Ditemukan 3836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natural natal nera nefral netrial neural netra natral netrale netralã netran
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 13-09-2021 — Putus : 22-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 42/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 22 Februari 2022 — Penggugat:
JUARDIN, S.H.
Tergugat:
BUPATI WAKATOBI
Intervensi:
Hamiruddin
246 — 137
  • mempersiapkansuatu keputusan dengan mendasarkan pada dokumen dan informasi yang lengkap;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penyelesaianperselisihan hasil pemilihan kepala desa oleh bupati ataupun Panitia Pemilihnan TingkatKabupaten sangat rentan dipengaruhi oleh konflik kepentingan karena penyelesaiannyadilaksanakan oleh struktur yang memiliki pengaruh kekuasaan dalam pemerintahan,berbeda halnya dengan Pemilu yang penyelesaian perselisihannya dilaksanakan olehlembagalembaga yang relatif netral
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 173/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — FU’AT KRISNANTO ; KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
79 — 13
  • Selanjutnya sebagai PPK terdakwa telah menyalahgunakankewenangannya karena telah ikut serta mengatur perusahaan tertentu sebagai peserta lelangpadahal sebagai PPK Terdakwa seharusnya netral.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014
5715 — 4439
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • constitution, maka pada tempatnyapula jika normanorma yang samar tersebut (vaagen normen), ditafsirkansedemikian rupa sehingga dapat mencegah kesewenangwenangan negaramelalui. penegak hukumnya memanfaatkan celah demikian itu yangpenafsiran dalam bentuk lain akan menjadi inkonstitusional, jikamenyatakannya sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaihukum akan menimbulkan masalah yang lebih buruk lagi.Bukankah salah satu definisi negara hukum adalah hukumdidefenisikan lewat gagasan yang bersifat netral
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
152 — 64
  • similiar yang kKemudian oleh DPR disusunlah dan melakukanperbaikan yaitu bagaimana memasukkan ketentuan Pasal 71 kedalamnorma UU No. 10 Tahun 2016,disitu dituntut adanya kesetaraan bagipasangan calon apakah incumbent atau bukan incumbent ataukahpetahana dan bukan petahana betul kesetaraandiwujudkan dalamnorma tersebut;Karena berdasarkan dengan temuan bahwa sisi kepentingan didalampemilinan Kepala Daerah ada ketidaksetaraan dimana incumbent ataupetahana seringkali mengarahkan birokrasi untuk tidak netral
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT MANADO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PT MND
Tanggal 17 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : EKO NURLIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
109 — 38
  • Fakta itubersifat netral dan dipakai oleh semua pihak yang terkait di sidang Pengadilan(Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum maupun Hakim).
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-11-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 18 Februari 2019 — Suryadi Bin Marda Odo
72 — 28
  • MAEJAH pernah belanja di matrial / tokobangunan saksi Laksana Putra Netral Kp. Simpangsari Ds. SimpangKec. Banytarkalong Kab Tasikmalaya.Halaman 71 dari 137Putusan No. 100/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BdgBahwa saksi kenal dengan sdri. MAEJAH (sebagai konsumen) namuntidak ada hubungan keluarga atau family.Bahwa Sdri.
Pengadilan PT MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PT MANADO Nomor 13/Pid.Sus-.TPK/2019/PT MND
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum I : EKO NURLIANTO, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : STEPHEN YANI POLUAKAN, S.T.
110 — 57
  • Fakta dalam perkara ini diperoleh dan diketahui oleh hakim dari berita acarapemeriksaan atau hasil pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum.Halaman 97 dari 135 halaman Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2019/PT.MndFakta itu bersifat netral dan dipakai oleh semua pihak yang terkait di sidangPengadilan (Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum maupun Hakim).Adanya kesamaan fakta dalam pertimbangan putusan hakim dengan suratdakwaan atau tuntutan Penuntut Umum adalah hal wajar dan bukan manipulasifakta
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-11-2011 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 30-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 592/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 21 Maret 2012 —
140 — 128
  • merupakan perusahaan pers yang cukup terkenalmaupun dibanding Tergugat III yang merupakan seorang advokat senior yangterkenal atau dikarenakan alasan bahwa Tergugat I II lebih memperhatikankepentingan Tergugat III yang merupakan publik figure advokat senior meskipunperbuatannya tidak patut dibanding memperhatikan kepentingan Penggugat yanghanya seorang individu biasa tanpa embelembel publik figure ;74 Bahwa perbuatan Tergugat I II baik sebagai perusahaan pers maupun pers yangseharusnya bersikap netral
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Pemerasan dan Pengancaman
Putus : 06-10-2014 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 145/Pid.B/2014/PN Pms
Tanggal 6 Oktober 2014 — 1. IDRAN ISMI 2. SIHOL RIDWAN BUTAR BUTAR 3. ROBBY FEBRIAN 4. SORIPADA PANE 5. JAN VIKTOR ABEDNEGO H. TAMBUNAN Als VIKTOR Als ABED
89 — 11
  • Polri;Bahwa kemudian Arman Depari pada saat itu ada mengatakanBu Lili, dia itu masih anggota, bilang stop saja dan melapor kePolsek terdekat agar supaya dijemput dengan LPSK, selanjutnyahal tersebut Saksi sampaikan kepada Idran Ismi untuk memintaagar Idran Ismi berhenti di Polsek terdekat karena pihakKepolisian dan LPSK akan segera menjemput Idran Ismi ditempattersebut;Bahwa akan tetapi Idran Ismi menyatakan saya tak percayadengan instansi saya, lebih baik saya ke tempat militer karenamereka lebih netral
Pengadilan PN PADANG PANJANG Perdata
Register : 02-07-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Pdp
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
FADLY AMRAN, BBA, WALIKOTA PADANG PANJANG.
Tergugat:
PT. ALAM SEJAHTERA SEJATI
232 — 110
  • itu bisa dijadikan suatu hal yang sangat fundamentalbagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonanpembatalan perjanjian;Bahwa kalau bangunan sudah selesai dan jangka waktu dalamperjanjian tersebut berakhir seyogyanya tentu ada pengambil alihan,yang diambil alin tentu keseluruhan karena dianggap satu kesatuan,karena diambil alin keseluruhan penghitungannya inilah yang akandisepakati oleh para pihak, kemudian para pihak seyogyanya saransaya tetap harus melibatkan pihak ke3 agar lebih netral
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg
Tanggal 22 Juni 2017 — H. Zul Arman, ST Bin Zul Basri
142 — 52
  • Seorang ahliharus Netral tidak berpihak kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepadaTerdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa sehingga penghitungan yang dilakukanbenarbenar akurat tanpa ada kepentingan pihak lain.Menimbang, bahwa oleh karena Ahli Zahedi dari Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera telah menyadurseluruh penghitungan hasil pemeriksaan Fisik dan penghitungan yang dilakukan olehSyahbanur Ahli dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) PropinsiSumatera
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 272/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 29 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat I : HJ. DIDIT SADIAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat II : GAYAN N. SOLICHIN Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat III : NILA HAYATI, S.H Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat IV : Dra. LIA SETIAWATI Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat V : Ir. GERY S. ALAM Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat VI : Ir. GEMA A. SOLIHIN Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat VII : R. NENDEN SUMINAR K Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat VIII : BODI KADARSYAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat IX : MUTIA KADARSIH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat X : SANTYA RACHMAN Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XI : JUNJUNAN KADARSYAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XII : Drs. H. ZENNI Z. MILLAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XIII : Ir. LIES NAFISAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XIV : KEMAL GRAHAM Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XV : MARIE MAEMUNAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XVI : HJ. TETTY HAFSAH Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XVII : IBA ROMLAH SUNARYA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XVIII : PRASENA SUNARYA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XIX : NUGRAHA SUNARYA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XX : WINI MURNIATI Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XXI : YANA SETIANA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XXII : ISAL PUTRAJAYA Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XXIII : HIDJIB KOMARDANI Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Pembanding/Penggugat XXIV : MEMET RAHMAT Diwakili Oleh : Dr. Absar Kartabrata SH, M.Hum
Terbanding/Tergugat XXIV : IV. Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Cq Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat Cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Subang
Terbanding/Tergugat XXV : PT. Sari Ater
Terbanding/Tergugat XXVI : II. Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Cq. Bupati Subang
Terbanding/Tergugat XXVII : Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Cq. Gubernur Provinsi Jawa Barat
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang
186 — 270
  • KERUGIAN MATERIIL dan IMMATERIIL yang dilakukanoleh PARA PENGGUGAT, apalagi dihitung sejak tahun 1956 adalahsama sekali tidak realistis dan berdasarkan fakta hukum dan wajibditolak atau dikesampingkan oleh Pengadilan Negeri Subang;Bahwa, dengan syarat gugatan PARA PENGGUGAT atas OBJEKPERKARA dimenangkan dan telah memperoleh kekuatan tetap untuk dilaksanakan (inkracht van gewijsde), serta diperoleh ijin dari Pengadilan,maka kelak pada prinsipnya TERGUGAT Ill sebagai PIHAK YANGBERITIKAD BAIK dan NETRAL
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 403/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr.
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
PT. Jakarta International Container Terminal
Tergugat:
1.Liston Palito Tampubolon
2.Faizal Eriandi
3.H. Akhid
4.Umar Yusuf
5.PT. Empco Trans Logistic
6.Serikat Pekerja PT. Jakarta International Container Terminal
154 — 101
  • Kapolres PelabuhanTanjung Priok menyatakan akantetap bersikap netral mengenaipermasalahan ini dan akanmencoba menjembatanipermasalahan tersebut denganberkomunikasi denganmanagement Penggugat, cq.Wakil Direktur Utama PT. JICT,Riza Erivan;e Sekitar jam 21.30 WIB, WakilDirektur Penggugat, Riza Erivanmenghubungi Tergugat VI yaituSekretaris Jenderal Tergugat VISdr.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-05-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda
Tanggal 2 Nopember 2011 — H.ABDUL RAHMAN BIN H.ABDULLAH
116 — 44
  • memperkaya dirisendiri, atau perbuatan memperkaya orang lain ituberkena an dengan kewenangannya, karena diamemegang keuangan, nah soal melawan hukum inibersifat negative perbuatan memperkaya, setiapperumusan~ delik suatu) perbuatan yang melawanhukum, sifat melawan hukum ini bisa diwuju dkandengan kata kata melawan hukum, bisa juga disebutdengan kata kata lain, maka tidak diwuju dkandengan pasal 3 ayat (1) # kata = menyalahgunakankewenangan, di pasal 2 ayat (1) kata katamemperkaya bahwa= artinya netral
Pengadilan PN BATAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-10-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN BATAM Nomor 208/ PDT.G/ 2016/ PN. BTM
Tanggal 3 Oktober 2017 — - 1. Bapak Hendri - 2. Ibu Suliana Melawan - 1. PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk - 2. Notaris-PPAT Yondri Darto, SH - 3. Bapak Asan
203 — 112
  • tugasnya yaitumelaksanakan perintah dari para pihak/orang yangmengkhendaki notaris untuk menuangkan maksud dankeinginannya dalam suatu) akta dan para pihakmembubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.Jujur : tidak berbohong atau menutupnutupi segala sesuatunya;Seksama : berhatihati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agartidak merugikan para pihak;Mandiri : notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersrukturhukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhanhukum kepada klien;Tidak berpihak : netral
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2012 —
556 — 370
  • Majelis Komisi wajibmempertimbangkan pembelaan atau tanggapan dari Pemohon Keberatan atasLHPL sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan Putusan.Bahwa dengan demikian seluruh atau mayoritas anggota Majelis Komisiseharusnya bukan pihak yang mempunyai benturan kepentingan supaya MajelisKomisi dapat bertindak objektif dan netral dalam menilai LHPL denganmempertimbangkan pembelaan atau tanggapan dari Pemohon Keberatan.
    Soemardi, SE., MS : AnggotaBerdasarkan tabel diatas tidak dapat dibantah terdapat fakta terjadinya benturankepentingan yang melanggar prinsipprinsip keadilan yang impartial(ketidakberpihakan)/netral serta objektif), dimana Erwin Syaril, S.H., yangbertindak sebagai ketua majelis sebelumnya ketua Tim Pemeriksa Pendahuluanyang mengeluarkan LHPL yang menyimpulkan terjadi pelanggaran UUAntimonopoli sebagai dasar Majelis Komisi melakukan pemeriksaan terbuktiatau tidaknya pelanggaran UU Antimonopoli.Bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-07-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juli 2015 — Ir. H. NOERODI SIDIK, , dkk ; PT ANGKASA PURA I (PERSERO),, dk
118 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teori saksi ahli dari Tl Dwi Ary Purnomo, S.E quodnondan sangat tidak netral karena yang bersangkutan merupakan salahsatu Pejabat Di Biro Hukum Termohon Kasasi II semula/Tergugat IIPembanding dalam hal ini di Kementerian BUMN yang berartibertentangan dengan faktafakta bahkan bertentangan dengan faktatindakan instansinya sendiri;Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mengkonstatir, mengkualifisirdan mengkonstitusi peristiwa hukum yang terjadi, oleh karena padasaat Para Pemohon Kasasi/mengajukan permohonan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-12-2008 — Putus : 07-04-2009 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 229/Pid.B/2008/PN.Tbk
Tanggal 7 April 2009 — YAN INDRA.S.Sos.M.Si
200 — 68
  • Dalam rapat tersebut saksi hadir sebagaiCamat dan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah tahun 2007 sehingga terdakwamerasa sulit karena selaku Camat harus memperjuangkan aspirasi masyarakat tetapiselaku Anggota Panitia harus memperjuangkan kepentingan Panitia namun demikiansaksi berusaha bersikap netral ; Bahwa dalam rapat/musyawarah di Kantor Bupati Karimun Panitia Pengadaan Tanahdan masyarakat sepakat harga tanah pantai Tj Pengaru sebesar Rp.6.500 per m2 ;Bahwa sampai tiga kali diadakan rapat
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 728/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — BENNY SURYA Bin AMIRUDDIN
110 — 21
  • Dengan demikianMajelis Hakim dapat menempatkan diri pada posisi netral dengan mempertahankan eksistensidan integritas Majelis Hakim sebagai pengayom kebenaran dan keadilan di dunia ini.Sehingga suatu tuduhan atau dakwaan tindak pidana "bersama sama melakukankekerasan/penganiayaan terhadap orang di muka umum yang mengakibatkan orang lainmeninggal dunia" yang kurang alasannya, apalagi yang jelasjelas dipaksakan atau direkayasademi kepentingan kelompok tertentu merupakan suatu hukuman tersendiri bagi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-08-2012 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1085 K/PID.SUS/2012
Tanggal 8 Agustus 2012 — Drs. MARWAN ADLI, Bc.IP, Msi
104 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan juga bukanlah suatu pengharapan yangbersifat ilusionir, apabila kami mengharapkan kepada Majelis Hakim incasuperkara a quo untuk bisa bersifat netral dan independen demi terciptanyasuatu peradilan yang bebas merdeka (fair trial).Berpijak dari seluruh aspek tersebut maka sudah selayaknya terhadap perkarayang ada di hadapan kita sekarang ini, tidak hanya menyangkut aspek suatuproses pidana yang nantinya menghasilkan putusan, akan tetapi lebih jauh lagimenyangkut pertanggungjawaban kita terhadap