Ditemukan 3379 data
Urut Berdasarkan
Putus : 26-04-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor 32/Pid.Sus/2017 /PN Ksp Tanggal 26 April 2017 — ARIF TIRTANA Alias ARIF Bin SYAIFUL BAHRI
23 — 3
23 — 3
Bahwa bahwa berdasarkanPasal 1 angka 4 4Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor996/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan SaranaPelayanan Rehabilitasi Penyalahngunaan dan Ketergantungan Narkotika,Psykotropika dan zat adiktif lainnya, menyebutkan Penyalahguna adalahOrang yang menggunakan Narkotika tanpa indikasi medis dan tidak dalampengawasan dokter;Menimbang, bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalamhukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd methet recht), atau
Register : 07-03-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 36-K/PM.I-03/AD/III/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 — Praka Indra Suprianto
145 — 153
145 — 153
pelaksanaan ujiurine yang dilaksanakan di tempat umum harus dilakukan ujilagi di Laboratorium yang telah ditetapkan, hal ini diaturdalam Perka BNN Nomor : 5 Tahun 2010 dan telah diubahdengan Perka BNN Nomor : 11 Tahun 2011.Bahwa dalam hal untuk menyelidikan bolehboleh saja test ujiurine di tempat umum, tetapi dalam hal penyidikan harusdidukung test uji urine di Laboratorium yang telah ditetapkan.Bahwa penunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika danPsikotropika diatur dalam Permenkes RI Nomor =:194/Menkes
Putus : 27-07-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1473 K/Pdt/2017 Tanggal 27 Juli 2017 — Dr. H. AGUS FAUZAN SUNAJADJIE, MARS, dk VS AGUS HERMANTO, dk
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terbukti selurun penanganan medis yangdilakukan oleh Pemohon Kasasi/semula Terbanding II/Tergugat IIterhadap anak Para Termohon Kasasi/semula ParaPembanding/Para Penggugat di Rumah Sakit Wijaya Kusumah,yang dilakukan oleh Pemohon' Kasasi/semula TerbandingIl/Tergugat Il terhadap anak Para Termohon Kasasi/semula ParaPembanding/Para Penggugat telah memenuhi persyaratan danketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteranserta Pasal
Register : 01-04-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 23-K/PM.II-10/AD/IV/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — Purwadi, Sertu NRP 21060122690585
127 — 35
127 — 35
Bahwa Laboratoris KriminalistikCabang Semarang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuaidengan Keputusan Kementrian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.
Putus : 29-11-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor 254/Pid.Sus/2016 /PN Ksp Tanggal 29 Nopember 2016 — RAHMAD HIDAYAT Als DAYAT Bin BURHANUDDIN HASIBUAN
26 — 2
26 — 2
Bahwa bahwa berdasarkanPasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHalaman 32 dari 39 Putusan No. 254/Pid.Sus/2016/PN Ksp996/Menkes/SK/VIIV2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan SaranaPelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika,Psykotropika dan zat adiktif lainnya, menyebutkan Penyalahguna adalahOrang yang menggunakan Narkotika tanpa indikasi medis dan tidak dalampengawasan dokter;Menimbang, bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalamhukum pidana diartikan sebagai bertentangan
Register : 03-10-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk Tanggal 23 Oktober 2014 — BAMBANG SAPARYONO, APT, MPHM
136 — 164
136 — 164
No. 271/MENKES/K/VIII/2012. 165. Surat No : 602/4747 Perihal : Pemberitahuan dan penyerahan kembali pelimpahan Wewenang (asli)beserta lampirannya berupa : a. Surat Nomor : 007/BRG/Putaran-IX/POKJA-2/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Proses Pengadaan Melalui ULP. b. Surat No : 027/1855 tanggal 31 Oktober 2012 Perihal :laporan selesainya Proses Lelang. c.
No. 271/MENKES/K/VIII/20 1 2.165. Surat No : 602/4747 Perihal : Pemberitahuan dan penyerahan kembalipelimpahan Wewenang (asli)beserta lampirannya berupa :a. Surat Nomor : 007/BRG/PutaranIX/POKJA2/2012tanggal 12 Oktober 2012 Perihal : PemberitahuanPelaksanaan Proses Pengadaan Melalui ULP. b. Surat No : 027/1855 tanggal 31 Oktober 2012Perihal :laporan selesainya Proses Lelang. c. Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Nomor : 005/BRGALKES/PutIX/POKJA2/2012 tanggal 3Oktober 2012. d.
Putus : 27-05-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656 K/PID.SUS/2015 Tanggal 27 Mei 2015 — Drs. BAMBANG SAPARYONO, APT., MPHM
185 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 271/MENKES/K/VIII/2012;Hal. 55 dari 91 hal. Put.
Nomor 271/MENKES/K/VITI/2012;Surat Nomor : 602/4747 Perihal : Pemberitahuan dan penyerahankembali pelimpahan Wewenang (asli) beserta lampirannya berupa :166167ajSurat Nomor : 007/BRG/PutaranIX/POKJA2/2012 tanggal 12Oktober 2012 Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Proses PengadaanMelalui ULP;Surat Nomor : 027/1855 tanggal 31 Oktober 2012 Perihal :laporanselesainya Proses Lelang;Berita Acara Klarifikasi dan Verifikasi Nomor : 005/BRGALKES/PutIX/POKJA2/2012 tanggal 03 Oktober 2012;Berita Acara Penyusunan
Register : 02-03-2016 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 03-06-2016
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 14-K / PM.II-10 / AD / III / 2016 Tanggal 10 Mei 2016 — Sulistiono Serda NRP 613631
92 — 24
92 — 24
2 Be VDBahwa terhadap 4 (empat) lembar Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri CabangSemarang No.LAB: 952/NNF/2015 tanggal 25 Agustus 2015,merupakan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap urine Terdakwayang dilakukan oleh intansi yang berwenang untuk melakukan ujilaborataris terhadap penyalahgunanarkotika.Bahwa Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakanLaboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan KeputusanKementerian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes
Putus : 18-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 4/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA Tanggal 18 Juli 2013 — JAFARUDDIN BIN USMAN
64 — 27
64 — 27
yaitu Pejabat yang menandatangani dan/ataumengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasarpengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaranmaterial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, Pasal61 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah yaitu Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih,Keputusan Menteri Kesehatan No. 638/MENKES
/SK/V/2003 tanggal 12 Mei2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Tahun2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan bahwa pengadaan obatobatanprogram kesehatan dilaksanakan melalu industri farmasi atau Pedagang BesarFarmasi dan Keputusan Menteri Kesehatan No. 639/MENKES/SK/V/2003tanggal 12 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pengadaan Obat PelayananKesehatan Tahun 2003 Bagian Pertama poin d yang menyatakan bahwapengadaan obatan pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui Pedagangan BesarFarmasi
Register : 21-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 38 / PID.SUS.TPK / 2014 / PN.Bgl. Tanggal 3 Desember 2014 — DARMAWI, SE. MM Bin WADI
136 — 44
136 — 44
Keputusan Menkes RI No. 582/MENKES/SK/VI/1997 tentang PolaTarif Rumah Sakit Pemerintah.2. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tanggal 7 Nopember 2007.3. Surat Keputusan Direktur RSUD M. Yunus Bengkulu4. Hasil perhitungan honor dari Tim Penghitung Jasa.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor :F. 148.
Putus : 11-02-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1221 K/PID.SUS/2013 Tanggal 11 Februari 2014 — ADRIANUS ADU, ST. Alias ADI
70 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan statuskepemilikan tanah lokasi proyek melainkan kesalahan perencanaanproyek yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab DinasKesehatan kabupaten Rote Ndao adalah keliru karena :e Pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pekerjaanRehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndao, dan bukanpembangunan baru di atas tanah yang belum ada bangunannya;e Pekerjaan Rehabilitasi dan Perluasan Gedung Puskesmas Ndaomerupakan program nasional didasarkan Keputusan MenteriKesehatan RI nomor : 1756/Menkes
Register : 17-03-2008 — Putus : 05-08-2008 — Upload : 13-05-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 27/G/2008/PTUN-JKT Tanggal 5 Agustus 2008 — PT. Al Amin Universal (PT. AL AMIN);Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Departemen Agama RI
160 — 79
160 — 79
Bukti T9 : Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 994/Menkes/SK/IX/2007 tertanggal 4 September2007 tentang Penunjukan Petugas KesehatanHaji Indonesia Tahun 1428 H/2007 M.(fotocopy dari foto copy);14. Bukti T10 : Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 112Tahun 2007 tertanggal 6 Nopember 2007tentang Pembentukan Panitia PenyelenggaraIbadah Haji (PPIH) di Arab Saudi Tahun 1428H.
Register : 28-04-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bkn Tanggal 22 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SABAR GUNAWAN HASURUNGAN S, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ABDIANSYAH RIZKI Bin BEDI MAHA PUTRA
158 — 117
SABAR GUNAWAN HASURUNGAN S, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD ABDIANSYAH RIZKI Bin BEDI MAHA PUTRA
158 — 117
Pemerintah No. 72 tahun1998 merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaanfarmasi dan alat kesehatan, mengedarkan sediaan farmasi adalahsetiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalm rangkaperdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tanganan;> Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tardisonal dankosmetik;Bahwa berdasarkan Peraturan Menetri Kesehatan RI No.1176/MENKES
Register : 19-02-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 26-06-2016
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 45-K / PM III-16/AD/II/2016 Tanggal 11 Mei 2016 — Oditur Militer Askary, SH. Mayor Sus NRP.524437
Terdakwa : Kapten Inf Bahtiar NRP. 672083
49 — 23
49 — 23
Bahwa barang bukti berupa surat Laboratoris KriminalistikPuslabfor Polri Cabang Makassar nomor LAB 1771/NNF/1.VIII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 adalah bukti surat yangdibuat oleh pejabat yang berwenang yang ditunjuk olehMenteri Kesehatan dengan Permenkes Nomor: 522/MENKES/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika,sehingga hasil dari pemeriksaannya adalah sah dan dapatdipertanggungjawabkan.c.
Register : 13-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 20-09-2013
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 21-K/PM.III-13/AD/V/2013 Tanggal 1 Agustus 2013 — Kusnan, Pelda NRP 540786, Batiringcad, Kanminvetcad V / 24
27 — 25
27 — 25
Pengertian tanpa hak disini adalah Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijinyakni Menkes RI untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalamjual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.
Register : 17-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 222-K/PM.II-08/AL/XI/2020 Tanggal 17 Desember 2020 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Bambang Supriyanto
187 — 89
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Bambang Supriyanto
187 — 89
hasil daripemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil negative didalampersidangan diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi dan salingbersesuaian dengan barang bukti dan keterangan Para Saksi olehkarenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatanperbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwabarang bukti tersebut di atas sangat berkaitan erat denganperkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalamperkara ini.Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes
Register : 12-01-2022 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 10/PDT/2022/PT BTN Tanggal 3 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT Amosys Indonesia Diwakili Oleh : PT Amosys Indonesia
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Romeo Galvez Jardiel JR
Terbanding/Tergugat III : RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc
Terbanding/Tergugat IV : PT Dwi Mitra Artha
Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Badan POM
199 — 107
Terbanding/Tergugat I : Budi Santoso
Terbanding/Tergugat II : Romeo Galvez Jardiel JR
Terbanding/Tergugat III : RDL Pharmaceutical Laboratory, Inc
Terbanding/Tergugat IV : PT Dwi Mitra Artha
Terbanding/Tergugat V : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau Badan POM
199 — 107
(ii) Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi KosmetikaHalaman 24 dari 39 Halaman Putusan Nomor 10/PDT/2022/PT BTN76.TT.78.79.Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohonkepada Kepala Badan (in casu Tergugat V).2) Tergugat telah melakukan penempelan stiker pada produktersebut.Tergugat V sendiri sebenarnya melarang distributor untukmenempelkan stiker pada produk kosmetik yang diedarkannya.Berikut pernyataan Tergugat
Putus : 29-11-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor Nomor 256/Pid.Sus/2016 /PN Ksp Tanggal 29 Nopember 2016 — AHMAD NAWAWI Als NAWI Bin SAFRAN
26 — 8
26 — 8
Bahwa bahwa berdasarkanPasal 1 angka 4 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor996/Menkes/SK/VII/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan SaranaPelayanan Rehabilitasi Penyalahngunaan dan Ketergantungan Narkotika,Halaman 31 dari 38 Putusan No. 256/Pid.Sus/2016/PN KspPsykotropika dan zat adiktif lainnya, menyebutkan Penyalahguna adalahOrang yang menggunakan Narkotika tanpa indikasi medis dan tidak dalampengawasan dokter;Menimbang, bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalamhukum pidana diartikan sebagai bertentangan
Register : 11-11-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 138/PID.SUS/2021/PT BTN Tanggal 30 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : PRIMAYUDA YUTAMA, SH
Terbanding/Terdakwa : WAHYU HANDOKO AD. SUKIRMIN
75 — 41
Terbanding/Terdakwa : WAHYU HANDOKO AD. SUKIRMIN
75 — 41
LAPORAN HASIL PENGUJIAN NOMOR ~ F88/LABTKR/REV.1/02042012 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2014 YANGDIKELUARKAN OLEH TIRTA KERTA RAHARJA PERUSAHAANHalaman 6 dari 47 hal Putusan Nomor 231/PDT/2021/PT.BTNDAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANGERANG, yangmenyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian denganparameter terhadap sampel air tanah di lokasi pembangunanperumahan, telah memenuhi Persyaratan Permenkes RepublikIndonesia Nomor : 416/MENKES/PER/ 1IX/1990 TentangPersyaratan Kualitas Air Bersih.f.
Putus : 11-11-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 435/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST. Tanggal 11 Nopember 2014 — Drs. HR.MOENZIER HOESIEN >< KEMENTRIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,Cs
159 — 146
159 — 146
12870berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 02 September 2013; UntukTergugat 1,11, 111 , Hadir Kuasanya Arsil Rusli, SH.MH; R Bimo satrio, SH;Heru Prastyo, SH MARS; Hisar M Saragi, SH.MH; Jufriah Mukaddas, SH.MH;Fauzuddinnur Osman, SH; Purwanta, SH.MH; Rahmat, SH; dr.Andi ArdjunaSakti, SH.MPH; Hendra Normansyah, SH; Amien Gemayel, SH; Diyan SriHarnanto, SH; Leonardo Michael Matitaputty, SH; lin Wijayaningrum, SH,UntukTergugat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan suratKuasa Khusus Nomor : HK/Menkes