Bin SUWONDO menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, danketerangan dalam BAP adalah benar keterangan saksi, yang saksi bacadan tandatangani;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tapi saksi tidak punyahubungan keluarga;Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.Hal. 80 Bahwa saksi bekerja di bagian Dinas Pendapatan dan pengelolaankeuangan daerah (DPPKD) provinsi Banten tahun 2013 dan Jabatansaksi sebagi Kepala Bidang Anggaran sejak bulan Februari 2013 dengandasar

tangantersebut, dikuatkan dengan Akta NOTARIIL, yang dibuat olehdan dihadapan saya, Tergugat II selaku NOTARIS; denganAkta Pengakuan Hutang Nomor .47 tanggal 30 November2010, yang dibuat oleh dan dihadapan saya, selaku Notaris,yakni Akta Pengakuan Hutang Nomor .47 tanggal 30November 2010;e Juga dibuatkan Akta Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) No 1011/2010 tertanggal 30 Desember2010;e Bahwa untuk proses peralihan hak diperlukan tahapan yakniPengecekan dan Validasi baik itu di Pemda (DPPKA/DPPKD

Lampiranlampiran (Foto copy Kartu Tanda Penduduk anggota kelompoky).Bahwa saksi baru tahu kalau para kelompok penerima bantuan adalah titipandari anggota dewan karena waktu saksi pemendapatkan daftar nama kelompokdari DPPKAD Blora, bidang anggaran DPPKD Blora mengatakan bahwakelompok penerima adalah titipan anggota dewan.Bahwa setahu saksi berdasarkan Juklak Pedoman Teknis pemberian hibah,bantuan hibah tersebut tidak ada unsur aspirator dari anggota dewan tapi saksitahu bantuan tersebut merupakan

Kemudian saksi Dr.H.Toha M.PD menandatangani SPM selakuPengguna Anggaran sehingga DPPKD Kota Serang mengeluarkan SP2D dandana cair kerekenig perusahaan Terdakwa CV.Viefar Mediatama denganspeciment saksi Nia Kurniawati sehingga menimbulkan kerugian keuangannegara /kerugian keuangan daerah Kota Serang Banten ,dengan demikianterbukti adanya kerjasama yang erat dan berhubungan satu sama lainyang tidak dapat dipisahkan antara Terdakwa M.Nurdin Afrizal yangmelakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam

Berdasarkan surat dari Bapermades tersebut DPPKD menerbitkan SPMpada tanggal 30 Nopember 2012 dan atas dasar itu kuasa BUDmenerbitkan SP2D pada tanggal 4 Desember 2012. Pencairan ADD tahun anggaran 2009 untuk Desa Ayamputih adalah sebagaiberikut :1.Tahap I berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :133/LSBANTKU/DAU/2009 tanggal 7 Desember 2009 Alokasi DanaDesa (ADD) sebesar Rp. 526.131.700,00 (lima ratus dua puluh enam jutatermasuk Ds.

Kemudian Pengguna Anggaran menerbitkan Surat PerintahMembayar selanjutnya Surat Perintah Membayar di kirimkan ke DPPKDkemudian DPPKD menerbitkan SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana )kemudian uang bisa dicairkan.Bahwa persyaratan yang digunakan untuk dasar penagihan ataupencarian dana dari penukaran kupon bahan bakar minyak oleh SPBU44.56104 PT.

AGUS HERMAWANTO, M.pd yang ditujukan kepadaDPPKD ( Dinas pendapatan dan pengelolaan keuangandaerah )dan selanjutnya dari DPPKD dikeluarkan SP2D( surat perintah pencairan dana ) dan dana untuk APBDdicairkan dalam 3 (tiga) tahap, dan untuk pencairandana dari APBN di Bank BRI dan untuk dana APBD di BankBPD, dengan cara bagaimana prosesnya saksi tidakmengetahui.123Bahwa berdasarkan ketentuan seharusnya semua danadigunakan untuk pembangunan SMK Malingping dalamprogram USB tahun 2007.Bahwa saksi tidak

satu) jepitan asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/Prod.Bun/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010 dan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 525.2/872.a/ Prod.Bun/ VII/2010 tanggal 21 Juli 2010;

1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli pengadaan Nasional tanggal 12 Mei 2008;

1 (satu) jepitan asli Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD

.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan pengguna anggara/kuasa pengguna Anggaran/bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 28 Desember 2011 dan Lampiran Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor DPPKD.950/13/63.L/2011 tentang penunjukan Pengguna Anggara/Kuasa Pengguna Anggaran/Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD

inventaris; Bahwa mulai ada ACdi ruangan itu sejak tahun 2013; Bahwa sekarang AC sudah tidak ada lagi sudah disita oleh penyidik;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakantidak tahu;32.Saksi SRI AYU IDAYANI, SE.MM, dibawah sumpah menerangkan; Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengankasus Terdakwa ini, keterangan Saksi di Penyidik Kejaksaan tersebutada dibuatkan BAP, dan keterangan Saksi tersebut benar semua; Bahwa Saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan di DPPKD

Maka setelah diteliti dan diperiksa oleh141Kuasa Bendahara Umum Daerah (DPPKD) maka diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D)Selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dibawake Bank yang telah ditunjuk oleh BUD untuk melakukan prosespencairan.

November 2009sebesar Rp200.000.000,00;Bahwa atas adanya permohonan yang dibuat oleh mereka terdakwaselanjutnya permohonan tersebut diproses di Dinas PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikkadengan mekanisme uang persedian yang diproses oleh BendaharaBantuan Keuangan, hibah, Bantuan Sosial, bantuan Partai Politik, bagi Hasildan belanja tidak terduga DPPKAD Saudara Godfridus Faustinus denganmengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persedian (SPPUP) kepadaPengguna Anggaran DPPKD

Maka setelah diteliti dan diperiksa olehKuasa Bendahara Umum Daerah (DPPKD) maka diterbitkan SuratPerintah Pencairan Dana (SP2D)Selanjutnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tersebut dibawake Bank yang telah ditunjuk oleh BUD untuk melakukan prosespencairan.

Dikembalikan kepada LALU MUHAMAD ADIRIN,SE (DPPKD Kab. Lombok Barat);95. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 840 / 158 / Dikpora / 2011, Tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pendidikan (Beasiswa) Untuk Siswa Miskin Jenjang SD dan SMP Kabupaten Lombok Barat Periode Januari Juni Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011, beserta lampiranya.96.

Mataram diCakranegara, Perihal Transfer Dana BSM 2011, , tanggal 20 Desember 2011.Dikembalikan kepada LALU MUHAMAD ADIRIN,SE (DPPKD Kab.

Desember s/d 19 Desember 2014 Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Beton STA 6+500 s/d 8+750 (Lajur Kiri);

46. 1 (satu) bundel asli Laporan Akhir Kegiatan Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapis Beton STA 6+500 s/d 8+750 (Lajur Kiri);

Dikembalikan kepada Dori Rafeliana

47. 1 (satu) eksempelar fotocopy Surat Keputusan Walikota CIlegon Nomor: 990/Kep.566-DPPKD

DPPKD.3) Setelah itu SP2D diberikan kepada Penagih untuk dicairkan di BendaharaUmum Daerah (BUD) melalui BUB Cirebon selaku pemegang kas daerah.Halaman 61 dari 170 Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2019/PN BdgBahwa benar SPM yang diajukan dan diproses untuk pembayaran yangberkaitan dengan kegiatan DAKIPD Kota Cirebon khususnya untuk paketpekerjaan peningkatan Jalan Rinjani Rayabromo dan jalan Mahoni Raya KotaCirebon Tahun 2016 yakni Untuk pembayaran kegiatan belanja modalkegiatan SKPD pelaksana kegiatan

Sekretaris DPPKD Kabupaten Lombok Barat tahun2009.504.

Solihan.Sekretaris DPPKD Kabupaten Lombok Barat tahun 2009.504.

DPPKD.3) Setelah itu SP2D diberikan kepada Penagih untuk dicairkan di BendaharaUmum Daerah (BUD) melalui BUB Cirebon selaku pemegang kas daerah.Bahwa benar SPM yang diajukan dan diproses untuk pembayaran yangberkaitan dengan kegiatan DAKIPD Kota Cirebon khususnya untuk paketpekerjaan peningkatan Jalan Rinjani Rayabromo dan jalan Mahoni Raya KotaCirebon Tahun 2016 yakni Untuk pembayaran kegiatan belanja modalkegiatan SKPD pelaksana kegiatan tersebut.Bahwa atas pengajuan SPM yang berkaitan dengan kegiatan

ketigasedangkan isi/nilainya tidak sama dengan yang seharusnya di bayarkan, ada sekitarRp. 60 juta dari dana kemah bakti itu digunakan untuk kegiatan kegiatan yang tidakada di DPA ;Bahwa mekanisme pengeluaran uang dalam kegiatan kemah bakti pertama buat SPP,kemudian SPM, dilanjutkan SP2D setelah cair langsung ditransfer dari rekeningBank Nagari/kas daerah ke rekening bendahara ;Bahwa ada dibuatkan SPJnya yang Terdakwa II tandatangani sebagai bendaharapengeluaran, lalu diserahkan kepada KPA/terdakwa I dan DPPKD

Tabalong dan dilanjukan dariKonsultan dan juga ada dari DPPKD Pemda Tabalong; Bahwa yang disampaikan dalam Sosialisasi tersebut menggunaipenggunaan DAK bidang pendidikan tahun 2010 yaitu untukpembangunan gedung perpustakaan dan buku yang harus dilaksanakansesuai Keppres 80 tahun 2003; Bahwa karena dana bantuan tersebut bersumber dari DAK tahun 2010(APBN) maka anggarannya tercantum dalam DPA SKPD DinasPendidikan Kab.

tidak adanya laporan pakSoeradji kepada saksi maka itu tidak sesuaidengan prosedur;Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebutdikembalikan atau tidak;Bahwa saksi tidak tahu bonggol ceksebagaimana bukti yang ditunjukkan didepanpersidangan;Bahwa saksi tidak tahu bukti klearingsebagaimana bukti yang ditunjukkan didepanpersidangan;Bahwa saksi tidak tahu bukti rekapan pinjamansebagaimana bukti yang ditunjukkan didepanpersidangan;148Bahwa saksi tahu buku besartanggal12032007; Bahwa pada waktu kejadian DPPKD