Ditemukan 359 data
515 — 247
Bunyi pasal tersebutmenjelaskan serikat perkerja/serikat buruh sebagai kuasa hukum untukberacara di Pengadilan Hubungan Industrial dalam rangka mewakiliHalaman 39 dari 150 Halaman Putusan Perkara No. 3/G/2021/PTUN. YKanggotanya berdasarkan surat kuasa khusus dari anggotanya kepadaserikat pekerja/serikat buruh..
BUDI DARMAWAN, SH
Terdakwa:
BAMBANG PRATAMA Alias AWI
100 — 58
UDITCH.eoPemasangan UDITCH di Bahu Jalan.Bahwa Work Shop atau Tempat kerja pengerjaan Produksi atauPencetakan UDITCH sebanyak 500 Unit tersebut hingga dipasang diBahu Jalan Tol Pekanbaru Dumai tersebut benar ada dibuat ataudibangun Work Shop tersebut dibuat dari 2 buah KontainerPengerjaan pembuatan Work Shop tersebut dimulai sejak akhirbulan September 2017 dan selesai pada tanggal 26 Oktober 2017;Bahwa Pengerjaan Work Shop dari awal hingga selesai dikerjakanoleh Terdakwa sendiri dengan menggunakan tenaga perkerja
IMRON TM
Tergugat:
1.PT.London Sumatera Indonesia,Tbk
2.Bupati Musi Rawas Utara
3.Bupati Musi Rawas
54 — 6
tuntutan kerugian immaterial tersebut juga dinyatakan ditolak (nietontvankelijk verklaard).Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalilposita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka II romawitentang tuntutan hukum Penggugat kepada Para Tergugat, pada angka 6karena selain hal tersebut bukan menjadi kKewenangan pemeriksaandalam perkara ini (perdata) melainkan proses hukum yang berbeda(pidana), hal tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa penangkapan yangdilakukan terhadap perkerja
154 — 36
Oleh karena permasalahan ketenagakerjaan atau perselisihan hubungan industrialsecara pribadi tiap pribadi(terbukti tidak seluruh perkerja mengajukan gugatan aquo), maka TERGUGAT memanggil PARA PENGGUGAT secara perorangansebanyak 2 (dua) kali panggilan secara patut dan tertulis, yaitu pada tanggal 24januari 2009 (terbukti pada Bukti T11), namun PARA PENGGUGAT tidakmemenuhi panggilan TERGUGAT;Oleh karena TERGUGAT telah memanggi PARA TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kalipanggilan secara patut dan tertulis
88 — 22
dari 165 Putusan Hubungan Industrial Nomor 44 /Pdt.SusPHI/2015/PN.SmgTotal =Rp.18.434.500, UPAH PROSES:7 0, THR (1 X Upah): 1 X Rp.1.145.000,.......... cece eeceeceeeee eens = Rp.1.145.000,=Rp.19.579.500,Menimbang, mengenai tuntutan mengeluarkan Surat Referensi Kerja/Parklaring Para Penggugat majelis mempertimbangkan hal ini walaupun tidakdiatur secara normative, namun sudah merupakan suatu hukum kebiasaanbahwa suatu masa kerja perlu mendapatkan keterangan yang merupakan hakhak pribadi seorang perkerja
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
111 — 22
Igasar dan SPIG berlaku terhitungsejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019 dan apabila salahsatu pihak tidak menyampaikan usul atau mengadakan perubahan, maka masaberlakunya PKB dianggap diparpanjang untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun (videpasal 123 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003) yaitu sampai tanggal 29 Juni 2020, makaPKB tidak berlaku lagi;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat mendalilkanbahwa Serikat Perkerja pernah menyampaikan draft Perjanjian Kerja Bersamakepada
M. ISMET KARNAWAN,SH.MH
Terdakwa:
SANI GOENAWAN
97 — 8
Terdakwa hanya sebagai pemiliklanhan dan para perkerja mengetahuinya sebagai bos saja;7.
1.SURADI
2.Suandi
3.Samiyo
4.Rudianto
Tergugat:
1.PIMPINAN PERKEBUNAN KARET GUNA JAYA
2.FAJAR TJIA
3.YAHYA TJIA
4.HERLINAWATY
5.VERAWATY dsebut juga VERWATY
6.DAHLIA TJIA
62 — 11
Khusus Para Penggugat dalam perkara aquo, maka Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tidak memenuhi persyaratanformil dalam membuat suatu surat kKuasa khusus oleh karena tidak menyebutkansecara konkret pokok dan objek sengketa ;3.1.1.3.1.2.Sucked3.1.4.Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugattidak menyebutkan secara konkret pokok dan objeksengketa apakah pokok dan objek sengketa mengenalPerselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, PemutusanHubungan Kerja, dan/atau mengenai Perselisihan antarserikat perkerja
KOPERASI PETANI SAWIT MAKMUR KOPSA M
Tergugat:
PT.Perkebunan Nusantara V
Turut Tergugat:
PT.Bank Mandiri Area Palembang A Rivai
172 — 129
Perkerja dari koperasidiutamakan untuk bekerja di areal KKPA, pihak PTPN V wajibmengelola kebun KKPA sesuai dengan standar teknis kebun danpengurusan SHM (Sertifikat Hak Milik) kewajiban dari PTPN V; Bahwa dengan adanya perjanjian 2013, perjanjian 2003 tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan isi perjanjian tahun 2013; Bahwa terkait penyerahan hasil kebun dan berapa produksi kebun,saksi tidak tahu; Bahwa di dalam pengelolaan kebun ada istilah areal rehabilitasi danareal rotasi, areal rekabilitasi
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
195 — 159
PetitumBerdasarkan seluruh dalil di atas, maka Penggugat dengan inimemohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utaradan atau Majleis Hakim Pemerika Perkara aquo untuk berkenanmemutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:Penolakan atas petitum Penggugat tersebut di atas dapat kamiuraikan di bawah ini.Telah terbukti dan tidak dapat terbantahkan lagi bahwa segalaperselisihan antara suatu perusahaan dan Serikat Perkerja/SerikatBuruh baik terkait dengan pengimplementasian Perjanjian
73 — 27
DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kapuas seperti bagian dari kontrak mengacu kepadaHPS dan RKS yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa selaku PPK dan khusus untukpekerjaan Land Clearing dengan kuantitas 615.000 M2, harga satuan material Rp.3.377, dengan total Rp. 2.076.855.000,dan sesuai alat bukti berupa kontarkdimana dalam HPS maupun RKS untuk pekerjaan pembersihan lahan denganpengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.3.546, perM2 x 615.000 M2 = Rp.2.180.790.000,dimana angka tersebut dari penjumlahan biaya perkerja
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
175 — 117
Samarinda, PerbuatanTERGUGAT yang sempat menghentikan penggunaan jasa pekerja TKBMKOMURA secara sepihak, secara semenamena, tanpa ada dasar hukumdan tanpa alasan hukum adalah juga sudah termasuk perbuatan melawanhukum karena telah melakukan tindakan abuse of power (penyalahgunaankewenangan) yang telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain(PENGGUGAT) ;Bahwa Kesalahan Keempat TERGUGAT; adanya Surat PenangguhanBiaya TKBM tanggal, 18 Maret 2017 maka komponen upah bongkar muatyang menggunakan jasa perkerja
344 — 400
diperkuatdalam Putusan PTTUN Banding Nomor 84/B/2013/PT.TUNMEDAN serta Putusan Kasasi Oleh MahkamahHalaman 163Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIAgungNomor: 64 K/TUN/2014 yang mempunyai kekuatanHukum Tetap; 3) Bahwa pihak PENGGUGAT (Pengusaha/Apindo) selalumenggugat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkaitpenetapan UMS atau yang dipersamakan dengat itu daritahun 2013 sampai tahun 2015 ke PTUN, yang selalu ditolakgugatannya oleh PTUN; 4) Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI 7 juga sudah PernahMenggugat selaku Serikat Perkerja
154 — 57
RP.16.030.000....00.....ecceeseetsesseetsteeeseseetetseeeeeee =RD.2.404.500,Total =Rp.18.434.500, UPAH PROSES: 0, THR (1 X Upah): 1 X Rp.1.145.000,.......... cece eee eee eens = Rp.1.145.000,=Rp.19.579.500,Menimbang, mengenai tuntutan mengeluarkan Surat Referensi Kerja/Parklaring Para Penggugat majelis mempertimbangkan hal ini walaupun tidakdiatur secara normative, namun sudah merupakan suatu hukum kebiasaanbahwa suatu masa kerja perlu mendapatkan keterangan yang merupakan hakhak pribadi seorang perkerja
447 — 99
Harapan Raya Lot LL 1 dan 2, kawasan Industri KIICsebagaimana Surat Keputusan Nomor : 018/SKEP/DPC.FSPLEM/SPSI/KRW/XII/2016 tertanggal 29 Desember 2016 Tentang pengesahanSusunan Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaLogam, Elektronik dan Mesin Serikat Perkerja Seluruh Indonesia PT.
Terbanding/Terdakwa : PRAYUDHA ZARKASIH
181 — 105
Bahwa Terdakwa Prayudha Zarkasih diangkat sebagai AssociateAccount Officer pada kantor Cabang Pembantu Bank Rakyat IndonesiaBPJS TK berdasarkan surat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Kanwil Jakarta 2 Bidang Operasional No.R.771.e XIV/SDM/07/2017perihal mutasi Perkerja tanggal 21 Juli 2017 dan memiliki tanggungjawab utama serta wewenang berdasarkan Surat Keputusan DireksiNo.KEP:S.25DIR/JBR/04/2010 tentang penetapan Daftar UraianJabatan Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbkbeserta
96 — 33
Ptutusan No. 04/PIDSUSTPK/2016/PN.KPG94Bahwa anak saksi LUSIA YETTI SUSANTI adalah seorang PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, la menjadiPNS sekira pada tahun 2002 sampai dengan sekarang;Bahwa disamping sebagai PNS, LUSIA YETTI SUSANTI juga melakukanpekerjaan usaha pembuatan kloset yang dikerjakan sekira tahun 2014yang la mulai melakukan usaha tersebut setelah mendapatkan pelatihanpembuatan kloset di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;Bahwa jumlah perkerja yang dimiliki
946 — 432 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPS2) ada karyawan tetap. namunhanya khusus untuk karyawan panen sebanyak 13 (tiga belas)orang, sedangkan untuk perkerja rawat tanaman juga merupakanburuh harian lepas (pekerja tidak tetap). Bahwa saksi tidak mengetahui pertama kali adanya api di Afdeling PT. Surya Panen Subur (PT.
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
798 — 1711
;Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyerahkan daftar list sahamyang akan di tukar;Bahwa Saksi perkerja PERTAMINA di perbantukan oleh DAPEN.Bahwa saksi di gaji olen tempat saksi berkerja, saksi mendapat gaji dariDAPEN;Bahwa kerugian yang di alami DAPEN tidak mengganggu pembayaranpara pensiunan PERTAMINA.Bahwa DAPEN ada SOP yang mengacu pada UndangUndang DAPENdan Peraturan Menteri;Bahwa yang menanda tangani SOP internal DAPEN adalah PresidenDirektur;Bahwa Sahamsaham yang boleh di investasikan itu