belah pihak terhadap pasangannyadengan demikian maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

dan sakinahmawaddah warahmah, maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah sesuatu yang tidak baik, yangakan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karenaitu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

TergugatHalaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 0419/Pdt.G/2018/PA.Pdgsudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatankepada kedua belah pihak, maka menghindari kKemudharan bagi Penggugatdan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yangsudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalahdengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama darimempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi

yang baik dan sakinah mawaddahwarahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidak adaharapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengandemikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikankedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

belah pihak terhadap pasangannyadengan demikian maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

No: 1860 /Pdt.G/2019/PA.JBmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung

dan tidak mengajukanbukti apapun yang mampu menguatkan atas tuntutannya tersebut ;Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat tersebut berdasarkan pasal 174HIR. terbukti Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ; Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam/konteks fiqhiyah seorang isteri yangpergi meninggalkan suami atas kehendaknya sendiri meskipun itu atas seijin suaminya,maka sudah dapat dianggap nusyuz, apalagi perginya itu tanpa seijin suami seperti yangdilakukan oleh Penggugat tersebut, sebagaimana dalil fiqhi

Dapat dianggap nusyuz isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri (meskipun)dengan seijin suaminya ; 77277 202 nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangantersebut di atas terbukti Penggugat adalah isteri yang nusyuz oleh karenanya gugatanPenggugat DITOLAK dan Penggugat dinyatakan tidak berhak/gugur menerima nafkahdari Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dandalil fiqhi yang berbunyi : ) Gugur nafakah setiap harinya (bagi isteri) sebab

belah pihak terhadap pasangannyadengan demikian maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaHal. 9 dari 12 hal. Put.

tingkatpertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang UndangNo 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No 9Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang Undang No 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 sertaketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyaPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa membiarkan rumahtangga dalam keadaan seperti ini justru akan membawamadharat bagi masing masing pihak sesuai dengan pendapat DRMusthafa AsSibai dalam kitab AlMaratu' Bainal Fiqhi

yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisiseperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah pecah (broken mariage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukundalam rumah tangga kembaili;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikian9maka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebutdiatas maka Majlis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telahdapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) PeraturanPemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majlis Hakim berkesimpulan

kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehinggatidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Hal. 12 dari 15 hal.Put.No.85/Pdt.G/2019/PA.JB.Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat denganTergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengandemikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikankedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti inimemberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah(broken mariage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumahtangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38

yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisiseperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah pecah (broken mariage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukundalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengandemikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikankedalam maksud dan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2016/PA.JBMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas

diketahui lagi alamatnya sampai sekarang, maka kondisiseperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugattelah pecah (broken mariage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukundalam rumah tangga kembaili;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikianmaka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksuddan tujuan pasal 19 uruf (f) Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majlis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat

yang baik dan sakinah mawaddahwarahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidak adaharapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugatsudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatankepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharan bagi Penggugat danTergugat lebin utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudahpecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah denganperceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama darimempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi

Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula denganpendapat Dr.Mushthofa As Siba'i, yang tersebut dalam kitab: "AlMaratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yang diambil alihmenjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiriyang berbunyi sebagai berikutlin welel 4S. ulagay petdais ayay ~Elotel ood oped Vyesgitt yl 4 &U geo ails lgsligh olf Lubs el jiArtinya"Dan tidak ada manfaatnya

Musthafa AsSibai dalam kitab AlMaratu bainal Fiqhi walQanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan danpertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadappendidikan anakanak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannyamengumpulkan dua orang yang saling membenci.

Mustofa As Sibai dalam bukunya Al Mar atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yangkemudian diambil alih Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar,apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suamiisteri tersebut diceraikan saja.Menimbang, bahwa amar nomor 2 tentang penjatuhan talak Tergugat / Terbanding belumsesuai dengan Pedoman Tehnis Administrasi dan

Musthafa AsSibaidalam kitab AlMaratu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagaipendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut:Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahandan pertentangan, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang salingmembenci.

., Pasal 70 dan Pasal 82 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis HakimTingkat Banding sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tanggadalam keadaan seperti ini akan menambah mudharat bagi kedua pihak, sesualdengan pendapat DR.Musthafa As Sibai dalam kitab AlMaratu, Bainal Fiqhi walQanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim TingkatBanding yang terjemahannya sebagai berikut;Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 T ahun 1974 tentang Perkawinan, dan sesuai pula dengan pendapat Dr.Mushthofa As Sibai,yang tersebut dalam kitab: "Al Maratu bainal Fiqhi wal Qonun" halaman 110 yang diambil alih menjadipendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi sendiri yang berbunyi sebagai berikut:Artinya :"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapbkan dalam emngumpulkan dua orang yang saling bencimembenci, terlepas dari

belah pihak terhadap pasangannyadengan demikian maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken mariage), sehingga tidakada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugatdengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang siasia, yang akanmendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itukemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalamkaedah fiqhi

Dengan demikianmaka berdasarkan kaedah fiqhi tersebut diatas maka perceraian adalah jalanterbaik bagi Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakimmemandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yangmenyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalahtentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksudJurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38