No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB)Pemerintah kepada Perum BULOG per Tanggal 29 Juli 2010sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili DalamNegeri Perum Bulog Divre DKI Jakarta NomorF464/09010/20082010, Tanggal 20 Agustus 2010 yangditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divretangerang dan Ka. Sub Divre Lebak, perihal PenyesuaianHarga Penyaluran Raskin dan Gol. Ang.

No. 125/PMK.02/2010 tentang Subsidi Beras Bagi MasyarakatBerpendapatan Rendah dengan Surat Menkeu No. S373/MK.02/2010, perihal Harga Pembelian Beras (HPB)Pemerintah kepada Perum BULOG per Tanggal 29 Juli 2010sebagaimana yang tertuang di dalam Nota Faximili DalamNegeri Perum Bulog' Divre DKI Jakarta NomorF464/09010/20082010, Tanggal 20 Agustus 2010 yangditujukan kepada Ka. Sub Divre Serang, Ka. Sub Divretangerang dan Ka. Sub Divre Lebak, perihal PenyesuaianHarga Penyaluran Raskin dan Gol. Ang.

tersebut;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat untuk tetapmempertahankan koreksi Terbanding dan menolak banding PemohonHalaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 1831/B/PK/PJK/201717.18.Banding atas koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 dan tetapmenggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1994, Pasal 33 ayat (3) UndangUndang PPh Tahun 1984, Production Sharing Contract, Pasal 26 ayat (4)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 4 Keputusan Menkeu

RINomor 458/KMK.012/1984, dan Surat Menkeu RI No S443a/MK012/1982tanggal 6 Mei 1982;Bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil rapat permusyawaratan yangtelah dilakukan Majelis, maka Majelis memutuskan untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan tarifpengenaan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.

Ahli baru mengetahui, setelah dilakukan diperiksa dipenyidik; Bahwa Tupoksi Ahli di kantor KPPN Sibolga yaitu melaksanakankewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum, PenyaluranPembiayaan Atas Beban Anggaran, Penatausahaan Penerimaan,dan Pengeluaran Anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku; Bahwa dalam perkara ini, tugas Ahli dalam menyalurkan pembiayaananggaran Polres Tapteng dan mekanisme penyalurannya adalahsecara langsung berdasarkan Peraturan Menkeu

pelelangandilaksanakan.Bahwa berdasarkan Pasal 200 (1) HIR/ Pasal 216 Rbg, Penjualanlelang dilakukan dengan perantara kantor lelang, tatacarapelaksanaannyadiatur dalam ketentuanUndangUndang Lelang (VenduReglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3).BahwaUndangUndang Lelang Nomor 189 Tahun 1908, yang telahdiubah dengan No. 3 Tahun 1941 tersebut tidak berdiri sendiri, tetapiada beberapa aturan pelaksana yang dikeluarkan oleh MENKEU

Bahwa peraturan lelang No. 189 Th. 1908, yang diubah denganperaturan No. 58 Th. 1940 tersebut tidak berdiri sendiri, tapi ada beberapaaturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh MENKEU dan Dirjen PiutangNegara (DJPLN), sehingga ada 11 (Sebelas) sumber rujukan lelang yangmuaranya berdasarkan pada pasal 200 (1) HIR;10.

Pada Masa Pajak September 2010 tersebut, seluruh penyerahan BarangKena Pajak (berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm dan Material)dan Jasa Kena Pajak (berupa : Ongkos Angkut dan Kompensasi atasPemakaian Fasilitas Bersama ) yang Pemohon Banding lakukan adalahdengan terutang Pajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif10 % (berupa penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, danpenyerahan yang PPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu No.291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997

Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah warga NegaraRepublik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintahtertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalamundangundang ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yangmelakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor denganPembebanan Fidusia, yang mana Peraturan Menkeu

Menkeu (Pasal 4 PP No. 24/2002 tanggal 13 Mei 2002) dan terdapat PEByang tidak dilaporkan sesuai dengan nomor dan tanggal pendaftaran PEBkarena tidak sesuai dengan nilai kurs yang ditetapkanHalaman 4 dari 31 halaman.

hal baik yang tertulis maupun yangtidak tertulis yang menjadi latar belakang terjadinya PSC tersebut;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat untuk tetapmempertahankan koreksi Terbanding dan menolak banding PemohonBanding atas koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 dan tetapmenggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai Pasal 33A ayat (4)UU Nomor 10 Tahun 1994, Pasal 33 ayat (3) UU PPh Tahun 1984,Production Sharing Contract, Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun2000, Pasal 4 Keputusan Menkeu

RI Nomor 458/KMK.012/1984, danSurat Menkeu RI No S443a/MK012/1982 tanggal 6 Mei 1982;Bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil Rapat Permusyawaratan yangtelan dilakukan Majelis, maka Majelis memutuskan untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan tarifpengenaan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.

segala hal baik yang tertulis maupun yangtidak tertulis yang menjadi latar belakang terjadinya PSC tersebut;Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat untuk tetapmempertahankan koreksi Terbanding dan menolak banding PemohonBanding atas koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 dan tetapmenggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai Pasal 33A ayat (4)UU No. 10 Tahun 1994, Pasal 33 ayat (8) UU PPh Tahun 1984, ProductionSharing Contract, Pasal 26 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2000, Pasal 4Keputusan Menkeu

RI No. 458/KMK.012/1984, dan Surat Menkeu RI NoS443a/MK012/1982 tanggal 6 Mei 1982;Bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil Rapat Permusyawaratan yangtelah dilakukan Majelis, maka Majelis memutuskan untuk menolakpermohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan tarifpengenaan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d.

Menkeu. Menyatakan Pengumuman Lelangmerupakan syarat sahnya penjualan lelang.Bahwa setelah Tergugat Il ditetaokan sebagai Pemenang Lelang, kemudianTergugat Il melakukan pelunasan pembayaran Uang Hasil Lelang yangdibuktikan dengan kuitansi tertanggal 20 Oktober 2015, maka secara formildan materiil terjadi peralinan hak kepada Tergugat Il.

dimaksud Pasal 16B";Bahwa seluruh penyerahan Barang Kena Pajak (berupa : Crude Palm Oil,Palm Kernel, Shell Palm dan Material) dan Jasa Kena Pajak (berupa :Ongkos Angkut dan Kompensasi atas Pemakaian Fasilitas Bersama ) yangPemohon Banding lakukan adalah dengan terutang Pajak PertambahanNilai, yakni:Halaman 4 dari 39 Halaman Putusan Nomor 1702/B/PK/PJK/2016 Terutang PPN dengan tarif 10 % (berupa penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri, dan penyerahan yang PPNnya tidak dipungutsesuai dengan SK Menkeu

satu) buah buku Proposal GOR;1 (satu) buah buku tentang Perda Pembangunan GOR;1 (satu) lembar permohonan kiriman uang dari Syarifudin kepadaTaufik Hidayat (Rekening Bank Buana) sebesar Rp 1 M;11 (sebelas) lembar kuitansi fiktif Pembayaran Biaya Operasional TimIntensifikasi Pemungutan PBB untuk Pejabat Kabupaten tahun 2006.2 (dua) lembar Alokasi Dana Penerimaan PBB Bagian PemerintahPusat (lunas PBB) Tahun 2006;1 (satu) map terdiri: Keputusan Bupati Garut tentang PengalokasianDana Insentif PBB, Kep Menkeu

satu) buah buku Proposal GOR;1 (satu) buah buku tentang Perda Pembangunan GOR;1 (satu) lembar permohonan kiriman uang dari Syarifudin kepadaTaufik Hidayat (Rekening Bank Buana) sebesar Rp 1 M;11 (sebelas ) lembar kuitansi fiktif Pembayaran Biaya OperasionalTim Intensifikasi Pemungutan PBB untuk Pejabat Kabupaten tahun2006.2 (dua) lembar Alokasi Dana Penerimaan PBB Bagian PemerintahPusat (lunas PBB) Tahun 2006;1 (satu) map terdiri: Keputusan Bupati Garut tentang PengalokasianDana Insentif PBB, Kep Menkeu

No. 203 PK/Pid.Sus/20108.132.8.133.8.134.8.135.8.136.8.137.8.138.8.139.8.140.8.141.8.142.8.143.8.144.8.145.8.146.8.147.8.148.8.149.11 (sebelas ) lembar kuitansi fiktif Pembayaran Biaya OperasionalTim Intensifikasi Pemungutan PBB untuk Pejabat Kabupaten tahun2006.2 (dua) lembar Alokasi Dana Penerimaan PBB Bagian PemerintahPusat (lunas PBB) Tahun 2006;1 (satu) map terdiri: Keputusan Bupati Garut tentang PengalokasianDana Insentif PBB, Kep Menkeu tentang Otorisasi Dana PerimbanganTahun 2005, permohonan

satu) buah buku tentang Perda Pembangunan GOR;1 (satu) lembar permohonan kiriman uang dari Syarifudin kepadaTaufik Hidayat (Rekening Bank Buana) sebesar Rp 1.000.000.000,(satu milyar rupiah);11 (sebelas ) lembar kuitansi fiktif Pembayaran Biaya OperasionalTim Intensifikasi Pemungutan PBB untuk Pejabat Kabupaten tahun2006.2 (dua) lembar Alokasi Dana Penerimaan PBB Bagian PemerintahPusat (lunas PBB) Tahun 2006;1 (satu) map terdiri: Keputusan Bupati Garut tentang PengalokasianDana Insentif PBB, Kep Menkeu

e) Pada Masa Pajak Februari 2010 tersebut, seluruh penyerahan Barang KenaPajak (berupa : Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm dan Material) danJasa Kena Pajak (berupa : Ongkos Angkut dan Kompensasi atas PemakaianFasilitas Bersama ) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutangPajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif 10 % (berupapenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, dan penyerahan yangPPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu No. 291/KMK.05/1997tanggal 26 Juni

dimana pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran.Ketentuan PP 143/2000 memiliki kKekuatan hukum yang lebih kuat daripadaPMK 11/2005, sehingga lebih diprioritaskan untuk dilaksanakan;Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dalam Peraturan MenkeuNo. 11/2005 yang digunakan sebagai Dasar Penerbitan STP PPN Nomor00036/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 2012 seharusnya tidak dapatdiberlakukan kepada Penggugat karena Penggugat bukan merupakanPengusaha Kena Pajak;Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menkeu

MenKeu No. 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakandi Bidang Kepabeanan;Putusan perkara pidana No: 158/Pid.B/2014/PN.TBK. halaman 15 dari 31 halaman.16IV Kep. Dirjen Bea dan Cukai No. KEP08/BC/1997 tentang Penghentian,Pemeriksaan dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnyaserta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang, dan;Vv Kep. Dirjen Bea dan Cukai No.

Pada Masa Pajak Mei 2010 tersebut, seluruh penyerahan Barang KenaPajak (berupa: Crude Palm Oil, Palm Kernel, Shell Palm dan Material) danJasa Kena Pajak (berupa: Ongkos Angkut dan Kompensasi atas PemakaianFasilitas Bersama ) yang Pemohon Banding lakukan adalah dengan terutangPajak Pertambahan Nilai, yakni terutang PPN dengan tarif 10 % (berupapenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri, dan penyerahan yangPPNnya tidak dipungut sesuai dengan SK Menkeu No. 291/KMK.05/1997tanggal 26 Juni 1997).Bahwa

Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa telah dibebankan HakTanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyaikekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 UU Hak Tanggungan),maka Eksekusi Lelang Hak Tanggungan dapat diajukan oleh TERGUGAT melalui KPKNL berdasarkan Peraturan MENKEU RI.

sebagai PemenangLelang, Pak Syafei meminta batas waktu untuk pengosongan objek lelangyang dijawab oleh TERGUGAT II bahwa PENGGUGAT boleh menempatiobjek lelang tersebut sampai 1 bulan sejak tanggal lelang.Bahwa sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 465/2015 tanggal 9 Juli 2015,TERGUGAT Il adalah pemilik yang sah atas objek sengketa sehinggaTERGUGAT II berhak mengupayakan pengosongan atas objek sengketatersebut, di mana hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka32 dan Pasal 3 Peraturan Menkeu

mendalilkan bahwa berdasarkan Keputusan Menkeu Nomor 1581/KMK.013/1990tanggal 12 Desember 1990 (surat bukti T I 5) Penggugat telah diberhentikan denganhormat dari jabatan Direktur sejak tanggal 12 Desember 1990. Menimbang, bahwa pada saat menjadi direksi PT Taspen, Penggugat tinggaldi rumah Dinas yang terletak di Jalan Sumenep Nomo 2 Menteng Jakarta Pusatuntuk Direksi PT. Taspen, sesuai bukti P3d yang menyatakan bahwa rumahtersebut merupakan rumah dinas yang ditempati anggota.

Hal ini sesuai dengan surat bukti P6 SK Menkeu RINomor 329/KMK.013/1991 Tentang Uang Jasa Akhir Masa Jabatan Direksi DanDewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN khususnya pasal 6. Hal ini juga sejalandengan apa yang tercantum dalam surat bukti P7.

(surat bukti P2 Tentang Keputusan Menkeu RI Nomor :89/KMK .013/1991 pasal 10 ayat 1).