Ditemukan 3123 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-08-2015 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 368/PDT.PLW/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Juni 2016 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI) >< lr. DYAH ANITA PRIHAPSARI alias lr. NITA YUDI, MBA, dan MOUDY LITURAAN,Cs
11740
  • Fahmi sudah dinyatakan Demisioner. tidakmenjabat lagi sejak diberhentikan tanggal 8 April 2010 (berdasarkan Ketetapan MUNASLUB DPP IWAPI) danjabatan Ketua Urnum DPP IWAPI dijabat oleh Ir.Dyah Anita Prihapsari dengan masa jabatan 20102015,sehingga berdasarkan Ketetapan tersebut Rina Fahmi Idris tidak berhak lagi menggunakan logo dan segalaatribut WAPI, oleh karena itu Haim telah diselenggarakan Munas dan memilih Rina Fahmi Idris sebagai KetuaUTTILIM DPP IWAPI masa Bhakti 20122017 adalah tidak benar sarna
Putus : 26-01-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 703 K/Pdt.Sus-KPPU/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA VS PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
301328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 703 K/Pdt.SusKPPU/2015untuk seluruh risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan PBI Manajemen Risikodan upaya mitigasi risiko yang dilakukan oleh PemohonKeberatan/ dahulu Terlapor sebagaimana disebutkan di atas,maka sangat jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa aktivitaskerja sarna yang dilakukan oleh Pernohon Keberatan/dahuluTerlapor , PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera/dahuluTerlapor II, dan PT Heksa Eka Life Insurance/dahulu Terlapor Illmerupakan perbuatan
    Terlapor Il serta PT Heksa Eka LifeInsurance/dahulu Terlapor Ill melakukan perbuatan yang menolakdan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukankegiatan usaha yang sarna pada pasar bersangkutan;Bahwa pada poin 8.1.20 halaman 135 Putusan TermohonKeberatan Nomor 5/KPPUI/2014, dikatakan bahwa:"Bahwa disamping itu, Majelis Komisi menilai bahwa perbuatansebagaimana diuraikan dalam butir 8.1.19 dapat merugikankepentingan umum yaitu kepentingan debitur KPR BRI yangmemiliki alternatif pilinan
Putus : 04-01-2016 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Januari 2016 — MASDAR, Spd. MM.Pd. ; KEJAKSAAN NEGERI PROBOLINGGO
10024
  • kayu jati beli sendiri, potong sendiri, dan membeliIangsung di masyarakat;Bahwa mobilisasi kayu terjadi sellsih tinggi termasuk surat menyuratnya;Bahwa kualitas kelas 1 yang ditentukan sesuai RAB, sedangkan yang terdakwa buat kelas2;Bahwa yang saksi buat adalah campuran kelas dan kelas 2 tidak seluruhnya kelas 1;Bahwa yang saksi campur sebagai ilustrasi dinding Iemari kayu menggunakan kelas sedangkan bagian dalam kelas 2;Bahwa ciri khusus kelas usianya adalah 20 sd 25 tahun, untuk kelas 2 usianya sarna
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1049737 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikian, Majelis Kasasi dalam Putusannya sarna sekali tidakmempertimbangkan alasanalasan tersebut di atas bahkan secara kelirumenyatakan bahwa alasanalasan tersebut merupakan penilaian hasilpembuktian yang tidak dapat dipertinbangkan dalam pemeriksaan tingkatkasasi.
    Hal ini adalah sarna sekali salahkarena Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sama dengan TurutTermohon Peninjauan Kembali VII/Telkomsel dan PT Indosat Tbk.Berkaitan dengan pasar telekomunikasi seluler Indonesia, ParaPemohon Peninjauan Kembali sebelumnya hanya mempunyaikepemilikan saham tidak langsung di PT Indosat Tbk. Sementara itu, PTIndosat Tbk (dihitung dengan cara apapun) tidak memiliki lebin dari 50%pangsa pasar telekomunikasi selular di Indonesia.
    Waverman yang menggambarkan bahwa GSMdan CDMA merupakan produk substitusi satu sarna lainnya, knususnya dinegaranegara dengan tingkat pentetrasi yang rendah seperti Indonesia.Selanjutnya, analisis Laporan Case terhadap survey pasar yang dilakukanTermohon Peninjauan Kembali/ KPPU menunjukkan bahwa CDMAmerupakan substitusi GSM (Bukti P 44/C 3115) karena perpindahankonsumen GSM dalam jumlah yang besar (tidak harus meninggalkanGSM) ke CDMA dengan adanya kenaikan tarif hipotetis sebesar 5 dan 10persen
    Chatib Basri, Ketua LPEM UI, menyatakan bahwa pricepararelism sendiri tidak menjadi bukti bahwa telah terjadi tindakan antipersaingan berupa kolusi, Dalam bukti tersebut (harian Tempo Tanggal20 September 2007), Chatib menjelaskan:pola tarif yang sarna tidak selalu diartikan sebagai adanya penetapanharga ataupun hasil kolusi.
    Namun, Pengadilan Negerisecara sewenangwenang mengingkari, mengabaikan atau sarna sekali tidakmempertimbangkan hasil Pemeriksaan Tambahan.Berkaitan dengan hal di atas, Majelis Kasasi seharusnya menerapkanketentuan hukum Pasal 178 ayat (2) HIR dan Pasal 6 ayat (1) Perma No.3/2005 di atas dalam perkara ini.
Register : 08-12-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 198/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 27 April 2016 — AGUS SUPRIATNA, S.Pd Bin ENUNG (Alm)
6716
  • Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar DirektoratJenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan KebudayaanNomor 1482/C.2/KU/2013 tanggal 02 September 2013 tentangPenetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Sarna KomputerUntuk Administrasi di SD Tahun 2013 beserta lampirannya;. Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DirektoratJenderal Pendidikan Dasar an.
    Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Direktoratf.g.h.Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan KebudayaanNomor 1482/C.2/KU/2013 tanggal O02 September 2013 tentangPenetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Sarna Komputer UntukAdministrasi di SD Tahun 2013 beserta lampirannya;Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DirektoratJenderal Pendidikan Dasar an.
    Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Dasar DirektoratJenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan KebudayaanNomor 1482/C.2/KU/2013 tanggal O02 September 2013 tentangPenetapan Sekolah Penerima Bantuan Sosial Sarna Komputer UntukAdministrasi di SD Tahun 2013 beserta lampirannya;. Surat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DirektoratJenderal Pendidikan Dasar an.
Register : 23-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 204-K/PM.II-08/AD/X/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Qiran Harahap
9928
  • Kemudian pada sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa danSaksi 2 hendak ke Pondok Gede menemui temannya dan Saksi3 ikutbersama Terdakwa dan Saksi2 yang mengendarai mobil Toyota CalyaNopol B 2321 KFJ warna merah milik terdakwa.3) Bahwa masih pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 02.00 WIB didaerah Jati Sarna Bekasi tepatnya di warung kopi depan Pom BensinBulog ada 4 (empat) orang yang sedang berkumpul, lalu Saksi3disuruh keluar oleh terdakwa dan Saksi2 untuk melihat 4 (empat)orang tersebut sedang bermain
Register : 14-12-2015 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1754/Pdt.G/2015/PA.Bdw
Tanggal 22 September 2016 —
615
  • Bagus sebesarHalaman 43 dari113 Putusan Nomor 1754 /Pdt.G/2015/PA.Bdw .Rp.40.000.000. yang nyatanyata merupakan Harta GonoGini antaraPenggugat dan Tergugat, haruslah dibagi 2 sama rata antaraPenggugat dan Tergugat setelah terjadinya Perceraian ;Bahwa mengenai Obyek Sengketa VIl yang berupa Tanaman KayuSengon yang dibeli oleh Penggugat diatas Tanah Sewa yang terletak diDesa Sumber Jambe, Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jemberkenyataannya adalah memang benarbenar harta GonoGini yangharus dibagi 2 sarna
Register : 05-01-2016 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0036/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 22 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1820
  • sembunyikan karna saya pikir jangankanuang sebanyak itu sekecil apapun semuanya di kontrol.Berdasarkanpengalaman dalam rumah tangga seperti itulah sehingga saya nekad maumenyembunyikan dengan jalan akan saya kembalikan setelah tanah warisansaya terjual tapi kenyataannya semua itu ketahuan sebelum tanah itu laku tapibeberapa hari setelah itu tanah itu sebenamya dibeli sama pak Wali(Almarhum) karena pada saat itu dua orang yang memberitahu kalau tanah itumau di beli sama Pak Wali tapi wanti wanti di bantah sarna
Putus : 29-01-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 637 K/Pdt.Sus-PHI/2013.
Tanggal 29 Januari 2014 — PT MUSI RAWAS VS BAMBANG SETIAWAN, DKK
5223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut :"... pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenaipembayaran uang pengakhiran hubungan kerja beserta hakhak lainnya yangseharusnya diterima oleh Para Penggugat sebagai akibat dari adanya pengakhiranhubungan kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat denganalasan PHK tersebut dilakukan oleh Tergugat karena telah berakhirnya perjanjiankerja waktu tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat" ;Selanjutnya pada halaman 185 Putusan yang sarna
Putus : 06-01-2011 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 6 Januari 2011 — Ir. H. HARUN AL RASJID Bin M.MAKSUM. T1; ASIKIN Bin TALAN. T2;
9748 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2. atas nama Sarna Wasri seluas sekitar 2.100 M?.3. atas nama Sirdja seluas sekitar 1.800 M?.4atas nama Darwi Daweng seluas sekitar 1.100 M?.Hal. 80 dari 91 hal. Put. No. 65 PK/Pid.Sus/20095. atas nama Asikin seluas sekitar 1.300 M?.6. atas nama Samen seluas sekitar 1.400 M?.
Putus : 13-01-2010 — Upload : 29-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/PID.SUS/2009
Tanggal 13 Januari 2010 — dr.J.K.SINYOR, M.Q.I ;
9551 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ratus tiga PasienKeluarga Miskin ;Bahwa dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Miskin Gakin,RSUD Dr.Soedarso Pontianak sama sekali tidak mendapatkan dana dariAPBD Kalimantan Barat sebagaimana seharusnya yang diatur dalamSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 553/Menkes/SK/IV/2003yang jelasjelas telah rnengakul bahwa Dana APBN Tahun Anggaran2001, 2002 dan 2003 untuk pelayanan kesehatan bagi pasien keluargamiskin sebenarnya tidak cukup, sedangkan Dana APBD dari PemerintahDaerah tidak ada sarna
Register : 03-12-2018 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1173/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
1.I Made Bernard Kastawo
2.Rogun Kartini Pasaribu
Tergugat:
1.Putu Suwindia
2.Ni Ketut Alit Astari, SH
Turut Tergugat:
1.ir. G.N. Sudiksa
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
3.Dewa Gede Nuadi
223109
  • Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 12 dan 14a sesungguhnyaadalah 1 (satu) peristiwa yang sarna yang terjadi. Namun dalam dalil gugatan ParaPenggugat dibuat seolaholah terjadi dalam waktu yang berbeda. Bahwa faktasebenarnya peristiwa tersebut adalah 1 (satu) pertemuan antara Para Penggugatdengan Tergugat 1.
Putus : 25-02-2015 — Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 25 Februari 2015 — MANIDI ATMO WIYONO, dkk
4422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pacitan periode yang sarna denganpara Terdakwa tersebut di atas (masingmasing diperiksa dalam berkas perkaraterpisah), pada waktuwaktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalamSurat Dakwaan Primair tersebut di atas, telah melakukan beberapa perbuatanyang masingmasing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
Register : 16-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 09-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHLIS INDAH Bin SAINAL HASAN
12883
  • Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2020/PN.kdi Pelatihan kader pemberdayaan Desa anggaran,Rp.1.500.000,, Tidak dilaksanakan (Fiktif);Saksi menjelaskan bahwa selaku pendamping lokal desa bahwa pembangunan didesa matabaho dengan menggunakan dana desa PoloPolora tidak dibenarkandan telah merugikan masyarakat Desa polopolora dan menguntungkan bagimasyarakat desa Matabaho.Saksi menerangkan bahwa yang bertugas di badan permusyawaratan desa (BPD)TA. 2016 /1017 adalah :1) JAINAL ( Ketua BPD)2) SOLON (Wakil ketua)3) SARNA
Putus : 07-07-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 605 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 7 Juli 2009 — THEODORES CHARLES BROUWER bin BROUWER
7059 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu)bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayaruang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidakmempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang penggantitersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;Menetapkan Terdakwa ditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy piagam kerja sarna
Register : 15-05-2013 — Putus : 05-05-2014 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN MAKALE Nomor 49/PDT.G/2013/PN.MKL
Tanggal 5 Mei 2014 — LINCE TALLO' ARRANG, ANTON BAREDU, MARTHEN BASSANG, DKK (Penggugat) VS NE' BADO, LAI' SUKA', LAI' SULE', DKK (Tergugat)
152139
  • Kalaukobu" yang Saksi masuk itu ada 2 (dua):bahwa, Saksi sarna sekali tidak tahu bagaimana hubungan darah antarakeduabelah pihak berperkara;~bahwa, istrinya Saksi juga orang Bangkelekila' yaitu dari TongkonanTallang;bahwa, Tergugat ada yang bertongkonan di Tallang dan ada juga yangtidak. Itulah orang Toraja.
Register : 23-03-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 25-03-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Pbr
Tanggal 8 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
8231
  • Turut tergugat 11 yang bernama Rismanto dari dulu sampaisekarang hidupnya ketergantungan sarna penggugat karenapenggugat sendiri dari dulu menginginkan Rismanto hidup daritelapak tanganya sesekali Rismato jadi pemulung dan dulupenggugatlah yang sering membantu jadi sekarang Rismantohanya tinggal diam tidak bisa buat apaapa berapapun dibantupenggugat diterimanya dan kadang kala sering juga kelaparau gakada uang.5.
Register : 30-10-2013 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/IPid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 Maret 2014 — -SAEFUL MULYANA, ST. BIN SUGINTO
7715
  • Untuk pernbayaran termin prosesnya sarna yangmembedakan hanya dokumen persyaratannya saja yakni :a. Untuk pernbayaran termin pertama dan kedua diperlukan BA Pemeriksaanlapangan Pertama dan Dokumen Laporan kernajuan fisik pekerjaan dimanasetelah saksi RANI mendapatkan BA dan Dokumen laporan fisik pekerjaantersebut kemudian saksi RANI edarkan kepada pihak terkait untukmenandatanganinya.b.
Register : 03-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
266172
  • jawabannyatentu. saja tidak dapat, oleh karenanya Audit Hasil PenghitunganKerugian Negara baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publikharus diperlakukan sarna yaitu dalam rangka membantu penyidiksehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak) pada diri Tergugatsebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuanMenimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadapkeputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan
Register : 29-11-2017 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 129/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Februari 2018 — MUCHTAR DJAMACH, S.H, Dkk MELAWAN NANUNG
8428
  • Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah tepatdan benar dalam menerapkan hukum dan memberikan pertimbanganhukum terhadap Eksepsi Pembanding tentang Gugatan salah pihakadalah termasuk dalam Pokok Perkara:Bahwa tugas dan wewenang Tergugat Ill / Pembanding Ill untukmenyelenggarakan dan menyediakan sarna jual Beli Rumah dalam hal inijelas dan tegas Tergugat Ill / Pembanding Ill sebagai pihak yangmenyediakan sistem jual beli rumah harus bertanggung jawab ataskerugian yang diderita