Ditemukan 3836 data
141 — 66
perbuatan memperkaya dirisendiri, atau perbuatan memperkaya orang lain ituberkena an dengan kewenangannya, karena diamemegang keuangan, nah soal melawan hukum inibersifat negative perbuatan memperkaya, setiapperumusan~ delik suatu. perbuatan yang melawanhukum, sifat melawan hukum ini bisa diwuju dkandengan kata kata melawan hukum, bisa juga disebutdengan kata kata lain, maka tidak diwuju dkandengan pasal 3 ayat (1) #=kata menyalahgunakankewenangan, di pasal 2 ayat (1) kata katamemperkaya bahwa artinya netral
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum Perikanan Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Belawan
65 — 46
., tertanggal O7 November 2017 yang tidakmempertimbangkan buktibukti yang diajukan Pembanding/Penggugat terutamaBukti P31 berupa Nota Penerimaan Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia Cabang Belawan tertanggal 28 Oktober 2016, yang diterima dariLIONG KU, sehinggga akibat tidak dipertimbangkannya Bukti P31 tersebut,terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa,mengadili dan memutus perkara aquo terlihat menjadi tidak netral dalammembuat pertimbangan hukum, karena adanya keberpihakan
181 — 226
Putusan Nomor 164/Pdt.G/2019/PA.Bgi Bahwa yang menghadiri mediasi di Gonggong diantaranya saksi,ayah saksi, tante saksi (Ssaksi kKedua) beserta suami, Tergugat,bapak Angga sebagai pihak netral yang menengahi dua keluarga,Kepala Sekolah SMK Lokotoy, Penggugat, Paman Penggugat sertaibu Penggugat. Bahwa rekaman yang tadi diperdengarkan di ruang sidang, adalahbenar rekaman pada saat mediasi di Gonggong. Bahwa benar Penggugat pernah mengatakan datang nol, pulangnol sebagaimana di dalam rekaman tadi.
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
922 — 675
Terhadappengembalian uang tersebut saksi lapor kepada Terdakwa;Bahwa saksi diberi tanggungjawab oleh Terdakwa untuk mengelola Tradha Grupbersama Fathudin dan Puji Asih Kastuti;Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya kemudahan Tradha Grup saat lelang,yang lebih mengetahui Fathudin;Bahwa selama Terdakwa menjadi Bupati, Tradha Grup dalam mengikuti lelangtidak menggunakan perusahaan Tradha Grup dengan maksud biar pihakULP/Pokja netral karena tidak identik dengan Terdakwa;Bahwa uang dari Hojin Ansori sebesar
; Bahwa selama proses tender pihak Tradha tidak pernah bertemu dengan Dinasatau pihak ULP yang bertemu biasanya pihak perusahaan yang saksi pinjam,tetapi saat pelaksanaan pekerjaan orang Tradha yang ada di lapangan yangmengerjakan; Bahwa pada tahun 2016 Tradha Grup pernah kalah lelang jalan GombongWanasari, lalu tahun 2017 ada 3 paket yang kalah; Bahwa maksud penggunaan bendera orang lain dalam lelang untuk mengindaripihak ULP tahu bahwa yang memasukan adalah Tradha atau orangnya Bupatisehingga Netral
Hal ini dimaksudkan agarHalaman 181 dari 341 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.ULP dapat bersikap netral karena tidak tau bahwa suatu perusahaan ada di bawahkendali dari PT Tradha;Bahwa setelah Terdakwa menjadi Bupati Kebumen, maka Terdakwa tidak lagimenjadi pengurus dalam PT Tradha yaitu sejak akhir Desember 2015, kemudianTerdakwa menyerahkan perusahaan Terdakwa tersebut kepada Fathudin, AgusMarwanto dan Puji Asin Kastuti.
1.Thadeus Ngele
2.Yuliana Nelo
3.Fransiskus Gata
4.Hendrikus Dolu
5.Videlis Fua
6.Emanuel Saju
7.Alowisius Maria Gere
Tergugat:
7.Hilarius Fua
8.Damianus Paga
9.Nikolaus Ria
10.Fridus Dopo
11.Gregorius Dolu
130 — 160
Ngora Suku, bisa berarti Ngora yang belum dibagikan ke NgadhuBhaga, bisa juga sudah bagi apabila belum dibagi berarti milik bersama; Bahwa tiap sao yang mempunyai manusia, harta warisan disebut OneSao; Bahwa Ngawu itu ada dua yaitu Ngawu Sao dan Ngawu Belis; Bahwa setiap sao mempunya Ngawu; Bahwa setiap sao mempunyai otonomi tapi tidak bebas misalnya tidakmenjual sembarang; Bisa Wua Gao bisa juga disebut Saka Puu; Bahwa Wua Gao salah satunya pendamai, jika ada perselisinan di AnaWoe, Wua Gao harus netral
694 — 604
lain dan tidak sesuaidengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui,tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkankewenangan.Bahwa proses pengajuan permohonan objek sengketa padaangka 1 pemanfaatan bangunan untuk tidak terdapat tandacontreng pada kotak Sosial Budaya akan tetapi terdapat tanda tiiktebal pada bagian keagamaan namun kemudian dalam objeksengketa yang diterbitkan muncul fungsi bangunan gedung sosialbudaya sehingga jelas ada oknum pejabat pemerintahan yangtidak netral
141 — 174
STRUKKON TRIMITRAENGINEERING sebagai pihak yang netral (Independence) yang manawaktunya ditentukan pada hari Rabu tanggal 11 Februari jam 13.00Bahwa pada tanggal 11 Februari 2009 : Pertemuan antara PT. PAKEMA INDAHASRI dengan PT. DWIPRATAMAS BANGUN SELARAS, diproyek Komp.Ruko Sentra Niaga Kalimas dihadiri oleh:a Direktur PT. STRUKKON TRIMITRA ENGINEERING Bp.Krisna Triadib Direktur PT. PAKEMA INDAH ASRI Bp. Teguh Masronic Kepala Pengelola Proyek/ Perwakilan Owner PT.
127 — 126
Meskipun demikian Majelis meminta pendapatkepada ahli tersebut dalam posisi yang netral ;Menimbang, bahwa TK. HENDRI EKA PUTRA, SE Daulat Yang DipertuanParit Batu Pucuak Adat Pasaman, dengan tegas mengatakan di Nagari MuaroKiawai sistem tanahnya memakai sistem babingkah tanah, dimana masingmasing datuak pasti mempunyai tanah ulayat dan tidak ada Nagari di Pasamanyang memakai 2 (dua) sistem sekaligus (bercampur).
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ASDIN Bin LA GAMU
2.LA ODE HAMSA Alias ACUNG Bin LA ODE RAFIDIN
3.LA ODE KASRIN Bin LA ODE KANTO Alias KASRIN
4.LA ODE PAHI Alias LA ODE KAIMUDIN Bin LA ODE ABU
5.LA ANTON Alias ANTO Bin LA CAO
6.LA ODE HARMIN Bin JUMADI
7.LA ODE FAISAL Bin LA ODE AMRAN
8.LA ODE JAMALUDDIN MANDIA Bin LA ODE MANDIA Alias JAMAL
9.LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA
92 — 44
yaitu sebagai Dominus Litis yang tidakberpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umumsebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnyayang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan selanjutnyaMajelis Hakim memandang kedua belah pihak sama tinggi dan sama rendah,Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempunyaikepentingan pribadi di dalamnya;Dengan demikian, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisiyang netral
192 — 124
dijadikan dasar untuk bermusyawarahdengan warga masyarakat pemilik lahan dalam menentukan harga gantirugi pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin NoorBanjarmasin ; Bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan wargamasyarakat sebagai Pemilik lahan tanah yang akan dibebaskan,hampirhampir tidak ada titik temu mengenai harga tanah yang akandisepakati,karena banyaknya warga masyarakat yang ingin memintaPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.309 dari 350 haldengan harga tinggi,adanya netral
Pembebasan Tanah (P2T) untuk dijadikan dasar untukbermusyawarah dengan warga masyarakat pemilik lahan dalam menentukanharga ganti rugi pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Syamsudin Noor ;Menimbang bahwa setelah dilakukan beberapa kali pertemuan denganPemilik lahan tanah yang akan dibebaskan,hampirhampir tidak ada titik temumengenai harga tanah yang akan disepakati,karena banyaknya warga masyarakatPutusan 02/PidsusTPK/2015/PN.Bjm Hal.336 dari 350 halyang ingin meminta dengan harga tinggi,adanya netral
54 — 40
Dakwaan Oditur Militer kabur.Hal ini didasarkan pada alasan alasan sebagai berikut :a Audit yang dilakukan oleh Tim Audit bentukan Kodim 0732 Sleman adalahtidak sah dan tidak netral, karena seharusnya audit atau pemeriksaan itudilakukan olah Badan Pengawas Koperasi.
PT.SEBUKU SEJAKA COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
344 — 428
Sehingga persfektif sosiologis yang ditampung olehTergugat sangat tidak berimbang dan cenderung berpihak.Padahal semestinya Pejabat Tata Usaha Negara dapatberposisi netral dan mencari jalan terbaik untuk semuagolongan masyarakat, bukan sebagian saja;16. Bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untukdidengar pendapatnya, Tergugat juga tidak pernah diberikansanksi secara bertahap baik itu peringatan tertulis ataupunpenghentian kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya.
1.H. DJUMANI bin H. NAPIAH
2.SITI ROHANA Binti H. JAHRANI
Tergugat:
1.Hj. ZUBAIDAH
2.FITRI WAHYUNI Binti H. SYARIFUDDIN
3.WAHYU YULIANTI Binti H. SYARIFUDDIN
4.YENI Istri alm. Syahrudin Bin. H. Napiah
5.AGUS HIDAYAT Bin SYAHRUDIN
6.NORLENAWATI Binti SYAHRUDIN
7.NURYANI Isteri alm. H. ILHAM HANAFIAH Bin H. Napiah
8.MUHAMMAD EDWIN Bin H. ILHAM HANAFIAH
9.MUHAMMAD RIFANI Bin H. ILHAM HANAFIAH
10.MUHAMMAD DEDY SETIAWAN Bin H. ILHAM HANAFIAH
11.FITRIYANI Istri Alm. H. MUHAMMAD IRWANSYAH Bin H. Napiah
12.RUZMANA AGRAWATI Binti H. MUHAMMAD IRWANSYAH
13.AHMAD FAUZAN LUKMANA Bin H. MUHAMMAD IRWANSYAH
14.MUTIARA SYAHIDAH Binti H. MUHAMMAD IRWANSYAH
15.Hj. NORHASANAH Binti H. NAPIAH
16.DEWI NATALIA Isteri alm. Ferry Fadli Bin H. Napiah
17.DELFI NOR OCTAVIANI Binti FERRY FADLI
18.MUHAMMAD ABDORAHMAN Bin FERRY FADLI
19.MUHAMMAD MUCHTAR Bin H. NAPIAH
20.HENDRA WAHYUDI Bin H. SYARIFUDDIN
21.H. HAMDANI HAMID
22.AZHAR KADRI
Turut Tergugat:
1.ACHMAD ANTAL, HS Bin alm Kurba
2.NGADI
3.Pemerintah Republik Indonesia propinsi kalimantan timur
4.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
5.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
6.Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
99 — 10
./2018/PN SmrPara Penggugat, melainkan hanya sebagai pemberian tanggapan yangPihak Turut Tergugat Sampaikan dan kemukakan secara netral tanpa tujuanuntuk memihak baik kepada Kepentingan Hukum Para Penggugat maupununtuk Kepentingan Hukum Para Tergugat;Persoalan mengenai sengketa tanah yang teijadi pada Objek Sengketadalam Perkara ini setahu Pihak Turut Tergugat VI dahulu sudah pernahdiperiksa melalui Pengadilan Negeri Samarinda dalam Perkara PerdataNomor: 28/Pdt.G/2005/PN.Smda. dengan melibatkan Pihak
105 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebutseharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakankesimpulan fakta (hukum).b Bahwa dalam putusan Perkara No. 99 / Pid.sus / 2012 /PN.TIP.Smg halaman 141 diuraikan yang intinya saksiMUHAMMAD JAFAR NATSIR menemui saksi IMAMSANTOSO di kantor Pimpinan WilayahMuhammadiyah Semarang = di Jalan Singosari,kemudian menanyakan kepada IMAM SANTOSOProposal diserahkan kepada siapa?
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SIMA SIMSON, SH.
126 — 61
Oleh karena itu, fakta (hukum)tersebut seharusnya masih bersifat netral dan belum merupakankesimpulan fakta (hukum).
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
270 — 136
Bjm15.16.A.417.Negara dapat berposisi netral dan mencari jalan terbaikuntuk semua golongan masyarakat, bukan sebagian Saja ;Bahwa selain tidak pernah diberikan kesempatan untukdidengar pendapatnya, Tergugat juga tidak pernah diberikansanksi secara bertahap baik itu peringatan tertulis ataupunpenghentian kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya.Secara tibatiba tanpa pemberitahuan dan peringatan,Tergugat langsung menerbitkan Objek Sengketa begitu saja.Sehingga jangankan untuk memberikan pendapat atautanggapan
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.SAOLIN ODE UCU Alias SAOLIN Bin ODE UCU
2.LA ZULMAN Bin LA ODE MANDIA
3.LA ODE IWA Alias IWA Bin LA ODE SARIMI
4.LA ANCO Bin LA KODA
5.LA ODE ENDI Alias HERI Bin LA ODE BUNDA
6.LA ODE TOMI Alias TOMI Bin LA ODE RAJAWALI
7.LA POMBO Alias POMBO Bin LA GAMU
8.DARSON Bin LA SAMOLIHA
9.JAIS Bin LA OTE
90 — 45
yaitu sebagai Dominus Litis yangtidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : JaksaPenuntut Umum sebagai penuntut dan Terdakwa yang didampingi olehPenasehat Hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yangberbeda, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang kedua belahpihak sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakim memeriksa danmengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi didalamnya;Dengan demikian, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya padaposisi yang netral
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1184 — 870
Itu adalah pidatoSoekarno menggebugebu akhirnya munculah katakata jangan sampaimemutarbalikkan ideologi negara, akhirnya pada saat reformasi dihapusdan diganti dengan mengganti ideologi negara clear and clean itu bahasahukum pidana yang sebelumnya bukan bahasa hukum tapi bahasapidato Soekarno;Bahwa terkait tetang ilustrasi, pernyataan yang menyatakan yangbersangkutan sehatsehat saja merupakan posisi netral, artinya bukanpada posisi salah atau benar.
194 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
dakwaan Subsidair danmenjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai putusan Judex Facti ;Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salahmemberikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusannyadisamping itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dengan baikpembelaan yang telah disusun berdasarkan fakta persidangan, hal inimenimbulkan pertanyaan bagaimana sesungguhnya peran JudexFacti dalam memeriksa perkara a quo karena bagaimanapun jugaJudex Facti seharusnya berada pada posisi yang netral
529 — 286
memenuhi ayat (2)yang tidak cermat, jelas dan lengkap, maka harus batal demi hukummengenai surat dakwaan tersebut;Bahwa penyusunan rentut harus berdasarkan fakta persidangan, faktapersidangan diambil dari dakwaan, apabila dakwaannya kacau harusnyasupaya ada keseimbangan hukum harus dituntut bebas karena mahkotadakwaan sudah tidak benar;Bahwa apabila di dalam persidangan terungkap ada penyidik yang menjadisaksi pelapor maka konsep berkas perkaranya sudah menjadi tidak benar,karena penyidik itu harus "netral
Penyidik seharusnya netral. Saksi kadangkadangbisa menjepit Terdakwa;Bahwa ketidakpahaman saksi terkait Pasal yang dituduhkan sertapertanyaan dan jawaban yang telah didraft, serta pengetahuan saksi yangberasal dari penyidik dan ketidak tahuan saksi terkait siapa tersangkanya,menurut ahli hal ini terkait dengan pengertian saksi yang merupakan orangyang melihat sendiri terjadinya perbuatan. Perbuatan Terdakwa yangmengarah kepada terjadinya tindak pidana.