Bahwa berkaitan dengan dalil Gugatan Penggugat yang menyatakanputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa verzet,banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya terkait tuntutan iniseharusnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 180ayat 1 HIR , Pasal 191 auat 1 RBG, RV Pasal 5457 dan Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tertanggal 21 Juli tahun 2000tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar

Adapun Pasal 5457 Rv pengaturannya lebih luas. Pasal 54 mengatur syaratsyarat pengabulan dan pemberian jaminan atas pelaksanaan putusan tersebut.Pasal 55 mengatur kebolehan pelaksanaan putusan yang dijalankan lebihdahulu tanpa jaminan tertentu, sedangkan Pasal 56 Rv memberi hakmengajukan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu pada tingkat banding ;2. Sementara itu, dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 ada tiga poin penting yangdiatur.

Bahwa dalil Penggugat pada huruf angka 50 tentang permohonanputusan serta merta (Uitvoerbaar bij vooraad) merupakan dalilpermohonan yang harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukandalam pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG dan RV Pasal 5457 dan 332 yangsebenarnya walaupun syarat tersebut terpenuhi, Mahkamah Agungsecara tersirat dalam surat edarannya tetap tidak menyetujui tentangpenjatuhnan putusan tersebut dikarenakan banyaknya permasalahanyang timbul sebagai akibat dan dijatuhkannya putusan tersebut.

yangHalaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kfmmemohon untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupeninjauan kembali dari PARA TERGUGAT (Uitvoerbaar Bij Voorraad);Menimbang, bahwa tuntutan petitum kedelapan dari Penggugat adalahmenyangkut putusan serta merta / putusan yang dijalankan lebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad), putusan serta merta adalah putusan yang terbentukdari pasal 191 RBg, pasal 5457

KfmMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan petitum kesembilan dari gugatan Para Penggugat yangmemohon untuk Menyatakan Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan terlebihdahulu (Uit Voorbar Bij Vooraad), meskipun ada Bantahan, Banding atauKasasi;Menimbang, bahwa tuntutan petitum kesembilan dari Penggugat adalahmenyangkut putusan serta merta / putusan yang dijalankan lebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad), putusan serta merta adalah putusan yang terbentukdari pasal 191 RBg, pasal 5457

gugatanPenggugat untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempetimbangkanpetitum kesepuluh gugatan Penggugat yang mohon menyatakan PutusanPengadilan ini dapat dijalankan terlebin dahulu(Uit Voorbar Bij Vooraad),meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi.Menimbang, bahwa tuntutan petitum kesepuluh dari Penggugat adalahmenyangkut putusan serta merta / putusan yang dijalankan lebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad), putusan serta merta adalah putusan yang terbentukdari pasal 191 RBg, pasal 5457

Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Pasal 5457 Rv, SEMA No. 3tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) danProvisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan PutusanSerta Merta dan Provisionil.Halaman 27 dari 62 halaman, Putusan No 50/Pdt.G/2020/PN PmsDALAM REKONVENSI1.Bahwa segala hal yang telah~ didaliikan TERGUGATKONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, dalam konvensi merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

Hal ini ditegaskan dalam Pasal180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, RV Pasal 5457, dan SEMA No.3 tahun2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bitj voorraad) dan Provosionil, sertaSEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta danprovosionil.5.

Ketua Muda Pidana Nomor 5457/2017/S.922.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2017;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaansebagai berikut:DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa Zainuri Masykur bersamasama dengan saksi IrfanSusilo,SH, saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE, saksi Hendrawan (ketiganya telahdiputus oleh

Bahwasanya dalammenjatuhkan putusan serta merta memiliki persyaratan tertentuuntuk dapat dikabulkan sebagaimana dalam Surat EdaranMahkamah Agung, salah satunya adalah adanya buktibukti otentikyang kuat dan adanya titipan Jaminan senilai dengan nilai perkarayang bersangkutan dari PENGGUGAT kepada PengadilanHalaman 32 dari 55 Putusan Nomor 77/PDT/2019/PT YYKnantinya sesui dengan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR,Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 5457, dan SEMA No. 3 tahun2000 tentang Putusan Serta

2021/PN WnoMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan petitumketujuh gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon menyatakan putusan inidapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet,banding, maupun kasasi;Menimbang, bahwa tuntutan petitum ketujuh dari Penggugat Rekonvensiadalah menyangkut putusan serta merta / putusan yang dapat dijalankan lebihdahulu (uitvoerbaar bij voorraad), putusan serta merta adalah putusan yangterbentuk dari pasal 180 RBg, pasal 5457

Kasasi, maupun verzet, Majelis Hakim mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1)RBG menjelaskan syaratsyarat yang harus dipenuhi hakim agar dapat menjatuhkanputusan serta merta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk aktaotentik, gugatan didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui, dan putusan sertamerta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa adapun Pasal 5457

Serta Merta dan provisionil.Bahwa Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) R.Bg menjelaskan syaratsyarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan sertamerta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentukakta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakuidan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yangPutusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN MtpHalaman 40 dari 120 173.174.mempunyai kekuatan hukum tetap, selain itu juga diatur dalam ketentuanPasal 5457

provisionil serta SEMA Nomor 4 tahun 2001 tentangPermasalahan Putusan Serta Merta dan provisionil.Bahwa Pasal 18 ayat (1) HIR dan 191 ayat (1) R.Bg menjelaskan syaratsyarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan sertamerta, adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentukakta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakuidan putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yangmempunyai kekuatan hukum tetap, selain itu juga diatur dalam ketentuanPasal 5457

demikian petitum ini dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 10, maka Majelis Hakimberpendapat secara positifisme ketentuan hukum dalam putusan uit voorbaat bijvoorraad sebagaimana ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR memberikan kewenangankepada Hakim menjatuhkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebihdahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap bahkan eksekusi dapatdijalankan walaupun Tergugat melakukan Banding maupun pihak ketiga melakukanperlawanan, selanjutnya Pasal 5457

,Pasal 5457 RV, SEMA No.3Tahun 2000 serta SEMA No. 4 Tahun 2001;Menimbang, bahwa tentang permhonan sita yang dimohonkan oleh Penggugatbelum cukup pula untuk dikabulkan, oleh karana selama pemeriksaan perkara iniPengadilan Negeri Bandung belum pernah meletakan sita yang berkaiatan denganpermohonan sita oleh Penggugat;,Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas gugatanPenggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang selebihnya;DALAM REKONVENSI :Menimbang, bahwa dalam

apabila suatu putusan tidak mampu dilakukaneksekusi.Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam putusan uitvoerbaar bijvoorraad sebagaimana ketentuan Pasal 191 Rb.G ketentuan pasal ini samadengan yang digariskan Pasal 180 HIR memberikan kewenangan kepadahakim menjatuhkan dan memerintahkan putusan yang dapat dijalankanlebin dahulu meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap bahkaneksekusi dapat dijalankan walaupun tergugat banding maupun ada pihakketiga yang mengajukan perlawanan, selanjutnya Pasal 5457

ada perlawanan,banding, kasasi dan peninjauan kembali (Uit Voerbaar Bij Voorraad),Majelis Hakim berpendapat, secara positivistik ketentuan hukum dalamputusan ultvoerbaar bij voorraad sebagaimana ketentuan Pasal 191 Rbgmemberikan kewenangan kepada hakim ~menjatuhkan danmemerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipunputusan belum berkekuatan hukum tetap bahkan eksekusi dapatdijalankan walaupun tergugat banding maupun ada pihak ketiga yangmengajukan perlawanan, selanjutnya Pasal 5457

dalam perkara a quo mengandungarti bahwa Putusan Judex factie tingkat pertama in casu telah melegalisasiperbuatan Terbanding/Tergugat yang kapasitasnya sebagai persero Komanditeruntuk tetap menjalankan perseroan sekalipbun menurut hukum perbuatan itusalah.Kiranya nampak jelas sekali bahwa dalam memeriksa perkara a quoJudex factie tidak menempatkan duduk perkara a quo secara proporsional obyektif yang telah begitu saja mengambil dasar hukum dari Pasal 180ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 5457

5470 Siewytan Satpam 26Sep01 6 11 2 g90,000 7 3 10 10,235,00024g. 5421 eAN AY A GD.Accs 10kt92 15 10 27 990,000 9 6 15 17,077,500249. 5435 SUMARSIH on g 2eAere7 tt fa 955,000 o 4 13 14,277,250250. 1745 DIMIYATI Ka.Mekanik 190kt85 22 10 9 2,065,000 9 8 17 40,370,750251. 5384 SUWARDI Mekanik 260kt95 12 10 2 9 5 14252. 5408 SUYANTO Mekanik 120k95 12 10 16 9 5 14253. 5442 M.YUSUF Mekanik 8uJul97 11 1 ~~ 16 990,000 9 4 13 14,800,500254. 5443 ADER Mekanik 11Sep97 10 11 20 990,000 9 4 13 14,800,500255. 5457

Fotokopi Akta Kelahiran Atas Nama Penggugat II (Nurhasanah),No.5457/Is.1/1996 tanggal 5 Nopember 1996, yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Kabupten Cirebon, yang telah dinazegellingdan diberi meterai secukupnya, telah diteliti sesuai aslinya, lalu diberi kodeP.5 dan diparaf;6.