) Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa, meneliti dan menilairealisasi APBD dan pengeluaranpengeluaran diluar SPMU ;(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub BagianVerifikasi mempunyai fungsi :a. pelaksanaan, penelitian, penilaian SPJ realisasi anggaran yang melaluiKas Daerah dan diluar Kas Daerah ;b. pemberian pembinaan teknis kepada para Bendaharawan ;Cc. penyusunan peringatan/teguran kepada bendaharawan yang tidakmembuat laporan ;d. pencatatan hasil pengesahan UUDP

dan pengadaan pemeriksaanpenelitian bukti penyetoran kembali sisa UUDP ;e. pengevaluasian realisasi DIK dan DIP dan penyusunan teguranpelaksanaan realisasi DIK dan DIP sesuai dengan jadwal penyerapanyang ditetapkan ; pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BagianKeuangan.Berdasarkan fakta hukum di persidangan, yang menyatakan : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan (Drs.MOCH.

Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Juli pada tanggal 31 Juli 2011 ;21. 26 (enam belas) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Agustus pada tanggal 31 Agustus 2011 ;22. 25 (dua puluh lima) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan September pada tanggal 30 September 2011 ;23. 31 (tiga puluh satu) lembar salinan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Bulan Oktober pada tanggal 31 Oktober 2011 ;24. 10 (sepuluh) lembar Laporan hasil pemeriksaan Pajak dan sisa UUDP

FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRDKabupaten Asmat dan saksi MAJANI selaku Tim Pemeriksa pada InspektoratPemda Kabupaten Asmat kemudian terhadap realisasi penerimaan SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) dan realisasi Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban(SPJ) kKemudian disesuaikan dengan realisasi penerimaan dan realisasiPengeluaran sesuai dengan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban sehinggamenemukan sisa Uang Uang yang harus dipertanggung jawabkan (UUDP) TA2011 sebesar Rp. 2.164.220.182

FOFIED selaku bendaharapengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dan saksi MAJANI selaku TimUmum) yang dibuat oleh saksiPemeriksa pada Inspektorat Pemda Kabupaten Asmat kemudian terhadaprealisasi penerimaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan realisasi SuratPengesahan Pertanggung Jawaban (SPJ) kemudian disesuaikan dengan realisasipenerimaan dan realisasi Pengeluaran sesuai dengan Surat PengesahanPertanggung Jawaban sehingga menemukan sisa Uang Uang yang harusdipertanggung jawabkan (UUDP)

Bulan Juli pada tanggal 31 Juli 2011 ;

FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRDKabupaten Asmat dan saksi MAJANI selaku Tim Pemeriksa pada InspektoratPemda Kabupaten Asmat kemudian terhadap realisasi penerimaan SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) dan realisasi Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban(SPJ) kemudian disesuaikan dengan realisasi penerimaan dan realisasiPengeluaran sesuai dengan Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban sehinggamenemukan sisa Uang Uang yang harus dipertanggung jawabkan (UUDP) TA2011 sebesar Rp. 2.164.220.182

FOFIED selaku bendaharapengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dan saksi MAJANI selaku TimPemeriksa pada Inspektorat Pemda Kabupaten Asmat kemudian terhadaprealisasi penerimaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan realisasi SuratPengesahan Pertanggung Jawaban (SPJ) kemudian disesuaikan dengan realisasipenerimaan dan realisasi Pengeluaran sesuai dengan Surat PengesahanPertanggung Jawaban sehingga menemukan sisa Uang Uang yang harusdipertanggung jawabkan (UUDP) TA 2011 sebesar Rp. 2.164.220.182

SUHADI membuat Surat Permintaan Pembayaran(SPP) Nomor : R 911/69 tanggal 17 Maret 2003 yang ditujukan kepadaDinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semaranguntuk pembayaran Biaya Asuransi Jiwa rekening 2.1.02.1.1.02.05kepada saksi NYOMAN WIRYADHANA selaku Kepala Cabang PT.PASARAYA LIFE INSURANCE saat itu sebesar Rp. 1.728.000.000,(satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan lampirandaftar perincian rencana penggunaan UUDP Rutin yang ditandatanganiantara lain oleh saksi

(tujuh puluh milyar lima ratus enam belas juta limaratus lima ribu tujun ratus dua belas rupiah); Bahwa menurut Ahli , berdasarkan LHP BPK No. 63 tanggal 10 Juli2007, anggaran Setda tahun 2006 ada yang tidak digunakan danbelum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat sisa UUDP sebesar Rp.1042.466.667.216,00.

Tapin TA 2008 ada sisa UUDP sebesar Rp.6.824.078.576,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat jutatujuh puluh delapan ribu lima ratus tujun enam rupiah) yangseharusnya disetorkan kembali ke kas daerah;106Bahwa menurut Ahli , Ada penyetoran kembali uang anggaranSekretariat Daerah Kabupaten Tapin tahun 2008 yang telah disetorkanke Kas Daerah Kabupaten Tapin yaitu tanggal 10 Pebruari 2009sebesar Rp. 2.523.708.421,00 (dua milyar lima ratus dua puluh tigajuta tujuh ratus delapan ribu empat ratus

Bulan Juli pada tanggal 31 Juli 2011 ;

FOFIED selakubendahara pengeluaran sekretariat DPRD Kabupaten Asmat dan saudara MAJANIselaku Tim Pemeriksa pada Inspektorat Pemda Kabupaten Asmat kemudianterhadap realisasi penerimaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan realisasiSurat Pengesahan Pertanggung Jawaban (SPJ) kemudian disesuaikan denganrealisasi penerimaan dan realisasi Pengeluaran sesuai dengan Surat PengesahanPertanggung Jawaban sehingga menemukan sisa Uang Uang yang harusdipertanggung jawabkan (UUDP) TA 2011 sebesar Rp. 2.164.220.182

FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRD KabupatenAsmat dan saudara MAJANI selaku Tim Pemeriksa pada Inspektorat PemdaKabupaten Asmat kemudian terhadap realisasi penerimaan SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) dan realisasi Surat Pengesahan PertanggungJawaban (SPJ) kemudian disesuaikan dengan realisasi penerimaan danrealisasi Pengeluaran sesuai dengan Surat Pengesahan PertanggungJawaban sehingga menemukan sisa Uang Uang yang harus dipertanggungjawabkan (UUDP) TA 2011 sebesar Rp. 2.164.220.182

No. 99 PK/Pid.Sus/20153.2.27.3.2.28.3.2.29.3.2.30.3.2.31.3.2.32.3.2.33.3.2.34.Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran tanggal 10 Januari 2006senilai Rp46.866.419,00 (empat puluh enam juta delapan ratusenam puluh enam ribu empat rams sembilan belas rupiah) ;Asli 1 (satu) lembar Sisa Kas/UUDP Dinas Kehutanan, KegiatanBelanja Aparatur tahun 2005 ;Asli 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemegang Kas bulanDesember 2005 ;1 (satu) lembar Asli surat setoran sebesar Rp2.758.568,47 (duajuta tujuh ratus lima puluh delapan

AstraInternasional, Nomor 17/SPK/BAU/HutMTW tanggal 19 Desember2005 ;Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran tanggal 10 Januari 2006 senilaiRp46.866.419,00 (empat puluh enam juta delapan ratus enam puluhenam ribu empat rams sembilan belas rupiah) ;Asli 1 (satu) lembar Sisa Kas/UUDP Dinas Kehutanan, KegiatanBelanja Aparatur tahun 2005 ;Asli 1 (satu) rangkap Buku Kas Umum Pemegang Kas bulanDesember 2005 ;1 (satu) lembar Asli surat setoran sebesar Rp2.758.568,47 (dua jutatujuh ratus lima puluh delapan ribu

Sesuai ketentuan danperaturan perundangundangan yang berlaku makapotongan PPH 15% insentif upah pungut PSDH sebesarRp113.446.546,49 telah disetor Pemegang Kas MASRIL keKas Negara dan sisa UUDP sebesar Rp24.504.497 jugaHal. 144 dari 174 hal. Put. No. 99 PK/Pid.Sus/2015telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten KepulauanMentawai pada tanggal 10 Januari 2006 ;Bukti T61 ;f.

ganti rugi tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gunung Nona antara lain:a) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 1.034.000.000;b) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;c) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2 ;d) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP

Jumlah yang dibayarkan 1.034.000.000 ;f) 1 (satu) lembar kwitansi Pemegang Kas Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota Ambon, Mata Anggaran 2.17.01.3.1.01.2 Tahun 2003, terbilang Rp. 91.000.000;g) 1 (satu) lembar Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Juni 2003 Model : Bend.1 ;h) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap Anggaran Rutin Pembangunan tanggal 12 Juni 2003 Model : B.2;i) 1 (satu) lembar Perincian Rencana Penggunaan UUDP Rutin/Pembangunan tanggal 12 Juni 2003

Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan belanja UUDP Pembantukegiatan sebesar Rp 1.200.000.. Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan belanja (UUDP) Widya Suarakegiatan sebesar Rp 1.350.000.. Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan belanja (UUDP) BBM sebesarRp 2.126.818..2.

Nomor 2507 K/Pdt/2017tandatangani, terlebin dahulu bagian keuangan menerbitkan SKOsesuai kebutuhan dana yang diajukan unit kerja dalam hal inibagian umum yang ditandatangani oleh Walikota atau Sekdakotserta administrasi mata anggaran tersebut ada pada BagianUmum yang telah dianggarkan di APBD dan jujur sayamengatakan kepada pemeriksa sebelum mengeluarkan/menandatangani SPMU saya membaca Daftar RincianPenggunaan UUDP dari Syafri, BBA selaku Kabag Umum danPerlengkapan selanjutnya setelan disesuaikan

Caranya Pimpinan cabang mengajukan UUDP(uang untuk dipertanggung jawabkan) ke kantor Regional kemudian kantorregional mengajukan ke Pusat. Besarnya biaya operasional tergantung daripermintaan kantor Cabang ke kantor regional yang diajukan setiap bulannyaoleh kantor cabang. Hal ini berlangsung sampai pertengahan tahun 2013. Dansemenjak tahun 2014 dana operasional tersebut tidak ada lagi.Bahwa Pimpinan PT.

Karena secara pertanggungjawabannya dari Kantor Cabang kepada Kantor PusatBahwa Secara garis besar, bahwa dana UUDP tersebut dipergunakan untukkegiatan perusahaan antara lain Permintaan untuk Pengadaan Benih Padi; Biayaoperasional, yang terdiri dari : Pengeringan, Pembersihan, Pengujian,Pengantongan, Pemasaran dan Angkutan; Gaji Karyawan dan upah harian.Bahwa mekanisme permintaan dana operasional adalah Berawal dari KepalaCabang mengajukan usulan permohonan operasinal (UUDP) sesuai dengankebutuhan

Dan ini berlangsung setiap tahunnya.Caranya Pimpinan cabangmengajukan UUDP (uang untuk dipertanggung jawabkan) ke kantor Regionalkemudian kantor regional mengajukan ke Pusat. Besarnya biaya operasionaltergantung dari permintaan kantor Cabang ke kantor regional yang diajukansetiap bulannya oleh kantor cabang. Dari biaya operasional yang diajukan olehkantor cabang tidak semuanya disetujui oleh kantor regional karena kantorregional juga tergantung pada SHS Pusat.

Rekening 0018055514100 ;Keputusan Bupati Purwakarta ;Buku Kas Umum ;Laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Belanja Bantuan SosialOrganisasi Kemasyarakatan pada Bagian Kesra Bulan Desember2007 ;Kartu Kendali Kegiatan ;Rincian penerimaan dan pengeluaran per kodrek ;Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP ;Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran ;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BelanjaAdministratif) ;Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ BelanjaFungsional

Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP tahun Anggaran 2004 (satu bendel);49. Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab. Boyolali bulan Januari, Februari,Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);50.

Boyolali (satu Bendel);Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP tahun Anggaran 2004 (satubendel).Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua danWakil Keta DPRD Kab.

Boyolali (satu Bendel);Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP tahun Anggaran 2004 (satubendel);Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketuadan Wakil Keta DPRD Kab.

Boyolali (satu Bendel);Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP tahun Anggaran 2004 (satubendel);Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua danWakil Keta DPRD Kab.

Boyolali (satuBendel);Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP tahun Anggaran 2004 (satubendel);Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketuadan Wakil Keta DPRD Kab.

No.M.09 harus diklarifikasi uang yang telahdibayarnya sebesar Rp. 260.000.000;e Hutang kepada pihak ketiga Rp. 370.000.000;e Hutang kepada Suplier harus diklarifikasi dengan proyek Manager:Dede Murti;e Penggunaan dana UUDP yang lalu yang telah diterima alehTerdakwa Ir. Zoelkifli Djohor sebesar Rp.400.000.000 akan dibuatlaporanya dan dipertanggung jawab sendiri sedangkan untukUUDP kode 26 seharusnya Rp.300.000.000 dan dipinjamkankepada PT.

Malteng,7) Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor: 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,8) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9) Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002

pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11) Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya

Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11.

Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,14.

Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahanUUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasukDana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP

/XII/2004 tanggal 20 Desember 2004 untuk keperluan Belanja Publik, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 4.610.040.000,- (empat miliar enam ratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah);

ZULZANYATIM.166 Fotocopy yang dilegalisir Model Bend 1 DaftarPengantar Surat Permintaan Pembayaran No : 35/SPP/2003 Permintaan Daerah Kabupaten Karimuntanggal 29 April 2002.167 Fotocopy yang dilegalisir Model Bend 2 SuratPermintaan Pembayaran beban tetap anggaran rutinNo: 35 /934/BEND tanggal 08 Sept. 2003168 Fotocopy yang dilegalisir Model Bend 4 Daftarperincian penggunaan UUDP rutin dengan kodeanggaran 2001 dan dasar pengeluaran berdasarkan :SKO Nomor : 305 / SKO R ABT / VIII / 2003142tanggal 18

Model Bend Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No : 87/SPP/2001Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tanggal 31 Oktober 2001.156 Model Bend 2 Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran rutin No :87/934/BEND tanggal 21 Oktober 2001.157 Model Bend 4 Daftar perincian penggunaan UUDP rutin dengan kode anggaran2001 dan dasar pengeluaran berdasarkan : SKO Nomor : 99 / SKO / R / X/ 2001tanggal 06 Oktober 2001 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)ditandatangani oleh Bendaharawan a.n

sudah diterima dari Bupati Karimun uang sebesar Rp. 500.000.000(lima ratus juta rupiah) tanggal 5 Nopember 2001.159 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) model BX No 225 / B.IIRS / I / 2002tanggal 30 April 2002.160 Model Bend 1 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No : 06/SPP/2002Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun tanggal 29 April 2002.161 Model Bend 2 Surat Permintaan Pembayaran beban tetap anggaran rutin No :06 /934/BEND tanggal 29 April 2002.162 Model Bend 4 Daftar perincian penggunaan UUDP

E.FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRD KabupatenAsmat dan saksi MAJANI selaku Tim Pemeriksa pada InspektoratPemda Kabupaten Asmat kemudian terhadap realisasi penerimaanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan realisasi Surat PengesahanPertanggung Jawaban (SPJ) kemudian disesuaikan dengan realisasipenerimaan dan realisasi Pengeluaran sesuai dengan SuratPengesahan Pertanggung Jawaban sehingga menemukan sisa Uang Uang yang harus dipertanggung jawabkan (UUDP) TA 2011 sebesarRp2.164.220.182,00

FOFIED selaku bendahara pengeluaran sekretariat DPRDKabupaten Asmat dan saksi MAJANI selaku Tim Pemeriksa padaInspektorat Pemda Kabupaten Asmat kemudian terhadap realisasipenerimaan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan realisasi Surat(SPJ)dengan realisasi penerimaan dan realisasi Pengeluaran sesuai denganPengesahan Pertanggung Jawaban kemudian disesuaikanSurat Pengesahan Pertanggung Jawaban sehingga menemukan sisaUang Uang yang harus dipertanggung jawabkan (UUDP) TA 2011sebesar Rp2.164.220.182,00

Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan belanja UUDP Pembantukegiatan sebesar Rp 1.200.000,. Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan belanja (UUDP) Widya Suarakegiatan sebesar Rp 1.350.000,. Sisa uang untuk dipertanggung jawabkan belanja (UUDP) BBM sebesarRp 2.126.818..842.