Ditemukan 380 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pemberantasan pemberattan pemberatan pemberata pemerintas pemberantasa pemberintah pemberartan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 13 Mei 2015 — - ALUN MIU
114 — 24
  • Pasal 18 UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat(1) ke1 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa ALUN MIU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa karenanya dari dakwaan Primair tersebut;3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 28-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 5/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Dps.
Tanggal 26 Juli 2017 — NI MADE SUTRIA alias BU KADEK alias BU SEMBUNG
87 — 46
  • mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah,baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat.Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya denganmenjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud denganmerugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan keuangannegara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R.Wiyono Pemberantas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 25-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 12 Nopember 2015 — ALIT WIDHIADNYANA,AS
64 — 37
  • Wiyono Pemberantas TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33)Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah adakerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa benar sejak ditetaokannya Jalan Gajah Mada Denpasar sebagai kawasanheritage yaitu kKawasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2958 K/PID.SUS/2015
Tanggal 10 Maret 2016 — DR. H. SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN
79 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2958 K/Pid.Sus/201520 Tahun 2001 tentang Perubahan dan Penambahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 22-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 20-12-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 66/PDT/2017/PT JMB
Tanggal 26 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat : Djoni
Terbanding/Tergugat V : Uyanto
Terbanding/Tergugat III : Soeseno
Terbanding/Tergugat I : Ivantanri
Terbanding/Tergugat IV : oe Lie
Terbanding/Tergugat II : Hendra Wijaya
111 — 82
  • belumberjalan sebagaimana mestinya dan tidak terkoreksi dengan baik,( namummeskipun demikian era dan hal sepeti itu telah berlalu dan oleh karenya sebagaianak bangsa dan warga negara dari Republik Indonesia tercinta ini kita harusbersyukur dan optimis karena sudah berada di REFORMASI yang dimulai sejakTahun 1998, dimana administrasi biroksrasi pemerintahan telah berjalan denganbaik dan diawasi terus menerus dan berlanjut oleh Badan/Komisi Pengawasannegara baik dari pengawasan ekseternal seperti : Komisi Pemberantas
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 21-11-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 21 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
I MADE RAI JONI ARTHA, SH
Terdakwa:
NI WAYAN SUANTINI Alias BUK EDI.
103 — 70
  • Wiyono Pemberantas Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugiannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuaninstansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Hal 145 dari 158 hal Putusan No.13/Pid.sus.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb
Tanggal 12 Agustus 2016 — AMELIA LIKE ANDRIES alias LIKE
96 — 43
  • harus dihukum untuk mengembalikan uang harga pembelian tanahtersebut kepada negara sebagai hukuman pembayaran uang pengganti ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa,kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dariperbuatan terdakwa ;Halaman 144 dari 151 Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Amb.HALHAL YANG MEMBERATKAN : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 20-02-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.Burhan Ashshofa, SH., MH
2.SUMIDI, SH.
3.RAHMAT S., SH.
4.DIDIT A, SH
5.FAROUK, SH
6.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
JOKO ALS YOKO ALAS JOKO KRISSATA
169 — 62
  • aturan pidana, jikaberbedabeda, yang diterapkan yang memuat ancama pidana pokokyang paling berat telah terpenuhi adanyaMenimbang bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi makaterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan pertama ;Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst.Menimbang bahwa bahwa selanjutnya majelis akan membuktikandakwaan kedua yaitu Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantas
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 13 /Pid.Sus-TPK/2016/PN.SRG.
Tanggal 3 Agustus 2016 — ABDUROHIM KEMED BUGIS
56 — 41
  • Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor20 tahun 2001 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64ayat (1) ke1 KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIHalaman 142 dari 149 Hal.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-08-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid Sus TPK /2015/PN Dps
Tanggal 1 Desember 2015 — I KETUT KURNIAWAN
89 — 50
  • Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal33) 5Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun 1999Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yangberwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :e Bahwa benar LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Kerta LPD Kerta yang berdirisejak
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 32/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
482 — 269
  • .> Asas KecermatanBahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa telahmempertimbangkan secara komprehensif mengenai berbagai aspekberdasarkan proses evaluasi, klarifikasi dan dengar pendapat denganPENGGUGAT yang melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi,Kementerian terkait, Pemda Provinsi Papua Barat, PemdaKabupaten Sorong dengan buktibukti yang dapatdipertanggujawabkan untuk memprioritaskan kepentingan umum danpelestarian lingkungan hidup serta Hak Asasi Manusia.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 05-03-2018
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 8 Juni 2017 — 1. Nama Lengkap : Dra. BENJAMINA DORCE PUTTILEHALAT, MM; 2. Tempat lahir : Hative Besar ; 3. Umur / tgl lahir : 58 tahun /15 Juli 1958 ; 4. Jenis Kelamin : Perempuan ; 5. Kebangsaan : Indonesia ; 6. Tempat tinggal : Jalan Waimeten Pantai, Kabupaten Seram Bagian Barat 7. A g a m a : Kristen Protestan ; 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Barat (Mantan Kepala Pegawai UPTD pada dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga kab. SBB.
131 — 145
  • Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan danpenahanan terhadap terdakwa terbukti beralasan hukum maka perlu kiranyaMajelis Hakim menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwakiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dariperbuatan terdakwa ;HALHAL YANG MEMBERATKAN : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 19 /Pid.sus/2014/PN.KPG
Tanggal 25 Juni 2014 — Drs.SERVASIUS LAKO
92 — 27
  • Wiyono Pemberantas TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa kegiatan pengadaan bibit mangga okulasi arumanis143 di Dinas Kabupaten Nagekeo tahun anggaran 2009, dengan pagu anggaransebesar Rp. 2.250.000.000, (dua miliyar dua ratus lima puluh juta rupiah)bersumber dari DPA Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tanggal 10Desember 2009 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesarRp.2.025.000.000, (dua miliyar dua puluh lima juta) dan Dana Alokasi Umum(DAU) sebesar Rp.225.000.000
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-05-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 19/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 September 2015 — I MANGKU LABA
80 — 43
  • Wiyono Pemberantas TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah adakerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwabenar pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Perbantuanyang didanai dari
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-05-2015 — Putus : 15-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 18 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 15 September 2015 — I MADE JULIASA Als KADEK JULI
90 — 53
  • Wiyono Pemberantas Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugiannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuaninstansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwabenar pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Perbantuanyang didanai dari
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 25 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 Desember 2015 — I WAYAN PAGEH, SE,MM.
89 — 54
  • Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal33)Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun 1999Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yangberwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa hargajual yang ditawarkan oleh saksi I Nyoman Gede Paramartha adalah RP 4.500.000.000,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1800 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.SI
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 6 huruf a: Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas (a)koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindak pidanakorupsi;2. Penjelasan: Yang dimaksud dengan intansi yang berwenang termasukBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga PemerintahNon Departemen;Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 22-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus.TPK /2017/PN.Dps
Tanggal 26 Juli 2017 — NI NYOMAN NILAWATI Als. MAN TOK
119 — 71
  • Wiyono Pemberantas TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah adakerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, adalah sebagaiberikut :Menimbang bahwa benar LPD (Lembaga Perkreditan Desa) DesaPakraman Suwat yang berdiri
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 26 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 Desember 2015 — PRIYO ADI SANTOSA, SE
104 — 55
  • Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal33)Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun 1999Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yangberwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa sesuaiketerangan saksi Trusty Priyo Sambodho, saksi I Nyoman Gede Paramartha, saksi I
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps
Tanggal 29 September 2015 — NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI
87 — 36
  • Wiyono Pemberantas TindakPidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31Tahun 1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah adakerugian negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnyaberdasarkan temuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganbahwa benar pada tahun 2011 Pemerintah telah mengalokasikan DanaPerbantuan yang didanai dari