Sudadi,MM, kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/PRTPK/III/2019, tanggal 18 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal A.

menyatakan tidak setujuterhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP009188/NOTUL/KPUTP/BD.02/2013 tanggal 11 Juni 2013, dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2)UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2006;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Tanda Terima Permohonan Keberatan nomor 151264tanggal 13 September 2013 yang diterbitkan Terbanding diketahui bahwa Surat Keberatan Nomor Nomor001

., BKP, ADIT, dan kawankawankewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diBekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/YASFA/S.KUASA/I/2018, tanggal 17 Januari 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorHalaman

Idrus yang telah meninggal pada Tanggal 19Juli 2017 dan P.5 yang berupa Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor001/Ist/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama M. Idrus yang telah meninggalpada tanggal 19 Juli 2017, adalah benar menerangkan bahwa Pemohon adalahsebagai ahli waris dari almarhum M. Idrus;Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.5,P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan dari saksisaksi dan Pemohon di persidangan,Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon dan almarhum M.

Dengan demikian penerbitankeputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor001 16/207/13/055/16 tanggal 15 November 2016 telah sesuai dengankewenangan hukum dan telah dilakukan secara terukur dan memenuhiAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta bersifaterga omnes dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan

Putusan Nomor 126/B/PK/Pjk/201900110/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruh surattagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00335/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor001 10/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015; dan,4.

HutanMangrove Kuala Langsa bukan untuk menguasai asset milik Pemerintahmelainkan karena Penggugat mempertahankan hak sebagai pihakpengelola yang sah berdasarkan Perjanjian KerjasamaNo.110/PEKOLA/JIX/2017 dan No. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal18 September 2017 yang sudah disepakati.Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : No.110/PEKOLA/IX/2017 danNo. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal 18 September 2017 TentangPENGELOLAAN FASILITAS EKOWISATA HUTAN MANGGROVE KUALALANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT, Adendum Nomor001

Bahwa oleh karenanya tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakanPerjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir padatanggal 18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;7.

libel) dikarenakan saling bertentangan dankontradiktif antara posita dan petitum serta membingungkan,sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :3.1 Pada materi gugatan Terbanding sebagaimana posita angka17 (tujuh belas) mendalilkan Surat Penjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017 dan Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 TentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove KualaHalaman 35 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3Langsa Kecamatan Langsa Barat, Adendum Nomor001

surat P.2, P.3, P.6 dan T.3, T.4, T.7 serta dikuatkan pulaoleh keterangan saksi Cut Fitriani pada halaman 42 Putusan aquo yang menyatakan pada pokoknya saksi mengetahul JikaHalaman 46 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3kesepakatan antara PT;PEKOLA dan PT.PKLE ada pembagiankeuntungan 13 %, tapi tidak mengetahui mekanismepembagiannya seperti apa)Bahwa perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak Nomor110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001

Menyatakan Perjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADDI/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsaantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telahberakhir tanggal 18 Juni 2020; dan tidak diperpanjang;Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3.

sedapat mungkin mengusahakan buktiberupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain;Pasal 85 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak yang menyebutkan:Ayat (1): setiap pemeriksaan, Panitera harus membuat Berita AcaraSidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi dalampersidangan.Pasal 23 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER001/PP/2010tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang terakhir diubahmenjadi Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor001

Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan dan peraturan perundangundangan lainnya yang terkait serta berdasarkan keyakinanHakim;Ayat (2): Putusan Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dengan ayat(1) dengan memperhatikan Berita Acara SidangPasal 34 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER001/PP/2010tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang terakhir diubahmenjadi Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor001

balaipengujian independen.4.18.Bahwa pertimbangan Judex Facti tidak menjalankan fungsinya untukmencari kebenaran dan menggali buktibukti yang dapat dijadikan dasarpenyusunan pertimbangannya karena sesuai dengan Pasal 78 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 juncto Pasal 37Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: PER001/PP/2010 tentangHalaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 682/B/PK/PJK/2015Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak yang terakhir diubah menjadiPeraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor001

Fotocopy Akte Pemberkatan Nikah Nomor001/01/3/DXXII/APN/H/O6/III/2019 atas nama Franhot Manulangdengan Mayasari.M , yang diberi tanda P4;5.

Hal tersebut tersebut sebagaimanatelah diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor001/ VER/PKM/TLG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpahjabatan oleh dr.

Hal tersebut tersebut sebagaimanatelah diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor001/VER/PKM/TLG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpahjabatan oleh dr.

HutanMangrove Kuala Langsa bukan untuk menguasai asset milik Pemerintahmelainkan karena Penggugat mempertahankan hak sebagai pihakpengelola yang sah berdasarkan Perjanjian KerjasamaNo.110/PEKOLA/JIX/2017 dan No. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal18 September 2017 yang sudah disepakati.Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : No.110/PEKOLA/IX/2017 danNo. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal 18 September 2017 TentangPENGELOLAAN FASILITAS EKOWISATA HUTAN MANGGROVE KUALALANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT, Adendum Nomor001

Bahwa oleh karenanya tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakanPerjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir padatanggal 18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;7.

libel) dikarenakan saling bertentangan dankontradiktif antara posita dan petitum serta membingungkan,sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :3.1 Pada materi gugatan Terbanding sebagaimana posita angka17 (tujuh belas) mendalilkan Surat Penjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017 dan Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 TentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove KualaHalaman 35 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3Langsa Kecamatan Langsa Barat, Adendum Nomor001

surat P.2, P.3, P.6 dan T.3, T.4, T.7 serta dikuatkan pulaoleh keterangan saksi Cut Fitriani pada halaman 42 Putusan aquo yang menyatakan pada pokoknya saksi mengetahul JikaHalaman 46 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3kesepakatan antara PT;PEKOLA dan PT.PKLE ada pembagiankeuntungan 13 %, tapi tidak mengetahui mekanismepembagiannya seperti apa)Bahwa perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak Nomor110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001

Menyatakan Perjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADDI/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsaantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telahberakhir tanggal 18 Juni 2020; dan tidak diperpanjang;Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3.

Surat Keterangan Kematian atas nama Sabbi Nomor001/GB/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Gaya Baru, yang diketahul oleh Camat Tellu Limpoe, bermeterai cukup,setelah diperiksa oleh ketua majelis diberi kode bukti P2;B. Saksi:1.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00975/KEB/WPVJ.07/2017, tanggal 30 Juni 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor001 13/406/13/055/15, tanggal 22 April 2015, atas nama PT UnelecIndonesia, NPWP 01.000.192.3055.000, beralamat di JalanSwadaya PLN Klender Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur 13930,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya

Fotokopi ljazan Madrasah Aliyah atas nama ANAK PEMOHON Nomor001/Ma.13.21.534/PP.01.1/05/2018, telah dinazegel dan sesuai denganaslinya (P.6);B. Saksisaksi :1.

Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor2.135/15/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten HuluSungai Tengah yang oleh Majelis setelah dicocokkan denganaslinya, telah diberi meterai yang cukup diberi kode P.1;Surat KeteranganGaib atas nama Muhdiansyah bin Dahlan Nomor001/2014/007/2019 tanggal 22 Maret 2019 dikeluarkan olehPembakal Desa Birayang Timur Kecamatan batang Alai SelatanKabupaten Hulu Sungai Tengah yang

Menyatakan sah dan berharganya Surat Panggilan 1 dengan Nomor001/SPK/PRW/IX/2017 dan Surat Panggilan 2 dengan Nomor002/SP/HCPRWG/2017;5. Menyatakan putusnya hubungan kerja antara Penggugat danTergugat sejak 9 September 2017 melalui Surat Nomor 002/SK/PHK/PRW/X/2017 dikarenakan Penggugat dianggap mangkir 5 hariHalaman 4 dari 8 hal. Put.

acaratersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugatmengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karenaTergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugattelah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun berturutturut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telahdipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor001

Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP767/WPJ.19/2015, tanggal 23 April 2015, mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2012 Nomor001

Perjanjian kerja tersebut ditandatangani oleh Penggugat danTergugat pada tanggal 25012010 dengan Nomor001/PKWT/BMM/HRD/I/2010 dan Pada Pasal 1 perjanjian tersebut telahmengatur pengakhiran masa kerja yang berbunyi Masa kerjasebagaimana diatur pada Pasal 1 akan berakhir dengan sendirinyapada saat berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan;b. Pada Periode 01 Februari 2011 s/d 31 Januari 2012, Penggugat bekerjapada Tergugat dengan status Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu(PKWT).

Perjanjian kerja tersebut ditandatangani oleh Penggugat danTergugat pada tanggal 29012011 dengan Nomor001/PKWT/BMM/JBI//11 dan Pada Pasal 1 perjanjian tersebut telahmengatur pengakhiran masa kerja yang berbunyi Masa kerjasebagaimana diatur pada Pasal 1 akan berakhir dengan sendirinyapada saat berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan;c.

Perjanjian kerja tersebut ditandatangani oleh Penggugat danTergugat pada tanggal 29022012 dengan Nomor001/PKWT/BMM/JBI//12 dan Pada Pasal 1 perjanjian tersebut telahmengatur pengakhiran masa kerja yang berbunyi Masa kerjasebagaimana diatur pada Pasal 1 akan berakhir dengan sendirinyapada saat berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan;e. Pada Periode 01 Maret 2013 s/d 28 Februari 2014, Penggugat bekerjapada Tergugat dengan status Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu(PKWT).

Perjanjian kerja tersebut ditandatangani oleh Penggugat danTergugat pada tanggal 28022013 dengan Nomor001/PKWT/BMM/JBI//13 dan Pada Pasal 1 perjanjian tersebut telahmengatur pengakhiran masa kerja yang berbunyi Masa kerjasebagaimana diatur pada Pasal 1 akan berakhir dengan sendirinyapada saat berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan;f. Pada Periode 01 April 2014 s/d 31 Maret 2016, Penggugat bekerja padaTergugat dengan status Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu(PKWT).

Kurniawanto Setiadi, jabatan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Eli Elkana Barus,pekerjaan Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SIASK/TAXHO/XII/2017 tanggal 17 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan