sertikatperalinan hak ke ATM BRI atas nama YUSNI HERAWATI pada tanggal 25Juli 2018 dengan jumlah Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)untuk kurang lebih 20 (dua puluh) sertifikat; Bahwa nilai PNBP sertiap sertifikat bervariasi, ada yang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), Rp. 160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp.180.000, (Seratus delapan puluh ribu rupiah); Bahwa transfer senilai RP. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)tersebut selain untuk PNBP juga termasuk biaya taktis

IRA; Bahwa biaya taktis adalah tagihnan proses pengurusan termasuk PNBP, Sdr.IRA lah yang menyebut taktis; Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja uang taktis tersebut karenaSdr. IRA hanya meminta lewat telepon dan tidak menyebut rincianpenggunaannya; Bahwa setiap membayar PNBP melalui Sdr.

IRA, saksi tidak pernah diberibukti setor PNBP; Bahwa apabila biaya taktis tidak dibayar, sertifikat akan selesai namun lamasehingga kantor notaris ditagih terus oleh klien; Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran selain dari transferantersebut; Bahwa apabila ada kekurangan berkas saksi tetap melengkapi kekuranganberkas tersebut; Bahwa saksi tidak tahu apakah ada biaya tambahan selain PNBP; Bahwa saksi tidak tahu peraturan pembayaran PNBP dan hanya membayarsesuai tagihan yang diajukan oleh Sadr

diantaranyayakni saksi Rosmaini (Maret 2012) sebesar Rp 500.000, (lima ratusribu rupiah) dan saksi Asma Ariyanti (Maret 2012) sebesar Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah) ;Bahwa rekapitulasi penerimaan vaksinasi yang diterima dari paraJamaah Umrah untuk Januari s/d Juli 2012 sebagai berikut :e Jumlah Jamaah : 6.201 orange Uang masuk : Rp.1.276.820.000,e Bayar PNBP : Rp. 689.450.000,e Pembelian vaksin toose Lainlain (penggunaan uang keluar)e Jasa Medis Rp.220.720.000,e Konsumsi Rp. 24.810.000,e Dana taktis

No. 13/TIPIKOR/2014/PTRe Dana taktis kantor Rp. 47.100.000,e Obat dan air mineral Rp. 3.000.000,e Sisa Rp.291.740.000,Total Rp.587.370.000,Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp. 291.740.000, (duaratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)disimpan oleh drg.

No. 13/TIPIKOR/2014/PTRe Bayar PNBP : Rp. 689.450.000,e Pembelian vaksin Doose Lainlain (penggunaan uang keluar)e Jasa Medis Rp.220.720.000,e Konsumsi Rp. 24.810.000,e Dana taktis kantor Rp. 47.100.000,e Obat dan air mineral Rp. 3.000.000,e Sisa Rp.291.740.000,Total Rp.587.370.000,Bahwa sisa uang pembayaran vaksin sebesar Rp. 291.740.000, (duaratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)disimpan oleh drg.

Saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi yang digunakanuntuk dana taktis ; Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasiroleh saksi AJI ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai denganKeputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang PedomanAkuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur poimt 7.3Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelahcek ditandatangani Direktur Admmistrasi dan Keuangan

Saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi yang digunakanuntuk dana taktis ; e Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasiroleh saksi AJI ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai denganKeputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman18Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur poimt 7.3Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelahcek ditandatangani Direktur Admmistrasi dan Keuangan

Saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi yang digunakan untukdana taktis ; === 22 nn nnn nnn nn nn nnn nn nenBahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasiroleh saksi AJI ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai denganKeputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang PedomanAkuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelahcek ditandatangani

Saksi INNE DWI SURYANI sebagai uang efisiensi yang digunakan untukdana taktis ; == == oo en on =Bahwa pencairan voucher upah pemasangan sambungan rumah yang diambil di kasiroleh saksi AJI ASMORO (bukan yang menandatangani kontrak) tidak sesuai denganKeputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang PedomanAkuntansi Perusahaan Daerah Air Minum dalam Bagian V Prosedur point 7.3Prosedur Penyiapan dan Pembayaran dengan Cek, angka 7 disebutkan bahwa setelahcek ditandatangani Direktur Admmistrasi

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Terdakwamenerima pelajaran PKT/PKM (Perkiraan Taktis/Perkiraan Medan) yangdiberikan oleh Lettu Inf Rohyadi anggota Pusdik Passsus selaku dariPakor dari jam 07.45 sampai dengan 16.00 wib di lapangan Blok Skubayang berada di dalam Pusdiklat Passus Batujajar setelah selesai seluruhpeserta latihan ke tenda pleton untuk istirahat untuk makan malam, sekirapukul 19.00 wib kembali mempelajari Kembali materi yang telah diberikandi tenda pleton sekira pukul

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana DiLingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 12 Tahun 2009)Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009 :Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib bersikapprofesional dalam menerapkan taktis penangkapan, sehingga bertindak manusiawi,menyangkut waktu) yang tepat dalam melakukan penangkapan, caracarapenangkapan terkait dengan kategorikategori

Jangan terjadi lagi seperti di masa yang lalu.Tangkap dulu baru diperas pembuktian atau pengakuan dari Tersangka.Sikap dan taktis tindakan penangkapan yang seperti itu bertentangandengan Pasal 17, yang menuntut dari petugas untuk melengkapi alat buktipermulaan yang cukup, sebelum tindakan penangkapan dilakukan ;Bahwa dari ketentuan Pasal 17 KUHAP dan penjelasan Pasal 17 KUHAPserta pendapat M.

Sedangkan sisa dari pungutan tidakresmi/tidak sesuai ketentuan tersebut sebesar Rp. 556.521.453,00 (limaratus lima puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu empat ratus limapuluh tiga Rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banggai dandigunakan untuk kepentingan mereka sendiri antara lain yaitu: 1.Dana taktis bidang perhubunganlaut;Pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) Idul Fitri dan Natal tahun2012 untuk para Pegawai/Stafbidang perhubungan laut;Dibagibagikan ke Pegawai bidangperhubungan

Dana taktis bidang perhubunganlaut;2. Pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) Idul Fitri dan Natal tahun2012 untuk para Pegawai/Stafbidang perhubungan laut;3. Dibagibagikan ke Pegawai bidangperhubungan laut; 4. Dipinjamkan kepada Pegawaibidang perhubungan laut;5. Digunakan secara pribadi olehTerdakwa sendiri maupun parasaksi tersebut;Halaman 35 dari 141 halamanPutusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2015/PT PAL6.

kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah).Bahwa selain kerugian materil tersebut, Penggugat juga telah mengalamikerugian lainnyasecara materil akibat perbuatan Tergugat berupa : Biayaoperasional yang harus dikeluarkan Penggugat untuk biaya proses pidanaatas tindak pidana penipuan yang dilakukan Tergugat dan kerugianPenggugat akibat terganggunya Penggugat melakukan pekerjaan seharihari sebagai pedagang, yang diuraikan sebagai berikut :Biaya perongkosan dan biaya taktis

itutindakan TERMOHON tersebut juga telah melanggarketentuan KetentuanPasal 75 huruf d, Pasal 76 ayat (1) huruf b dan huruf cdan ayat 2 PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DANPENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGANKEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Perkap No. 12 Tahun2009) sebagai berikut :Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009 :Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajibbersikap profesional dalam menerapkan taktis

kepadaPenggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).Bahwa selain kerugian materil tersebut, Penggugat juga telah mengalamikerugian lainnyasecara materil akibat perbuatan Tergugat berupa : Biayaoperasional yang harus dikeluarkan Penggugat untuk biaya proses pidanaatas tindak pidana penipuan yang dilakukan Tergugat dan kerugianPenggugat akibat terganggunya Penggugat melakukan pekerjaan seharihari sebagai pedagang, yang diuraikan sebagai berikut : Biaya perongkosan dan biaya taktis

Priambodo (StafBagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ; Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan fee rekanan.Selanjutnya terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepadasaksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang feerekanan dikelola oleh terdakwa SUPROJO, SE ; b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ;c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untukdana taktis

(StafBagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ; e Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan fee rekanan.Selanjutnya terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepadasaksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang feerekanan dikelola oleh terdakwa SUPROJO, SE. ; b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ; c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untukdana taktis

StafBagian Umum) untuk disetorkan ke Kas Negara ; e Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada :a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan fee rekanan.Selanjutnya terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepada23saksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang feerekanan dikelola oleh terdakwa SUPROJO, SE. ; b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ;c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untukdana taktis

(Staf BagianUmum) untuk disetorkan ke Kas Negara ; Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada : a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan fee rekanan.Selanjutnya terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepadasaksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang feerekanan dikelola oleh terdakwa SUPROJO, SE. ; b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ; c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untukdana taktis

Staf BagianUmum) untuk disetorkan ke Kas Negara ; e Uang yang diambil oleh saksi Aji Asmoro selanjutnya diserahkan kepada : a Terdakwa SUPROJO, SE untuk pembayaran PPh dan fee rekanan.Selanjutnya terdakwa SUPROJO, S.E. menyerahkan uang PPh kepadasaksi Priambodo untuk disetorkan ke Kas Negara, sedangkan uang feerekanan dikelola oleh terdakwa SUPROJO, SE. ; b Saksi Sumarno, untuk dibayarkan kepada tenaga kerja harian lepas ; c Saksi InNe Dwi Suryani sebagai uang efisiensi yang digunakan untukdana taktis

suatu sidangpengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untukpembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian PenangananPerkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia(Perkap No. 12 Tahun 2009);Pasal 75 huruf d Perkap No. 12 Tahun 2009:Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajibbersikap profesional dalam menerapkan taktis

ILMI UMARselaku Kepala Desa sebagai dana taktis Desa Sebamban Baru tidak pernahdilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Sdr. ILM! UMAR selaku KepalaDesa Sebamban Baru dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;Bahwa dana sebesar Rp. 777.648.177,80 yang diterima oleh saksi ABERANIdan saksi SUHAINI dari Terdakwa Il. SYAHIDIN IDERIS dan atassepengetahuan Sdr.

ILMI UMARselaku Kepala Desa sebagai dana taktis Desa Sebamban Baru tidak pernahdilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Sdr. ILMI UMAR selaku KepalaDesa Sebamban Baru dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi ;Bahwa dana sebesar Rp. 777.648.177,80 yang diterima oleh saksi ABERANIdan saksi SUHAINI dari Terdakwa Il. SYAHIDIN IDERIS dan atassepengetahuan Sdr.

Dana Taktis 241.404.458. KADES ILMI UMARJumlah 4.207.297 .460, Bahwa pada Desa Sebamban Baru tidak pernah dibuatkan APBDDesa.

Dana Taktis 550.994.457,20 limi UmarKepala Desa3. Untuk Aparat 777.648.177,80 Aberani dan SuhainiDesa4. Untuk Mediator 597.344.620,00 Syamsudin danMaulanaTotal 4.838.392.081,00 Bahwa terdakwa AJIDIN bin ASYIKIN dan terdakwa IlSYAHIDIN IDERIS bin M.

dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir.FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYASESUNAN supaya mencairkan dana program BLMJNSBNN(Bantuan Lampung Masyarakat Jejamou Ngebangun SayBumi Nengah Nyappur) dan memerintahkan SaksiADMANSYAH supaya = mencairkan dana TunjanganStruktural Eselon Il, Ill dan IV Sekretariat Pemda TulangBawang TA. 2006 sebesar Rp 765.000.000, (Tujuh RatusEnam Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesarRp 47.000.000, (Empat puluh Tujuh Juta Rupiah)menggunakan dana taktis

dana tersebut, Ketua Panitia Anggaran Ir.FAKHRUDDIN (Alm) memerintahkan Saksi ARIA SEPTAJAYASESUNAN supaya mencairkan dana program BLMJNSBNN(Bantuan Lampung Masyarakat Jejamou Ngebangun SayBumi Nengah Nyappur) dan memerintahkan SaksiADMANSYAH supaya mencairkan dana TunjanganStruktural Eselon Il, Ill dan IV Sekretariat Pemda TulangBawang TA. 2006 sebesar Rp 765.000.000, (Tujuh RatusEnam Puluh Lima Juta Rupiah) sedangkan sisanya sebesarRp 47.000.000, (Empat puluh Tujuh Juta Rupiah)menggunakan dana taktis

Bahwa, benar terdapat tambahan dana taktis dari BadanKeuangan Daerah (Bakuda) sebesar Rp 47.000.000, (EmpatPuluh Tujuh Juta Rupiah) yang dikenal juga dengan istilahMaterai Biru ;14. Bahwa, setelah dana terkumpul sebesar Rp 1.452.000.000,(Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Dua Juta Rupiah)selanjutnya Almarhum Ir.

tanggal 25Juli 2018 dengan jumlah Rp. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)untuk kurang lebih 20 (dua puluh) sertipikat;Bahwa nilai PNBP sertiap sertipikat bervariasi, ada yang Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah), Rp. 160.000, (Seratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp.180.000, (Seratus delapan puluh ribu rupiah);Halaman 35 dari 81 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTpk/2019/PN.PbrBahwa transfer senilai RP. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah)tersebut selain untuk PNBP juga termasuk biaya taktis

IRA;Bahwa biaya taktis adalah tagihan proses pengurusan termasuk PNBP, Sdr.IRA lah yang menyebut taktis;Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa saja uang taktis tersebut karenaSdr. IRA hanya meminta lewat telepon dan tidak menyebut rincianpenggunaannya;Bahwa setiap membayar PNBP melalui Sdr.

IRA, saksi tidak pernah diberibukti setor PNBP;Bahwa apabila biaya taktis tidak dibayar, sertipikat akan selesai namun lamasehingga kantor notaris ditagih terus oleh klien;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran selain dari transferantersebut;Bahwa apabila ada kekurangan berkas saksi tetap melengkapi kekuranganberkas tersebut;Bahwa saksi tidak tahu apakah ada biaya tambahan selain PNBP;Bahwa saksi tidak tahu peraturan pembayaran PNBP dan hanya membayarsesuai tagihan yang diajukan oleh Sdr.

Bapak Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menyatakan Penggugat telah dirugikan secaraMateril dalam bentuk Waktu dan Tenaga yang tersita dan terkuras serta biaya biaya Taktis administrasi persidangan yang bila kompensasi dan konversikannilainya itu disamakan saja dengan Nilai jasa Advokasi yang telah Penggugatberikan kepada kepada Kuasa Hukum yaitu sebesar Rp.50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) untuk beracara di Tingkat Pengadilan Negeri atau Tingkat (tingkatPertama);28.Bahwa demikian pula

dilakukan sampai dengangangguan perilaku buruk (ingkar) dan tidak taat itu berakhir;20.Menghukum Tergugat yang berlaku buruk ingkar dan tidak taat dikenakan uangPaksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) per hari, terhitungsejak perilaku buruk (ingkar) dan tidak taat itu itu dilakukan sampai dengangangguan perilaku buruk (ingkar) dan tidak taat itu berakhir;21.Menyatakan Penggugat telah dirugikan secara Materil dalam bentuk Waktu danTenaga yang tersita dan terkuras serta biaya biaya Taktis

Kemudian terdakwa mengatakan agar dana RehabilitasiGedung dan Pengadaan Meibilair Sekolah Dasar tersebut dipotong sebanyak 17 %dengan perincian 10 % untuk Bupati Karo, 3 % untuk pengesahan APBD dan 4 %untuk dana taktis, itu perintah Bupati dan kalian rembukkan dengan para KepalaSekolah.Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengikuti acara sosialosasi pelaksanaanProyek Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Meublair tersebut di Kantor DiknasKab. Karo, yang dihadiri terdakwa, Dra.

Santa Rosa Br Ginting mengatakan daridana tersebut dipotong 17 % untuk biaya administrasi, yang terdiri dari untukBupati sebanyak 10 % untuk DPR sebanyak 3 % dan dana taktis Dinas Pendidikansebanyak 4 %.Bahwa pada saat itu terdakwa merasa sangat terkejut dan keberatan, karena uangkepala SD tidak boleh kita potong, namun saksi Dra.

Santa Rosa Br Gintingmengluarkan catatan kecilnya, dan menngatakan ini perintah ( maksudnya perintahBupati Karo ( Sinar Peranginangin), dan pada catatan tersebut sudah dicatattentang kegunaan potongan tersebut dimana untuk Bupati sebanyak 10 %, untukDPR sebanyak 3 % dan dana taktis Dinas Pendidikan sebanyak 4 %.Bahwa terdakwa pernah ditelepon oleh Bupati Karo untuk meminta uang laluterdakwa menelpon Dra. Santa Rosa Br Ginting, dan oleh karena saksi Dra.

Santa Rosa Br Ginting menyatakan agardana Rehabilitasi Gedung dan pengadaan Meubelair Sekilah Dasar tersebutdipotong sebanyak 17 %, dengan perincian untuk Bupati Karo, 3 % untukpengesaahan APBD dan 4 % untuk dana taktis, itu perintah Bupati.Bahwa terdakwa tidak ada melarang perbuatan saksi Dra.

Santa Rosa Br Ginting mengatakandari data tersebut dipotong 17 % untuk biaya administrasi yang terdiri dari untuk bupatisebanyak 10 %, untuk DPR sebanyak 3 %, dan dana taktis Dinas Pendidikan NasionalKabupaten Karo sebanyak 4 %.Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, adanya kerjasama yang disadarimerupakan kehendak bersama antara terdakwa dengan saksi Dra. Santa Rosa Br Ginting.Menimbang bahwa dalam perkara terpisah saksi Dra.

Chairul Azwar yang saat itu menjabat sebagai KepalaUnit BRI Pulau Brayan atas dugaan menggunakan dana taktis BRI Unituntuk kepentingan pribadi. Laporan hasil pemeriksaan audit dituangkandalam surat R.547KI.1/11/2014 tanggal 26 November 2014 perihal laporanWBS Kaunit Pulo Brayan.

Perbuatan Penggugatmenyalahgunakan dana taktis Tergugat merupakan tindakan yang tidakdiperkenankan.

Chairul Azwar yang saat itu menjabat sebagai KepalaUnit BRI Pualu Brayan atas dugaan menggunakan dana taktis BRI untukkepentingan pribadi, ;n2n nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa untuk menindak lanjuti temuan permasalahan tersebut berdasarkanSK.Direksi BRI Nokep S.152DIR/SDM/05/2009 tanggal 11 Mei 2009, danPemimpin Cabang BRI Medan Iskandar Muda membentuk Tim Pemeriksa,untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran disiplin, membutahasillapporan pemeriksaan, melakukan klarifikasi melalui wawancara kepadapekerja

3.675.000,Jumlah Rp 5.302.500,Pengeluaran tersebut dibayarkan kepada seluruh anggota DPRD KabupatenGunungkidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannya dilakukandalam perkara terpisah) untuk mengganti PPh yang telah dipotong ataspenghasilan tahun 2004 yang berasal dari rekening : Biaya Perawatan danpengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya Penunjang22Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas;Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis

Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi,Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan TunjanganJabatan Alat Kelengkapan DPRD, maka pemberian tunjangan khusus PPhseharusnya tidak diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunungkiduluntuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan danpengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya PenunjangOperasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas;Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis

3.675.000,Jumlah =Rp 5.302.500,Pengeluaran tersebut dibayarkan kepada seluruh anggota DPRD KabupatenGunung kidul (termasuk diantaranya 33 orang yang penuntutannyadilakukan dalam perkara terpisah) untuk mengganti PPh yang telah dipotongatas penghasilan tahun 2004 yang berasal dari rekening : BiayaPerawatan dan pengobatan; Biaya Penunjang Operasional AnggotaFraksi; Biaya Penunjang Operasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik,Air, Telepon dan Gas; Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan;Uang Taktis

Anggota DPRD, meliputi Uang Representasi,Tunjangan Keluarga, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan TunjanganJabatan Alat Kelengkapan DPRD, maka pemberian tunjangan khusus PPhseharusnya tidak diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Gunung kiduluntuk mengganti PPh yang telah dibayarkan pada pos Biaya Perawatan danpengobatan; Biaya Penunjang Operasional Anggota Fraksi; Biaya PenunjangOperasional Anggota Investigasi; Bantuan Listrik, Air, Telepon dan Gas;Sewa Rumah; Uang Pembinaan Pimpinan Dewan; Uang Taktis

No. 424 K/Pdt/2014101011.12.13.14.mengakibatkan timbulnya kerugian yang sangat besarpada Penggugat Rekonvensi sebesar asumsi A +Asumsi B + Asumsi C + Asumsi D = Rp2000.000.000 +Rp305.000.000 + Rp450.000.000 + Rp2.777.000.000 =Rp5.532.000.000 (lima miliar lima ratus tiga puluh duajuta rupiah);Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensimenuntut Tergugat Rekonvensi dan suami TergugatRekonvensi secara bersama sama untuk menggantikerugian yang timbul atas semua kerugian dan biayabiaya taktis yang telah