 9 halamanPenetapan Nomor 173
    Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat danrukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurutketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 5 dari 9 halamanPenetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PA.Ckr.10.11.12,Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknyasuami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang masingmasing bernama :a.
    Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkanoleh Pengadilan Agama Cikarang, baik di Kantor Bupati Kabupaten Bekasi,maupun di papan pengumuman Pengadilan Agama Cikarang, sesuai ketentuanyang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yangberkeberatan terhadap permohonan tersebut;Halaman 6 dari 9 halamanPenetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PA.Ckr.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
    Redaksi :Rp 5.000,Halaman 8 dari 9 halamanPenetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PA.Ckr.4. Meterai : Ro 6.000,Jumlah Rp 91.000,Catatan :Salinan Penetapan ini dikeluarkan atas permintaan para PemohonUntuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN AGAMA CIKARANGPanitera,H. DEDE SUPRIADI, S.H.,M.H.Halaman 9 dari 9 halamanPenetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PA.Ckr.
Register : 24-01-2023 — Putus : 06-02-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 173/Pdt.G/2023/PA.TA
Tanggal 6 Februari 2023 — Penggugat melawan Tergugat
169
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 173/Pdt.G/2023/PA.TA dari Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);
    173/Pdt.G/2023/PA.TA