Ditemukan 3925 data
RADANI -dkk
Tergugat:
1.BUPATI BATANGHARI
2.2. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
3.3. BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KABUPATEN BATANGHARI
203 — 79
P.123/1819. P.123/1920. P.123/2021. P.123/21: Surat Himpunan Suku Anak Dalam (SAD) Dusun SialangPungguk yang tergabung dalam wadah Koperasi RakyatIndonesia BH : 128/BH/XII.4/1.829.31/XI/2010 tanggal 13Juni 2012 (fotokopi dari fotokopi) ;: Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor : 16/MS/II/1986atas nama Husin (Orangtua dari Radani/Penggugat 1)(fotokopi dari fotokopi) ;: Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.
I MADE PARTASUNIA
Tergugat:
1.NI WAYAN EKAWATI
2.NI LUH ANJANI RUSMINI
3.I GEDE WIBAWA
4.I PUTU DEDHY ARINBAWA
5.NI MADE RAI MARGAWATHI, SH
6.Kantor Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Gianyar
228 — 116
persetujuan dari Tergugat I, telahmembuat Kuasa (Kuasa dari Made Teker kepada Penggugat), yangdituangkan dalam Akta Nomor 40 tanggal 20 Nopember 2013 yang dibuatdihadapan oleh Tergugat V, Notaris Kabupaten Gianyar (Vide Bukti P8/BuktiTLILMLIV4/Bukti TV2) maka selanjutnya Majelis Hakim = akanmempertimbangkan apakah perjanjian ini masih berlaku atau tidak;Halaman 94 dari 106 HalamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Gine Bahwa aturan mengenai pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1792 Pasal 1819
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
463 — 226
- 1 (Satu) Bundel Surat Perintah Kerja (SPK) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Peningkatan Jalan Utama Kantor BPTP, Nomor dan tanggal SPK; B-1819 /PL.020/H.12.5/10/2019 tanggal 4 Oktober 2019 (ASLI).
- Fotocopy Surat Nomor : S-2144/PL.020/H.12.5/11/2019 Tanggal 15 November 2019 Perihal Peringatan Keterlambatan Pekerjaan yang ditandatangani PPK.
1.SURADI
2.PARDI
3.WAKIYO
4.SITI
5.DARYONO
6.RUSLI. M.
7.SUYANI
8.SURYADI
9.WAGIMAN
10.EDI OKTA
11.WARDI
12.ZAH ROZI
13.SARWOTO
14.BAKRI
15.PARTIKUN
16.DAMIRI
17.WARNO
18.ROHMAN
19.SARDI
20.IWAN
21.HOLILI
22.JAINAL
23.SUPANGAT
24.KARYANTO
25.ALIMUDIN
26.SAMTOMI
27.JOHANI
28.EDI SUYANTO
29.MUKRI
30.SUNARMI
31.TASRIFAH
32.DAL DIRI
33.SAKIMAN
34.BUYUNG
35.SUNYOTO
36.EKO SUNOTO
37.ROJIN
38.MURSALIM
39.MEMET
40.SUPRIYONO
41.LEGIMIN
42.SARJONO
43.IFIN SABANI
44.WARTINI
45.WARSI
46.HENDRA SAPUTRA
47.MAS HENDRO
48.MISMAN EFENDI
49.SITI KHADIJAH
50.AHMAD MUSLIM
51.NENGAH ADI SUKIRNO
52.BAHRUDIN
Tergugat:
1.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Cq. Balai Pemantapan Kawasan Hutan
2.Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pengdaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Bakauheni Terbanggi Besar I
76 — 4
Bukti P 1819. Bukti P 1920. Bukti P 2021. Bukti P 2122. Bukti P 2223. Bukti P 2324.
274 — 218
TPIAsas Kepastian Hukum, adalah asas dalam Negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan Peraturan perundangundangan,kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintahan;Membantah dalil Penggugat angka 16 poin ahalaman 1819, Tergugatjelaskan Bahwa berpedoman pada asas Praesumtio lustae Causayang artinya keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dansah sebelum ada keputusan hukum tetap yang menyatakan bahwakeputusan dimaksud itu tidak berlaku dan asas tersebut
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
177 — 111
Tanggal 1819 Oktober 2020.1 (satu) Bundel Nota Asli belanja ATK, Spanduk danPenggandaan kegiatan bawaslu;1 (satu) Bundel Nota Fotocopy belanja ATK, Spanduk danPenggandaan kegiatan bawaslu;1 (satu) Bundel Kwitansi asli Pembayaran transportasi danuang harian;1 (satu) Bundel Kwitansi fotocopy Pembayaran transportas!
Tanggal 1819 Oktober 2020.Halaman 217 dari 366 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk2223.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.. 1 (satu) Bundel Nota Asli belanja ATK, Spanduk dan Penggandaankegiatan bawaslu;1 (satu) Bundel Nota Fotocopy belanja ATK, Spanduk dan Penggandaankegiatan bawaslu;1 (Satu) Bundel Kwitansi asli Pembayaran transportasi dan uang harian;1 (Satu) Bundel Kwitansi fotocopy Pembayaran transportasi dan uangharian;1 (satu) Bundel Rencana Kerja
Tanggal 1819 Oktober 2020;1 (satu) Bundel Nota Asli belanja ATK, Spanduk dan Penggandaankegiatan bawaslu;1 (satu) Bundel Nota Fotocopy belanja ATK, Spanduk dan Penggandaankegiatan bawaslu;1 (Satu) Bundel Kwitansi asli Pembayaran transportasi dan uang harian;1 (Satu) Bundel Kwitansi fotocopy Pembayaran transportasi dan uangharian;1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) 17 Panwas DistrikKabupaten Fakfak;1 (Satu) Bundel Surat Perintah Membayar Operasional;Halaman 349 dari 366 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK
90 — 26
LAB : 1819/KBF/V1I/2005 tertanggal 11Juli 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Andi Firdaus dan Kasmina Ginting, BSc selakupemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan atas permintaan Kapolres Lingga No. Pol.
184 — 59
diketahuipublik dan sama sekali tidak bersifat tendensius dan tidak bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentangPers dan Kode Etik Jurnalistik.Bahwa dengan demikian jelas, gugatan Penggugat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik adalahkeliru dan tidak benar sehingga gugatan Penggugat harus ditolak (void).10 Mengenai Dalil Gugatan Pengugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum Ex Pasal 1365 KU H Perdata DanGanti Kerugian Ex Pasal 1372 KU H PerdataDalam gugatan pada butir 43 s.d. 45 halaman 1819
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Donna Fitria, SE.,M.Si Binti Abdul Muluk
142 — 142
PadaKegiatanSurvey danPemetaan = diKecamatanSungai Apit1,050,000105,000 847/3614Mar2014RISAGUSTIAN,STDalam rangkaPengumpulanData PadaKegiatanSurvey danPemetaan diKecamatanKoto Gasip200,00020,000 848/3614Mar2014HENDRIZAL,S.KomDalam rangkaPengumpulanData PadaKegiatanSurvey danPemetaan = diKecamatanKoto Gasip200,00020,000 1810/7501Apr2014JIMMYZULKARNAENDalam rangkaKunjunganLapangan kepemohonkeluargamiskin900,00090,000 1812/7501Apr2014ADEKUSENDANGDalam rangkaKunjunganLapangan kepemohonkeluargamiskin900,00090,000 1819
90 — 56
BuktiP 1819. BuktiP 1920. BuktiP 20Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00069/207/14/027/18, Masa Maret 2014 yangditerbitkan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2018.(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang Dan Jasa Nomor00068/207/14/027/18, Masa April 2014 yangditerbitkan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2018.
440 — 295
Heri Yulistio, M.Kes (Fotokopisesuai asli )Hal. 124 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTK15.Bukti T 1516.Bukti T 16 :17.Bukti T 1718.Bukti T 1819.Bukti T 19 :20.Bukti T 20 :21.Bukti T 21:Fotokopi surat Notulen Rapat Tim Pertimbangan PenjatuhanHukuman Disiplin dan pemberian izin perkawinan danperceraian tanggal 27 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai asli )Fotokopi surat dari Komosi Pemberatasan Korupsi R.I Nomor :B.1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 Prihal :koordinasi bersama terkait kepegawaian dan
HASRUL, SH
Terdakwa:
Syahrin Niulain Bin Nurdin Nuilain
211 — 127
Tanggal 1819 Oktober 2020.1 (satu) Bundel Nota Asli belanja ATK, Spanduk danPenggandaan kegiatan bawaslu;1 (satu) Bundel Nota Fotocopy belanja ATK, Spanduk danPenggandaan kegiatan bawaslu;1 (satu) Bundel Kwitansi asli Pembayaran transportasi danuang harian;1 (satu) Bundel Kwitansi fotocopy Pembayaran transportas!
Tanggal 1819 Oktober 2020.1 (satu) Bundel Nota Asli belanja ATK, Spanduk dan Penggandaankegiatan bawaslu;1 (Satu) Bundel Nota Fotocopy belanja ATK, Spanduk dan Penggandaankegiatan bawaslu;1 (Satu) Bundel Kwitansi asli Pembayaran transportasi dan uang harian;1 (Satu) Bundel Kwitansi fotocopy Pembayaran transportasi dan uangharian;1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) 17 Panwas DistrikKabupaten Fakfak;1 (Satu) Bundel Surat Perintah Membayar Operasional;1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja
Tanggal 1819 Oktober 2020;1 (satu) Bundel Nota Asli belanja ATK, Spanduk dan Penggandaankegiatan bawaslu;1 (Satu) Bundel Nota Fotocopy belanja ATK, Spanduk dan Penggandaankegiatan bawaslu;1 (Satu) Bundel Kwitansi asli Pembayaran transportasi dan uang harian;1 (Satu) Bundel Kwitansi fotocopy Pembayaran transportasi dan uangharian;1 (satu) Bundel Rencana Kerja Anggaran (RKA) 17 Panwas DistrikKabupaten Fakfak;1 (Satu) Bundel Surat Perintah Membayar Operasional;1 (Satu) Bundel Surat Pernyataan TanggungjawabBelanja
145 — 128
Karakter dan Manajemen, (Hal. 1819,)"Kasus Hukum terkait pengurus perusahaan maupun keputusanyang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasionalperusahaan", seharusnya telah diketahui bahwa Direktur UtamaPT.
348 — 217
Karakter dan Manajemen,(Hal. 1819,) "Kasus Hukum terkait pengurus perusahaan maupunkeputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan denganhal 88 dari 214 hal Perkara No.2/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIoperasional perusahaan", seharusnya telah diketahui bahwaDirektur Utama PT.
Karakter dan Manajemen,(Hal. 1819,) "Kasus Hukum terkait pengurus perusahaan maupunkeputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan denganoperasional perusahaan", seharusnya telah diketahui bahwaDirektur Utama PT.
213 — 561
Int.2Bukti T.ll.Int.2Bukti T.ll.Int.2Bukti T.ll.Int.2~1415 1617 1819 20Salinan Putusan Nomor: 39/PID/2007/PT.DKI,tanggal 22 Februari 2007 (fotokopi sesuai denganasli);Salinan Putusan Nomor: 1655 K/PID/2007., tanggal21 Januari 2008 (fotokopi sesuai dengan salinanresmi);Salinan Putusan Nomor: 60 PK/PID/2009., tanggal 16September 2009 (fotokopi sesuai dengan salinanresmi);Surat Pernyataan dari Ahli Waris H.
133 — 49
Bahwa Para Penggugat dalam Petitum Gugatan Penggugat(Tuntutan) Pada Halaman 6 ( enam ) point angka 1, 2, 3, 4,dan point angka 5, (lima) bersambung ke halaman 7 ( tujuh )point angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan point angka 15, danbersambung ke halaman 8 ( delapan ) point angka 16, 17, 1819, 20, 21 dan point angka 22 adalah tidak beralasan dantidak berdasarkan hukum Tidak perlu di pertimbangkan danharus di kesampingkan serta di TOLAK SELURUNYA denganalasan dan dasar pertimbangan hukum bahwa apa
159 — 56
DHL EXEL Supply Chain Indonesia halaman 1819 denganpertimbangan sebagai berikut :Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapatdibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalammenerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan ;Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuanPasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang"penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal70 sebagai syarat untuk dapat
351 — 115
Hanya dalam hal ini TERGUGATIII ingin mengkritisi pernyataan PENGGUGAT poin F.l.a dalamGUGATAN (vide halaman 1819) : Perjanjian Sewa Guna Usaha antara TERGUGATIA/isindo denganTERGUGAT~Ifi/Buana maupun antara TERGUGAT IA/isindo dengan TERGUGAT IV/Tifa tidak memenuhi syaratsahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata karena : Dari keseluruhan objek perjanjianperjanjian sewa guna usahayang diperjanjikan tidak jelas spesifikasinya....................
ERWIN AS
Terdakwa:
ROMANSYAH SURIBAKTI Bin DADANG SURIBAKTI
30 — 37
2020/PN TIkHal 1810 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1811 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1812 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1813 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1814 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1815 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1816 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1817 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1818 dari 10 Hal Putusan Nomor 2/Pid.C/2020/PN TIkHal 1819
HAINUR RASYID
Terdakwa:
1.SUPARMAN Bin BAHARUDIN
2.REFDAHAYU Bin SAIDUN
63 — 34
2019/PN TIkHal 1810 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1811 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1812 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1813 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1814 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1815 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1816 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1817 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1818 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1819