Ditemukan 3836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natural natal nera nefral netrial neural netra natral netrale netralã netran
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2015 — Upload : 03-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1393 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 28 April 2015 — Drs. H. SYARIFUDDIN FADHIL Bin H. USMAN MATNUH;
61 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, fakta(hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakankesimpulan fakta (hukum) ;JUDEX FACTI TELAH MEMANIPULASI FAKTA YANG DIURAIKANPENUNTUT UMUM DALAM SURAT DAKWAAN SEBAGAI FAKTA (HUKUM)YANG TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN.1. Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapatdengan Judex Facti, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbanganhukum tersebut seolaholah merupakan fakta (hukum) yang terungkap didepan persidangan ;2.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 18/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 21 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
148 — 1094
  • Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebutseharusnya masih bersifat netral dan belum merupakan kesimpulan fakta(hukum). Hal 108 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (“FORKORINDO”) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (“PUPR”)
322 — 228
  • terciptanya penghormatan pada hakhakasasi manusia.(2)Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuatkelembagaan demokrasi.(3)Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalamkehidupan politik.(4)Memantapkan pelembagaan nilainilai demokrasi yangmenitikberatkan pada prinsipprinsip toleransi, nondiskriminasi,dan kemitraan.(5) Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspekkehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahyang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 6/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — MARWAN S.P,M.Si. BIN MUHAMMAD ALI
135 — 41
  • memperkaya dirisendiri, atau perbuatan memperkaya orang lain ituberkena an dengan kewenangannya, karena diamemegang keuangan, nah soal melawan hukum inibersifat negative perbuatan memperkaya, setiapperumusan~ delik suatu. perbuatan yang melawanhukum, sifat melawan hukum ini bisa diwuju dkandengan kata kata melawan hukum, bisa juga disebutdengan kata kata lain, maka tidak diwuju dkandengan pasal 3 ayat (1) #=kata menyalahgunakankewenangan, di pasal 2 ayat (1) kata katamemperkaya bahwa = artinya netral
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-05-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag Bin M. HATTA
175 — 170
  • Dari penjelasan Pasal 12 Huruf B ayat (1) juga dapat diliatbahwa pengertian gratifikasi mempunyal makna yang netral, artinya tidakterdapat makna tercela atau negative dari artibkata gratifiksai tersebut.Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12 B dapatdipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum,melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam pasal 12B;Menimbang, bahwa penerimaan gratifikasi dapat dikategorikanmenjadi dua kategori yaitu Gratifikasi
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 227/Pid.Sus/2018/PN Unr
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Perwira Putra Bangsawan, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Siti Ambar Fatonah, S.Pd binti H. Muzazin
2.Sarwono, S.Pd bin Ahmad Sahri
301 — 236
  • Dalam acara di video tersebuttidak bisa dikatakan kampaye disebakan ada ASN dalam acara tersebutyang seharusnya netral dalam berpolitik dan jika memang acara tersebutkampanye seharusnya ASN yang hadir juga telah diproses karena telahmelanggar netralitas diri ASN; Bahwa peserta pemilu itu merupakan partai politik untuk pemilinananggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, sertaperorangan untuk pemilihan anggota DPD; Bahwa masyarakat yang hadir dalam acara bersih desa tersebuttidak bisa
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Pemilihan Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tahun 2008
422 — 148
  • Tentang : PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
  • KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kotasesuai dengan wilayah kerja pemantauan;d. menggunakan tanda pengenal selama menjalankanpemantauan;e. menanggung semua biaya pelaksanaan kegiatanpemantauan;f. melaporkan jumlah dan keberadaan personel pemantauPemilu serta tenaga pendukung administratif kepada KPU,KPU provinsi, atau KPU kabupaten/kota sesuai denganwilayah pemantauan;g. menghormati kedudukan, tugas, dan wewenangpenyelenggara Pemilu;h. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;i. bersikap netral
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Tanah
Putus : 16-02-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 16/PDT.G/2011/PN.P.BUN
Tanggal 16 Februari 2012 — 1. MATNUR Bin BAHARUDIN 2. MAHLAN Bin BAHARUDIN 3. SAMLAN Bin BAHARUDIN 4. Ny. MARIATUL KIPTIAH Binti BAHARUDIN 5. Ny. JAHRIAH Binti BAHARUDIN 6. Ny. DAHLIA Binti BAHARUDIN X 1. LIDIN Bin BONDE 2. ABDUL WAHAB ABAS 3. H. MONIK 4. HJ. EEN JUHAERIYAH 5. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Camat Kumai, Cq. Kepala Desa Bumi Harjo 6. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Camat Kecamatan Kumai 7. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat 8. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 9. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat 10. KUD GOTONG ROYONG 11. KUD TANI SUBUR 12. Direktur PT. MEDCO AGRO, Cq. PT. META EPSI AGRO
152 — 22
  • seperti yang tertulis dalam suratketerangan tanah Para Penggugat atas peninggalan orang tuanya, pakai alat apaorang tua Penggugat dulu menggarap sehingga mencapai seluas itu, kalau orangdulu menggarap lahan sematamata memakai alat tradisional yaitu kapak danParang, mana mungkin satu orang (1) penggarap mendapatkan seluas + 86,6 hektaratau 73,4 hektar, ini terkecuali alat berat;7 Untuk mempertimbangkan hal tersebut di atas perlu pertimbangkan akal sehatsecara logika/ hati nurani yang dlam secara netral
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2011 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 21/Pid.B/TPK/2011/PN.Pdg
Tanggal 9 Mei 2012 — Ir. ARPEN, Msi BIN ABBAS
82 — 16
  • KekuaSaan pada dasarnyamempunyai sifat yang netral dan baik atau buruknya tergantung kepada caradan tujuan penggunaannya. Jadi wewenang :adalah kemampuan untukmelakukan suatu tindakan hokum public atau kemampuan bertindak yangdiberikan oleh undangundang untuk melakukan hubungan hukum ;Wewenanghanya berkaitan dengan pejabat public dan pemberian wewenang kepadapejabat public akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan danPutusan Perkara Tipikor No. 21/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG An. Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Nurhadi bin Tumingan
142 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal yang dibutuhkan sebagaisaksi adalah orang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral,objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkasdari pihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS;
174 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 192 PK/PID.SUS/2017dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benarbenar diberikan secarabebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6)KUHAP): Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnyadigunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan; Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkantidak mengetahui siapa barang tersebut; Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 19-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 278/PID/2020/PT BNA
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : Syahrizal alias Rizal alias Bogel Diwakili Oleh : MUHAMMAD IQBAL, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : ZULHELMI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Mariono,SH
Terbanding/Penuntut Umum III : Zainal Akmal, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : Irfan Yulianto Hamzah, ST,SH
152 — 68
  • Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitubersekutu/bereseekuetu/ v 1 berekanan (dengan); berkawanan (dengan);menggabungkan diri (dengan): dua maskapai besar telah untuk mengusahakantambang minyak itu; 2 berserikat (dengan); menggabungkan diri (dengan):negara itu tetap netral, tidak mau dengan negaranegara tetangganya; 3berkomplot; bersekongkol: bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang Halaman 65 dari 102 putusan Nomor 278/PID/2020/PT BNAdalam penyelundupan; 4 merupakan himpunan (persekutuan
Pengadilan PN TUAL Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-09-2021
Putusan PN TUAL Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tul
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
1.FRANS RENFAAN
2.KORNELES RENFAAN
3.NIKODEMUS RENFAAN
4.SAMUEL RENFAAN
5.DANIEL RENFAAN
6.ALI RENFAAN
7.AHMAD RENFAAN,S.Sos
Tergugat:
1.NY.ROSDIANA RENWARIN
2.ISMAIL ABUUR
3.NURDIYANSYAH RENWARIN
4.EMILUIS OHOILULIN
5.NY.SITI BADMAS
6.DOMINIKUS TOKER
7.IMANUEL YAMLAAY
8.YUNUS ABUUR
9.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual
10.NURDIANSYAH RENWARIN
11.DOMINGGUS TOKER
12.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. WALIKORA TUAL
Intervensi:
ABDUL HALIQ RENNGUR
277 — 123
  • menceritakan kepada saksi kalau petuanan Ohoimeladalah bukan milik Watran;Bahwa, Saksi ada sewaktu perdamaian;Bahwa, ada pemotongan ayam sewaktu perdamaian tersebut;Bahwa, Tujuan dari pemotongan ayam tersebut adalah agar darahnyamenetes ke tanah untuk menebus darah yang tertumpah dahulu;Bahwa, Yang hadir saat perdamaian tersebut antara lain Faki Badmas,Yustinus Badmas, Imam, Pendeta, saksi dan Frans Renfaan;Bahwa, Perdamaian tersebut dilaksanakan di Desa Fiditan karena DesaFiditan merupakan Desa yang netral
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 12-11-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bjb
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
EDHA AKHMADIYAH
Tergugat:
1.FARIAL,SH.
2.ANAS MUHARAM,SH.
3.RUDY INDRA KESUMA,SH.,M.Kn.
4.HAJJAH NURRUL HIDAYAH
5.ELLY WAHYUNI
6.ETTY ARIFAH
Turut Tergugat:
1.AKHMAD YUSUF
2.NOTARIS FAUZAN KHALIK, S.H., M.Kn
3.NOTARIS LYDIA AMELIA, S.H., M.Kn
4.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
176 — 111
  • Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Bjb Bahwa asas perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baikberarti pembeli tidak dapat dirugikan dan tidak dapat dipidanakan tapiharus ada itikad baik sesuai pasal 1338; Bahwa dirugikan dalam arti pembeli beritikad baik ranah kalauseandainya pembeli tidak dapat dimintakan ganti rugi seandainya aktaperjanjiannya sesuai dengan aturan dan tidak ada niat jahat didalamnya; Bahwa karena ini adalah Parti) Akta atau akta para pihak, jadiNotaris selaku pihak yang netral
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 29 Oktober 2019 — Pembanding/Terdakwa : MISRIN LAWOLO, ST ALS AMA RIZKY Diwakili Oleh : seven putra darius zebua
Terbanding/Penuntut Umum : HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
101 — 36
  • Seharusnya kesimpulanfakta barulah dilakukan oleh judex factie pada saat pembuktian UnsurUnsurDakwaan/Tuntutan.Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masihbersifat netral dan belum merupakan Kesimpulan Fakta (hukum).Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan faktayang dinyatakan oleh judex factie Tingkat Pertama halaman 220 s/d halaman221, sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasioleh Saksi KOLMES MARTINUS LAOLIselaku penanggung jawab teknisPekerjaan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 04-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 62/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Penggugat : EKO PRASETYO Diwakili Oleh : ARIEF SETIAWAN, SH., MH, dkk
Terbanding/Tergugat I : Ny. Dian Novita Tarigan Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Tergugat II : Jonathan Wiliam Aldrich Tonggoembio Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Turut Tergugat I : Iriyanto, SH Diwakili Oleh : SAFRUN KAFARA,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Agus Pandoman, SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
228 — 346
  • Bahwa NotarisPPAT selaku pejabat yang ditetapkan olehUndangUndang harus/wajib bersifat netral, berada ditengahtengah antara kedua belah pihak baik penjual dan pembeli,tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan kedua pihak.PJB LUNAS diikuti dengan Kuasa Untuk Menjual adalah praktekyang lazim, tidak melanggar dan diperbolehkan, secara faktapembeli telah membayar lunas hanya saja belum baliknama,hal tersebut tentu atas kesepakatan kedua belah pihak, KuasaUntuk Menjual harus dibuat dan tetap berlaku
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-03-2013 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 07/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 20 Maret 2013 — Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si
78 — 22
  • YUSRADIANSYAH, MSi.memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa terdakwa menjabat sebagai Sekretaris KORPRI sejak tahun 2006 s/d tahun 2010 ;Bahwa Sekretaris KORPRI Merupakan perpanjangan tangan pemerintahyang mengurusi masalah Pegawai Negeri Sipil, tugasnya meliputi :Memperjuangkan kesejahteraan PNS Samarinda ;Mengfungsikan pegawai supaya netral dan tidak berpolitik ;Memotifasi pegawai agar mempunyai profesionalitas dalam bekerja ;Melaksanakan kegiatan lain yang
    Bahwa tugas terdakwa sebagai Sekretaris Korpri adalah : memperjuangkankesejahteraan PNS Kota Samarinda, memfungsikan pegawai supaya netral dantidak berpolitik, memotifasi pegawai agar mempunyai frofesionalitas dalambekerja dan melaksanakan kegiatan lain yang besifat kemasyarakatan, sepertidonor darah dan sebagainya ;4. Bahwa pada tahun 2003 diadakan program sejuta rumah untuk PNS yangdicanangkan Kabinet Megawati Soekarno Putri. Walikota Samarinda saat itu,saksi Drs. H.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 5/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.MUS MULYADI BIN H.JAMHARI
119 — 45
  • perbuatan memperkaya dirisendiri, atau perbuatan memperkaya orang lain ituberkena an dengan kewenangannya, karena diamemegang keuangan, nah soal melawan hukum inibersifat negative perbuatan memperkaya, setiapperumusan~ delik suatu) perbuatan yang melawanhukum, sifat melawan hukum ini bisa diwuju dkandengan kata kata melawan hukum, bisa juga disebutdengan kata kata lain, maka tidak diwuju dkandengan pasal 3 ayat (1) #=kata menyalahgunakankewenangan, di pasal 2 ayat (1) kata katamemperkaya bahwa artinya netral
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 05-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — GIYARSO bin MARTO SUTARNO
107 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahal yang dibutunkan sebagai saksi adalahorang yang benarbenar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur(vide penjelasan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP);Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN KARAWANG Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Kwg
Tanggal 26 Juni 2018 — PT. PERTIWI LESTARI, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Lawan: 1. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN KARAWANG, selanjutnya disebut sebagai Termohon I; 2. PT. KERETA CEPAT INDONESIA CHINA, selanjutnya disebut sebagai Termohon II; 3. PT PILAR SINERGI BUMN INDONESIA PT PSBI, selanjutnya disebut sebagai Termohon III. 4. KANTOR JASA PENILAI PUBLIK MUTTAQIN BAMBANG PURWANTO ROZAK USWATUN DAN REKAN KJPP MBPRU, selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;
262 — 219
  • alas hak SHGB No.05 Desa Margamulya yang akan di bebaskan sebagai peruntukanpembangunan lintasan rel Kereta Api Cepat China Indonesia (Termohon Il),dimana Termohon WV telah menetapkan bahwa nilai ganti rugi yang wajaratas pembebasan lahan milik Pemohon dengan total ganti kerugiansebesar Rp.93.646.671.800, (sembilan puluh tiga milyar enam ratusempat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratusrupiah), sementara dalam perhitungan Pemohon dengan di dasari olehPenilaian Publik yang Netral